KAJIAN SOSIOLOGIS TENTANG PENGASUHAN ANAK (BAB II Dari Disertasi yang berjudul Perilaku Pengasuhan Anak, Kasus Pada 12 Keluarga Bugis Wajo yang Sukses Mengasuh Anak)

PERILAKU PENGASUHAN ANAK (Kasus pada 12 Keluarga Bugis Wajo Yang Sukses Mengasuh Anak)

Indikator Pembangunan

  1. Pendahuluan

Penggunaan indicator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indicator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor   sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

 

Dengan pengertian bahwa pembangunan lebih luas daripada pertumbuhan, maka ketika diperlukan ukuran tentang pembangunan sewajarnya jika ukuran ini merupakan konsep yang cakupannya lebih luas daripada ukuran pertumbuhan yang lazim dipakai, yaitu pendapatan nasional.

Meskipun demikian, umumnya dianggap bahwa pendapatan nasional (ukuran pertumbuhan ekonomi) dapat juga dipakai sebagai ukuran pembangunan, berdasarkan alasan sebagai berikut :

 

  1. Ukuran pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) merupakan hasil akhir daripada proses jangka panjang dari pembangunan. Karenanya pertumbuhan pendapatan nasional dapat juga dipakai sebagai ukuran pembangunan.

 

  1. Setelah mengetahui pendapatan nasional sebagai hasil akhir (suatu ukuran) pembangunan, maka dalam hal perlu diketahui lebih jauh proses pembangunan itu, maka berangkat dari hasil akhir tersebut selalu dapat dicari ukuran-ukuran lain yang mencerminkan arus bawah dari keseluruhan proses pembangunan itu, termasuk aspek-aspek non-ekonomi yang dalam jangka panjang (ataupun juga dapat dalam jangka menengah) berdampak pada ukuran hasil akhirnya.

 

  1. Di lain pihak, dalam menggunakan konsep pendapatan nasional sebagai ukuran pertumbuhan dan sekaligus sebagai ukuran pertumbuhan dan sekaligus sebagai ukuran pembangunan, perlu diperhatikan beberapa hal teknis sebagai berikut :

 

  1. Kecuali bagi pengguna yang telah terlatih dalam ilmu ekonomi, maka konsep pendapatan nasional dapat mengandung arti yang beragam. Khususnya pendapatan nasional harus ditegaskan diantara berbagai gradasi konsep ini yang antara lain dapat berupa Pendapatan Nasional Bruto, Produk Domestik Bruto, Pendapatan Nasional Neto dan Pendapatan Nasional Neto yang masing-masing mempunyai perbedaan teknis tertentu. Mengukur pendapatan nasional antar-waktu, antar-daerah atau antar negara, dengan menggunakan konsep yang berbeda dapat menimbulkan masalah tidak adanya keterbandingan (non comparability).

 

  1. Konsep pendapatan nasional harus secara khusus membedakan antara pendapatan nasional nominal atau pendapatan nasional riil. Pendapatan nasional riil cenderung lebih kecil daripada yang nominal sebab  yang   riil   telah   disesuaikan   dengan   laju inflasi.   Yang   selanjutnya     dianut  disini   adalah pendapatan nasional riil.

 

  1. Konsep pendapatan nasional (PNB, PDB, dsb) hanya mencakup kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui pasar. Kegiatan yang membawa manfaat ekonomi yang tidak diperdagangkan di pasar, misalnya kegiatan memperbaiki rumah sendiri termasuk kegiatan yang dilakukan ibu rumah tangga seperti memasak untuk keluarga sendiri, tidak dimasukkan dalam ukuran pendapatan nasional. Dalam hal di suatu perekonomian, ditemui proporsi kegiatan ekonomi yang informal ini, maka besaran pendapatan nasional perekonomian ini akan cenderung diukur secara terlalu kecil (underestimated).

 

  1. Dalam memakai pendapatan nasional sebagai ukuran, perlu dibedakan antara tingkat (level) dan laju pertumbuhan (rate of change] dari pendapatan nasional itu. Meskipun pendapatan nasional berbeda antara negara A dan B (A lebih tinggi daripada B), kalau laju pertumbuhan B jauh lebih tinggi daripada A maka tingkat (level) pendapatan nasional A dapat disalib oleh B setelah beberapa waktu (jangka waktunya tergantung pada perbedaan tingkat pada waktu awal dan seberapa besar perbedaan laju pertumbuhannya).

 

  1. Selain itu perlu juga dibedakan antara konsep pendapatan nasional total dan pendapatan nasional rata-rata. Ada dua pendapat tentang mana yang lebih sesuai sebagai ukuran, meskipun perbedaan ini lebih merupakan masalah tekanan.

 

  1. Disatu pihak, ada pendapat yang mengatakan bahwa yang harus dilihat terlebih dahulu adalah real income (total) daripada real  income perkapita, yaitu total pendapatan nasional riil dibagi total penduduk. Hal ini karena untuk menghasilkan pendapatan riil perkapital terlebih harus dihasilkan peningkatan  pendapatan  riil total.  Selain itu, jika   ukurannya   adalah pendapatan riil perkapita maka ini membuka kemungkinan diambil kesimpulan keliru bahwa suatu negara kurang berkembang   walaupun pendapatan nasional riilnya meningkat dalam hal penduduknya juga meningkat pada tingkat pertumbuhan yang sama. Misalnya apabila pertumbuhan pendapatan nasional dan     pertumbuhan penduduk adalah sama di dua negara, tetapi pertumbuhan   pendapatan   nasional   si   satu negara adalah 17 persen  sedangkan di negara lainnya hanya 1 persen maka kiranya kurang tepatlah untuk tidak mengakui bahwa pembangunan di negara yang pertama tidaklah lebih maju daripada di negara kedua.

 

  1. Dilain pihak pendapat yang berbeda mengatakan bahwa pendapatan riil per kapita (rata-rata) harus lebih diperhatikan (Kindleberger, hai. 5). Hal ini karena kalau dipakai ukuran total maka suatu negara dianggap telah tumbuh apabila total pendapatan nasional (riil) telah tumbuh walaupun penduduknya juga telah tumbuh dengan laju peningkatan yang sama.

 

Ketika pembahasan di atas tentang pengukuran pembangunan menyentuh masalah perbedaan ukuran pendapatan riil total dengan pendapatan riil per kapita, secara tidak langsung sebenarnya tataran wacana mulai berpijak pada masalah pengaruh sistem nilai pada arti pembangunan.

 

  1. Bagaimana Mengukur Pembangunan

 

Sejumlah indicator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomin, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indicator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005) terhadap kelima indicator tersebut :

  1. Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

  1. Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, konstribusi sektor manupaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak , kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

  1. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengn proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indicator pembangunan.

  1. Angka Tabungan

Perkembangan sector manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggeris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

  1. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indicator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian b yi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung beasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

  1. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indicator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indicator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan m ngembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

 

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai factor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengagn mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude dan skills, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

 

Pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2015 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Pada tahun 2015, IPM Indonesia telah mencapai 69,55. Angka ini meningkat sebesar 0,65 poin dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2014 yang sebesar 68,90. Pada tahun 2015, pembangunan manusia di Indonesia masih berstatus “sedang”, masih sama dengan statusnya pada tahun 2014. IPM Indonesia pada tahun 2015 tumbuh sebesar 0,94 persen dibandingkan tahun 2014.

Selama periode 2014 hingga 2015, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 70,78 tahun, meningkat 0,19 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,55 tahun, meningkat 0,16 tahun dibandingkan pada 2014. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,84 tahun, meningkat 0,11 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp 10,15 juta rupiah pada tahun 2015, meningkat Rp 247 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. https://www.bps.go.id/brs/view/id/1278 (diakses tanggal 23 September 2017)

Badan PBB Urusan Pembangunan UNDP mengatakan indeks pembangunan manusia di Indonesia mengalami kemajuan. Ini terlihat dari angka harapan hidup dan pendapatan nasional bruto per kapita di Indonesia.

Laporan Indeks Pembangunan Manusia 2015 yang dikeluarkan Badan PBB Urusan Program Pembangunan (UNDP) baru-baru ini menyatakan Indonesia sebagai negara berkembang terus mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. Jika dihitung dari sejak tahun 1980 hingga 2014, berarti IPM Indonesia mengalami kenaikan 44,3 persen. Indikator harapan hidup  sebagai salah satu komponen penentu pada tahun 1980 yang berada di bawah 60 tahun, kini mencapai 68,9 tahun. Sementara pendapatan nasional bruto meningkat dari 3.000 dolar Amerika per kapita menjadi 9.788 dolar Amerika per kapita. https://www.voaindonesia.com/a/undp-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-alami-kemajuan/3110936.html (diakses pada tanggal 23 September 2017)

Berikut ini akan disajikan peringkat IPM Negara di seluruh dunia mulai dari peringkat very high human depelopment, high human development, medium human development, dan  low human development. Dari peringkat indeks tersebut, Nampak posisi peringkat IPM/HDI Indonesia berada pada peringkat berapa dunia, dan posisi diantara Negara-negara Asia Pasifik

Tabel. 1.  Peringkat HDI dunia berdasarkan katagori Very High Human Development

Sumber : Laporan Pembangunan Manusia oleh United Nations Development Program yang dirilis pada tanggal 14 Maret 2013 (Nilai IPM ini dihitung didasarkan pada perkiraan untuk 2012) : http://www.kompasiana.com/zarulazlan/ipm-indonesia-2013-sudah-di-level-mana_551ff041a333119b41b65d65 (diakses pada tanggal 23 September 2017)

Tabel.  2. Peringkat  HDI  dunia berdasarkan katagori  High Human Development

Sumber : Laporan Pembangunan Manusia oleh United Nations Development Program yang dirilis pada tanggal 14 Maret 2013 (Nilai IPM ini dihitung didasarkan pada perkiraan untuk 2012) :

http://www.kompasiana.com/zarulazlan/ipm-indonesia-2013-sudah-di-level-mana_551ff041a333119b41b65d65 (diakses pada tanggal 23 September 2017)

Tabel.  3. Peringkat HDI dunia berdasarkan katagori  Medium  Human Develompent

Sumber : Laporan Pembangunan Manusia oleh United Nations Development Program yang dirilis pada tanggal 14 Maret 2013 (Nilai IPM ini dihitung didasarkan pada perkiraan untuk 2012) :

http://www.kompasiana.com/zarulazlan/ipm-indonesia-2013-sudah-di-level-mana_551ff041a333119b41b65d65 (diakses pada tanggal 23 September 2017)

Tabel. 4. Peringkat  HDI  dunia berdasarkan katagori  Low Human Depelompent

Sumber : Laporan Pembangunan Manusia oleh United Nations Development Program yang dirilis pada tanggal 14 Maret 2013 (Nilai IPM ini dihitung didasarkan pada perkiraan untuk 2012) :

http://www.kompasiana.com/zarulazlan/ipm-indonesia-2013-sudah-di-level-mana_551ff041a333119b41b65d65 (diakses pada tanggal 23 September 2017)

Tabel.  5. Peringkat  HDI  Indonesia diantara negara-negara Asia Pasifik

Sumber : Laporan Pembangunan Manusia oleh United Nations Development Program yang dirilis pada tanggal 14 Maret 2013 (Nilai IPM ini dihitung didasarkan pada perkiraan untuk 2012) :

http://www.kompasiana.com/zarulazlan/ipm-indonesia-2013-sudah-di-level-mana_551ff041a333119b41b65d65 (diakses pada tanggal 23 September 2017)

Data pada table 3 diatas, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 121 dunia, dan termasuk pada katagori medium human development. Pada table terakhir, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 9 diantara Negara-negara Asia Pasifik pada katagori Medium human depelovement, sementara beberapa Negara Asean lainnya seperti Singapura, Malaysiah, Brunei Darussalam dan Thailand masuk 10 besar di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia memang hanya berada pada kelompok peringkat menengah diantara 185 negara di dunia, sementara Negara-negara Asean seperti Singapura, Malaysiah dan Brunei Darussalam masuk pada kelompok IPM tinggi dunia.

Hal tersebut memberikan isyarat bahwa pembangunan di Negara Indonesia masih sangat tertinggal dibanding dengan Negara tetangga.

  1. Peranan Data Statistik Pada Indikator Pembangunan

Betapapun baiknya perumusan suatu indikator pembangunan, jikalau data statistiknya yang sepadan dengan rumusan itu tidak tersedia maka indikator ini akan tetap tak bermanfaat bagi kegiatan pengkajian pembangunan. Dalam hubungan peranan data statistik ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

  1. Data statistik yang dihasilkan harus merupakan data yang diperlukan oleh pengguna data itu (harus “demand driven‘ dan bukan “supply driven‘). Mengumpulkan data (primer) statistik memerlukan biaya yang besar sehingga biaya dengan manfaatnya harus sebanding.
  2. Dalam hubungan hal di atas, maka karena banyak dari data statistik itu (khususnya yang menyangkut masalah pembangunan nasional) merupakan “public good’ (yang manfaatnya tidak hanya bagi suatu pihak tertentu saja), maka harus diupayakan agar penyedianya adalah badan pemerintah. Namun selanjutnya harus diperhatikan agar antara berbagai instansi pemerintah (antara instansi pusat, antara pusat dan daerah maupun antara daerah satu dengan lainnya) tidak terjadi produksi data statistik secara duplikatif.
  3. Dalam pada itu, dipihak pengguna harus diketahui secara cermat data statistik sebenarnya yang “dibutuhkan” itu. Kebutuhan akan data ini umumnya bersifat tak terbatas sedangkan tidak semua  data dapat digunakan sebagai informasi. Informasi adalah data yang telah dikemas sedemikian rupa antara lain yang “pas dipakaikan” pada suatu indikator pembangunan tertentu.

Selain beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data statistik untuk berbagai indikator pembangunan, suatu hal yang harus digarisbawahi adalah pentingnya diupayakan standardisasi. Dalam hal indikator pembangunan dengan data statistik merupakan dua belah sisi dari suatu mata uang yang sama, maka standardisasi ini berlaku bagi keduanya. Konsep suatu indikator pembangunan yang dipakai oleh berbagai instansi harus mempunyai perumusan yang sama. Ini juga berlaku bagi data statistiknya. Standardisasi data statistik ini dapat meliputi antara lain ketersediaannya secara tepat waktu. Meskipun indikator pembangunannya sama tetapi kalau yang satu merupakan data sedangkan yang lain adalah data t-5 maka akan kurang ataupun tidak ada keterbandingan antar indikator pembangunan tersebut. Dalam keadaan yang ekstrem, koordinasi antar berbagai instansi pemerintah akan tidak berjalan apabila digunakan indikator pembangunan yang dirumuskan secara berbeda, dengan menggunakan data statistik yang berlainan ruang lingkup dan ketepatan waktunya, walaupun menyangkut masalah pembangunan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Badruddin, Syamsiah, 2011, Managemen Pembangunan Daerah, Lampena Inti Media, Sengkang.

Tikson, Deddy, 2005. Keterbelakangan dan Ketergantungan, Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysiah dan Thailand. Ininnawa, Makassar.

https://www.bps.go.id/brs/view/id/1278

https://www.voaindonesia.com/a/undp-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-alami-kemajuan/3110936.html (diakses pada tanggal 23 September 2017)

http://www.kompasiana.com/zarulazlan/ipm-indonesia-2013-sudah-di-level-mana_551ff041a333119b41b65d65 (diakses pada tanggal 23 September 2017)

 

 

 

Pembangunan dan Modernisasi

curriculum vitae

CURRICULUM VITAE

A. DATA P RIBADI
1. Nama Lengkap : Prof. DR. Syamsiah Badruddin,M.Si
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sengkang, 20 Oktober 1963
3. Pekerjaan : Dosen Kopertis Wil. IX Sulawesi
4. Pangkat / Golongan : Pembina Utama/ IV d
5. Jabatan Fungsional : Guru Besar
6. Jabatan Struktural : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik UIT Makassar
7. Alamat : Jl. Kerukunan Raya Blok I 110 BTP Mks : e-mail : chiah_jurnal2006@yahoo.com
8. Keluarga
a. Suami : Prof. Dr. H. Paisal Halim, MH

b. Anak 3 orang :
1. Suci Ayu Kurnia Puteri, S.S, M.Hum ( Dosen )
2. Rifaah Munawwarah Lestari, SKM (BPJS Manado)
3. Fadhilah Trya Wulandari (Mahasiswi  Program S2 Univ Uludag Bursa Turkey)
c. Ayah : H. Badruddin Abduh (Almarhum)
d. Ibu : Hj. Fariedah Yunus Martan

B. Riwayat Pendidikan

1. SD As”adiyah Sengkang (1976)
2. Tsanawiyah As’adiyah Sengkang (1979)
3. Aliyah As’adiyah Senhgkang (1982)
4. Tamat S1 IKIP Ujung Pandang 1987 (Yudisium Cum Laude)
5. Magister Kependudukan dan Pengembangan SDM (S2) UNHAS Thn 1997 (Yudisium Cum Laude)
6. Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Sosial (Sosiologi ) Universitas Hasanuddin Tahun 2004 (Yudisium Sangat Memuaskan)
C. PRESTASI AKADEMIK YANG PERNAH DIRAIH
1. Mahasiswa Teladan KIP Ujung Pandang Tahun 1984
2. Wisudawan Terbaik FIP IKIP Ujung Pandang Tahun 1988
3. Dosen berprestasi Kopertis Wilayah IX Sulawesi (2007)

D. JABATAN DALAM ORGANISASI

  1. Ketua IKA Menwa Yon 2/Satuan 702 UNM periode 2017-2022
  2. Wakil Ketua IKA UNM periode 2016-2021
  3. Ketua Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Dewan Pakar ICMI Propinsi Sulawesi Selatan periode 2017 – 2022
  4. Anggota Tim Tutor PEKERTI AA Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia Kopertis Wilayah IX Sulawesi Selatan
  5. Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Propinsi Sulawesi Selatan
  6. Anggota Dewan Pakar IARMI (Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa) Wolter Munginsidi Propinsi Sulawesi Selatan
  7. Ketua Yayasan Al Munawwarah Haramain

E. Keprofesian

  1. Anggota ADRI (Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia)
  2. Anggota ISMAPI (Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan) Sulawesi Selatan
  3. Pengurus Forum Intelektual Indonesia Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
  4. Anggota API (Assosiasi Professor Indonesaia)

F. Penelitian dan Publikasi Ilmiah

  1. Pentingnya Pendidikan Berwawasan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi menghadapi tantangan Ketenagakerjaan”. (Jurnal Edukasi 2000).
  2. Menggugat Ortodoxisme Terhadap Wanita ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 2002)
  3. Dunia Hanya Panggung Sandiwara (Surat Kabar Harian Palopo Pos 2002 )
  4. Mereposisi Peran Ibu Sebagai Pendidik Utama ( Sebuah Kado Memperingati Hari Ibu) ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 2002)
  5. Menyambut Tahun 2002 dengan Bismillah ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 2002)
  6. Solidaritas Untuk Osama bin Laden ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 2001)
  7. Membedah Perjuangan Emansipasi Wanita ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 2002)
  8. Pilih Menjadi Perempuan atau Laki-Laki ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 20002
  9. Menggagas Alternatif Sistem Pendidikan Pasca Orde Baru ( Jurnal Edukasi 2001)
  10. Analisis Hubungan Tingkat Pendidikan dengan kemampuan Ekonomi Pemuda di Kabupaten Luwu (Jurnal Edukasi 2000 )
  11. Prilaku Mandiri Pemuda di Kabupaten Luwu dalam Berbagai Pola Asuh (Jurnal Edukasi 2000 )
  12. Faktor-faktor yang mempengaruhi Terjadinya Konflik Antarkelompok di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu Utara (Penelitian 2003).
  13. Hubungan antara Tingkat Pendidikan, Motivasi Berprestasi, Kompetensi Profesional dengan Kinerja Guru SD di Kabupaten Luwu (Jurnal Edukasi, pebruari 2006)
  14. Pembentukan Kualitas SDM melalui Pengasuhan Anak yang Prima di Lingkungan Keluarga (Jurnal Edukasi, Pebruari 2006)
  15. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Di Indonesia Pra Dan Pasca Runtuhnya Orde Baru (Jurnal Ibnu Khaldum 2006)
  16. Dampak Globalisasi Terhadap Pembangunan Di Negara Berkembang (Jurnal Edukasi, 2006)
  17. Analisis Kinerja Aparat dalam Memberikan Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Walenrang Timur, Nopember 2006.
  18. Partisipasi Perempuan Kepala Keluaraga (PEKKA) di kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, Septembr 2007.
  19. Analisis Kemampuan Anggota DPRD Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, Pebruari 2007.
  20. Perilaku Pengasuhan Anak Keluarga Bugis Wajo, (Kasus pada 12 keluarga yang sukses mengasuh anak), (Jurnal terakreditasi Sosial dan Politik, Fakultas Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Volume 16, Pebruari 2007).
  21. Pendidikan Gratis, Antara Political Will, Political Commitmen dan Political Actions (Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com 2009)
  22. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Di Indonesia Pra Dan Pasca Runtuhnya Orde Baru ((Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com.2009)
  23. Menyoal Gaya Rumah Tangga dan Kekerasan dalam keluarga ((Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com.2009)
  24. Pendidikan dan Perempuan (antara tuntutan dan Tantangan bagi kaum ibu) (Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com, 2009)
  25. Revitalisasi Pengasuhan pra lahir dan fase Golden Age (Tuntutan peningkatan kualitas SDM) (Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com, 2009)
  26. Teori dan Indikator Pembangunan (Blog http://www.Pascasarjanaprima.wordpress.com).
  27. Need For Achevement dan Kemandirian Bangsa (Blog. (Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com) Agustus 2009.
  28. Gaukeng dalam Pengasuhan Anak Pada fase Lemba Dara (Kasus pada 5 Keluarga Bugis Wajo yang sukses Mengasuh Anak) (2013)
  29. Isu Gender dan Peluang Keterpilihan calon Perempuan pada Pemilukada (Studi Kasus pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota di Kota Makassar) (2016)
  30. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat pada PEMILUKADA Kabupaten Luwu Utara (2014)

G. KEGIATAN SEMINAR, WORKSHOP DAN KONFRENSI (5 tahun terakhir)

  1. Kuliah Umum tentang ” Konflik dan Gaya Rumah Tangga” pada RRI Makassar dalam program Maha Bintang kerjasama dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Mei 2007
  2. Membawakan Kuliah Umum tentang ” Masalah-masalah Sosial” pada RRI Makassar dalam program Maha Bintang kerjasama dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Juli 2007
  3. Membawakan Kuliah Umum tentang ” Mengembangkan Need For Achievement dalam Membentuk Kemandirian Bangsa” pada RRI Makassar dalam program Maha Bintang kerjasama dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Mei 2009
  4. Membawakan makalah berjudul ” Pembentukan Kepribadian Anak melalui pengasuhan ” pada Seminar dalam rangka memperingati Hari IBu Desember 2005 yang diselenggarakan oleh Kaukus Perempuan Batara Gowa.
  5. Membawakan makalah berjudul ” Pembentukan Kualitas dan Citra keluarga melalui pengasuhan ” pada Workshop yang diselenggarakan Pusat Studi Perempuan perguruan Puangrimaggalatung Sengkang bekerjasama dengan Pemberdayaan Perempuan Pemda Wajo.
  6. Membawakan makalah berjudul ” Menyoal Gaya Rumah Tangga dan KDRT” pada Seminar dalam rangka memperingati Hari Kartini April 2008 yang diselenggarakan oleh Akper Fatima Pare-pare
  7. Membawakan makalah berjudul ” Menyorot perjuangan guru manabuh gendrang perubahan posisi ” pada Seminar Internasional dalam rangka Wisuda Sarjana UNCOKRO Palopo Juli 2007 yang diselenggarakan oleh Gema Pena Palopo
  8. Membawakan makalah berjuduul ” Sertifikasi Guru: Antara Tuntutan dan Tantangan bagi Guru” Seminar Nasional yang diselenggarakan Mahasiswa Puangrimaggalatung Sengkang, Mei 2008.
  9. Membawakan makalah berjudul ” Menyorot Political Will, Political Commitment dan Politcal Actions, terhadap Pendidikan Gratis dan Pembatasan Usia Sekolah” Seminar Nasional yang diselenggarakan Gema Pena Palopo, Juni 2008.
  10. Membawakan makalah berjudul ” Pembelajaran Soft Skill: Solusi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” Seminar Internasional yang diselenggarakan Gema Pena Palopo, dalam rangka Pekan Pendidikan Mei 2009.
  11. Membawakan makalah yang berjudul ”model-model pembelajaran inovatif berbasis multimedia” pada seminar kependidikan yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKLP STKIP Yaspi di Takalar.
  12. Peserta pada seminar nasional tentang Reformasi Konstitusi diselenggarakan oleh Koalisi LSM untuk Konstitusi Baru, Hotel Sedona Makassar, 2002
  13. Peserta pada seminar Nasional Reformasi Pemilu diselenggarakan oleh CETRO Jakarta, 2002
  14. Peserta seminar Pengumpulan Aspirasi Masyarakat Sebagai Bahan Penyusunan Kerangka GBHN Thn 2000-2005
  15. Peserta seminar nasional “Otonomi daerah dan proses Demokrasi Masyarakat. (Fisif UNHAS- Public Affairs Section Kedutaan besar Amerika). Pusat Kegiatan penelitian kampus UNHAS 6 Juni 2000.
  16. Peserta temu Ilmiah Nasional Forum Wacana UNHAS kemandirian Lokal Menju Indonesia Baru. (UNHAS 22 Juli 2001).
  17. Peserta Pelatihan Diplomasi dan Hubungan Internasional, ( Kerjasama UNHAS – DEPLU Desember 2003).
  18. Peserta Lokakarya Regional Pulau Sulawesi . Desentralisasi Pengelolaam Wilayah Laut. (Diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Pengembangan Masyarakat Pesisir Elsap- Maksassar. Kerjasama dengan Partnership For Governance Reform In Indonesia. ( Hotel Sedona Makassar 12-14 Maret 2001).
  19. Peserta seminar Nasional Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Dalam Era Otonomi Daerah (Kerjasama UNHAS dengan Dep. Energi dan Somber Daya Mineral Pemerintah Daerah SulSel PT Inco Suroako tgl. 23 Pebruari 2001.
  20. Peserta simposium Nasional Pengembangan Produk Unggulan Wilayah menuju Permeation Nasional dan Persaingan Global. (17-18 April 1999 di Sahid Raya Makassar diselenggarakan oleh Lembaga Benua, Golkar/Kadin).
  21. Peserta seminar nasional “Prospek Mahkamah Agung RI Dalam Era Reformasi (FH. Unhas) 24 Pebruari 2001.
  22. Peserta seminar Mengembangkan Budaya Hukum Baru Untuk Mencegah Diskriminasi terhadap wanita. (FH. Unhas kerjasama dengan kelompok kerja Convention Watch Pusat kajian Wanita dan Gender UI, 30 Agustus 1999).
  23. Mengikuti TOT Tim Inti Pakerti – AA di Universitas Terbuka Tangerang Jawa Barat.
  24. Mengikuti Pelatihan Tim Monitoring Internal (MONEVIN) Perguruan Tinggi di Hotel Marannu, 2006.
  25. Mengikuti pelatihan penyusunan PHK A1 di Hotel Sahid 2006.
  26. Mengikuti Workshop penyusunan peroposal IMHERE Bat II di Hotel Sanur Paradise Bali.
  27. Manjadi nara Sumber pada kegiatan bedah buku “The End of Science” yang diselenggarakan oleh BEM Universitas Cokroaminoto Palopo tahun 2006.
  28. Mengikuti Sosialisasi Ketetapan MPR November 2007 diselenggarakan di Hotel Singgasana Makassar.
  29. Nara sumber pada Workshop Penelitian kajian Wanita yang diselenggarakan oleh Unit Pemberdayaan Pengembangan dan Pemberdayaan Perempuan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Desember 2007
  30. Nara sumber pada Workshop Penelitian Dosen Muda/kajian Wanita yang diselenggarakan oleh Unismuh Parepar
  31. Nara sumber pada Workshop Penelitian Dosen Muda/kajian Wanita yang diselenggarakan oleh STKIP Yaspi Makassar.
  32. Nara sumber pada Workshop Penelitian Dosen Muda/kajian Wanita yang diselenggarakan oleh Yayasan Tomakaka Mamuju.
  33. Menjadi penguji Eksternal mahasiswa S3 Program Pascasarjana UNM
  34. Menjadi promotor mahasiswa S3 Program Pascasarjana UNM
  35. Mengikuti Sosialisasi Ketetapan MPR Maret 2009 diselenggarakan di Gedung DPR. MPR. Jakarta.
  36. Mengikuti Konfrensi Guru Besar ke II se Indonesia diselenggarakan April 2009 di Hotel Sangrilla Surabaya.
  37. Membawakan Pidato Pengukuhan Guru Besar di depan Rapat senat Luar Biasa Uncokro Palopo, dengan judul Pendidikan Gratis, Antara Political Will, Political Commitmen dan Political Actions
  38. Melakukan Studi Banding pada Universitas Malaya dan Selangor Malaysiah yang diselenggarakan UP3K Kopertis Wilayah IX Sulawesi.(2008)
  39. Melakukan Studi Banding di Singapura dan Thailand tentang pekerja perempuan yang diselenggarakan oleh UP3K Kopertis Wilayah IX Sulawesi (2008).
  40. Membawakan orasi ilmiah dengan judul Revitalisasi Pengasuhan dan Pendidikan anak pada fase Golden Age, pada wisuda sarjana Perguruan Puangrimaggalatung Sengkang, April 2009.
  41. Membawakan orasi ilmiah dengan judul Paradigma Baru Pemanfaatan Teknologi Infomrasi (peluang dan Tantangan bagi Perguruan Tinggi) dibacakan pada acara wisuda sarjana STMIK Adhiguna Palu, 1 Agustus 2009).
  42. Membawakan kuliah umum di RRI dalam program Mahabintang kerjasama RRI dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi dengan judul Mengembangkan Need for achievement dalam membangun kemandirian bangsa.
  43. Membawakan kuliah umum di RRI dalam program Mahabintang kerjasama RRI dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi dengan judul Mengembangkan Semangat Enterpreneurship melalui pembelajaran Soft Skills (Sulusi mengantisipasi pengangguran terdidik).
  44. Menatar pada Diklat PIM IV Kabupaten Enrekang tahun 2011, 2012, 2014

H. KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Membawakan materi “Pelayanan prima” pada Diklat Prajabatan Tingkat I, II dan III, Pemda Kabupaten Enrekang, Luwu Utara, Sidrap, Bantaeng, Barru, Mamuju, Makassar bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
2. Membawakan materi “Teknik Komunikasi Efektif” pada pada Diklat Prajabatan Tingkat I, II dan III, Pemda Kabupaten Enrekang, Wajo, Luwu, Bantaeng, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
3. Membawakan materi “Tim Building” pada pada Diklat Prajabatan Tingkat I, II dan III, Pemda Kabupaten Sidrap, Sinjai, Luwu Timur, Tana Toraja, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
4. Membawakan materi “Wawasan Kebangsaan dalam kerangka NKRI” pada pada Diklat Prajabatan Tingkat I, II dan III, Pemda Kabupaten Enrekang, Luwu Utara, Luwu, Bantaeng, Majene, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
5. Membawakan materi “Sisitem Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia” pada pada Diklat Prajabatan Tingkat I, II dan III, Pemda Kabupaten Enrekang, Luwu Utara, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
6. Membawakan materi “Opersionalisasi Pelayanan Prima” pada pada Diklat Kepemimpinan IV, Pemda Kabupaten Enrekang, Wajo, Luwu, Bantaeng, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
7. Membawakan materi “Teknik Komunikasi Efektif” pada pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Pemda Kabupaten Enrekang, Wajo, Luwu, Bantaeng, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
8. Membawakan materi “issu Aktual” pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Pemda Kabupaten Enrekang, Pinrang, Majene, Jeneponto, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
9. Membawakan materi “Teknik Analisis Manajemen” pada Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Pemda Kabupaten Enrekang (2004, 2008) Mamasa (2003), bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
10. Membimbing Penulisan Kertas Kerja Perorangan (KKP,KKK,KKA) Aparat Pemda Enrekang (2004, 2008), Mamasa (2003) yang mengikuti Latihan Kepemimpinan (LATPIM III) (kerjasama Pemda Enrekang-BPSDMA Prop.Sul-Sel 2004).
11. Membimbing Penulisan Kertas Kerja Perorangan (KKP,KKK,KKA) Aparat Pemda Enrekang (2006), Pinrang (2006), Majaene (2005), Jeneponto (2003) yang mengikuti Latihan Kepemimpinan (LATPIM IV) (kerjasama Pemda Enrekang-BPSDMA Prop.Sul-Sel).
12. Membimbing OL (Observasi lapangan) dan Studi Banding Aparat Pemda Kabupaten Pinrang ke kabupaten Jembrana Bali Juli thn 2006, Aparat Pemda Kabupaten Enrekang ke kabupaten Jembrana Bali Juli thn 2006, Aparat Pemda Kabupaten Jeneponto ke Kota Palopo (2003), Aparat Pemda Kabupaten Majene ke kabupaten Soppeng (2005), Aparat Pemda Kabupaten Enrekang ke kabupaten Bandung (2004) dan Sleman (2008)
13. Menatar dan Membimbing Penulisan Makalah Aparat Camat dalam Pelatihan Manajemen Pemerintahan Camat se Sulawesi Selatan ( diselenggarakan oleh BPSDMA Prop.Sul-Sel 2004 )
14. Menjadi Nara Sumber Ahli pada Focus Group Discussions (FGD) perencanaan pembangunan Kota Makassar (2008)
15. Menjadi Nara Sumber Ahli pada Focus Group Discussions (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Pemekaran Daerah Wilayah Indonesia Bagian Timur yang diselenggarakan oleh Bappenas dan anggota DPD Pusat di Kantor Gubernur Prov Sulawesi Selatan (2008)
16. Membawakan Orasi Ilmiah dalam rangka wisuda dan Dies Natalis Perguan Puangrimaggalatung Sengkang, April 2009.
17. Membawakan Orasi Ilmiah dalam rangka wisuda sarjana STMIK Adhiguna Palu, Agustus 2009.

I. BUKU YANG TELAH DITERBITKAN

1. Pembangunan Nasional dan Regional
2. Belajar dan Pembelajaran
3. Ilmu Sosial Dasar
4. Metodologi Penelitian Kulaitatif, upaya Perpaduan Kuantitatif dan Kualitatif.

Makassar, 1 Agustus 2009

Prof. Dr. .Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si

NEED FOR ACHIEVEMENT DAN KEMANDIRIAN BANGSA

MENGEMBANGKAN NEED FOR ACHIEVEMENT DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA
(Kuliah Umum di RRI Makassar dalam Program Maha Bintang bekerjasama antara Kopertis Wil IX Sulawesi dengan RRI Makassar)

PROF. DR. HJ. SYAMSIAH BADRUDDIN, M.Si
A. Prendahuluan
Pembangunan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip demokrasi, akan selalu berorientasi kepada proses (proses oriented) di mana semua lapisan masyarakat akan turut serta dalam pembangunan, baik dalam kepeloporan, maupun pada keprakarsaan, sehingga kebutuhan terasa (the felt-needs) maupun kebutuhan nyata (the real needs) masyarakat terakomodasi dalam pembangunan. Menurut Sallatang (2000), pembangunan yang berorientasi kepada proses berpedoman pada keadilan, kejujuran, ketegasan, kerja keras, kepantasan, atas karya diri dan percaya diri dan keterbukaan yang pada gilirannya akan mewujudkan kemakmuran.
Masalahnya bahwa pembangunan yang selama ini menjadi acuan pemerintah masa lalu lebih menitikberatkan pada Pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal ini pembangunan ndustri padat modal (capital intensive) yang diharapkan menjadi jalan pintas untuk mencapai kemakmuran dan mengantarkan masyarakat memasuki era modernisasi. Demikian pentingnya paradigma tersebut, menyebabkan pembangunan ekonomi seolah¬-olah menjadi lembaga otonom yang memiliki kekuatan untuk menyingkirkan faktor-faktor non-ekonomi yang dianggap menjadi penghambat pembangunan.
Dalam kenyataannya, pembangunan ekonomi yang diharapkan untuk menciptakan kesejahteraan melalui proses trickle down effect, justru tidak terjadi. Bahkan kesenjangan sosial ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin semakin melebar. Sebagai akibatnya, masyarakat semakin terpuruk dalam situasi dan kondisi ketidakadilan. Hal ini kemudian memicu terjadinya konflik sosial.
Pembangunan seharusnya merupakan suatu mobilitas sumberdaya manusia dan sosial secara internal memiliki dasar-¬dasar yang kuat, dijunjung tinggi dan telah memperoleh legitimasi dari masyarakat. Tanpa mengintegrasikan faktor-faktor non ekonomi dalam pembangunan, akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah, karena seyogyanya pembangunan harus dilakukan dengan berbasis pada masyarakat atau suatu pembangunan yang dilakukan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat.
Berbicara masalah pembangunan, umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian, pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata ‘perubahan sosial’. Bagi penganut pandangan ini, konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti, pembangunan model kapitalisme, pembangunan model, sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia, dan seterusnya. Dalam pengertian seperti ini teori pembangunan berarti teori social ekonomi yang sangat umum. Pandangan ini menguasai hampir setiap diskursus mengenai perubahan social.
Di lain pihak, terdapat suatu pandangan lebih minoritas yang berangkat dari asumsi bahwa kata ‘pembangunan’ itu sendiri adalah sebuah discourse, suatu pendirian, atau suatu paham, bahkan merupakan suatu ideology dan teori tertentu tentang perubahan social. Dalam pandangan yang disebut terakhir ini konsep pembangunan sendiri bukanlah kata yang bersifat netral, melainkan suatu “aliran” keyakinan ideologis dan teoretis serta praktik mengenai perubahan social (Fakih, 2001). Dengan demikian, dengan pengertian yang kedua ini pembangunan tidak diartikan sebagai kata benda belaka, tetapi sebagai aliran dari suatu teori perubahan social. Bersamaan dengan tepro pembangunan terdapat teori-teori perubahan social lainnya seperti sosalisme, dependendi, ataupun teori lain. Oleh karena itulah banyak orang menamakan pembangunan sebagai pembangunanisme (developmentalisme). Dengan demikian pengeratian seperti ini menolak teori-teori, seperti teori pembangunan berbasis rakyat, atau teori (integrated rural development) dan merupakan alternative dari pembangunanisme, melainkan variasi-variasi lain dari ideology pembangunanisme.
B. McClelland: Motivasi Berprestasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Dalam pendekatan psikologi sosial (mikro), faktor pendorong perubahan sosial dan pembangunan bukan karakteristik masyarakat pada tingkat makro, tetapi karakterisitik masyarakat pada tingkat mikro (Hagen, 1962, Lerner, 1964, Smelser 1966; McClelland 1976; Portes 1976). David McClelland sering dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam teori modernisasi. Jika teori pertumbuhan Rostow lebih merupakan teori ekonomi, teori modernisasi McClelland berangkat dari perspektif psikologi sosial . Dalam bukunya, The Achievement Motif in Ekonomic Growth, McClelland (1984) memberikan dasar-dasar tentang psikologi dan sikap manusia, kaitannya dengan bagaimana perubahan sosial terjadi. Menceritakan sejarah manusia sejak awal selalui ditandai dengan jatuh bangunnya suatu kebudayaan.
Pendekatan ini mencurahkan perhatiannya pada faktor-faktor nilai dan norma yang berlaku dan dianut oleh masyarakat tradisional dan modern. Mazhab ini berpendapat bahwa perubahan sosial pada tingkat Makro (masyarakat ditentukan oleh adanya perubahan pada tingkat individu (mikro), seperti perubahan dalam cara berfikir dan bersikap, norma dan sistem nilai (Tikson, 2005).
Dalam perspektif sosial psikologis, perbedaan antara masyarakat tradisional dan modern ditentukan oleh perbedaan norma dan nilai yang hidup dalamnya. Mazhab ini percaya bahwa transformasi sosial ekonomi dari struktur yang sederhana menjadi lebih kompleks, ditentukan oleh perubahan yang terjadi dalam nilai-nilai, norma-norma dan sikap yang dipraktekkan oleh setiap anggota masyarakat. Nilai-nilai dan norma yang berlaku bagi masyarakat modern atau karakteristik yang dimiliki sehingga disebut sebagai manusia modern (modern man) ditemukan pada studi Inkeles dan Smith (1974) sebagai berikut :
a. Dapat menerima sesuatu yang dan terbuka untuk melakukan pengalaman baru;
b. Memiliki sikap lebih demokratik dan menerima pendapat orang lain;
c. Berorientasi ke depan, tidak berorientasi ke masa lalu
d. Percaya dan yakin bahwa manusia dapat melepaskan diri dari ketergantungan mereka pada alam dan dapat menguasai sumber daya alam dan dapat menguasai sumber daya alam untuk kesejahteraan mereka,
e. Percaya bahwa dunia ini dapat dikontrol, karena dia dapat dikalkulasi (calculable),
f. Yakin atas pentingnya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mensejahterakan masyarakat;
g. Percaya kepada dan mengutamakan keadilan sosial.
Selanjutnya, dalam teori yang dikembangkan McClelland tentang motivasi berprestasi, pertanyaan yang ingin dijawabnya adalah bagaimana beberapa bangsa tumbuh sangat pesat di bidang ekonomi sementara bangsa yang lain tidak. Umumnya pertumbuhan ekonomi selalu dijelaskan karena faktor ‘ekternal’, tetapi bagi McClelland lebih merupakan faktor ‘internal’ yakni nilai-nilai dan motivasi yang mendorong untuk mengeksploitasi peluang, untuk meraih kesempatan. Pendeknya dorongan internal untuk membetnuk dan merobah nasib sendiri. Pandangan lain didasarkan pada studi McClelland, Inkeles dan Smith (1961) terhadap tesis Weber mengenai Etika Protestan dan pertumbuhan kapitalisme. Berdasarkan tafsiran McClelland atas tesis Max Weber, jika etika protestan menjadi pendorong pertumbuhan kapitalisme di Barat, analog yang sama juga bisa untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Apa rahasia pikiran Weber atas Etika Protestan menurutnya adalah the need for achievement (N’ach). Alasan mengapa dunia ketiga terkebelakang menurutnya karena rendahnya need for achevement tersebut. Sekali lagi, sikap dan budaya manusia yang dianggap sebagai sumber masalah dan prototipe the achieving society yang pada dasarnya adalah ciri-ciri watak tan motivasi masyarakat kapitalis.
Teori McClelland didasarkan pada studinya yang dilandaskan pada teori psikoanalisis Freued tentang mimpi. McClelland melakukan studi di Amerika yang memfokuskan pada studi tentang motivasi dengan mencatat khayalan orang melalui pengumpulan bentuk cerita dari sebuah gambar. Kesimpulannya bahwa khayalan ada kaitannya dengan dorongan dan perilaku dalam kehidupan mereka, yang dinamakan the need for achievement (N’ach) yakni nafsu untuk bekerja secara baik, bekerja tidak demi pengakuan sosial atau gengsi, tetapi dorongan kerja demi memuaskan batin dari dalam. Bagi mereka yang mempunyai dorongan N’ach yang tinggi akan bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan sebagainya. Perhaian ditujukan pada oran yang mempunyai N’ach tinggi dan pengarunya dalam masyarakat.
McClelland tertarik pada analisis Max Weber tentang hubungan antara Protestanisme dan Kapitalisme. Weber berpendapat bahwa ciri wiraswastawan protestan, Calvinisme tentang takdir mendorong mereka untuk merasionalkan kehidupan yang ditujukan oleh Tuhan. Mereka memiliki N’ach yang tinggi. Yang dimaksud Weber dengan semangat kapitalisme itu adalah dorongan need for achievement yang tinggi. Jadi, N’ach sesungguhnya penyebab pertumbuhan ekonomi di Barat, yang umumnya lahir dari keluarga yang dalam pendidikannya menekankan pentingnya kemandirian.
McClelland berpendapt bahwa N’ach selalu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Dari studi itu, dia berpendapat adanya pengaruh dan akaitan antara pertumbuhan ekonomi dan tinggi rendahnya motive yang lain yakni need for power (N’power) dan need for affiliation (N’affiliation). McClelland menolak pandangan bahwa dorongan utama wirasawatawan adalah profit motive. Baginya perilaku wiraswasta tidak semata sekedar cari uang, melainkan dorongan achivement tadi. Satu yang paling penting adalah bahwa N’ach tidak diturunkan. Namun ada bukti bahwa N’ach dibentuk pada awal pertumbuhan anak, yakni tumbuhnya N’ach bergantung pada tingkat bagaimana kedua orang tua mengasuh anaknya.
Jika diterima bahwa ideologi achivement-oriented berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi, maka ideologi tersebut perlu disebarluaskan tidak saja pada kalangan bisnis dan pemerintahan, tetapi justru kepada seluruh bangsa, dengan cara mempengaruhi cara berfikir semua orang tua ketika mereka membesarkan anak-anaknya.

C. Need for Achievement dan Kemandirian Bangsa
Keterpurukan negeri ini makin kelihatan sebagai akibat dari sikap-sikap budaya yang tidak mampu menggerakkan bangsa ini menjadi suatu bangsa yang digdaya dan bersatu, tidak terjadi expansion of people’s capability karena tidak adanya strategi dan kebijakan budaya nasional yang membuat bangsa ini merasa perlu menumbuhkan kemandirian di berbagai bidang kehidupan. Masih saja terpelihara minderwaardigheidscomplexz, servility, tetap bermental koelie. Etos kerja produktif tidak kunjung tumbuh secara bermakna. The myth of lazy people tidak lagi merupakan mitos tetapi makin terasa menjadi kenyataan. Affluency menjadikan bangsa ini meremehkan sindroma “besar pasak daripada tiang”. Kita masih saja mengidap “kebutaan”, mulai dari buta aksara sampai buta iptek, sejarah dan peradaban. Ini semua tidak cukup hanya diatasi secara simplistic melalui conventional human resource development.
Oleh karena itu, kita semua yang harus mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan insan bangsa ini dan selanjutnya menyusun suatu strategi budaya dalam perencanaan pembangunan nasional kita. Dengan demikian itulah maka diharapkan modal financial dan modal sumber-alam yang kita kerahkan dapat secara timbale-balik saling menjadi booster bagi dan terhadap modal sosial-kultural bangsa ini. Sudah saatnya kebudayaan disatukan dengan Pendidikan, mengingat sosialisasi nilai-nilai budaya maju hanya dapat secara efektif dilakukan melalui bangku-bangku pendidikan dan pengajaran.
Seperti dikemukakan di atas, sejak semula, Proklamasi Kemerdekaan sudah berorientasi pada pembangunan manusia atau sumber insan manusia (human resource development). Pembangunan manusia ini merupakan titik sentral dalam usaha pembangunan nasional kita. Oleh karena itu pulalah maka ketahanan nasional Indonesia juga berorientasi pada manusia Indonesia.: “… Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan Bangsa dan Negara …”. Human resource development adalah upaya membentuk human capital. kewiraswastaan atau entrepreneurship dapat diajarkan melalui usaha-usaha pendidikan. Mereka yang berpendapat ini bertitik-tolak dari suatu keyakinan bahwa kewiraswastaan adalah suatu property budaya dan sikap mental, oleh karena itu bersifat behavioral. Seseorang menjadi wiraswasta karena dari asalnya sudah demikian. Dengan kata lain, ia menjadi wiraswasta karena ia dibesarkan di lingkungan tertentu, memperoleh nilai-nilai budaya tertentu pula dari kalangan terdekatnya semenjak ia mampu menerima proses sosialisasi sebagai proses alamiah, khususnya dari orangtuanya. Jadi pendidikan formal (sebagai suatu proses intervensi terencana dan terkendali yang kita kenal sehari-hari ini) untuk membentuk wiraswasta, tidak mereka yakini. Mereka ini hanya yakin pada proses alamiah itu. Ada yang lebih ekstrem lagi, misalnya dikatakan bahwa kewiraswastaan adalah khas berasal-usul dair bakat keturunan, atau suatu in-born quality.
Di Indonesia, pendapat ekstrem ini dianggap tidak ilmiah, kolot dan kadang-kadang dinyatakan sebagi tendensius secara social-politis. Kualitas kewiraswastaan bukan suatu in-born quality. Ciri-ciri manusia Indonesia, misalnya masih saja tidak achievement oriented tetapi status oriented, berorientasi pada masa lalu, menggantungkan diri pada nasib, konformis (takut menerobos pakem asing), berorientasi pada atasan, meremehkan mutu dan suka nerabas (tidak teliti dan sistematik), tidak percaya pada diri sendiri, tidak berdisiplin, suka mengabaikan tanggung jawab, munafik, feudal, percaya pada tahyul, berwatak lemah (terutama lemah terhadap uang), tidak hemat (boros), kurang ulet, terlalu fleksibel, hidup manja (santai), kurang inovatif, kurang waspada (gampang merasa aman), suka sok kuasa (haus kekuasaan), mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan umum (formal/informal dicampuradukkan), mengemban sikap hidup miskin.
Sementara itu gambaran mengenai entrepreneurship yang mendapat kesepakatan kurang lebihnya adalah: dimilikinya kualitas manusia, sikap dan tingkah laku unggul. Seorang wiraswasta atau masyarakat yang memiliki entrepreneurship unggul memiliki “tenaga dalam”, seperti kreatif, inovatif, dimilikinya originalitas, berani mengambil risiko, berorientasi ke depan dan mengutamakan prestasi, tahan uji, tekun, tidak gampang patah semangant (tidak cengeng), bersemangant tinggi, berdisiplin baja, dan teguh dalam pendirian. Manusia atau kelompok social ini mempunyai cita-cita dan dedikasi yang jelas serta etos kerja produktif yang kuat, kalau perlu dengan cerdik menerobos pakem asing yang masih berlaku. Dengan cirri-ciri semacam ini, dengan sendirinya seorang atau masyarakat wiraswasta tidak saja berkepribadian dan mempunyai karakter kuat, tetapi juga dengan sendirinya memiliki kepintaran bermental unggul dan sehat jasmaninya. Lihat Sri-Edi Swasono, kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Mutualism and Brtherhood, UNJ-Press, 2005, hlm. 212-243.
“Kemandirian adalah suatu sikap atau mindset, sikap berdikari menolak ketergantungan nasib-sendiri pada pihak lain,
“Kemandirian adalah suatu sikap atau mindset, sikap berdikari menolak ketergantungan nasib-sendiri pada pihak lain, sikap menolak subordinasi, menolak pengemisan. Kemandirian adalah kepahlawanan.
Kemandirian adalah suatu prestasi diri dan kebanggaan untuk mampu memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya, prestasi-diri menolak ketertundukan atau ketertekuk-lututan. Mandiri adalah tuntutan kesetaraan. Mandiri adalah harga-diri, merubah sikap menghamba (servile) dan minderwaardig menjadi kedigdayaan.
Ketika mandiri diangkat ke tingkat Bangsa dan Negara, maka kemandirian adalah doktrin nasional, doktrin untuk merdeka dan berdaulat, untuk mengutamakan kepentingan Nasional, yaitu kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara. Kemandirian nasional menolak supremasi dan dominasi mancanegara, tetapi bukan xenpophobic atau anti-asing. Pada tingkat ini Negara menolak dependensi tetapi mengambil manfaat dari interpendensi global. Untuk itu kita proaktif ikut mendesain wujud dan mekanisme globalisasi. Kemandirian adalah sikap dan perilaku-bebas aktif..”
D. Penutup
Kini bangsa kita telah berumur 64 tahun sejak kemerdekaannya, namun di sana-sini masih ditemukan keterpurukan bangsa. Salah satu warisan modernisasi yang terasa masih lekat adalah rendahnya need for achievement bangsa (kebutuhan berprestasi), karena pada umumnya bangsa sudah terbiasa dengan menerima bantuan tanpa berusaha sendiri.
Oleh karena itulah, maka perlu mengembangkan need for achievement bangsa, melalui berbagai lini mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat sebagai lingkungan pendidikan dan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sri Edy Swasno. 2009. The End of Laisses-Faire. Surabaya: BAPPENAS
Mudrajad Kuncoro Ph.D., 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah, (Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
Mustopadidjaja A.R., 1999, ”Format Bernegara Menuju Masyarakat Madani”, dalam Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani, Miftah Thoha (penyunting), Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
Osrbone, David dan Gaebler, Ted, 1999, Mewirausahakan Birokrasi, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
Osterfeld, David, 1992, Prosperity versus Panning: How Government Stifles Economics Growth, Oxford University Press, New York.
Reitsma, MA, dan J. M. B Kleinpening, 1985. The Third World in Perspective Assen. Netherland. Rowman and Allanheld.
Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan OTONOMI DAERAH. Jarkarta: Gramedia Pustaka Umum.

need for achievement

Motivasi Berprestasi (Need For achievement) dan Kemandirian Bangsa

need for achievement