Makalah seminar nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan mahasiswa Puangrimaggalatung Sengkang

SERTIFIKASI GURU : ANTARA TUNTUTAN DAN TANTANGAN BAGI GURU Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si

A. PENDAHULUAN

Mengawali sajian Makalah ini, saya perlu menghadirkan pernyataan Konfusius lima abad sebelum masehi untuk membangkitkan semangat, harkat dan martabat guru yang selama ini dijuluki sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, yang pada hari ini mengikuti seminar guna menyoal sertifikasi guru dalam jabatan. Pelaksanaan seminar ini merupakan salah satu wujud kegembiraan bagi guru setelah puluhan tahun berjuang untuk menjadikan jabatan guru sebagai jabatan “profesi”. Konfusius berkata : Jika rencana anda satu tahun, tanamlah padi, jika rencana anda sepuluh tahun, tanamlah pohon, namun jika rencana anda seratus tahun, didiklah manusia. Pernyataan ini sungguh mengandung makna yang sangat mendalam bagi seorang guru, sebab dari pernyataan tersebut memberikan isyarat betapa besar posisi dan peranan guru dalam memanusikan manusia sampai ratusan tahun. Betapa tidak, melalui sekolah, guru di titipkan amanah besar untuk membangun,membentuk, mengolah kepribadian, kemampuan dan kecerdasan anak manusia yang hasilnya kelak akan dinikmati oleh anak itu sendiri, keluarga dan keturunannya hingga ratusan tahun mendatang. Itulah sebabnya sehingga seseorang tak dapat men¬yangkali bahwa pendidikan merupakan hal_yang san¬gat fundamental bagi manusia. karena pendidikan selain berfungsi sebagai sarana pembe¬basan manusia dan keterasin¬gan, kemiskinan, penindasan, ketidakadilan dan keterbela¬kangan, juga sebagai sarana un¬tuk memanusiakan manusia. Karena itu, setiap orang yang ingin membangun dan mem¬perbaiki kehidupan manusia dengan sederet persoalannya harus dimulai dengan pendidi¬kan. Karena pendidikan merupakan kunci perbaikan dan pembangunan. Tanpa kunci itu, usaha manusia akan gagal. Salah satu pemegang kunci uta¬ma pendidikan adalah ” Guru itu sendiri”.

Pernyataan Confucius di atas sengaja disuguhkan untuk lebih menggugah nurani sang penguasa, nurani wakil rakyat, nurani peja¬bat serta nurani masyarakat agar dapat lebih mengakui betapa besar jasa ” Tuan Guru” yang dipersembahkan kepada Bangsa dan Negara selama ini dan yang akan datang. Selain itu suguhan pernyataan Confucius ini diharapkan pula da¬pat berfungsi sebagai “kado” dan multi vitamin bagi guru bagi guru dalam merayakan keberhasilannya mengibarkan bendera guru sebagai jabatan “profesi”. Pernyataan Confucius di atas, tidak pernah berubah dan tidak pernah terbantahkan sejak Beliau mengucapkan kata-katanya. lima abad sebelum masehi hingga sekarang, meskipun realitas menunjukkan bahwa pendidikan itu sendirilah yang telah banyak mengalami perubahan. Berkaitan dengan perubahan , Harold G. Shane, mengatakan bahwa perubahan telah menghadang begitu cepatnya sehingga kita digiring keluar dari hari kemarin dan didesak memasuki hari esok tanpa diberi kesempatan menyesuaikan diri dengan hari ini. Sedangkan menurut Toftler, “Kedatangan hari esok yang begitu cepat itu menyebabkan kita kehilangan orientasi dan mengalami semacam tekanan waktu, sehingga apa yang dahulu memerlukan waktu satu abad, dewasa ini hanya beberapa tahun, bahkan ada yang dalam beberapa bulan saja “. Dalam kondisi demikian, peran guru sebagai pendidik semakin diperlukan keprofesinalannya dalam mengantar dan mengawal anak bangsa di republic ini menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan tersebut. Pendidikan mencerminkan harapan, karena itu, pendidikan tidak dapat dinafikan kehadirannya dalam membangun suatu bangsa. Winarno Surachmad pernah berkata bahwa bila ada suatu negara yang mengharapkan suatu kebesaran tetapi tidak mengutamakan pendidikan bangsanya maka negara itu pada hakekatnya menginginkan suatu kemustahilan. ( Winarno Surachmad ). Bahkan beberapa ahli berpandangan bahwa negara dan peradaban akan menjadi lesu, letih dari loyo, serta ketinggalan zaman, tidak produktif dan bangkrut karena gagal memelihara sumber-sumber insani dengan menanamkan modal pada pendidikan. Itulah sebabnya Mashuri berkata bahwa pendidikan adalah suatu yang hidup dan kehidupannya mencerminkan serta sekali-gus meramalkan kehidupan suatu keluarga, masyarakat bahkan suatu bangsa ( Mashuri, 1970 ).

Kita tak dapat menyangkali bahwa pendidikan itu baik formal maupun non formal membutuhkan modal atau biaya yang besar, namun seseorang perlu menyadari bahwa pendidikan itu adalah suatu Investasi (Tabungan hari tua) dalam arti bahwa bila seseorang mengeluarkan biaya besar untuk pendidikan, maka seseorang tersebut akan memperoleh Rate of Return ( Keuntungan yang sebesar-besarnya dimasa mendatang. ( Riwanto, 1997 ). Hal ini diperkuat oleh Gary S. Bucker dalam Teori ” Human Capital ” yang menyatakan bahwa semakin tinggi pen¬didikan yang dimiliki oleh seseorang maka semakin besar pula penghasilan seumur hidup yang akan diperoleh. Salah satu wujud nyata dari kebenaran teori tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dimana kualifikasi seorang guru berupa S1, S2 dan S3 menjadi faktor kunci bagi seorang guru untuk dievaluasi yang bobotnya sebagai berikut : Strata satu yang relevan 150, S2 yang relevan 175 dan S3 yang relevan 200 dari standar minimal 850 yang harus dimiliki. Namun demikian, sungguh menarik data yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Fasli Djala (sekarang Dirjen Pendidikan Tunggi), sebagaimana dilansir sebuah surat kabar nasional pada tahun 2007 yang lalu. Menurutnya, terdapat hampir separo dari sekitar 2,6 juta guru di Indonesia tidak layak mengajar. Kualifikasi dan kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar di sekolah. Lebih rinci disebutkan, saat ini yang tidak layak mengajar atau menjadi guru sekitar 912.505. Terdiri atas 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA, dan 63.961 guru SMK. Kondisi ini jelas amat kontras dengan mutu pendidikan di negeri jiran yang dulu menimba ilmu kepada bangsa kita. Konon, guru-guru di negeri jiran, seperti Malaysia atau Singapura bisa hidup lebih dari cukup hanya dengan mengandalkan penghasilannya sebagai guru. Para penguasa negeri itu benar-benar memosisikan guru pada aras yang mulia dan terhormat dengan memberikan jaminan kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan hukum yang amat memadai. Implikasinya, mutu pendidikan di negeri itu melambung bak meteor, makin jauh meninggalkan dunia pendidikan kita yang (nyaris) tak pernah bergeser dari keterpurukan. Hal itu bisa dilihat dari kualitas HDI (Human Development Index) negeri-negeri tetangga yang jauh berada di atas kita.

B. Tuntutan Sertifikasi Guru

1. Pengertian Sertifikasi

Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 2, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1, UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Sesuai dengan arah kebijakan di atas, Pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14, 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi. Pengertian sertifikasi secara umum mengacu pada National Commision on Educatinal Services (NCES) disebutkan “Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate’s credentials and provides him or her a license to teach”. Dalam kaitan ini, di tingkat negara bagian (Amerika Serikat) terdapat badan independen yang disebut The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE). Badan indepeden ini yang berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik. Persyaratan kualifikasi akademik minimun dan sertifikasi bagi pendidik juga telah diterapkan oleh beberapa negara di Asia. Di Jepang, telah memiliki Undang-undang tentang guru sejak tahun 1974, dan Undang-undang sertifikasi sejak tahun 1949. Di China telah memiliki Undang-undang guru tahun 1993, dan PP yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001. Begitu juga di Philipina dan Malaysia belakangan ini telah mempersyaratkan kualifikasi akademik minimun dan standar kompetensi bagi guru. Di Indonesia, menurut UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik. Dalam hal ini, ujian sertifikasi pendidik dimaksudkan sebagai kontrol mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik.

2. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. a. Adapun manfaat ujian sertifikasi guru dapat diperikan sebagai berikut. b. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru. c. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional. d. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK , dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan. e. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. f. Memperoleh tujangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi.

3. Kompetensi Guru Profesional

Kompetensi (competency) didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Menurut PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Keempat jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan beserta subkom- petensi dan indikator esensialnya diuraikan sebagai berikut. a. Kompetensi Kepribadian Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. 1) Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai pendidik; dan memeliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 2) Memiliki kepribadian yang dewasa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik. 3) Memiliki kepribadian yang arif. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 4) Memiliki kepribadian yang berwibawa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. 5) Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. b. Kompetensi Pedagogik Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. 1) Memahami peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memamahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidenti- fikasi bekal-ajar awal peserta didik. 2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidik-an untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 3) Melaksanakan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menata latar (setting) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Subkompe-tensi ini memiliki indikator esensial: melaksanakan evaluasi (assess-ment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 5) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengem-bangkan berbagai potensi nonakademik.

c. Kompetensi Profesional

Kompetensi professional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Secara rinci masing-masing elemen kompe-tensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. 1) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau kohe-ren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. 2) Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk me-nambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi. d. Kompetensi Sosial Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut. 1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. 2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. 3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

4. Sertifikasi guru perlu tidak?

Program sertifikasi dan pendidikan profesi guru sejauh ini belum menampakkan filosofi dan orientasi yang jelas. Akibatnya, perdebatan tentang sertifikasi guru dalam jabatan, guru lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan alias LPTK dan Akta IV seperti tidak menemukan kepastian. Bahkan, pimpinan sejumlah LPTK mengaku pesimistik bahwa sertifikasi menjamin peningkatan kualitas guru. Tanpa arah yang jelas dan tujuan terukur, niscaya kegiatan ini akan sia-sia. Gagasan utama di balik pendidikan profesi guru adalah peningkatan mutu dan pembaruan pendidikan nasional. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagai suatu kesatuan upaya pemberdayaan guru. Maka, program sertifikasi seharusnya tidak dipandang sekadar legalisasi untuk memperoleh tunjangan profesi, tetapi lebih sebagai upaya meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesi. Kompetensi guru diyakini tidak secara otomatis menjadi baik dengan menaikkan remunerasi saja. Oleh sebab itu, diperlukan upaya mengubah motivasi dan kinerja guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam bentuk pendidikan profesi.

5. Guru sebagai profesi

a. Pengertian Profesi

Guru adalah orang yang pekerjaannya mendidik, membimbing, mengajar dan melatih. Pekerjaan mendidik, membimbing, mengajar dan melatih adalah salah satu jenis profesi. Profesi ialah pekerjaan khusus yang diperoleh/ dimiliki melalui pendidikan cukup lama, yang dilakukan dengan kegiatan intelektual yang cukup ulung, dianggap sebagai karier seumur hidup. ( Tana Banggina Saronggallo, 1985 : 107 ). Nugroho Nutosusanto, dalam bukunya menegakkan Wawasan Almamater ( UI, Press, 1983 : 16 ) mengemukakan ciri-ciri profesi menurut Samuel P. Huntingtong, yaitu : 1) Keahlian (expertise, 2) tanggungjawab (responsibility) dan 3) kesejawatan (corporatenees ). Santoso. S. Hamijoyo menyatakan bahwa : Profesi itu meskipun bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan, nanun dalam penyelenggaraannya selalu harus dipedomani dan di dasari oleh kenyataan-kenyataan dan prinsip-prinsip ilmiah! Jika tidak maka ia bukan profesi, melainkan hanyalah suatu kejuruan biasa (Tana Ranggina Saronglallo, 1997 : 4 ). Peranan dan tanggungjawab guru jika dihubungkan dengan tugas profesionalnya sebagai pengajar dan sekaligus sebagai pendidik, adalah bertanggungjawab untuk mengubah pengetahuan,sikap dan perilaku peserta didik. Karena itu setiap guru dituntut untuk selalu bekekrja secara professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dan pendiidik. Namun patut diakui bahwa guru profesional yang berkualitas bagaimanapun tidak akan mampu memerankan keprofesionalannya jika mereka berhadapan dengan kesenjangan kesejahteraan. Sebab orang bijak berkata bahwa tidak akan mungkin seseorang menjadi kalifah yang baik, setia dan bermutu kalau kebutuhan biologis, sosiologis dan psikologisnya jauh dari kecukupan. Demikian halnya dengan seorang guru, bagaimana mungkin seorang guru dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secaara professional dalam mencerdaskan anak bangsa di republic ini bila bila kesejahterannya terabaikan. Mastuhu ( dalam Tana Ranggina 1997 : 10 ) menyatakan bahwa pekerjaan guru seharusnya merupakan : 1) Panggilan tugas, 2) guru adalah pekerja ilmiah dan bukan pekerja tukang, 3) guru memerlukan uang atau nafkah yang cukup, sehingga, ia dapat tenang melaksanakan tugas nya. Hanya dengan panggilan saja tidak cukup, tanpa ilmu. Keduanya juga tidak cukup jika tidak ada biaya hidup. Penataran, pelatihan, dan beberapa ceramah sudah beberapa kali diikuti, tetapi penerapannya ” jalan di tempat ” dan atau tidak dilaksanakan secara konsisten. Sebab pada umumnya guru dirundung pemikiran dan sikap bagaimana mencukupi gaji untuk kebutuhan papan, sandang, pangan,menyehatkan dan membiayai pendidikan anak-anaknya. b. Pendidikan Profesi Pendidikan profesi guru mengasumsikan bahwa model penyiapan tenaga kependidikan yang diandalkan selama ini sudah tidak memadai lagi sehingga memerlukan pembaruan. Program sertifikasi dan pendidikan profesi guru harus secara nyata menunjukkan langkah-langkah kemajuan dalam peran guru sebagai sebuah profesi. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah guru profesional macam apakah yang hendak “dicetak” lewat pendidikan profesi dengan 36-an SKS tersebut? Apakah guru-guru dipersiapkan untuk mengantar murid-murid lulus ujian nasional ataukah mereka dipersiapkan untuk mengembangkan potensi murid menjadi good citizen, dan insan paripurna? Di manakah perbedaan mereka dengan guru-guru yang ada sekarang atau dengan diri mereka sendiri sebelum memasuki “salon” profesionalisme itu? Ketika persoalan ini tidak cukup terang, maka pendidikan profesi guru patut menimbulkan keraguan dan pesimisme karena tidak menawarkan sesuatu yang baru dan tangible kecuali selembar kertas bernama sertifikat.

Pendidikan profesi guru harus mampu menjawab problem spesifik keguruan. Persoalan kronis keguruan kita, seperti dituturkan Beeby (1975), adalah “praktik kelas” yang membosankan. Guru-guru menerangkan pelajaran dengan latar belakang pengetahuan dan keterampilan metodik yang minimal, terbatas pada buku teks yang dimilikinya. Andalan lain mungkin sisa-sisa ingatannya dari apa yang pernah dipelajarinya dulu di sekolah. Setelah menguraikan sesuatu masalah, mereka menghabiskan bagian terbesar jam pelajarannya untuk mendiktekan atau menuliskan apa yang diajarkannya di papan tulis dan menunggu murid menyalinnya. Catatan itulah yang dipelajari murid dan menjadi bahan ulangan. Sedikit sekali sekolah di Indonesia membantu menumbuhkan potensi seorang murid, dan pengaruh sekolah yang menjemukan serta tak imajinatif itu tetap terasa ketika seseorang menjadi dewasa dan memimpin masyarakatnya. Pentingnya mempersoalkan penampilan dan kemampuan guru karena merekalah tokoh utama yang mengantar proses pencapaian hierarkis tujuan instruksional ke tujuan pendidikan nasional. Penampilan seorang guru di dalam praktik kelas ditentukan oleh konsep yang dimilikinya tentang pembelajaran. Pilihan metode bukan sekadar persoalan penyesuaian teknis terhadap topik yang akan disampaikan, melainkan berakar pada cara pandang terhadap manusia (anak) dan bagaimana cara mereka berkebudayaan. Apabila seorang guru memandang anak sebagai makhluk “kosong” dan berkembang secara mekanis, maka ia cenderung memilih mengajar dengan pendekatan pedagogis dengan metode menuang air ke dalam botol (banking system). Sebaliknya, jika anak dianggap sebagai ciptaan yang berpotensi dan berkembang dinamis, maka yang dipergunakan pendekatan andragogis dengan model pembelajaran dialogis. Tetapi, di Indonesia, kebanyakan guru tidak memiliki pandangan apa-apa tentang anak sehingga yang terjadi adalah “ritual” pembelajaran tanpa kerangka dan jiwa. Dewasa ini, metodologi pembelajaran mengalami perkembangan sangat pesat. Kemajuan di dalam psikologi kognitif dan psikologi belajar yang ditopang oleh perkembangan teknologi informasi telah mendorong dipergunakannya konsep- konsep baru dalam model pembelajaran. Misalnya, perubahan konsep mengajar (teaching) menjadi pembelajaran (learning), perluasan definisi kecerdasan dari yang cenderung kognitif ditandai IQ (intelligence quotion) kini berkembang menjadi kecerdasan emosional (emotional quotion/ EQ) dan kecerdasan spiritual (spiritual quotion/SQ), serta kecerdasan majemuk (multiple intelligence). Di dalam model pembelajaran pun istilah-istilah baru bermunculan, seperti learning revolution, accelerated learning, quantum learning/teaching. Sayangnya, perkembangan ini belum menyentuh kelas-kelas sekolah kita. Maka, salah satu peran penting pendidikan profesi guru adalah menjembatani kesenjangan ini. c. Guru yang dinamis Pendidikan profesi guru harus dirancang berbeda dengan model pembelajaran di Akta IV, S1, dan S2 keguruan. Pendidikan profesi guru bukan menghasilkan saintis pendidikan dan keguruan, melainkan mendidik seseorang siap dan mahir menjalankan profesinya, seperti pendidikan kepaniteraan (coass) dokter yang siap menangani pasien setamat dari pendidikannya. Sehubungan dengan waktu yang relatif singkat, maka kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan personal seperti tersebut di dalam UU Guru dan Dosen harus diterjemahkan secara obyektif-terukur dan disampaikan secara praktikal. Apabila guru yang ingin dihasilkan adalah guru dinamis yang dapat mengatasi problem klasik praktik kelas, beberapa usulan dapat dipertimbangkan dalam merancang kurikulum pendidikan profesi guru sebagai berikut. Pertama, pada masa awal pendidikan diperlukan adanya semacam pelatihan penyadaran profesi yang bertujuan membangun paradigma baru dan ideologi pendidikan serta kebanggaan profesi. Pilihan profesi harus diberikan fondasi filosofis yang terhubung dengan eksistensi dan misi hidupnya. Korelasi ini akan melahirkan motivasi dan energi besar bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Kedua, pembelajaran di kelas disusun tidak berdasarkan pada subject matter (mata pelajaran), tetapi disusun per topik sesuai target sasaran yang diinginkan. Ini penting untuk menghindarkan pendekatan “sistematika-akademis” yang cenderung membahas banyak hal yang kurang signifikan. Ketiga, pendekatan dan metode yang dipergunakan selama masa pendidikan profesi guru hendaknya merepresentasikan pembelajaran efektif dan partisipatif. Selama pendidikan, guru tidak hanya diperkenalkan pada berbagai metode, tapi sebanyak mungkin mengalami keterlibatan dalam penerapannya. Kegagalan dalam mengajarkan pendekatan dan metode-metode seperti ini sering disebabkan penyampaiannya dengan ceramah. Keempat, pemagangan dan riset tindakan (action research) haruslah menjadi bagian terbesar dan terpenting dari aktivitas pendidikan profesi guru. Aktivitas ini adalah upaya memberikan keterampilan menemukan, menganalisis, dan memecahkan problem-problem praktik kelas.

C. Tantangan Sertifikasi Guru

Tidak lama lagi pemeriksaan berkas fortofolio guru periode 2009 akan digelar kembali. Berjuta perasaan yang menyelimuti calon-calon peserta sertifikasi. Kasak- kusuk kesana kemari pun makin merajalela di kalangan pasukan “Oemar Bakri”, ikut seminar, pelatihan dan berbagai kegiatan ilmiah lainnya pun makin rajin diikuti. Sibuk mempersiapkan berkas fortopolio, tanda tangan kepada pihak yang berwenang menandatangani berkas kerap menyita waktu. Namun kesemua itu dilakukan demi mengejar satu tujuan yakni lulus sertifikasi dan mendapatkan sertifikat. Mendapatkan sertifikat pendidik berarti gaji bisa berlipat dua. Demikian besar pengharapan guru terhadap sertfikasi guru, namun demikian akankah harapan guru tersebut dapat diraih dengan mudah dan mulus. Tentu saja tidak, melainkan perlu usaha yang benar-benar serius bukan hanya sekarang, melainkan sejak guru tersebut mulai mengemban tugas sebagai guru yang dijadikan titik star untuk memulai perhitungan point demi point. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai cara dan gaya yang dilakukan guru demi memenuhi standar minimal setiap point. Namun demikian, tak jarang ada yang menempuh jalan yang illegal alias palsu. Berdasarkan pengalaman memeriksa dokumen-dokumen palsu tersebut, sering menyebabka para assessor menggerutu, marah, jengkel dan berbagai reaksi lainnya, namun ada pula yang tidak perduli, pura-pura tidak tahu dan tetap menilainya dengan wajar. Berdasarkan keadaan seperti itulah, maka komentar pun bermunculan dari assesor. Satu kata yang sering terlontar ; “Assesor berada antara surga dan neraka”. Dengan kata lain; jika assessor membenarkan setiap kebohongan yang dilakukan guru tersebut dengan meluluskannya itu berarti menolong guru mempercepat memperoleh sertifikat itu berarti syurga bagi assesor, tetapi sebaliknya juga bisa berakibat neraka karena telah membiarkan kebohongan berlangsung.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan temuan beberapa assessor, menunjukkan bebeberapa kelemahan seperti :

1. Banyak dokumen fortofolio yang diperiksa adalah aspal alias asli tapi palsu, terutama ijazah, sertifikat, dan piagam-piagam.

2. Penulisan bagian-bagian tertentu sering salah tempat (misalnya, seharusnya dimasukkan di diklat tetapi ditempatkan pada point seminar dan penghargaan.

3. Piagam penghargaan yang diperoleh sebagai bukti keikutsertaan pada kepanitiaan atau kegiatan-kegiatan tertentu sering diterjemahkan sebagai penghargaan yang diperoleh sebagai bukti prestasi.

4. Banyak kepala sekolah menandatangani/mensahkan sendiri berkasnya, padahal seharusnya disahkan oleh atasannya.

5. Bukti penelitian hanya melampirkan sampul dan daftar isi saja tanpa isi, padahal dokumen penelitian harus dilampirkan secara utuh, mulai dari sampul, pengesahan hingga daftar pustaka.

6. Penilaian kepala sekolah dan pengawas sering terpisah atau tercecer, padahal penilaian keduanya harus satu paket,

7. Menulis buku/modul kadang-kadang hanya dibuktikan surat keterangan kepala sekolah, padahal semestinya setiap penulis harus tertera pada sampul modul.

8. Banyak dokumen aktivitas kegiatan tidak disahkan oleh pihak yang berwenang, misalnya keikut sertaan sebagai pengurus organisasi social atau kependidikan, disamping disahkan oleh kepala sekolah juga harus disahkan oleh yang berwenang, misalnya Lurah, Camat.

9. Kegiatan kepanitiaan sering dimasukkan sebagai salah satu point, sehingga hanya menambah halaman dan pekerjaan pemeriksa, padahal semua kegiatan kepanitiaan apapaun bentuknya tidak ada nilainya.

10. Banyak berkas yang ditemukan tertulis dalam daftar tetapi tidak disertai bukti fisik, padahal setiap apa yang tercatum dalam daftar harus disertai bukti fisik yang sah.

11. Kurangnya pemahaman tentang jumlah minimal setiap point. – Point A = minimal 340 dan setiap bagian tidak boleh ada nol – Point B = minimal 300 – Point C = tak ternilai tapi tidak boleh nol. Kurangnya pemehaman peserta menyebabkan lebih terkonsentrasi pada point-poit tertentu saja.

12. RPP diupayakan dibuat 5 macam dengan pokok bahasan yang berbeda. 13. Point B hanya didominasi dengan pendidikan dan diklat, point tentang pengembangan profesi sangat kurang ditemukan.

14. Hasil penelitian yang dilampirkan mentah-mentak diambil dari skripsi tanpa melakukan proses editing terutama lembar pengesahan, sehingga sangat jelas bahwa dokumen tersebut hanyalah skripsi yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Untuk memenuhi standar minimal point demi point, tentu saja perlu mengoptimalkan segala upaya antara lain ; 1. Poin A pada bagian Kualifikasi Akademik,

a. Hendaknya tidak menunda-menunda untuk memenuhi kualifikasi akademik baik S1 maupun D4 sebagai persyaratan utama mengikuti sertifikasi, dengan melanjutkan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan tenagan kependidikan (LPTK) yang telah terakreditasi.

b. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (S2 dan S3) baik kependidikan maupun nonkependidikan yang relevan atau tidak relevan. (di Sengkang terdapat program pascasarjana STIA Puangrimaggalatung dengan Prodi Administrasi Negara dan salah satu Konsentrasinya Administrasi Pendidikan).

Rincian point sebagai berikut : 2. Point pengembangan profesi dapat dilakukan dengan berbagai upaya :

a. Menerbitkan buku baik nasional maupun local dengan nilai point 40. (di Sengkang terdapat penerbit Lampena berskala nasional)

b. Menulis pada Jurnal Ilmiah berupa hasil penelitian atau artikel ilmiah dengan jumlah 25 point pada jurnal terakreditasi, dan 10 point pada jurnal ilmiah yang tidak terakreditasi. (Di Sengkang terdapat jurnal ilmiah PRIMA ang diterbitkan Program pascasarjana PRIMA Sengkang, dan akan menyusul Jurnal STIA dan STKIP PRIMA Sengkang).

c. Membuat media pembelajaran dengan berbagai kreasi baik kreasi cetak (dapat dibuat dalam bentuk power point, gambar-gambar berwarna, transparansi, dan lain-lain maupun kreasi tangan lalu di foto dan disahkan oleh kepala sekolah.

3. Keikutsertaan dalam forum Ilmiah Mengikuti seminar baik internasional, nasional, provinsi, kabupaten sampai kecamatan. Point masing-masing seminar yang relevan; internasional 10, nasional 8, provinsi 6, Kabupaten/kota 4, kecamatan 2. sedangkan tidak relevan; internasional 5, nasional 4, propinsi 3, kabupaten 2, kecamatan 1. Dengan catatan guru benar-benar ikut hadir, bukan hanya menitip/ atau membeli sertifikat.

4. Prestasi Akademik. Setiap guru harus terus berpacu berkarya dan berbuat agar dapat memperoleh penghargaan-penghargaan baik akademik. Olahraga, penemuan-penemuan dan lain-lain. Yang dihargai hanyalah juara I, II dan III. D. Perjuangan Guru yang tiada Akhir.

Tak dapat disangkali bahwa perjuangan menjadikan pekerjaan guru sebagai Profesi merupakan perjuangan yang sangat panjang dan penuh suka dan duka. Tak terbilang pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh para guru secara peribadi maupun melalui organisasi dan profesi. Mereka berjuang siang dan malam, mereka tidak mengenal menyerah, karena didorong oleh missi kebenaran kesinambungan kehidupan bangsa dan negara. Betapa tidak, puluhan tahun na¬sib dan kesejahteraan guru ham¬pir tak pernah dibicarakan dalam gelang¬gang pe¬merintah¬an kecuali para guru itu sendiri. Padahal, keheba¬tan keahlian dan ke¬hormatan seseorang seperti Soekar¬no, Soedirman, Soedjatmoko, Bung Hatta, Adam Malik, Habibie dan para tokoh kemanusiaan di republic ini tidak akan per¬nah diraih tanpa dipoles dan dijamah oleh orang-orang yang bertangan dingin dan berhati mulia secara berantai dan berjen¬jang dari.para kelompok Si Oe¬marBakri ini. Bukan itu saja bahkan tidak ada seorangpun anak bangsa yang la¬hir dan menjadi orang yang ter¬pandang, terhormat dengan berbagai keahlian seperti ekon¬om, politisi, praktisi, miliuner, bisinismen, teknograt, biragrat, konglomerat, seniman, budayawan, angkasawan, olahragawan, war¬tawan dan sebagainya yang lolos dari asuhan dan polesan tangan sang guru. Namun Sejarah pula mencatat bahwa hingga tahun 2001 kelompok Oemar Bakri ini terus terpinggirkan, terabaikan dan bah¬kan tidak mendapatkan porsi yang layak dalam anggaran penggajian, kecuali porsi peningkatan stempel kehormatan, kemuliaan, kepahl¬awanan belaka yakni Guru Pahla¬wan Tanpa Tanda Jasa ; Guru pel¬ita hidup ; jasa guru tiada taranya. Sejak tahun 2000 , para guru menyadari bah¬wa hanya bersandar pada stempel kehormatan, ketulusan, kepahla¬wanan dan stempel kehormatan lainnya tidak akan mampu bertahan melawan terpaan dahsyatnya ¬badai gelombang tuntutan dan tantangan kehidupan yang semakin menghimpit dan menghadang dis¬etiap pintu-pintu rumah kelompok Si Demar Bakri. Karena itu adalah suatu hal yang sangat wajar. dan manusiawi apabila para guru melakukan unjuk rasa menyerbu gedung MPR/DPR pada tahun 2000 yang lalu di Jakarta untuk mengetuk pintu hati nurani para wakil rakyat, para penentu pen¬gambil kebijakan, agar mau ikut merasakan betapa pahit dan get¬irnya derita yang dialami oleh guru yang hingga kini masih terus ber¬gumul dengan kapur, sepeda rong¬sokan, motor cicilan, rumah cicilan dan kredit penyambung ke¬hidupan. Kehadiran guru juga mengharapkan kepada segenap mengambil kebijakan yang duduk bersidang ketika itu agar dalam menetapkan APBN tidak hanya memikirkan pendapatan dirinya melainkan juga mau memikirkan nasib orang yang pernah berjasa mengasuhnya hingga menjadi orang terhormat yakni kelompok Si Oe¬mar Bakri. Hal ini dilakukan karena kurang lebih 50 tahun sudah para guru menahan derita batin yang menim¬panya selama ini akibat mere¬baknya pujian kehormatan yang diberikan kepadanya. Namun dalam era reformasi ini rintihan tersebut kini terkuak, terangkat kepermukaan menggiring serta mengubah sikap dan pikiran guru bahwa sikap sabar, patuh, ikhlas dandan pasca reformasi tawaddhu yang dilakonkan selama ini tidak sesuai dengan kon¬disi yang ada karena realitas menunjukkan bahwa di zaman apa pun (Orba dan reformasi apabila seseorang akan mendapatkan se¬suatu perhatian dari pemerintah maka setiap orang harus pandai¬-pandai melakonkan gaya “ayam kampong”. Yakni jika bertelur harus berteriak memproklamirkan prestasinya guna mendapatkan perhatian dan pengakuan dari sang pejabat; karena bila hal ini tidak dilakukan sampai kapan pun orang tersebut tidak akan diakui dan dianggap pernah berprestasi. Sungguh malang nasib Sang Oe¬mar Bakri karena selama ini guru dalam mengab¬dikan diri membangun dan menata bangsa le¬wat di¬mensi mangajar dan men¬didik leb¬ih memilih gaya bekerja seperti “Cacing Tanah” yang berbuat dan berkarya menyuburkan tanah tanpa mem¬proklamirkan hasil pekerjaannya. Padahal dari upaya menyuburkan tanah, cacing tanah telah berhasil membuat puluhan juta petani ber¬sama keluarganya menanam ane¬ka ragam tanaman sehingga di tanah yang subur itu tumbuh tana¬man yang bergizi yang hasilnya banyak dinikmati oleh pejabat, wakil rakyat dan seluruh lapisan masyarakat sebagai sumber energi dalam berfikir dan berbuat. Dari energi dan protein tersebut manusia banyak mendapatkan kehormatan, kebesaran dan keangun¬gan dari umat manusia namun sang cacing tanah itu sendiri diabaikan, tak terjamahkan dan bahkan tidak mendapat perhatian kecuali ia sendiri yang memikirkan dirinya. Lahirnya UU Guru dan Dosen menuai harapan baru bagi guru. Ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi guru dan dosen. Meskpiun banyak orang menyangsikan hubungan antara uang dan kebahagiaan. Salah satu ahli yang menolak hubungan tersebut adalah (George Loewenstein, Ekonom di Carnegie Mellon University. Beliau berpandangan bahwa Sebagian arti hidup adalah untuk mengalami senang dan susah. Hidup yang terus-menerus bahagia bukanlah hidup yang baik.” Pernyataan ini dikuatkan oleh suatu adigium bahwa “Uang bukan segala-galanya, tetapi tanpa uang susah segala-galanya.” Ungkapan ini sesungguhnya terkandung falsafah atau kearifan hidup yang tidak saja mendalam, tetapi terasa aktual dan relevan. Pernyataan tersebut mendapat bantahan dari Peter Ubel seorang guru besar kedokteran di Universitas Michigan yang menyatakan bahwa “Hubungan antara uang dan kebahagiaan ternyata kecil saja,” ujar Peter Ubel, , seperti dikutip Forbes. Pernyataan tersebut tentu tidak bermaksud mengatakan bahwa penambahan penghasilan tidak ada artinya sama sekali. Namun, survei telah menunjukkan bahwa hanya terdapat korelasi 1 persen saja antara kekayaan dan kebahagiaan. Karena itulah kini, kebahagiaan tidak lagi dipandang sederhana dengan melihat “apa yang sudah kita punya, tetapi misalnya saja apakah kita punya lebih banyak dibandingkan dengan tetangga”. Dengan berubahnya tafsir atas kebahagiaan, para pembuat kebijakan kini banyak menyelidiki apa sesungguhnya yang membuat rakyat bahagia dan bagaimana mereka bisa meng-hadirkan itu bagi rakyat Kini, negara seperti Bhutan, Australia, China, Thailand, dan Inggris, telah memperkenalkan “Indeks Kebahagiaan” untuk digunakan bersama dengan produk domestik bruto (PDB) guna mengukur kemajuan satu masyarakat. Para peneliti kebahagiaan terkemuka dunia saat berkongres di Roma belum lama ini memperdebatkan apakah sukacita itu bisa diukur, momentum untuk melangkah ke “negara bahagia” (well-being state) tampaknya su¬dah tak terbendung lagi. Musim panas ini, sejumlah tokoh penting, mulai dari Perdana Menteri Turki, ekonom kepala di Bank Dunia, dan pimpinan Google, akan bertemu untuk membahas cara guna beralih dari PDB sebagai ukuran kemajuan manusia. Di era 1980-an, misalnya, slo¬gan yang acap kita dengar adalah workaholic guna melukiskan bagaimana manusia demikian keranjingan kerja. Kini pun tema kompetisi banyak diangkat untuk memacu karyawan agar bekerja lebih keras lagi. Pada sisi lain, yang juga telah banyak berkembang di negara maju, kalangan pekerja dan eksekutif top justru mulai mengendurkan laju kehidupan. Mereka mengatakan rela mendapat penghasilan lebih sedikit asal bi¬sa menikmati hidup lebih nyaman, bisa punya waktu lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarga, dan mengerjakan hal yang menyenangkan hati. Bagi kita sebagai guru yang kini diakui sebagai jabatan profesi, diskusi di atas tidaklah akan menggiring untuk mempertentangkan karena suka atau tidak suka gendrang mengubah posisi guru dari PNS biasa menjadi PNS profesional kini telah ditabuh sekeras-kerasnya oleh para guru di seantero republik ini.

Wujud dari tabuhan gendrang tersebut telah direalisasikan melalui Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang ditandai dengan pengakuan tentang jabatan “guru” sebagai jabatan profesi . Hal ini merupakan suatu prestasi dan reputasi yang tak ternilai harganya bagi guru. Karena itu, penulis mengajak pada kita semua mari kita kawal, kita pelihara dan kita jaga perjuangan tersebut dengan memberikan yang terbaik melalui kerja yang profesional. Untuk memenuhi hal tersebut setiap guru kini dituntut berjuang untuk memiliki (1) kualifikasi akademik, (2) kompetensi dan(3) sertipikat pendidik. .( pasal 8 UU Guru dan Dosen). Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi S 1 atau D4, ( pasal 9 UU Guru dan Dosen); Kompensi guru meliputi (1)kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial dan (4) kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.(pasal 10). Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui : dokumen kualifikasi akademik, diklat, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi keperibadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui dokumen penialain dari atasan dan pengawas; sedangkan kompetensi profesional dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, diklat, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksananan pembelajaran serta prestasi akademik. Untuk mengevaluasi keseluruhan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan mendiknas RI nomor 18 Tahun 2007 tentang sertipikasi guru dalam jabatan, komponen porto polio meliputi : (1) kualifikasi akademik, (2) Pendidikan dan pelatihan, (3) Pengalaman mengajar, (4) Perencanaan dan Pelaksananan Pembelajaran, (5) Penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) Karya pengembangan profesi, (8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Kita semua berharap semoga ke sepuluh komponen tersebut dipenuhi seluruhnya dengan menggapai skor miimal 850. E. Penutup Kini, sertifikasi telah berlangsung, puluhan ribu guru telah dinyatakan lulus sertifikasi, harapan guru untuk segera menikmati tunjangan profesi sudah di depan mata, namun harapan guru tersebut saampai hari ini belum tereaalisasi secara maksimal, melainkan masih tersendat-sendat akibat silih bergantinya aturan yang ditetapkan pemerintah untuk proses pencairan dananya. Meskipun demikian, guru hendaknya tidak patah semangat untuk terus berkarya dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Akhirnya, semoga dengan seminar nasional yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Program pascasarjana STIA Puangrimanggalatung kita jadikan sebagai babak baru dalam mengukir berbagai prestasi yang lebih baik lagi dalam memoles dan mendidik putra-putri anak bangsa di republik ini.. Kita tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan republik ini melalui jabatan profesi tersebut. Kita juga bertekad semoga dengan babak baru ini, terbit pula kehidupan yang baru, semangat baru, kebahagian baru,harapan baru, kualitas mengajar yang baru seiring dengan hadirnya gaji baru dan tunjangan profesi . Sebelum mengakhiri tulisan ini mungkin tidak ada salahnya bila penulis sebagai rekan yang memilih dan mencintai profesi guru untuk mengungkapkan rasa simpati, dan rasa haru yang sangat mendalam atas perjuangan dan pengabdian yang dipersembahkan oleh para selama ini dengan iringan kata : Selamat Berjuang Wahai Sang Guru, Selamat Mengabdi Wahai Pendekar Kemanusiaan. Selamat Mendidik Putra Putri di Negeri ini, Jasamu Tiada tara. Selamat mengabdi dengan jabatan profesi, moga dengan jabatan tersebut kita dapat mengukir prestasi yang lebih baik lagi dengan tetap mengacu pada prinsip : Padamu Negeri kami.Berjanji, padamu Negeri Kami berbakti Padamu negeri kami mengabdi ,Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami.

SYAMSIAH BADRUDDIN

DAFTAR PUSTAKA AWAN SUNDIAWAN, awan965.wordpress.com/2007/07/26/sertifikasi-guru-untuk-menaikkan-gaji-menjadi-2-kali-lipat/ diakses tanggal 4 Juni 2008

Becke, Gray, S. 1975. Human Capital A Theoritical and Empirical Analisis, Chicago.

avis, Keith dan Werther, William B., (1996), Human Resources and Personnel Management, fifth edition, Mc Graw Hill, New York.

French., (1986), Human Resources Management, Houghton Mifflin Company, USA.

Hamijoyo, Santoso. S, 1974 Inovasi Pendidikan, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada IKIP Bandung.

Handoko, Hani., (1994) Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, edisi 2, BPFE, Yogyakarta.

Irawan, Prasetya; Motik Suryani S.F.; Sakti, Sri Wahyu Krida., (!997), Manajemen Sumber Daya Manusia, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Press, Jakarta.

Ivancevich, John,M., Foundation of Personnel (1992), Richard D Irwin Inc, USA. Mashuri, 1970. Prasaran pada Kongres PGRI XII di Bandung.

Sawali Tuhusetya, jalan-mendaki.blogspot.com/2007/07/sertifikasi-guru.html diakses tanggal 4 Juni 2008

Surahmad, Winarno, 1976. Pengantar Inovasi Pendidikan dan Lahirnya Pendidikan Inovator, Jakarta.

Toflet, Alvin. Goncangan Masa Depan, Titian no. 7.

Zainurie. wordpress.com/2007/08/03/sertifikasi-guru-perlu-atau-tidak diakses tanggal 4 Juni 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: