Indikator Pembangunan

  1. Pendahuluan

Penggunaan indicator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indicator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor   sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

 

Dengan pengertian bahwa pembangunan lebih luas daripada pertumbuhan, maka ketika diperlukan ukuran tentang pembangunan sewajarnya jika ukuran ini merupakan konsep yang cakupannya lebih luas daripada ukuran pertumbuhan yang lazim dipakai, yaitu pendapatan nasional.

Meskipun demikian, umumnya dianggap bahwa pendapatan nasional (ukuran pertumbuhan ekonomi) dapat juga dipakai sebagai ukuran pembangunan, berdasarkan alasan sebagai berikut :

 

  1. Ukuran pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) merupakan hasil akhir daripada proses jangka panjang dari pembangunan. Karenanya pertumbuhan pendapatan nasional dapat juga dipakai sebagai ukuran pembangunan.

 

  1. Setelah mengetahui pendapatan nasional sebagai hasil akhir (suatu ukuran) pembangunan, maka dalam hal perlu diketahui lebih jauh proses pembangunan itu, maka berangkat dari hasil akhir tersebut selalu dapat dicari ukuran-ukuran lain yang mencerminkan arus bawah dari keseluruhan proses pembangunan itu, termasuk aspek-aspek non-ekonomi yang dalam jangka panjang (ataupun juga dapat dalam jangka menengah) berdampak pada ukuran hasil akhirnya.

 

  1. Di lain pihak, dalam menggunakan konsep pendapatan nasional sebagai ukuran pertumbuhan dan sekaligus sebagai ukuran pertumbuhan dan sekaligus sebagai ukuran pembangunan, perlu diperhatikan beberapa hal teknis sebagai berikut :

 

  1. Kecuali bagi pengguna yang telah terlatih dalam ilmu ekonomi, maka konsep pendapatan nasional dapat mengandung arti yang beragam. Khususnya pendapatan nasional harus ditegaskan diantara berbagai gradasi konsep ini yang antara lain dapat berupa Pendapatan Nasional Bruto, Produk Domestik Bruto, Pendapatan Nasional Neto dan Pendapatan Nasional Neto yang masing-masing mempunyai perbedaan teknis tertentu. Mengukur pendapatan nasional antar-waktu, antar-daerah atau antar negara, dengan menggunakan konsep yang berbeda dapat menimbulkan masalah tidak adanya keterbandingan (non comparability).

 

  1. Konsep pendapatan nasional harus secara khusus membedakan antara pendapatan nasional nominal atau pendapatan nasional riil. Pendapatan nasional riil cenderung lebih kecil daripada yang nominal sebab  yang   riil   telah   disesuaikan   dengan   laju inflasi.   Yang   selanjutnya     dianut  disini   adalah pendapatan nasional riil.

 

  1. Konsep pendapatan nasional (PNB, PDB, dsb) hanya mencakup kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui pasar. Kegiatan yang membawa manfaat ekonomi yang tidak diperdagangkan di pasar, misalnya kegiatan memperbaiki rumah sendiri termasuk kegiatan yang dilakukan ibu rumah tangga seperti memasak untuk keluarga sendiri, tidak dimasukkan dalam ukuran pendapatan nasional. Dalam hal di suatu perekonomian, ditemui proporsi kegiatan ekonomi yang informal ini, maka besaran pendapatan nasional perekonomian ini akan cenderung diukur secara terlalu kecil (underestimated).

 

  1. Dalam memakai pendapatan nasional sebagai ukuran, perlu dibedakan antara tingkat (level) dan laju pertumbuhan (rate of change] dari pendapatan nasional itu. Meskipun pendapatan nasional berbeda antara negara A dan B (A lebih tinggi daripada B), kalau laju pertumbuhan B jauh lebih tinggi daripada A maka tingkat (level) pendapatan nasional A dapat disalib oleh B setelah beberapa waktu (jangka waktunya tergantung pada perbedaan tingkat pada waktu awal dan seberapa besar perbedaan laju pertumbuhannya).

 

  1. Selain itu perlu juga dibedakan antara konsep pendapatan nasional total dan pendapatan nasional rata-rata. Ada dua pendapat tentang mana yang lebih sesuai sebagai ukuran, meskipun perbedaan ini lebih merupakan masalah tekanan.

 

  1. Disatu pihak, ada pendapat yang mengatakan bahwa yang harus dilihat terlebih dahulu adalah real income (total) daripada real  income perkapita, yaitu total pendapatan nasional riil dibagi total penduduk. (Meier&Baldwin, hal. 5). Hal ini karena untuk menghasilkan pendapatan riil perkapital terlebih harus dihasilkan peningkatan  pendapatan  riil total.  Selain itu, jika   ukurannya   adalah pendapatan riil perkapita maka ini membuka kemungkinan diambil kesimpulan keliru bahwa suatu negara kurang berkembang   walaupun pendapatan nasional riilnya meningkat dalam hal penduduknya juga meningkat pada tingkat pertumbuhan yang sama. Misalnya apabila pertumbuhan pendapatan nasional dan     pertumbuhan penduduk adalah sama di dua negara, tetapi pertumbuhan   pendapatan   nasional   si   satu negara adalah 17 persen  sedangkan di negara lainnya hanya 1 persen maka kiranya kurang tepatlah untuk tidak mengakui bahwa pembangunan di negara yang pertama tidaklah lebih maju daripada di negara kedua.

 

  1. Dilain pihak pendapat yang berbeda mengatakan bahwa pendapatan riil per kapita (rata-rata) harus lebih diperhatikan (Kindleberger, hai. 5). Hal ini karena kalau dipakai ukuran total maka suatu negara dianggap telah tumbuh apabila total pendapatan nasional (riil) telah tumbuh walaupun penduduknya juga telah tumbuh dengan laju peningkatan yang sama.

 

Ketika pembahasan di atas tentang pengukuran pembangunan menyentuh masalah perbedaan ukuran pendapatan riil total dengan pendapatan riil per kapita, secara tidak langsung sebenarnya tataran wacana mulai berpijak pada masalah pengaruh sistem nilai pada arti pembangunan.

 

  1. Bagaimana Mengukur Pembangunan

 

Sejumlah indicator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomin, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indicator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005) terhadap kelima indicator tersebut :

  1. Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

  1. Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, konstribusi sektor manupaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak , kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

  1. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengn proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indicator pembangunan.

  1. Angka Tabungan

Perkembangan sector manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggeris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

  1. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indicator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian b yi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung beasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

  1. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indicator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indicator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan m ngembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

 

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai factor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengagn mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude dan skills, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

 

Pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2015 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Pada tahun 2015, IPM Indonesia telah mencapai 69,55. Angka ini meningkat sebesar 0,65 poin dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2014 yang sebesar 68,90. Pada tahun 2015, pembangunan manusia di Indonesia masih berstatus “sedang”, masih sama dengan statusnya pada tahun 2014. IPM Indonesia pada tahun 2015 tumbuh sebesar 0,94 persen dibandingkan tahun 2014.

Selama periode 2014 hingga 2015, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 70,78 tahun, meningkat 0,19 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,55 tahun, meningkat 0,16 tahun dibandingkan pada 2014. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,84 tahun, meningkat 0,11 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp 10,15 juta rupiah pada tahun 2015, meningkat Rp 247 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. https://www.bps.go.id/brs/view/id/1278 (diakses tanggal 23 September 2017)

Badan PBB Urusan Pembangunan UNDP mengatakan indeks pembangunan manusia di Indonesia mengalami kemajuan. Ini terlihat dari angka harapan hidup dan pendapatan nasional bruto per kapita di Indonesia.

Laporan Indeks Pembangunan Manusia 2015 yang dikeluarkan Badan PBB Urusan Program Pembangunan (UNDP) baru-baru ini menyatakan Indonesia sebagai negara berkembang terus mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. Jika dihitung dari sejak tahun 1980 hingga 2014, berarti IPM Indonesia mengalami kenaikan 44,3 persen. Indikator harapan hidup  sebagai salah satu komponen penentu pada tahun 1980 yang berada di bawah 60 tahun, kini mencapai 68,9 tahun. Sementara pendapatan nasional bruto meningkat dari 3.000 dolar Amerika per kapita menjadi 9.788 dolar Amerika per kapita. https://www.voaindonesia.com/a/undp-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-alami-kemajuan/3110936.html (diakses pada tanggal 23 September 2017)

Berikut ini akan disajikan peringkat IPM Negara di seluruh dunia mulai dari peringkat very high human depelopment, high human development, medium human development, dan  low human development. Dari peringkat indeks tersebut, Nampak posisi peringkat IPM/HDI Indonesia berada pada peringkat berapa dunia, dan posisi diantara Negara-negara Asia Pasifik

Tabel. 1.  Peringkat HDI dunia berdasarkan katagori Very High Human Development

Sumber : Laporan Pembangunan Manusia oleh United Nations Development Program yang dirilis pada tanggal 14 Maret 2013 (Nilai IPM ini dihitung didasarkan pada perkiraan untuk 2012) : http://www.kompasiana.com/zarulazlan/ipm-indonesia-2013-sudah-di-level-mana_551ff041a333119b41b65d65 (diakses pada tanggal 23 September 2017)

Tabel.  2. Peringkat  HDI  dunia berdasarkan katagori  High Human Development

Sumber : Laporan Pembangunan Manusia oleh United Nations Development Program yang dirilis pada tanggal 14 Maret 2013 (Nilai IPM ini dihitung didasarkan pada perkiraan untuk 2012) :

http://www.kompasiana.com/zarulazlan/ipm-indonesia-2013-sudah-di-level-mana_551ff041a333119b41b65d65 (diakses pada tanggal 23 September 2017)

Tabel.  3. Peringkat HDI dunia berdasarkan katagori  Medium  Human Develompent

Sumber : Laporan Pembangunan Manusia oleh United Nations Development Program yang dirilis pada tanggal 14 Maret 2013 (Nilai IPM ini dihitung didasarkan pada perkiraan untuk 2012) :

http://www.kompasiana.com/zarulazlan/ipm-indonesia-2013-sudah-di-level-mana_551ff041a333119b41b65d65 (diakses pada tanggal 23 September 2017)

Tabel. 4. Peringkat  HDI  dunia berdasarkan katagori  Low Human Depelompent

Sumber : Laporan Pembangunan Manusia oleh United Nations Development Program yang dirilis pada tanggal 14 Maret 2013 (Nilai IPM ini dihitung didasarkan pada perkiraan untuk 2012) :

http://www.kompasiana.com/zarulazlan/ipm-indonesia-2013-sudah-di-level-mana_551ff041a333119b41b65d65 (diakses pada tanggal 23 September 2017)

Tabel.  5. Peringkat  HDI  Indonesia diantara negara-negara Asia Pasifik

Sumber : Laporan Pembangunan Manusia oleh United Nations Development Program yang dirilis pada tanggal 14 Maret 2013 (Nilai IPM ini dihitung didasarkan pada perkiraan untuk 2012) :

http://www.kompasiana.com/zarulazlan/ipm-indonesia-2013-sudah-di-level-mana_551ff041a333119b41b65d65 (diakses pada tanggal 23 September 2017)

Data pada table 3 diatas, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 121 dunia, dan termasuk pada katagori medium human development. Pada table terakhir, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 9 diantara Negara-negara Asia Pasifik pada katagori Medium human depelovement, sementara beberapa Negara Asean lainnya seperti Singapura, Malaysiah, Brunei Darussalam dan Thailand masuk 10 besar di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia memang hanya berada pada kelompok peringkat menengah diantara 185 negara di dunia, sementara Negara-negara Asean seperti Singapura, Malaysiah dan Brunei Darussalam masuk pada kelompok IPM tinggi dunia.

Hal tersebut memberikan isyarat bahwa pembangunan di Negara Indonesia masih sangat tertinggal dibanding dengan Negara tetangga.

  1. Peranan Data Statistik Pada Indikator Pembangunan

Betapapun baiknya perumusan suatu indikator pembangunan, jikalau data statistiknya yang sepadan dengan rumusan itu tidak tersedia maka indikator ini akan tetap tak bermanfaat bagi kegiatan pengkajian pembangunan. Dalam hubungan peranan data statistik ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

  1. Data statistik yang dihasilkan harus merupakan data yang diperlukan oleh pengguna data itu (harus “demand driven‘ dan bukan “supply driven‘). Mengumpulkan data (primer) statistik memerlukan biaya yang besar sehingga biaya dengan manfaatnya harus sebanding.
  2. Dalam hubungan hal di atas, maka karena banyak dari data statistik itu (khususnya yang menyangkut masalah pembangunan nasional) merupakan “public good’ (yang manfaatnya tidak hanya bagi suatu pihak tertentu saja), maka harus diupayakan agar penyedianya adalah badan pemerintah. Namun selanjutnya harus diperhatikan agar antara berbagai instansi pemerintah (antara instansi pusat, antara pusat dan daerah maupun antara daerah satu dengan lainnya) tidak terjadi produksi data statistik secara duplikatif.
  3. Dalam pada itu, dipihak pengguna harus diketahui secara cermat data statistik sebenarnya yang “dibutuhkan” itu. Kebutuhan akan data ini umumnya bersifat tak terbatas sedangkan tidak semua  data dapat digunakan sebagai informasi. Informasi adalah data yang telah dikemas sedemikian rupa antara lain yang “pas dipakaikan” pada suatu indikator pembangunan tertentu.

Selain beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data statistik untuk berbagai indikator pembangunan, suatu hal yang harus digarisbawahi adalah pentingnya diupayakan standardisasi. Dalam hal indikator pembangunan dengan data statistik merupakan dua belah sisi dari suatu mata uang yang sama, maka standardisasi ini berlaku bagi keduanya. Konsep suatu indikator pembangunan yang dipakai oleh berbagai instansi harus mempunyai perumusan yang sama. Ini juga berlaku bagi data statistiknya. Standardisasi data statistik ini dapat meliputi antara lain ketersediaannya secara tepat waktu. Meskipun indikator pembangunannya sama tetapi kalau yang satu merupakan data sedangkan yang lain adalah data t-5 maka akan kurang ataupun tidak ada keterbandingan antar indikator pembangunan tersebut. Dalam keadaan yang ekstrem, koordinasi antar berbagai instansi pemerintah akan tidak berjalan apabila digunakan indikator pembangunan yang dirumuskan secara berbeda, dengan menggunakan data statistik yang berlainan ruang lingkup dan ketepatan waktunya, walaupun menyangkut masalah pembangunan yang sama.

 

Advertisements

Pembangunan dan Modernisasi

PEMBANGUNAN DAN MODERNISASI

  1. Pendahuluan

 

  1. Sejarah Lahirnya

 

Teori modernisasi lahir dalam bentuknya yang sekarang ini, paling tidak menurut tokoh-tokoh Amerika Serikat sebagai produk sejarah tiga peristiwa penting dunia setelah masa Perang Dunia II. Pertama, munculnya Amerika serikat sebagai kekuatan dominan (dominant) dunia. Sekalipun negara-negara Barat lainnya, seperti Inggeris, Perancis, dan Jerman semakin melemah setelah Perang Dunia Ke II, AS justru menjadi “pemimpin” dunia sejak pelaksanaan Marshall Plan yang diperlukan untuk membangun kembali Eropa barat akibat Perang Dunia II. Pada tahun 1950-an secara praktis AS mengambil peran sebagai pengendali percaturan dunia.

Kedua, pada saat yang hampir bersamaan, terjadi perluasan gerakan komunis se dunia. Uni Soviet mampu memperluas pengaruh politiknya tidak saja sampai di Eropa Timur, tetapi juga sampai di Asia, antara lain di Cina dan Korea. Ini secara tidak langsung mendorong AS untuk berusaha memperluas pengaruh politiknya pada belahan dunia lain, selain Eropa Barat, sebagai salah satu upaya pembendungan penyebaran ideologi komunisme.

Ketiga, lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang sebelumnya merupakan daerah jajahan negara-negara Eropa. Negara-negara baru ini secara serempak mencari model-model pembangunan yang hendak digunakan sebagai contoh untuk membangun ekonominya, dan dalam usaha untuk mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya. Dalam situasi dunia seperti ini wajar jika elit politik AS memberikan dorongan dan fasilitas bagi ilmuwan sosialnya untuk mempelajari permasalahan Dunia Ketiga. Kebijaksanaan ini diperlukan sebagai langkah pendahuluan untuk membantu membangun ekonomi dan kestabilan politik Dunia ketiga dalam rangka menghindari kemungkinan terpengaruh dan atau jatuhnya negara yang merdeka ke pangkuan Uni Soviet (Chirot, 1981: 261)

Jika pada masa sebelum perang Dunia II, persoalan pembangunan negara Dunia Ketiga hanya sedikit sekali mendapat perhatian ilmuwan AS, namun keadaan yang sebaliknya terjadi setelah perang Dunia II. Dengan bantuan melimpah dari pemerintah AS dan organisasi swasta, satu generasi ilmuwan politik, ekonomi, dan para ahli sosiologi, psikologi, antropolologi, serta ahli kependudukan menghasilkan karya-karya disertasi dan monograf tentang Dunia Ketiga. Satu aliran pemikiran antardisplin yang tergabung dalam ajaran modernisasi merupakan “industri yang tumbuh segara” sampai pertengahan 1960-an (Almond, 1987 : 437 – 490).

Di dalam paradigma modernisasi ditemukan dua pendekalatan pokok, struktural (makro) dan sosial psikologis (mikro) (Portes, 1976). Dalam pandangan strukturl, modernisasi dianggap sebagai perubahan sosial, politik dan ekonomi melalui evolusi. Sebagai mana terjadi di Eropa Barat terutama pada abad ke 18 dan 19. Interpretasi struktural melihat masyarakat sebagai sebuah totalitas, layaknya organisme yang selalu beradaptasi, tumbuh dan berkembang seperti dikemukakan oleh teori-teori sosiologi klasik. Dengan kata lain pendekatan ini memusatkan perhatiannya kepada perubahan sosial yang terjadi pada struktur makro masyarakat yang lebih dikenal dengan structural functional diffrentiation. Modernisasi dan rasionalisasi lembaga-lembaga ekonomi dan sosial dalam sebuah masyarakat atau bangsa merupakan pusat perhatian mazhab ini, sehingga disebut juga teori modernisasi struktural. Teori ini menganggap bahwa evolusi yang terjadi dalam institusi-institusi sosial, politik dan ekonomi adalah proses yang bersifat unilinear. Artinya, perubahan sosial merupakan proses transformasi berkelanjutan yang diikuti oleh meningkatnya diferensiasi dan pengembangan struktur masyarakat ke arah yang lebih rumit (Tikson, 2005).

  1. Warisan pemikiran

Sejak awal perumusan, paradigma modernisasi secara sadar mencari sesuatu bentuk teori. Dalam usahanya menjelaskan persoalan pembangunan negara-negara Dunia Ketiga, perspektif ini banyak menerima warisan pemikiran dari teori evolusi dan teori fungsionalisme. Ini terjadi karena pengaruh teori evolusi  dan teori evolusi telah terbukti mampu membantu menjelaskan arah yang perlu ditempuh negara Dunia ketiga dalam proses modernisasi.

Pewarisan pemikiran struktural-fungsionalisme ke dalam teori modernisasi terjadi lebih disebabkan oleh kenyataan, bahwa sebagian besar pendukung utama teori modernisasi, seperti Daniel Larner, Marion Levy, Neil Smelser, Samuel Eisenstadt, dan Gabriel Almond, lebih banyak terdidik dalam alam pemikiran struktural-fungsionalisme, sewaktu mereka masih dalam bangku kuliah dahulu. Oleh karena itu, akan bermanfaat apabila sebelum menyampaikan secara detail konsep-konsep pokok teori modernisasi, disampaikan terlebih dahulu secara singkat pola pikir teori evolusi dan teori fungsionalisme.

 

  1. Teori Evolusi

Teori Evolusi lahir pada abad ke 19 sesaat setelah Revulusi Industri dan Revolusi Perancis yang merupakan dua revolusi yang tidak sekadar menghancurkan tatanan lama, tetapi juga membentuk acuan dasar baru. Revolusi Industri menciptakan dasar-dasar ekspansi ekonomi. Dengan dilandasi semangat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dirumuskan tatacara baru produksi barang yang lebih efisien, yang pada akhirnya berakibat pada peningkatan produktivitas dan perluasan pasar dunia. Revolusi Perancis meletakkan kaidah-kaidah pembangunan politik yang berdasarkan keadilan, kebebasan dan demokrasi. Dalam mengamati perubahan ekonomi, politik dan sosial yang radikal ini, para teoretis menggunakan berbagai label dan katagori teoretis yang berbeda untuk menggambarkan ciri-ciri dan struktur masyarakat lama yang telah runtuh dan tatanan masyarakat baru yang sedang terbentuk. Tonnies menggunakan istilah “Gemensyaft” (komunitas) dan “Gesellschaft” (masyarakat).

Dalam pendekatan struktural, masyarakat dianggap sebagai organisme yang selalu berevolusi sepanjang masa (seperti dalam Social Darwinism) dari tradisional ke modern. Perbedaan antara masyarakat tradisional dan modern. Perbedaan antara masyarakat tradisional dan modern sejalan dengan apa yang dirumuskan oleh Auguste Comte dan Emile Durkheim dalam sosiologi klasik. Menurut Comte, dalam aspek intelektual, masyarakat berkembang dari tradisional ke modern melalui sebuah evolusi. Comte menyebutnya evolusi intelektual dari tahap theological ke metaphysical kemudain ke positive (Johnsons, 1994). Hal ini nampak sejalan pula dengan pandangan Durkheim yang melihat masyarakat dalam dua bentuk solidaritas sosial, yaitu mechanical solidarity dan organic solidarity. Durkheim menekankan pentingnya solidaritas sosial di dalam masyarakat. Masyarakat hanya terbentuk bila terdapat solidaritas di antara sesama individu di dalamnya. Menurut Durkheim, ikatan dan integrasi sosial dalam masyarakt tradisional tercipta karena adanya persamaan dan keseragaman (nilai, norma, kepentingan, dan pekerjaan). Dalam masyarakat tradisional, tingkat diferensiasi antar individu/keluarga jauh lebih kecil daripada masyarakat modern. Ikatan-ikatan sosial yang berdasarkan pada persamaan inilah yang disebut Durkheim sebagai mechanical solidarity di dalam masyarakat sederhana. Sejalan dengan perkembangan waktu, struktur masyarakat akan menjadi semakin kompleks karena meningkatnya diferensiasi fungsi-fungsi sosial.

Peningkatan dan perluasan pembagian fungsi-fungsi di dalam masyarakat sebagai akibat dari industrialisasi, akan mengubah bentuk solidaritas yang lama (mekanik) menjadi solidaritas yang baru (organik). Dalam bentuk solidaritas yang baru ini, integrasi sosial tercipta karena adanya interdependensi di antara seluruh individu/ keluarga dan lembaga-lembaga sosial sebagai hasil dari semakin terspesialisasinya fungsi-fungsi sosial. Menurut Durkheim, solidaritas dan ikatan sosial didasarkan kepada adanya saling ketergantungan dan saling membutuhkan di antara sesama individu dan/atau kelompok. Inilah yang dimaksud dengan organic solidarity; seperti seluruh organ di dalam tubuh manusia yang masing-masing emiliki fungsi/spesialisasi di dalam sebuah sistem yang satu sama lain berinteraksi dan saling membutuhkan (Rostow 1960, Parsons, 1966).

Pada garis besarnya, teori evolusi menggambarkan perkembangan masyarakat (Comte, 1964) sebagai berikut : Pertama, teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah garis lurus. Masyarakat berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju. Dengan kata lain, masa depan masyarakat dunia sudah jelas dan dapat diramalkan yakni pada suatu ketika kelak, dalam masa peralihan yang relatif panjang, dunia akan menjadi masyarakat maju. Kedua, teori evolusi membaurkan antara pandangan subyektifnya tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Perubahan menuju bentuk masyarakat modern, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Oleh karena masyarakat modern merupakan bentuk masyarakat yang dicita-citakan, yang mengandung semua unsur yang disebut dengan “baik” dan “sempurna”, di dalamnya terdapat apa yang oleh teori evolusi disebut dengan kemajuan, kemanusiaan dan sivilisasi. Teori Evolusi juga beranggapan, bahwa perubahan sosial berjalan secara perlahan dan bertahap. Perubahan ini dari masyarakat sederhana (primitive) ke masyarakat modern (complex) memerlukan waktu panjang, bahkan berabad-abad untuk sampai pada tahapan terakhir.

Tradisi pemikiran lain yang banyak mempengaruhi perumusan acuan-acuan pokok teori modernisasi dapat ditemukan pada teori fungsionalisme dari Talcott parsons (Parsons, 1951), yang akan disampainm secara singkat berikut ini.

  1. Teori Fungsionalisme

Pemikiran Talcott Parsons, ketika pernah sebagai ahli biologi, banyak berpengaruh dengan rumusan teori fungsionalismenya. Baginya, masyarakat manusia tak ubahnya seperti organ tubuh manusia, dan oleh karena itu masyarakat manusia dapat juga dipelajari seperti mempelajarinya tubuh manusia.

Pertama, seperti struktur manusia yang memiliki berbagai bagian bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, masyarakat menurut parsons juga mempunyai kelembagaan yang saling terkait dengan tergantung satu sama lain. Untuk hal ini, parsons menggunakan konsep “sistem” untuk menggambarkan koordinasi harmonis antar kelembagaan tersebut.

Kedua, karena setiap bagian tubuh manusia memiliki fungsi yang jelas dan khas (sfecific), maka demikian pula setiap bentuk kelembagaan dalam masyarakat. Setiap lembaga dalam masyarakat melaksanakan tugas tertentu untuk stabilisasi dan pertumbuhan masyarakat tersebut. Parsons merumuskan istilah “fungsi pokok” (fungtional imperative) untuk menggambarkan empat macam tugas utama yang harus dilakukan agar masyarakat tidak “mati”, yang terkenal dengan sebutan AGIL (adaptation to the environment, goal attainment, integration, dan latency). Lembaga ekonomi menjalankan fungsi adpatasi lingkungan, pemerintah bertugas untuk pencapaian tujuan umum, lembaga hukum dan agama menjalankan fungsi integrasi, dan yang terakhir, keluarga dan lembaga pendidikan berfungsi untuk usaha pemeliharaan.

Analogi dengan tubuh manusia mengakibatkan parsons merumuskan konsep ”keseimbangan dinamis-stationer” (homeostatic equilibrium). Jika satu bagian tubuh manusia berubah, maka bagian lain akan mengikutinya. Ini dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan intern dan mencapai keseimbangan baru. Demikian pula halnya dengan masyarakat. Masyarakat selalu mengalami perubahan, tetapi teratur. Perubahan sosial yang terjadi pada satu lembaga akan berakibat pada perubahan di lembaga lain untuk mencapai keseimbangan baru. Dengan demikian, masyarakat bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis, sekalipun perubahan itu amat teratur dan selalu menuju pada keseimbangan baru.

Namun demikian, disisi lain, teori fungsionalisme Parsons sering disebut sebagai konservatif, karena menganggap bahwa masyarakat akan selalu berada pada situasi harmoni, stabil dan seimbang, dan mapan> Bias ini terjadi juga karena analogi antara masyarakat dan tubuh manusia yang dilakukan oleh Parsons bisa diillustrasikan, bahwa tidak mungkin terjadi konflik antara tangan kiri dengan tangan kanan, demikian pula tidak mungkin terjadi ada satu bagian tubuh manusia an membunuh dirinya sedniri dengan sengaja. Demikian pula karakter yang terdapat dalam masyarakat. Lembaga masyarakat akan selalu terkait secara harmonis, berusaha menghindari konflik dan tidak mungkin akan menghancurkan keberadaannya sendiri.

Berikutnya Parsons merumuskan konsep “faktor kebekuan dan pengukur” (pattern variabels). Dalam rangka menjelaskan perbedaan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Faktor kebekuan dan pengukur (PKP) ini menjadi alat utama untuk memahami hubungan sosial yang langsung, berulang dan mewujud dalam sistem kebudayaan, yang bagi parsons merupakan sistem yang tertinggi dan terpenting.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan hal tersebut, ada sesuatu yang disebut dengan hubungan “kecintaan dan kenetralan” (affective dan effective-neutral).  Masyarakat  cendrung memiliki hubungan “kecintaan”, yakni hubungan yang mempribadi dan emosional. Masyarakat modern memiliki hubungan kenetralan, yakni hubungan kerja yang tidak langsung, tidak mempribadi dan berjarak. Parsons juga merumuskan hubungan “kekhususan dan universal” (particularistic dan universalistic). Masyarakat tradisional cendrung berhubungan dengan anggota masyarakat dari satu kelompok tertentu, sehingga ada rasa untuk memikul beban tanggung jawab bersama, sementara anggota masyarakat modern berhubungan satu sama lain dengan batas norma-norma universal, lebih tidak terikat dengan tanggungjawab kelompok dan kekhususan. Masyarakat tardisional biasanya memiliki kewajiban-kewajiban kekeluaragaan, komunitas dan kesukuan (orientasi kolektif), sementara masyarakat modern leboh bersifat individualistik (orientasi diri sendiri/self orientations). Parsons juga menyatakan , masyarakat tradisional memandang penting status warisan dan bawaan (ascription), sebaliknya masyarakat modrn yang tumbuh dalam pasar persaingan yang ketat jauh lebih banyak memperhatikan prestasi (achievement). Selanjutnya Parsons menyatakan bahwa masyarakat tradisional belum merumuskan fungsi-fungsi kelembagaannya secara  jelas (funtionally diffused) dan karenanya akan terjadi pelaksanaan tugas yang tidak efisien, sebaliknya masyarakat modern telah merumuskan secara jelas tugas masing-masing (funtionally specific).

Dengan berbekal sedikit pemahaman latar belakang lahir dan warisan pemikiran teori modernisasi, yang diharapkan dapat membantu pemahaman, tiba saatnya untuk menyimak secara detail teori modernisasi. Namun demikian, perlu diketahuai, bahwa tidak berarrti akan dengan mudah ditemukan ciri-ciri pokok teori modernisasi, karena beragamnya pola pikir yang dikandungnya. Berikut ini akan disajikan tiga pikiran dari tiga pemikir klasik teori modernisasi (sosiolog, ekonom, dan ahli politik) yang akan menjelaskan bagaimana mereka menguji jalan persoalan pembangunan negara dunia Ketiga.

  1. Smelser : Diferensiasi Struktur

Dalam perumusan tesisinya, Smelser (Smelser, 1964) seorang sosiolog, mengajukan beberapa pertanyaan pokok berikut ini. Apa pengertianm modernisasi? Bagaimana modernisasi terjadi dan apa perbedaaan masyarakat tradisional dan modern? Bagaimana prospek modernisasi negara dunia ketiga? Dan apa akibat lebih lanjut dari proses modernisasi.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Smelser menggunakan konsep difrensiasi struktural. Baginya modernisasi akan selalu melibatkan diferensisasi struktral. Ini terjadi karena, dengan proses modernisasi, ketidakteraturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam substruktur untuk menjalankan satu fungsi yanglebih khusus. Bangunan baru ini sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai substruktur yang terkait menjalankan keseluruhan fungsi yang dilakukan oleh bangunan struktur lama. Perbedaannya, setelah adanya diferensiasi struktural, pelaksanaan fungsi akan dapat dijalankan secara lebih efisien.

Contoh klasik diferensiasi struktural dapat dijumlai pada lembaga “keluarga”. Pada masa lalu, keluarga tradisional memiliki struktur yang tidak secara teratur dan rumit. Di dalam satu atap berdiam banyak keluarga, terdiri dari berbagai nerasi, dan biasanya berjumlah banyak. Keluarga tidak hanya bertanggung jawab terhadap beban penerusan keturunan dan penanggungan emosi bersama, melainkan juga bertanggungjawab terhadap produktivitas tenaga kerja (ladang pertanian bersama), pendidikan (proses sosialisasi), kesejahteraan (memberikan perawatan manusia usia lanjut), dan pendidikan agama (pemujaan kepada arwah orang tua yang telah meninggal).

Di dalam masyarakat modern, institusi keluarga telah mengalami diferensiasi struktural. Keluarga memiliki struktur yang lebih sederhana, berukuran kecil dan hanya terdiri dari keluarga inti. Keluarga modern tidak lagi menjalankan semua fungsi yang dijalankan oleh keluarga dalam masyarakat tradisional. Berbagai lembaga ekonomi telah mengambil alih fungsi produktivitas, lembaga pendidikan menyediakan jasa pengajaran, pemerintah bertanggung jawab terhadap persoalan kesejahteraan dan sebagainya. Setiap lembaga baru yang terbentuk secara khusus menyediakan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, yang secara keseluruhan akan mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara lebih baik dan lebih efisien dibanding ketika dilaksanakan seluruhnya oleh satu keluarga pada masyarakat tradisional. Akibatnya, masyarakat modern jauh lebih produktif dibanding dengan masyarakat tradisional.

Yang lebih menarik, ternyata Smelser tidak hanya berhenti pada tesisi diferensiasi struralnya. Ia mengajukan pertanyaan lebih lanjut, yakni apa yang terjadi setelah fungsi kelembagaan di dalam masyarakat tradisional diambil alih oleh berbagai lembaga yang berbeda dan berfungsi secara khusus. Untuk hal ini, Smelser berpendapat bahwa sekalipun diferensiasi struktural telah meningkatkan kapasitas fungsional kelembagaan, namun juga menimbulkan persoalan baru, yakni masalah integrasi yang berupa pengkoordinasian aktivitas berbagai lembaga baru tersebut. Dalam masyarakat tradisional masalah integrasi pelaksanaan berbagai fungsi tidak terjadi, karena semua fungsi tersebut dilaksanakan dalam satu unit keluarga.

Dalam menjawab persoalan ini. Smelser berpendapat, bahwa suatu lembaga baru lagi harus dibentuk, yang beperan khusus untuk menjembatani dan mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan masyarakat yang telah terdiferensiasi. Sebagai contoh, ia menunjuk perlunya lembaga “penempatan tenaga kerja” untuk membantu para pencari kerja dan menghubungkannya dengan lembaga ekonomi (perusahaan). Juga misalnya perlunya “Surat Kabar Periklanan” untuk menjembatani hubungan antara lembaga keluarga (konsumen) dan lembaga ekonomi (produsen dan penjual). Smelser, misalnya juga menunjuk perlunya lembaga serikat pekerja dan pembentukan departemen tenaga kerja dari pemerintah untuk memberikan perlindungan tenaga kerja.

Namun demikian, sekalipun telah terbentuk berbagai lembaga penghubung, Menurut Smelser, persoalan integrasi tidak akan dapat terselesaikan dengan sempurna. Pertama, karena adanya konflik nilai dan kepentingan dari berbagai lembaga penghubung tersebut. Satu lembaga baru tertentu memiliki satu pegangan nilai-nilai dan kepentingan yang berbeda dan mungkin bertolak belakang dengan yang dipunyai lembaga lain, dan mungkin juga berbeda dengan nilai yang dianut oleh lembaga dalam masyarakat tradisional yang belum seluruhnya berubah. Sebagai contoh, dapat saja terjadi, misalnya; lembaga baru “penempatan tenaga kerja” cendrung memberi penilai yang lebih pada hubungan netralitas dan prestasi, sementara para pencari kerja masih banyak terasuh di dalam keluarga yang masih banyak berorientasi pada status warisan dan bawaan. Ini akan membawa akibat sulitnya para pencari kerja untuk melakukan penyesuaian nilai yang dianut, dan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dengan berakibat lebih jauh pada meningkatnya pengangguran, yang di kemudian hari memiliki akibat sampingan yang lebih banyak.

Kedua, persoalan integrasi tidak dapat diatasi secara total, karena adanya permasalahan ketidakseimbangan perkembangan dan pembangunan kelembagaan masyarakat yang diperlukan. Ini dapat terjadi karena lembaga-lembaga tersebut dapat terbangun dan berkembang dengan kecepatan dan percepatan yang berbeda. Dapat saja terjadi, misalnya lembaga yangbersangkutan sangat diperlukan, tetapi ternyata lembaga tersebut belum terbentuk.

Menurut Smelser, kurangnya koordinasi dari berbagai struktur ini akan mengakibatkan kerusuhan sosial. Kekacauan ini dapat berupa agitasi politik damai sampai pada kerusuhan dengan kekerasan, atau bahkan terjadi perang grilya dan revolusi sosial. Ini terjadi karena adanya sebahagian masyarakat yang tidak terlibat dalam proses diferensiasi struktural. Misalnya pembangunan masyarakat pedesaan negara dunia ketiga dapat membawa akibat samping, yaitu munculnya petani miskin lahan yang tersisih dari derapnya roda perubahan struktur dan mobilitas vertikal. Pada gilirannya, ini akan menciptakan kondisi yang mendorong, sekaligus sebagai salah satu syarat penting bagi berkembang-suburnya paham komunis.

Secara ringkas, Smelser menguraikan penjelasannya untuk menguji pembangunan negara Dunia Ketiga dengan menggunakan konsep diferensiasi stuktural. Dengan mengaitkan akibat diferensiasi struktural, permasalah integrasi sosial, dan kemungkinan munculnya kerusuhan sosial, Smelser menunjuk bahwa modernisasi, juga memberikan alat bantu alalisis untuk menguji akibat samping modernisasi itu sendiri, khususnya di negara Dunia Ketiga.

  1. Rostow: tahapan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam membahas teori-teori modernisasi dan pembangunan, pemikiran W.W. Rostow yang sering dianggap sebagai bapak teori pertumbuhan ekonomi akan dilihat secara mendalam. Teori pertumbuhan sering dianggap sebagai pilar utama bagi teori pembangunan yakni salah satu penjabaran pendekatan perubahan sosial dari pendekatan kapitalisme yang terpenting.

Rostow (Rostow, 1964 : 285 – 300) seorang ekonom, merumuskan pemikiran dalam karya klasiknya yang terkenal berjudul, “The Stage of Economic Growth; A Non Communist Manifest, dalam buku ini, Rostow menyatakan, bahwa ada lima tahapan pembangunan ekonomi, yaitu ; pertama, adalah masyarakat tradisional, kemudian berkembang menjadi prakondisi tinggal landas, lantas diikuti masyarakat tinggal landas, kemudian masyarakat pematangan pertumbuhan dan akhirnya mencapai masyarakat modern yang dicita-citakan, yakni masyarakat industri yang disebutnya sebagai masyarakat dengan komsumsi massa  tinggi (high mass compsumtion). Diantara dua kutub ini, Rostow menguraikan lebih jauh tahapan yang perlu dilalui, dan lebih khusus lagi dijelaskannya secara detail tahapan yang dianggap kritis yakni tahap tinggal landas.

Tidak dapat diketahui secara pasti, bagaimana Rostow menemukan istilah tinggal landas sebagai salah satu tahapan terpenting dalam pembangunan ekonomi. Namun bisa saja diduga, bahwa Rostow menemukan metafora tinggal landas ini berasal dari gambaran posisi duduk orang di dalam pesawat terbang. Pada awalnya pesawat terbang diam di tempat, kemudian mulai bergerak perlahan ke landasan, dan akhirnya terbang lepas landas ke angkasa. Rostow melihat pembangunan dunia Ketiga dengan menggunakan kisaran tersebut.

Untuk ini, Rostow menganjurkan suatu stimulus khusus untuk mendorong negara Dunia Ketiga agar bergerak lebih dari sekedar mencapai tahan lepas landas. Pendorong khusus ini dapat saja berupa satu revolusi politik dan sosial yang berusaha mengubah secara radikal struktur masyarakat, selain dapat juga berupa satu inovasi teknologi, seperti penemuan mesin uap pada masa revolusi industri, atau dapat juga berupa satu kondisi lingkungsn internasional yang menguntungkan yang bersamaan dengannya ada kenaikan riil yang tinggi dari volume perdagangan internasional dan harga barang.

Teori Rostow tentang pertumbuhan pada dasarnya merupakan sebuah versi dari teori modernisasi dan pembangunan, yakni teori yang meyakini bahwa faktor manusia (bukan struktur dan sistem) menjadi fokus utama perhatian mereka. Pertumbuhan adalah suatu bentuk teori modernisasi yang menggunakan metafora pertumbuhan, yakni tumbuh sebagai organisme. Rostow melihat perubahan sosial, yang disebutnya sebagai pembangunan, sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern. Pikiran teori pertumbuhan ini dijelaskan secara rinci oleh Rostow (1960) yang sangat terkenal yakni the five-stage sheme. Asumsinya bahwa semua masyarakat termasuk masyarakat Barat pernah mengalami “tradisional” dan akhirnya menjadi “modern”. Sikap manusia tradisional dianggap sebagai masalah. Seperti pandangan Rostow dan pengikutnya, development akan berjalan secara hampir otomatis melalui akumulasi modal (tabungan dan investasi) dengan tekanan bantuan dan hutang luar negeri. Dia memfokuskan pada perlunya elite wiraswasta yang menjadi motor proses itu. Bagaimana masyarakat modern yang dicita-citakan dapat dicapai?. Rostow mengajukan persyaratan utamanya yakni tersedianya modal. Beberapa saran yang diajukan untuk mendapatkan modal. Modal harus diusahakan melalui penggalian investasi dengan cara pemindahan sumber dana atau kebijakan pajak. Selain ini, modal juga dapat didapatkan melalui lembaga-lembaga keuangan dan obligasi pemerintah untuk tujuan produktif. Selebihnya,modal juga dapat dihimpun melalui devisa dari perdagangan internasional. Saran Rostow terakhir, dan nampaknya  yang terpenting untuk mendapatkan modal adalah melalui penarikan investasi modal asing.

Dalam perkembangannya, Rostow lebih jauh menyatakan, bahwa jika satu negara hendak mencapai pertumbuhan ekonomi yang otonom dan berkelanjutan, maka negara tersebut harus mampu melakukan mobilisasi seluruh kemampuan modal dan sumberdaya alamnya sehingga mampu mencapai tingkat investasi produktif sebesar 10% dari pendapatan nasionalnya. Jika tidak, pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai tidak akan mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk.

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa faktor penentu untuk mencapai tahapan tinggal landas dan pertumbuhan ekonomi yang otonom dan berkelanjutan adalah pemilikan kemampuan utnuk melakukan investasi 10 % dari pendapatan nasional. Dalam hal ini Rostow menjelaskan bahwa investasi produktif ini untuk tahap awal diprioritaskan pada sektor industri yang paling menguntungkan, dan kemudian akan dengan cepat merembes, paling tidak menurut Rostow pada sektor yang lain.

Ketika pertumbuhan ekonomi sudah otonom, tahap keempat pertumbuhan ekonomi, tahap kematangan pertumbuhan, tidak tercapai. Tahapan ini, menurut Rostow akan segera diikuti oleh pesatnya perluasan kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan nasional, peningkatan permintaan konsumen dan pembentukan pasar domestik yang tangguh. Rostow memberikan label tahapan terakhir ini sebagai “masyarakat dengan komsumsi massa tinggi”.

Mendasarkan diri pada model tahapan berangkai ini, Rostow kemudian memberikan jawaban yang diperlukan untuk pembangunan negara Dunia Ketiga. Jika masalah yang dihadapi Dunia Ketiga adalah kecilnya dana investasi produktif, maka jawaban masalahnya terletak pada kemungkinan penyediaan bantuan asing, yang berupa bantuan modal, teknologi, dan keahlian bagi negara Dunia Ketiga. Mengikuti pendapat Rostow, dapat dipahami jika pengambil keputusan dan penentu kebijaksanaan Amerika Serikat berpendapat bahwa memberikan bantuan merupakan cara yang terbaik untuk membantu Dunia Ketiga melakukan modernisasi. Oleh karena itu, telah banyak dana Amerika Serikat yang diberikan setiap tahunnya kepada Dunia Ketiga untuk membangun prasarana dasar dan industri dan telah ratusan bahkan ribuan ahli dari Amerika Serikat dikirim untuk membantu negara Dunia Ketiga mencapai tahap lepas landas.

Sesungguhnya, ada satu hal penting yang terlupakan oleh Rostow didalam menjelaskan keseluruhan proses ini, yaitu bahwa masa peralihan dari gerakan perlahan-lahan yang dimulai dari saat pesawat udara masih di landasan kemudian menuju saat pesawat mulai terbang sampai ketika pesawat terbang rendak untuk mendarat, merupakan waktu yang amat pendek tetapi sekaligus merupakan waktu kritis bagi penumpang pesawat. Akibat percepatan yang dilakukan awak pesawat, penumpang di dalam pesawat akan mengalami berbagai reaksi terutama yang sama sekali belum pernah naik pesawat, misalnya mual, bahkan merasa gemetar dan sangat khawatir.

Perumpamaan tinggal landas (take off) bagi pesawat dengan tinggal landas dalam pembangunan, nampak terlihat bahwa Rostow kurang memberikan perhatian pada akbat sampingan yang harus dialami Dunia Ketiga, ketika akan berusaha dan mencapai waktu kritis untuk tinggal landas. Secara lebih jelas, Rostow dalam karya klasiknya ini tidak menjelaskan secara rinci akibat politik dan derap lajunya upaya pembangunan ekonomi yang terkadang, dan dipaksa untuk melakukan percepatan, dan memberikan tekanan yang berbeda (timpang) antar sektor dan antardaerah. Jika ini terabaikan, tidak tertutup kemungkinan, penumpang akan membatalkan penerbangannya dan pesawat tidak jadi berangkat, atau pesawat berangkat tanpa penumpang. Dengan kata lain, dapat saja terjadi, Dunia Ketiga mampu mencapai tahap tinggal landas tetapi diikuti oleh kerusuhan politik, atau mencapainya dengan tanpa mengikutsertakan masyarakat banyak. Hanya sebahagian kecil kelompok sosial tertentu yang menikmati hasil pembangunan. Kemungkinan terakhir adalah gagalnya mencapai tahap tinggal landas, karena gangguan kerusuhan politik dalam negeri.

Hal tersebut telah terbukti di Indonesia. Sejak tahun 1967, pemerintahan militer di Indonesia di bawah Soeharto menjadi pelaksana teori pertumbuhan Rostow ini dan menjadikannya landasan pembangunan jangka panjang Indonesia yang ditetapkan secara berkala untuk waktu lima tahunan, yang terkenal dengan Pembangunan Lima tahun (PELITA). Dengan demikian, selama pemerintahan Orde Baru, Indonesia sepenuhnya mengimplementasikan teori pembangunan kapitalistik yang bertumpu pada ideologi dan teori modernisasi dan adaptasi serta implementasi teori pertumbuhan tersebut.

Pada dasarnya, teori yang diterapkan pemerintah Orde Baru dalam melakukan pembangunan di Indonesia, memang di sana sini telah menimbulkan efek samping, misalnya terciptanya ketimpangan yang sangat mencolok antara kaya dan miskin, kemiskinan makin merajalela, distribusi pendapat lebih terkonsentrasi pada golongan-golongan masyarakat tertentu, hutang luar negeri makin membengkak, ketergantungan terhadp lembaga-lembaga keuangan luar negeri dan sebagainya. Namun demikian, tampak nya hasil pembangunan pemerintah Orde baru tersebut terutama pada pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan barat Indonesia.

  1. McClelland: Motivasi Berprestasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pendekatan psikologi sosial (mikro), faktor pendorong perubahan sosial dan pembangunan bukan karakteristik masyarakat pada tingkat makro, tetapi karakterisitik masyarakat pada tingkat mikro (Hagen, 1962, Lerner, 1964, Smelser 1966; McClelland 1976; Portes 1976). David McClelland sering dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam teori modernisasi. Jika teori pertumbuhan Rostow lebih merupakan teori ekonomi, teori modernisasi McClelland berangkat dari perspektif psikologi sosial . Dalam bukunya, The Achievement Motif in Ekonomic Growth, McClelland (1984) memberikan dasar-dasar tentang psikologi dan sikap manusia, kaitannya dengan bagaimana perubahan sosial terjadi. Menceritakan sejarah manusia sejak awal selalui ditandai dengan jatuh bangunnya suatu kebudayaan.

Pendekatan ini mencurahkan perhatiannya pada faktor-faktor nilai dan norma yang berlaku dan dianut oleh masyarakat tradisional dan modern. Mazhab ini berpendapat bahwa perubahan sosial pada tingkat Makro (masyarakat ditentukan oleh adanya perubahan pada tingkat individu (mikro), seperti perubahan dalam cara berfikir dan bersikap, norma dan sistem nilai (Tikson, 2005).

Dalam perspektif sosial psikologis, perbedaan antara masyarakat tradisional dan modern ditentukan oleh perbedaan norma dan nilai yang hidup dalamnya. Mazhab ini percaya bahwa transformasi sosial ekonomi dari struktur yang sederhana menjadi lebih kompleks, ditentukan oleh perubahan yang terjadi dalam nilai-nilai, norma-norma dan sikap yang dipraktekkan oleh setiap anggota masyarakat. Nilai-nilai dan norma yang berlaku bagi masyarakat modern atau karakteristik yang dimiliki sehingga disebut sebagai manusia modern (modern man) ditemukan pada studi Inkeles dan Smith (1974) sebagai berikut :

  1. Dapat menerima sesuatu yang dan terbuka untuk melakukan pengalaman baru;
  2. Memiliki sikap lebih demokratik dan menerima pendapat orang lain;
  3. Berorientasi ke depan, tidak berorientasi ke masa lalu
  4. Percaya dan yakin bahwa manusia dapat melepaskan diri dari ketergantungan mereka pada alam dan dapat menguasai sumber daya alam dan dapat menguasai sumber daya alam untuk kesejahteraan mereka,
  5. Percaya bahwa dunia ini dapat dikontrol, karena dia dapat dikalkulasi (calculable),
  6. Yakin atas pentingnya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mensejahterakan masyarakat;
  7. Percaya kepada dan mengutamakan keadilan sosial.

Selanjutnya, dalam teori yang dikembangkan McClelland tentang motivasi berprestasi, pertanyaan yang ingin dijawabnya adalah bagaimana beberapa bangsa tumbuh sangat pesat di bidang ekonomi sementara bangsa yang lain tidak. Umumnya pertumbuhan ekonomi selalu dijelaskan karena faktor ‘ekternal’, tetapi bagi McClelland lebih merupakan faktor ‘internal’ yakni nilai-nilai dan motivasi yang mendorong untuk mengeksploitasi peluang, untuk meraih kesempatan. Pendeknya dorongan internal untuk membetnuk dan merobah nasib sendiri. Pandangan lain didasarkan pada studi McClelland, Inkeles dan Smith (1961) terhadap tesis Weber mengenai Etika Protestan dan pertumbuhan kapitalisme. Berdasarkan tafsiran McClelland atas tesis Max Weber, jika etika protestan menjadi pendorong pertumbuhan kapitalisme di Barat, analog yang sama juga bisa untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Apa rahasia pikiran Weber  atas Etika Protestan menurutnya adalah the need for achievement (N’ach). Alasan mengapa dunia ketiga terkebelakang menurutnya karena rendahnya need for achevement tersebut. Sekali lagi, sikap dan budaya manusia yang dianggap sebagai sumber masalah dan prototipe the achieving society yang pada dasarnya adalah ciri-ciri watak tan motivasi masyarakat kapitalis.

Teori McClelland didasarkan pada studinya yang dilandaskan pada teori psikoanalisis Freued tentang mimpi. McClelland melakukan studi di Amerika yang memfokuskan pada studi tentang motivasi dengan mencatat khayalan orang melalui pengumpulan bentuk cerita dari sebuah gambar. Kesimpulannya bahwa khayalan ada kaitannya dengan dorongan dan perilaku dalam kehidupan mereka, yang dinamakan the need for achievement (N’ach) yakni nafsu untuk bekerja secara baik, bekerja tidak demi pengakuan sosial atau gengsi, tetapi dorongan kerja demi memuaskan batin dari dalam. Bagi mereka yang mempunyai dorongan N’ach yang tinggi akan bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan sebagainya. Perhaian ditujukan pada oran yang mempunyai N’ach tinggi dan pengarunya dalam masyarakat.

McClelland tertarik pada analisis Max Weber tentang hubungan antara Protestanisme dan Kapitalisme. Weber berpendapat bahwa ciri wiraswastawan protestan, Calvinisme tentang takdir mendorong mereka untuk merasionalkan kehidupan yang ditujukan oleh Tuhan. Mereka memiliki N’ach yang tinggi. Yang dimaksud Weber dengan semangat kapitalisme itu adalah dorongan need for achievement yang tinggi. Jadi, N’ach sesungguhnya penyebab pertumbuhan ekonomi di Barat, yang umumnya lahir dari keluarga yang dalam pendidikannya menekankan pentingnya kemandirian.

McClelland berpendapt bahwa N’ach selalu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Dari studi itu, dia berpendapat adanya pengaruh dan akaitan antara pertumbuhan ekonomi dan tinggi rendahnya motive yang lain yakni need for power (N’power) dan need for affiliation (N’affiliation). McClelland menolak pandangan bahwa dorongan utama wirasawatawan adalah profit motive. Baginya perilaku wiraswasta tidak semata sekedar cari uang, melainkan dorongan achivement tadi. Satu yang paling penting adalah bahwa N’ach  tidak diturunkan. Namun ada bukti bahwa N’ach dibentuk pada awal pertumbuhan anak, yakni tumbuhnya N’ach bergantung pada tingkat bagaimana kedua orang tua mengasuh anaknya.

Jika diterima bahwa ideologi achivement-oriented berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi, maka ideologi tersebut perlu disebarluaskan tidak saja pada kalangan bisnis dan pemerintahan, tetapi justru kepada seluruh bangsa, dengan cara mempengaruhi cara berfikir semua orang tua ketika mereka membesarkan anak-anaknya.

Pandangan modernisasi dan pembangunan mengikuti McClelland tentang pertumbuhan ekonomi, menolak factor ekstrenal seperti struktur dan system ekonomi, dan menekankan factor internal manusia, yakni bahwa yang dikhayalkan menentukan apa yang terjadi. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan Darwin dan Marxis bahwa manusia mengadaptasikan lingkungan. Bahkan, berbeda dengan Freued bahwa kebudayaan adalah sublimasi dari pikiran manusia primitive. Bagi McClelland kebudayaan khususnya\ ekonomi tidaklah sublimasi atau adaptasi, melainkan ciptaan kreatif dari dinamika manusia yang memiliki N’ ach tinggi. Dia menolak Toynbee yang menganggap pentingnya factor psikologi tapiu menurutnya tidak bias diukur. McClelland berpendapat bahwa dorongan itu secara ilmiah dapat diukur, itulah yang disebut sebagai dorongan berprestasi.

  1. Kritik terhadap Teori Modernisasi dan Pertumbuhan

Selain keberhasilan menaikkan pertumbuhan GNP, semua strategi pembangunan ekonom setelah Perang Dunia telah dikritik karena ternyata semua pendekatan pembangunan dalam kenyataannya gagal dalam memenuhi janji mereka mensejahterakan rakyat Dunia Ketiga. Yang terjadi sebaliknya, pembangunan telah melanggengkan pengangguran, menumbuhkan ketidakmerataan, dan menaikkan kemiskinan absolute, dan sebagainya. Satu teman dari kritik ini, manfaat dari pembangunan setelah perang tidak mampu menjangkau orang miskin di dunia, dan hal itu dianggap tidak adil karena orang miskin yang menghadapi masalah hidup mati itu justru tidak terjangkau.

curriculum vitae

CURRICULUM VITAE

A. DATA P RIBADI
1. Nama Lengkap : Prof. DR. Syamsiah Badruddin,M.Si
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sengkang, 20 Oktober 1963
3. Pekerjaan : Dosen Kopertis Wil. IX Sulawesi
4. Pangkat / Golongan : Pembina Utama/ IV d
5. Jabatan Fungsional : Guru Besar
6. Jabatan Struktural : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik UIT Makassar
7. Alamat : Jl. Kerukunan Raya Blok I 110 BTP Mks : e-mail : chiah_jurnal2006@yahoo.com
8. Keluarga
a. Suami : Prof. Dr. H. Paisal Halim, MH

b. Anak 3 orang :
1. Suci Ayu Kurnia Puteri, S.S, M.Hum ( Dosen )
2. Rifaah Munawwarah Lestari, SKM (BPJS Manado)
3. Fadhilah Trya Wulandari (Mahasiswi  Program S2 Univ Uludag Bursa Turkey)
c. Ayah : H. Badruddin Abduh (Almarhum)
d. Ibu : Hj. Fariedah Yunus Martan

B. Riwayat Pendidikan

1. SD As”adiyah Sengkang (1976)
2. Tsanawiyah As’adiyah Sengkang (1979)
3. Aliyah As’adiyah Senhgkang (1982)
4. Tamat S1 IKIP Ujung Pandang 1987 (Yudisium Cum Laude)
5. Magister Kependudukan dan Pengembangan SDM (S2) UNHAS Thn 1997 (Yudisium Cum Laude)
6. Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Sosial (Sosiologi ) Universitas Hasanuddin Tahun 2004 (Yudisium Sangat Memuaskan)
C. PRESTASI AKADEMIK YANG PERNAH DIRAIH
1. Mahasiswa Teladan KIP Ujung Pandang Tahun 1984
2. Wisudawan Terbaik FIP IKIP Ujung Pandang Tahun 1988
3. Dosen berprestasi Kopertis Wilayah IX Sulawesi (2007)

D. JABATAN DALAM ORGANISASI

  1. Ketua IKA Menwa Yon 2/Satuan 702 UNM periode 2017-2022
  2. Wakil Ketua IKA UNM periode 2016-2021
  3. Ketua Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Dewan Pakar ICMI Propinsi Sulawesi Selatan periode 2017 – 2022
  4. Anggota Tim Tutor PEKERTI AA Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia Kopertis Wilayah IX Sulawesi Selatan
  5. Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Propinsi Sulawesi Selatan
  6. Anggota Dewan Pakar IARMI (Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa) Wolter Munginsidi Propinsi Sulawesi Selatan
  7. Ketua Yayasan Al Munawwarah Haramain

E. Keprofesian

  1. Anggota ADRI (Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia)
  2. Anggota ISMAPI (Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan) Sulawesi Selatan
  3. Pengurus Forum Intelektual Indonesia Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
  4. Anggota API (Assosiasi Professor Indonesaia)

F. Penelitian dan Publikasi Ilmiah

  1. Pentingnya Pendidikan Berwawasan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi menghadapi tantangan Ketenagakerjaan”. (Jurnal Edukasi 2000).
  2. Menggugat Ortodoxisme Terhadap Wanita ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 2002)
  3. Dunia Hanya Panggung Sandiwara (Surat Kabar Harian Palopo Pos 2002 )
  4. Mereposisi Peran Ibu Sebagai Pendidik Utama ( Sebuah Kado Memperingati Hari Ibu) ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 2002)
  5. Menyambut Tahun 2002 dengan Bismillah ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 2002)
  6. Solidaritas Untuk Osama bin Laden ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 2001)
  7. Membedah Perjuangan Emansipasi Wanita ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 2002)
  8. Pilih Menjadi Perempuan atau Laki-Laki ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 20002
  9. Menggagas Alternatif Sistem Pendidikan Pasca Orde Baru ( Jurnal Edukasi 2001)
  10. Analisis Hubungan Tingkat Pendidikan dengan kemampuan Ekonomi Pemuda di Kabupaten Luwu (Jurnal Edukasi 2000 )
  11. Prilaku Mandiri Pemuda di Kabupaten Luwu dalam Berbagai Pola Asuh (Jurnal Edukasi 2000 )
  12. Faktor-faktor yang mempengaruhi Terjadinya Konflik Antarkelompok di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu Utara (Penelitian 2003).
  13. Hubungan antara Tingkat Pendidikan, Motivasi Berprestasi, Kompetensi Profesional dengan Kinerja Guru SD di Kabupaten Luwu (Jurnal Edukasi, pebruari 2006)
  14. Pembentukan Kualitas SDM melalui Pengasuhan Anak yang Prima di Lingkungan Keluarga (Jurnal Edukasi, Pebruari 2006)
  15. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Di Indonesia Pra Dan Pasca Runtuhnya Orde Baru (Jurnal Ibnu Khaldum 2006)
  16. Dampak Globalisasi Terhadap Pembangunan Di Negara Berkembang (Jurnal Edukasi, 2006)
  17. Analisis Kinerja Aparat dalam Memberikan Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Walenrang Timur, Nopember 2006.
  18. Partisipasi Perempuan Kepala Keluaraga (PEKKA) di kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, Septembr 2007.
  19. Analisis Kemampuan Anggota DPRD Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, Pebruari 2007.
  20. Perilaku Pengasuhan Anak Keluarga Bugis Wajo, (Kasus pada 12 keluarga yang sukses mengasuh anak), (Jurnal terakreditasi Sosial dan Politik, Fakultas Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Volume 16, Pebruari 2007).
  21. Pendidikan Gratis, Antara Political Will, Political Commitmen dan Political Actions (Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com 2009)
  22. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Di Indonesia Pra Dan Pasca Runtuhnya Orde Baru ((Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com.2009)
  23. Menyoal Gaya Rumah Tangga dan Kekerasan dalam keluarga ((Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com.2009)
  24. Pendidikan dan Perempuan (antara tuntutan dan Tantangan bagi kaum ibu) (Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com, 2009)
  25. Revitalisasi Pengasuhan pra lahir dan fase Golden Age (Tuntutan peningkatan kualitas SDM) (Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com, 2009)
  26. Teori dan Indikator Pembangunan (Blog http://www.Pascasarjanaprima.wordpress.com).
  27. Need For Achevement dan Kemandirian Bangsa (Blog. (Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com) Agustus 2009.
  28. Gaukeng dalam Pengasuhan Anak Pada fase Lemba Dara (Kasus pada 5 Keluarga Bugis Wajo yang sukses Mengasuh Anak) (2013)
  29. Isu Gender dan Peluang Keterpilihan calon Perempuan pada Pemilukada (Studi Kasus pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota di Kota Makassar) (2016)
  30. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat pada PEMILUKADA Kabupaten Luwu Utara (2014)

G. KEGIATAN SEMINAR, WORKSHOP DAN KONFRENSI (5 tahun terakhir)

  1. Kuliah Umum tentang ” Konflik dan Gaya Rumah Tangga” pada RRI Makassar dalam program Maha Bintang kerjasama dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Mei 2007
  2. Membawakan Kuliah Umum tentang ” Masalah-masalah Sosial” pada RRI Makassar dalam program Maha Bintang kerjasama dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Juli 2007
  3. Membawakan Kuliah Umum tentang ” Mengembangkan Need For Achievement dalam Membentuk Kemandirian Bangsa” pada RRI Makassar dalam program Maha Bintang kerjasama dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Mei 2009
  4. Membawakan makalah berjudul ” Pembentukan Kepribadian Anak melalui pengasuhan ” pada Seminar dalam rangka memperingati Hari IBu Desember 2005 yang diselenggarakan oleh Kaukus Perempuan Batara Gowa.
  5. Membawakan makalah berjudul ” Pembentukan Kualitas dan Citra keluarga melalui pengasuhan ” pada Workshop yang diselenggarakan Pusat Studi Perempuan perguruan Puangrimaggalatung Sengkang bekerjasama dengan Pemberdayaan Perempuan Pemda Wajo.
  6. Membawakan makalah berjudul ” Menyoal Gaya Rumah Tangga dan KDRT” pada Seminar dalam rangka memperingati Hari Kartini April 2008 yang diselenggarakan oleh Akper Fatima Pare-pare
  7. Membawakan makalah berjudul ” Menyorot perjuangan guru manabuh gendrang perubahan posisi ” pada Seminar Internasional dalam rangka Wisuda Sarjana UNCOKRO Palopo Juli 2007 yang diselenggarakan oleh Gema Pena Palopo
  8. Membawakan makalah berjuduul ” Sertifikasi Guru: Antara Tuntutan dan Tantangan bagi Guru” Seminar Nasional yang diselenggarakan Mahasiswa Puangrimaggalatung Sengkang, Mei 2008.
  9. Membawakan makalah berjudul ” Menyorot Political Will, Political Commitment dan Politcal Actions, terhadap Pendidikan Gratis dan Pembatasan Usia Sekolah” Seminar Nasional yang diselenggarakan Gema Pena Palopo, Juni 2008.
  10. Membawakan makalah berjudul ” Pembelajaran Soft Skill: Solusi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” Seminar Internasional yang diselenggarakan Gema Pena Palopo, dalam rangka Pekan Pendidikan Mei 2009.
  11. Membawakan makalah yang berjudul ”model-model pembelajaran inovatif berbasis multimedia” pada seminar kependidikan yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKLP STKIP Yaspi di Takalar.
  12. Peserta pada seminar nasional tentang Reformasi Konstitusi diselenggarakan oleh Koalisi LSM untuk Konstitusi Baru, Hotel Sedona Makassar, 2002
  13. Peserta pada seminar Nasional Reformasi Pemilu diselenggarakan oleh CETRO Jakarta, 2002
  14. Peserta seminar Pengumpulan Aspirasi Masyarakat Sebagai Bahan Penyusunan Kerangka GBHN Thn 2000-2005
  15. Peserta seminar nasional “Otonomi daerah dan proses Demokrasi Masyarakat. (Fisif UNHAS- Public Affairs Section Kedutaan besar Amerika). Pusat Kegiatan penelitian kampus UNHAS 6 Juni 2000.
  16. Peserta temu Ilmiah Nasional Forum Wacana UNHAS kemandirian Lokal Menju Indonesia Baru. (UNHAS 22 Juli 2001).
  17. Peserta Pelatihan Diplomasi dan Hubungan Internasional, ( Kerjasama UNHAS – DEPLU Desember 2003).
  18. Peserta Lokakarya Regional Pulau Sulawesi . Desentralisasi Pengelolaam Wilayah Laut. (Diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Pengembangan Masyarakat Pesisir Elsap- Maksassar. Kerjasama dengan Partnership For Governance Reform In Indonesia. ( Hotel Sedona Makassar 12-14 Maret 2001).
  19. Peserta seminar Nasional Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Dalam Era Otonomi Daerah (Kerjasama UNHAS dengan Dep. Energi dan Somber Daya Mineral Pemerintah Daerah SulSel PT Inco Suroako tgl. 23 Pebruari 2001.
  20. Peserta simposium Nasional Pengembangan Produk Unggulan Wilayah menuju Permeation Nasional dan Persaingan Global. (17-18 April 1999 di Sahid Raya Makassar diselenggarakan oleh Lembaga Benua, Golkar/Kadin).
  21. Peserta seminar nasional “Prospek Mahkamah Agung RI Dalam Era Reformasi (FH. Unhas) 24 Pebruari 2001.
  22. Peserta seminar Mengembangkan Budaya Hukum Baru Untuk Mencegah Diskriminasi terhadap wanita. (FH. Unhas kerjasama dengan kelompok kerja Convention Watch Pusat kajian Wanita dan Gender UI, 30 Agustus 1999).
  23. Mengikuti TOT Tim Inti Pakerti – AA di Universitas Terbuka Tangerang Jawa Barat.
  24. Mengikuti Pelatihan Tim Monitoring Internal (MONEVIN) Perguruan Tinggi di Hotel Marannu, 2006.
  25. Mengikuti pelatihan penyusunan PHK A1 di Hotel Sahid 2006.
  26. Mengikuti Workshop penyusunan peroposal IMHERE Bat II di Hotel Sanur Paradise Bali.
  27. Manjadi nara Sumber pada kegiatan bedah buku “The End of Science” yang diselenggarakan oleh BEM Universitas Cokroaminoto Palopo tahun 2006.
  28. Mengikuti Sosialisasi Ketetapan MPR November 2007 diselenggarakan di Hotel Singgasana Makassar.
  29. Nara sumber pada Workshop Penelitian kajian Wanita yang diselenggarakan oleh Unit Pemberdayaan Pengembangan dan Pemberdayaan Perempuan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Desember 2007
  30. Nara sumber pada Workshop Penelitian Dosen Muda/kajian Wanita yang diselenggarakan oleh Unismuh Parepar
  31. Nara sumber pada Workshop Penelitian Dosen Muda/kajian Wanita yang diselenggarakan oleh STKIP Yaspi Makassar.
  32. Nara sumber pada Workshop Penelitian Dosen Muda/kajian Wanita yang diselenggarakan oleh Yayasan Tomakaka Mamuju.
  33. Menjadi penguji Eksternal mahasiswa S3 Program Pascasarjana UNM
  34. Menjadi promotor mahasiswa S3 Program Pascasarjana UNM
  35. Mengikuti Sosialisasi Ketetapan MPR Maret 2009 diselenggarakan di Gedung DPR. MPR. Jakarta.
  36. Mengikuti Konfrensi Guru Besar ke II se Indonesia diselenggarakan April 2009 di Hotel Sangrilla Surabaya.
  37. Membawakan Pidato Pengukuhan Guru Besar di depan Rapat senat Luar Biasa Uncokro Palopo, dengan judul Pendidikan Gratis, Antara Political Will, Political Commitmen dan Political Actions
  38. Melakukan Studi Banding pada Universitas Malaya dan Selangor Malaysiah yang diselenggarakan UP3K Kopertis Wilayah IX Sulawesi.(2008)
  39. Melakukan Studi Banding di Singapura dan Thailand tentang pekerja perempuan yang diselenggarakan oleh UP3K Kopertis Wilayah IX Sulawesi (2008).
  40. Membawakan orasi ilmiah dengan judul Revitalisasi Pengasuhan dan Pendidikan anak pada fase Golden Age, pada wisuda sarjana Perguruan Puangrimaggalatung Sengkang, April 2009.
  41. Membawakan orasi ilmiah dengan judul Paradigma Baru Pemanfaatan Teknologi Infomrasi (peluang dan Tantangan bagi Perguruan Tinggi) dibacakan pada acara wisuda sarjana STMIK Adhiguna Palu, 1 Agustus 2009).
  42. Membawakan kuliah umum di RRI dalam program Mahabintang kerjasama RRI dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi dengan judul Mengembangkan Need for achievement dalam membangun kemandirian bangsa.
  43. Membawakan kuliah umum di RRI dalam program Mahabintang kerjasama RRI dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi dengan judul Mengembangkan Semangat Enterpreneurship melalui pembelajaran Soft Skills (Sulusi mengantisipasi pengangguran terdidik).
  44. Menatar pada Diklat PIM IV Kabupaten Enrekang tahun 2011, 2012, 2014

H. KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Membawakan materi “Pelayanan prima” pada Diklat Prajabatan Tingkat I, II dan III, Pemda Kabupaten Enrekang, Luwu Utara, Sidrap, Bantaeng, Barru, Mamuju, Makassar bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
2. Membawakan materi “Teknik Komunikasi Efektif” pada pada Diklat Prajabatan Tingkat I, II dan III, Pemda Kabupaten Enrekang, Wajo, Luwu, Bantaeng, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
3. Membawakan materi “Tim Building” pada pada Diklat Prajabatan Tingkat I, II dan III, Pemda Kabupaten Sidrap, Sinjai, Luwu Timur, Tana Toraja, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
4. Membawakan materi “Wawasan Kebangsaan dalam kerangka NKRI” pada pada Diklat Prajabatan Tingkat I, II dan III, Pemda Kabupaten Enrekang, Luwu Utara, Luwu, Bantaeng, Majene, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
5. Membawakan materi “Sisitem Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia” pada pada Diklat Prajabatan Tingkat I, II dan III, Pemda Kabupaten Enrekang, Luwu Utara, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
6. Membawakan materi “Opersionalisasi Pelayanan Prima” pada pada Diklat Kepemimpinan IV, Pemda Kabupaten Enrekang, Wajo, Luwu, Bantaeng, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
7. Membawakan materi “Teknik Komunikasi Efektif” pada pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Pemda Kabupaten Enrekang, Wajo, Luwu, Bantaeng, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
8. Membawakan materi “issu Aktual” pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Pemda Kabupaten Enrekang, Pinrang, Majene, Jeneponto, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
9. Membawakan materi “Teknik Analisis Manajemen” pada Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Pemda Kabupaten Enrekang (2004, 2008) Mamasa (2003), bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
10. Membimbing Penulisan Kertas Kerja Perorangan (KKP,KKK,KKA) Aparat Pemda Enrekang (2004, 2008), Mamasa (2003) yang mengikuti Latihan Kepemimpinan (LATPIM III) (kerjasama Pemda Enrekang-BPSDMA Prop.Sul-Sel 2004).
11. Membimbing Penulisan Kertas Kerja Perorangan (KKP,KKK,KKA) Aparat Pemda Enrekang (2006), Pinrang (2006), Majaene (2005), Jeneponto (2003) yang mengikuti Latihan Kepemimpinan (LATPIM IV) (kerjasama Pemda Enrekang-BPSDMA Prop.Sul-Sel).
12. Membimbing OL (Observasi lapangan) dan Studi Banding Aparat Pemda Kabupaten Pinrang ke kabupaten Jembrana Bali Juli thn 2006, Aparat Pemda Kabupaten Enrekang ke kabupaten Jembrana Bali Juli thn 2006, Aparat Pemda Kabupaten Jeneponto ke Kota Palopo (2003), Aparat Pemda Kabupaten Majene ke kabupaten Soppeng (2005), Aparat Pemda Kabupaten Enrekang ke kabupaten Bandung (2004) dan Sleman (2008)
13. Menatar dan Membimbing Penulisan Makalah Aparat Camat dalam Pelatihan Manajemen Pemerintahan Camat se Sulawesi Selatan ( diselenggarakan oleh BPSDMA Prop.Sul-Sel 2004 )
14. Menjadi Nara Sumber Ahli pada Focus Group Discussions (FGD) perencanaan pembangunan Kota Makassar (2008)
15. Menjadi Nara Sumber Ahli pada Focus Group Discussions (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Pemekaran Daerah Wilayah Indonesia Bagian Timur yang diselenggarakan oleh Bappenas dan anggota DPD Pusat di Kantor Gubernur Prov Sulawesi Selatan (2008)
16. Membawakan Orasi Ilmiah dalam rangka wisuda dan Dies Natalis Perguan Puangrimaggalatung Sengkang, April 2009.
17. Membawakan Orasi Ilmiah dalam rangka wisuda sarjana STMIK Adhiguna Palu, Agustus 2009.

I. BUKU YANG TELAH DITERBITKAN

1. Pembangunan Nasional dan Regional
2. Belajar dan Pembelajaran
3. Ilmu Sosial Dasar
4. Metodologi Penelitian Kulaitatif, upaya Perpaduan Kuantitatif dan Kualitatif.

Makassar, 1 Agustus 2009

Prof. Dr. .Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si

NEED FOR ACHIEVEMENT DAN KEMANDIRIAN BANGSA

MENGEMBANGKAN NEED FOR ACHIEVEMENT DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA
(Kuliah Umum di RRI Makassar dalam Program Maha Bintang bekerjasama antara Kopertis Wil IX Sulawesi dengan RRI Makassar)

PROF. DR. HJ. SYAMSIAH BADRUDDIN, M.Si
A. Prendahuluan
Pembangunan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip demokrasi, akan selalu berorientasi kepada proses (proses oriented) di mana semua lapisan masyarakat akan turut serta dalam pembangunan, baik dalam kepeloporan, maupun pada keprakarsaan, sehingga kebutuhan terasa (the felt-needs) maupun kebutuhan nyata (the real needs) masyarakat terakomodasi dalam pembangunan. Menurut Sallatang (2000), pembangunan yang berorientasi kepada proses berpedoman pada keadilan, kejujuran, ketegasan, kerja keras, kepantasan, atas karya diri dan percaya diri dan keterbukaan yang pada gilirannya akan mewujudkan kemakmuran.
Masalahnya bahwa pembangunan yang selama ini menjadi acuan pemerintah masa lalu lebih menitikberatkan pada Pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal ini pembangunan ndustri padat modal (capital intensive) yang diharapkan menjadi jalan pintas untuk mencapai kemakmuran dan mengantarkan masyarakat memasuki era modernisasi. Demikian pentingnya paradigma tersebut, menyebabkan pembangunan ekonomi seolah¬-olah menjadi lembaga otonom yang memiliki kekuatan untuk menyingkirkan faktor-faktor non-ekonomi yang dianggap menjadi penghambat pembangunan.
Dalam kenyataannya, pembangunan ekonomi yang diharapkan untuk menciptakan kesejahteraan melalui proses trickle down effect, justru tidak terjadi. Bahkan kesenjangan sosial ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin semakin melebar. Sebagai akibatnya, masyarakat semakin terpuruk dalam situasi dan kondisi ketidakadilan. Hal ini kemudian memicu terjadinya konflik sosial.
Pembangunan seharusnya merupakan suatu mobilitas sumberdaya manusia dan sosial secara internal memiliki dasar-¬dasar yang kuat, dijunjung tinggi dan telah memperoleh legitimasi dari masyarakat. Tanpa mengintegrasikan faktor-faktor non ekonomi dalam pembangunan, akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah, karena seyogyanya pembangunan harus dilakukan dengan berbasis pada masyarakat atau suatu pembangunan yang dilakukan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat.
Berbicara masalah pembangunan, umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian, pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata ‘perubahan sosial’. Bagi penganut pandangan ini, konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti, pembangunan model kapitalisme, pembangunan model, sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia, dan seterusnya. Dalam pengertian seperti ini teori pembangunan berarti teori social ekonomi yang sangat umum. Pandangan ini menguasai hampir setiap diskursus mengenai perubahan social.
Di lain pihak, terdapat suatu pandangan lebih minoritas yang berangkat dari asumsi bahwa kata ‘pembangunan’ itu sendiri adalah sebuah discourse, suatu pendirian, atau suatu paham, bahkan merupakan suatu ideology dan teori tertentu tentang perubahan social. Dalam pandangan yang disebut terakhir ini konsep pembangunan sendiri bukanlah kata yang bersifat netral, melainkan suatu “aliran” keyakinan ideologis dan teoretis serta praktik mengenai perubahan social (Fakih, 2001). Dengan demikian, dengan pengertian yang kedua ini pembangunan tidak diartikan sebagai kata benda belaka, tetapi sebagai aliran dari suatu teori perubahan social. Bersamaan dengan tepro pembangunan terdapat teori-teori perubahan social lainnya seperti sosalisme, dependendi, ataupun teori lain. Oleh karena itulah banyak orang menamakan pembangunan sebagai pembangunanisme (developmentalisme). Dengan demikian pengeratian seperti ini menolak teori-teori, seperti teori pembangunan berbasis rakyat, atau teori (integrated rural development) dan merupakan alternative dari pembangunanisme, melainkan variasi-variasi lain dari ideology pembangunanisme.
B. McClelland: Motivasi Berprestasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Dalam pendekatan psikologi sosial (mikro), faktor pendorong perubahan sosial dan pembangunan bukan karakteristik masyarakat pada tingkat makro, tetapi karakterisitik masyarakat pada tingkat mikro (Hagen, 1962, Lerner, 1964, Smelser 1966; McClelland 1976; Portes 1976). David McClelland sering dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam teori modernisasi. Jika teori pertumbuhan Rostow lebih merupakan teori ekonomi, teori modernisasi McClelland berangkat dari perspektif psikologi sosial . Dalam bukunya, The Achievement Motif in Ekonomic Growth, McClelland (1984) memberikan dasar-dasar tentang psikologi dan sikap manusia, kaitannya dengan bagaimana perubahan sosial terjadi. Menceritakan sejarah manusia sejak awal selalui ditandai dengan jatuh bangunnya suatu kebudayaan.
Pendekatan ini mencurahkan perhatiannya pada faktor-faktor nilai dan norma yang berlaku dan dianut oleh masyarakat tradisional dan modern. Mazhab ini berpendapat bahwa perubahan sosial pada tingkat Makro (masyarakat ditentukan oleh adanya perubahan pada tingkat individu (mikro), seperti perubahan dalam cara berfikir dan bersikap, norma dan sistem nilai (Tikson, 2005).
Dalam perspektif sosial psikologis, perbedaan antara masyarakat tradisional dan modern ditentukan oleh perbedaan norma dan nilai yang hidup dalamnya. Mazhab ini percaya bahwa transformasi sosial ekonomi dari struktur yang sederhana menjadi lebih kompleks, ditentukan oleh perubahan yang terjadi dalam nilai-nilai, norma-norma dan sikap yang dipraktekkan oleh setiap anggota masyarakat. Nilai-nilai dan norma yang berlaku bagi masyarakat modern atau karakteristik yang dimiliki sehingga disebut sebagai manusia modern (modern man) ditemukan pada studi Inkeles dan Smith (1974) sebagai berikut :
a. Dapat menerima sesuatu yang dan terbuka untuk melakukan pengalaman baru;
b. Memiliki sikap lebih demokratik dan menerima pendapat orang lain;
c. Berorientasi ke depan, tidak berorientasi ke masa lalu
d. Percaya dan yakin bahwa manusia dapat melepaskan diri dari ketergantungan mereka pada alam dan dapat menguasai sumber daya alam dan dapat menguasai sumber daya alam untuk kesejahteraan mereka,
e. Percaya bahwa dunia ini dapat dikontrol, karena dia dapat dikalkulasi (calculable),
f. Yakin atas pentingnya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mensejahterakan masyarakat;
g. Percaya kepada dan mengutamakan keadilan sosial.
Selanjutnya, dalam teori yang dikembangkan McClelland tentang motivasi berprestasi, pertanyaan yang ingin dijawabnya adalah bagaimana beberapa bangsa tumbuh sangat pesat di bidang ekonomi sementara bangsa yang lain tidak. Umumnya pertumbuhan ekonomi selalu dijelaskan karena faktor ‘ekternal’, tetapi bagi McClelland lebih merupakan faktor ‘internal’ yakni nilai-nilai dan motivasi yang mendorong untuk mengeksploitasi peluang, untuk meraih kesempatan. Pendeknya dorongan internal untuk membetnuk dan merobah nasib sendiri. Pandangan lain didasarkan pada studi McClelland, Inkeles dan Smith (1961) terhadap tesis Weber mengenai Etika Protestan dan pertumbuhan kapitalisme. Berdasarkan tafsiran McClelland atas tesis Max Weber, jika etika protestan menjadi pendorong pertumbuhan kapitalisme di Barat, analog yang sama juga bisa untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Apa rahasia pikiran Weber atas Etika Protestan menurutnya adalah the need for achievement (N’ach). Alasan mengapa dunia ketiga terkebelakang menurutnya karena rendahnya need for achevement tersebut. Sekali lagi, sikap dan budaya manusia yang dianggap sebagai sumber masalah dan prototipe the achieving society yang pada dasarnya adalah ciri-ciri watak tan motivasi masyarakat kapitalis.
Teori McClelland didasarkan pada studinya yang dilandaskan pada teori psikoanalisis Freued tentang mimpi. McClelland melakukan studi di Amerika yang memfokuskan pada studi tentang motivasi dengan mencatat khayalan orang melalui pengumpulan bentuk cerita dari sebuah gambar. Kesimpulannya bahwa khayalan ada kaitannya dengan dorongan dan perilaku dalam kehidupan mereka, yang dinamakan the need for achievement (N’ach) yakni nafsu untuk bekerja secara baik, bekerja tidak demi pengakuan sosial atau gengsi, tetapi dorongan kerja demi memuaskan batin dari dalam. Bagi mereka yang mempunyai dorongan N’ach yang tinggi akan bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan sebagainya. Perhaian ditujukan pada oran yang mempunyai N’ach tinggi dan pengarunya dalam masyarakat.
McClelland tertarik pada analisis Max Weber tentang hubungan antara Protestanisme dan Kapitalisme. Weber berpendapat bahwa ciri wiraswastawan protestan, Calvinisme tentang takdir mendorong mereka untuk merasionalkan kehidupan yang ditujukan oleh Tuhan. Mereka memiliki N’ach yang tinggi. Yang dimaksud Weber dengan semangat kapitalisme itu adalah dorongan need for achievement yang tinggi. Jadi, N’ach sesungguhnya penyebab pertumbuhan ekonomi di Barat, yang umumnya lahir dari keluarga yang dalam pendidikannya menekankan pentingnya kemandirian.
McClelland berpendapt bahwa N’ach selalu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Dari studi itu, dia berpendapat adanya pengaruh dan akaitan antara pertumbuhan ekonomi dan tinggi rendahnya motive yang lain yakni need for power (N’power) dan need for affiliation (N’affiliation). McClelland menolak pandangan bahwa dorongan utama wirasawatawan adalah profit motive. Baginya perilaku wiraswasta tidak semata sekedar cari uang, melainkan dorongan achivement tadi. Satu yang paling penting adalah bahwa N’ach tidak diturunkan. Namun ada bukti bahwa N’ach dibentuk pada awal pertumbuhan anak, yakni tumbuhnya N’ach bergantung pada tingkat bagaimana kedua orang tua mengasuh anaknya.
Jika diterima bahwa ideologi achivement-oriented berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi, maka ideologi tersebut perlu disebarluaskan tidak saja pada kalangan bisnis dan pemerintahan, tetapi justru kepada seluruh bangsa, dengan cara mempengaruhi cara berfikir semua orang tua ketika mereka membesarkan anak-anaknya.

C. Need for Achievement dan Kemandirian Bangsa
Keterpurukan negeri ini makin kelihatan sebagai akibat dari sikap-sikap budaya yang tidak mampu menggerakkan bangsa ini menjadi suatu bangsa yang digdaya dan bersatu, tidak terjadi expansion of people’s capability karena tidak adanya strategi dan kebijakan budaya nasional yang membuat bangsa ini merasa perlu menumbuhkan kemandirian di berbagai bidang kehidupan. Masih saja terpelihara minderwaardigheidscomplexz, servility, tetap bermental koelie. Etos kerja produktif tidak kunjung tumbuh secara bermakna. The myth of lazy people tidak lagi merupakan mitos tetapi makin terasa menjadi kenyataan. Affluency menjadikan bangsa ini meremehkan sindroma “besar pasak daripada tiang”. Kita masih saja mengidap “kebutaan”, mulai dari buta aksara sampai buta iptek, sejarah dan peradaban. Ini semua tidak cukup hanya diatasi secara simplistic melalui conventional human resource development.
Oleh karena itu, kita semua yang harus mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan insan bangsa ini dan selanjutnya menyusun suatu strategi budaya dalam perencanaan pembangunan nasional kita. Dengan demikian itulah maka diharapkan modal financial dan modal sumber-alam yang kita kerahkan dapat secara timbale-balik saling menjadi booster bagi dan terhadap modal sosial-kultural bangsa ini. Sudah saatnya kebudayaan disatukan dengan Pendidikan, mengingat sosialisasi nilai-nilai budaya maju hanya dapat secara efektif dilakukan melalui bangku-bangku pendidikan dan pengajaran.
Seperti dikemukakan di atas, sejak semula, Proklamasi Kemerdekaan sudah berorientasi pada pembangunan manusia atau sumber insan manusia (human resource development). Pembangunan manusia ini merupakan titik sentral dalam usaha pembangunan nasional kita. Oleh karena itu pulalah maka ketahanan nasional Indonesia juga berorientasi pada manusia Indonesia.: “… Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan Bangsa dan Negara …”. Human resource development adalah upaya membentuk human capital. kewiraswastaan atau entrepreneurship dapat diajarkan melalui usaha-usaha pendidikan. Mereka yang berpendapat ini bertitik-tolak dari suatu keyakinan bahwa kewiraswastaan adalah suatu property budaya dan sikap mental, oleh karena itu bersifat behavioral. Seseorang menjadi wiraswasta karena dari asalnya sudah demikian. Dengan kata lain, ia menjadi wiraswasta karena ia dibesarkan di lingkungan tertentu, memperoleh nilai-nilai budaya tertentu pula dari kalangan terdekatnya semenjak ia mampu menerima proses sosialisasi sebagai proses alamiah, khususnya dari orangtuanya. Jadi pendidikan formal (sebagai suatu proses intervensi terencana dan terkendali yang kita kenal sehari-hari ini) untuk membentuk wiraswasta, tidak mereka yakini. Mereka ini hanya yakin pada proses alamiah itu. Ada yang lebih ekstrem lagi, misalnya dikatakan bahwa kewiraswastaan adalah khas berasal-usul dair bakat keturunan, atau suatu in-born quality.
Di Indonesia, pendapat ekstrem ini dianggap tidak ilmiah, kolot dan kadang-kadang dinyatakan sebagi tendensius secara social-politis. Kualitas kewiraswastaan bukan suatu in-born quality. Ciri-ciri manusia Indonesia, misalnya masih saja tidak achievement oriented tetapi status oriented, berorientasi pada masa lalu, menggantungkan diri pada nasib, konformis (takut menerobos pakem asing), berorientasi pada atasan, meremehkan mutu dan suka nerabas (tidak teliti dan sistematik), tidak percaya pada diri sendiri, tidak berdisiplin, suka mengabaikan tanggung jawab, munafik, feudal, percaya pada tahyul, berwatak lemah (terutama lemah terhadap uang), tidak hemat (boros), kurang ulet, terlalu fleksibel, hidup manja (santai), kurang inovatif, kurang waspada (gampang merasa aman), suka sok kuasa (haus kekuasaan), mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan umum (formal/informal dicampuradukkan), mengemban sikap hidup miskin.
Sementara itu gambaran mengenai entrepreneurship yang mendapat kesepakatan kurang lebihnya adalah: dimilikinya kualitas manusia, sikap dan tingkah laku unggul. Seorang wiraswasta atau masyarakat yang memiliki entrepreneurship unggul memiliki “tenaga dalam”, seperti kreatif, inovatif, dimilikinya originalitas, berani mengambil risiko, berorientasi ke depan dan mengutamakan prestasi, tahan uji, tekun, tidak gampang patah semangant (tidak cengeng), bersemangant tinggi, berdisiplin baja, dan teguh dalam pendirian. Manusia atau kelompok social ini mempunyai cita-cita dan dedikasi yang jelas serta etos kerja produktif yang kuat, kalau perlu dengan cerdik menerobos pakem asing yang masih berlaku. Dengan cirri-ciri semacam ini, dengan sendirinya seorang atau masyarakat wiraswasta tidak saja berkepribadian dan mempunyai karakter kuat, tetapi juga dengan sendirinya memiliki kepintaran bermental unggul dan sehat jasmaninya. Lihat Sri-Edi Swasono, kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Mutualism and Brtherhood, UNJ-Press, 2005, hlm. 212-243.
“Kemandirian adalah suatu sikap atau mindset, sikap berdikari menolak ketergantungan nasib-sendiri pada pihak lain,
“Kemandirian adalah suatu sikap atau mindset, sikap berdikari menolak ketergantungan nasib-sendiri pada pihak lain, sikap menolak subordinasi, menolak pengemisan. Kemandirian adalah kepahlawanan.
Kemandirian adalah suatu prestasi diri dan kebanggaan untuk mampu memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya, prestasi-diri menolak ketertundukan atau ketertekuk-lututan. Mandiri adalah tuntutan kesetaraan. Mandiri adalah harga-diri, merubah sikap menghamba (servile) dan minderwaardig menjadi kedigdayaan.
Ketika mandiri diangkat ke tingkat Bangsa dan Negara, maka kemandirian adalah doktrin nasional, doktrin untuk merdeka dan berdaulat, untuk mengutamakan kepentingan Nasional, yaitu kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara. Kemandirian nasional menolak supremasi dan dominasi mancanegara, tetapi bukan xenpophobic atau anti-asing. Pada tingkat ini Negara menolak dependensi tetapi mengambil manfaat dari interpendensi global. Untuk itu kita proaktif ikut mendesain wujud dan mekanisme globalisasi. Kemandirian adalah sikap dan perilaku-bebas aktif..”
D. Penutup
Kini bangsa kita telah berumur 64 tahun sejak kemerdekaannya, namun di sana-sini masih ditemukan keterpurukan bangsa. Salah satu warisan modernisasi yang terasa masih lekat adalah rendahnya need for achievement bangsa (kebutuhan berprestasi), karena pada umumnya bangsa sudah terbiasa dengan menerima bantuan tanpa berusaha sendiri.
Oleh karena itulah, maka perlu mengembangkan need for achievement bangsa, melalui berbagai lini mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat sebagai lingkungan pendidikan dan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sri Edy Swasno. 2009. The End of Laisses-Faire. Surabaya: BAPPENAS
Mudrajad Kuncoro Ph.D., 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah, (Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
Mustopadidjaja A.R., 1999, ”Format Bernegara Menuju Masyarakat Madani”, dalam Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani, Miftah Thoha (penyunting), Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
Osrbone, David dan Gaebler, Ted, 1999, Mewirausahakan Birokrasi, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
Osterfeld, David, 1992, Prosperity versus Panning: How Government Stifles Economics Growth, Oxford University Press, New York.
Reitsma, MA, dan J. M. B Kleinpening, 1985. The Third World in Perspective Assen. Netherland. Rowman and Allanheld.
Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan OTONOMI DAERAH. Jarkarta: Gramedia Pustaka Umum.

need for achievement

Motivasi Berprestasi (Need For achievement) dan Kemandirian Bangsa

need for achievement

Paradigma Baru Pemanfaatan Teknologi Informasi (Peluang dan Tantangan bagi Perguruan Tinggi)

ict-palu

Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial Di Indonesia Pra Dan Pasca Runtuhnya Orde Baru

Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial Di Indonesia Pra Dan Pasca Runtuhnya Orde Baru

Prof. DR. SYAMSIAH BADRUDDIN, M.Si

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak gejolak dan kerusuhan sosial merebak di berbagai daerah, kesenjangan sosial banyak dibicarakan. Beberapa pakar dan pengamat masalah sosial menduga bahwa kerusuhan sosial berkaitan dengan kesenjangan sosial. Ada yang sependapat dengan dugaan itu, tetapi ada yang belum yakin bahwa penyebab kerusuhan sosial adalah kesenjangan sosial. Tidak seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial cukup sulit diukur secara kuantitatif. Jadi, sulit menunjukkan bukti-bukti secara akurat. Namun, tidaklah berarti kesenjangan sosial dapat begitu saja diabaikan dan dianggap tidak eksis dalam perjalanan pembangunan selama ini. Di bagian ini dicoba menunjukkan realitas dan proses merebaknya gejala kesenjangan sosial.

Untuk mempermudah pembahasan, kesenjangan sosial diartikan sebagai kesenjangan (ketimpangan) atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja, dapat berupa kebutuhan sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak azasi, sarana saluran politik, pemenuhan pengembangan karir, dan lain-lain.

Kesenjangan sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia. Secara teoritis sekurang kurangnya ada dua faktor yang dapat menghambat. Pertama, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (faktor internal). Rendahnya kualitas sumberdaya manusia karena tingkat pendidikan (keterampilan) atau kesehatan rendah atau ada hambatan budaya (budaya kemiskinan). Kesenjangan sosial dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Akibatnya, nilai-nilai luas, seperti apatis, cenderung menyerah pada nasib, tidak mempunyai daya juang, dan tidak mempunyai orientasi kehidupan masa depan. Dalam penjelasan Lewis (1969), kesenjangan sosial tipe ini muncul karena masyarakat itu terkungkung dalam kebudayaan kemiskinan.

Kedua, faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini dapat terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi (kebijakan), sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Dengan kata lain, kesenjangan sosial bukan terjadi karena seseorang malas bekerja atau tidak mempunyai kemampuan sebagai akibat keterbatasan atau rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tetapi karena ada hambatan-hambatan atau tekanan­-tekanan struktural. Kesenjangan sosial ini merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan structural. Alfian, Melly G. Tan dan Selo Sumarjan (1980:5) mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikatif, kekurangan fasilitas untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan peluang kerja dan kekurangan perlindungan hukum.

Faktor mana yang paling dominan menyebabkan kesenjangan sosial. Kendati faktor internal dan kebudayaan (kebudayaan kemiskinan) mempunyai andil sebagai penyebab kesenjangan sosial, tetapi tidak sepenuhnya menentukan. Penjelasan itu setidaknya mengandung dua kelemahan. Pertama, sangat normatif dan mengundang kecurigaan dan prasangka buruk pada orang miskin serta mengesampingkan norma-norma yang ada (Baker, 1980:6). Kedua, penjelasan itu cenderung membesar-besarkan kemapanan kemiskinan. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa kaum miskin senantiasa bekerja keras, mempunyai aspirasi tentang kehidupan yang baik dan mempunyai motivasi untuk memperbaiki kehidupan mereka. Mereka mampu menciptakan pemenuhan tutuntan kehidupan mereka (periksa misalnya kajian Bromley dan Chris Gerry, 1979; Papanek dan Kuncoroyakti, 1986; dan Pernia, 1994). Setiap saat orang miskin berusaha memperbaiki kehidupan dengan cara bersalin dan satu usaha ke usaha lain dan tidak mengenal putus asa (Sethuraman, 1981; Steele, 1985).

Jika demikian halnya, maka ihwal kesenjangan sosial tidak semata-mata karena faktor internal dan kebudayaan, tetapi lebih disebabkan oleh adanya hambatan structural yang membatasi serta tidak memberikan peluang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Breman (1985:166) menggambarkan bahwa bagi yang miskin “jalan ke atas sering kali dirintangi”, sedangkan: “jalan menuju ke bawah terlalu mudah dilalui”. Dengan kata lain, gejala kesenjangan sosial dan kemampuan kemiskinan lebih disebabkan adanya himpitan structural. Perlu dipertanyakan mengapa masyarakat dan kaum miskin pasrah dengan keadaan itu? Ketidakberdayaan (politik) dan kemiskinan kronis menyebabkan mereka mudah ditaklukkan dan dituntun untuk mengikuti kepentingan dan kemauan elit penguasa dan pengusaha. Apalagi tatanan politik dan ekonomi dikuasai oleh elit penguasa dan pengusaha.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang muncul adalah antara lain sebagai berikut :

“Apakah kebijakan pembangunan telah menciptakan kemiskinan dan kesenjangan social di Indonesia pra dan pasca runtuhnya Orde Baru“

C. Masalah Pembangunan: Kemiskinan Dan Kesenjangan

1. Kemiskinan

a. Pandangan tentang kemiskinan

Pebedaan pandangan dari setiap ahli tentang kemiskinan merupakan hal yang wajar. Hal ini karena data, dan metode penelitian yang berbeda , tetapi justru terletak pada latar belakang idiologisnya. Menurut Weber (Swasono , 1987), ideology bukan saja menentukan macam masalah yang dianggap penting, tetapi juga mempengaruhi cara mendefenisikan masalah sosial ekonomis, dan bagaimana masalah sosial ekonomi itu diatasi. Kemiskinan disepakati sebagai masalah yang bersifat sosial ekonomi, tetapi penyebab dan cara mengatasinya terkait dengan ideologi yang melandasinya. Untuk memahami ideologi tersebut ada tiga pandangan pemikiran yaitu konservatisme, liberalisme, dan radikalisme (Swasono, 1987). Penganut masing-masing pandangan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjelaskan kemiskinan. Kaum konservatif memandang kemiskinan bermula dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena tidak mau bekerja keras , boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta, fatalis, dan tidak ada hasrat untuk berpartisipasi.

Menurut Oscar Lewis (1983), orang-orang miskin adalah kelompok yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup karakteristik psikologis sosial, dan ekonomi. Kaum liberal memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Budaya kemiskinan hanyalah semacam realistic and situational adaptation pada linkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Kaum radikal mengabaikan budaya kemiskinan, mereka menekankan peranan struktur ekonomi, politik dan sosial, dan memandang bahwa manusia adalah makhluk yang kooperatif, produktif dan kreatif.

Philips dan Legates (1981) mengemukakan empat pandangan tentang kemiskinan, yaitu pertama, kemiskinan dilihat sebagai akibat dari kegagalan personal dan sikap tertentu khususnya ciri-ciri sosial psikologis individu dari si miskin yang cendrung menghambat untuk melakukan perbaikan nasibnya. Akibatnya, si miskin tidak melakukan rencana ke depan, menabung dan mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, kemiskinan dipandang sebagai akibat dari sub budaya tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kaum miskin adalah kelompok masyarakat yang memiliki subkultur tertentu yang berbeda dari golongan yang tidak miskin, seperti memiliki sikap fatalis, tidak mampu melakukan pengendalian diri, berorientasi pada masa sekarang, tidak mampu menunda kenikmatan atau melakukan rencana bagi masa mendatang, kurang memiliki kesadaran kelas, atau gagal dalam melihat faktor-faktor ekonomi seperti kesempatan yang dapat mengubah nasibnya. Ketiga, kemiskinan dipandang sebagai akibat kurangnya kesempatan, kaum miskin selalu kekurangan dalam bidang keterampilan dan pendidikan untuk memperoleh pekerjaan dalam masyarakat. Keempat, bahwa kemiskinan merupakan suatu ciri struktural dari kapitalisme, bahwa dalam masyarakat kapitalis segelintir orang menjadi miskin karena yang lain menjadi kaya. Jika dikaitkan dengan pandangan konservatisme, liberalisme dan radikalisme, maka poin pertama dan kedua tersebut mencerminkan pandangan konservatif, yang cendrung mempersalahkan kemiskinan bersumber dari dalam diri si miskin itu sendiri. Ketiga lebih mencerminkan aliran liberalisme, yang cendrung menyalahkan ketidakmapuan struktur kelembagaan yang ada. Keempat dipengaruhi oleh pandangan radikalis yang mempersalahkan hakekat atau prilaku negara kapitalis.

Masing-masing pandangan tersebut bukan hanya berbeda dalam konsep kemiskinan saja, tetapi juga dalam implikasi kebijakan untuk menanggulanginya. Keban (1994) menjelaskan bahwa pandangan konservatif cendrung melihat bahwa program-program pemerintah yang dirancang untuk mengubah sikap mental si miskin merupakan usaha yang sia-sia karena akan memancing manipulasi kenaikan jumlah kaum miskin yang ingin menikmati program pelayanan pemerintah. Pemerintah juga dilihat sebagai pihak yang justru merangsang timbulnya kemiskinan. Aliran liberal yang melihat si miskin sebagai pihak yang mengalami kekurangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pekerjaan dan perumahan yang layak, cendrung merasa optimis tentang kaum miskin dan menganggap mereka sebagai sumber daya yang dapat berkembang seperti halnya orang-orang kaya. Bantuan program pemerintah dipandang sangat bermanfaat dan perlu direalisasikan. Pandangan radikal memandang bahwa kemiskinan disebabkan struktur kelembagaan seperti ekonomi dan politiknya, maka kebijakan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan perubahan kelembagaan ekonomi dan politik secara radikal.

Menurut Flanagan (1994), ada dua pandangan yang berbeda tentang kemiskinan, yaitu culturalist dan structuralist. Kulturalis cendrung menyalahkan kaum miskin, meskipun kesempatan ada mereka gagal memanfaatkannya, karena terjebak dalam budaya kemiskinan. Strukturalis beranggapan bahwa sumber kemiskinan tidak terdapat pada diri orang miskin, tetapi adalah sebagai akibat dari perubahan priodik dalam bidang sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, rendahnya tingkat upah, diskriminasi dan sebagainya. Implikasi dari dua pandangan ini juga berbeda, terhadap konsep kulturalis perlu dilakukan perubahan aspek kultural misalnya pengubahan kebiasaan hidup. Hal ini akan sulit dan memakan waktu lama, dan biaya yang tidak sedikit. Terhadap konsep kulturalis perlu dilakukan pengubahan struktur kelembagaan seperti kelembagaan ekonomi, sosial dan kelembagaan lain yang terkait.

2. Pengertian Kemiskinan

Memahamai substansi kemiskinan merupakan langkah penting bagi perencana program dalam mengatasi kemiskinan. Menurut Sutrisno (1993), ada dua sudut pandang dalam memahami substansi kemiskinan di Indonesia. Pertama adalah kelompok pakar dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengikuti pikiran kelompok agrarian populism, bahwa kemiskinan itu hakekatnya, adalah masalah campur tangan yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pedesaan. Dalam pandangan ini, orang miskin mampu membangun diri mereka sendiri apabila pemerintah memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur diri mereka sendiri. Kedua, kelompok para pejabat, yang melihat inti dari masalah kemiskinan sebagai masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak meiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikannya rendah. Disamping itu, kemiskinan juga terkait dengan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai sudut pandang tentang kemiskinan di Indonesia dalam memahami kemiskinan pada dasarnya merupakan upaya orang luar untuk memahami tentang kemiskinan. Hingga saat ini belum ada yang mengkaji masalah kemiskinan dari sudut pandang kelompok miskin itu sendiri.

Kajian Chambers (1983) lebih melihat masalah kemiskinan dari dimensi si miskin itu sendiri dengan deprivation trap, tetapi Chambers sendiri belum menjelaskan tentang alasan terjadinya deprivation trap itu. Dalam tulisan ini dicoba menggabungkan dua sudut pandang dari luar kelompok miskin, dengan mengembangkan lima unsur keterjebakan yang dikemukakan oleh Chambers (1983), yaitu : (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) Keterasingan, (4) Kerentanan, dan (5) Ketidak berdayaan.

Pengertian kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya adalah BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Ellis (1994) kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik. Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Reitsma dan Kleinpenning (1994) mendefisnisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material. Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu poengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.

3. Budaya Kemiskinan

Sumarjan (1993) mengemukakan bahwa budaya kemiskinan adalah tata hidup yang mengandung sistem kaidah serta sistem nilai yang menganggap bahwa taraf hidup miskin disandang suatu masyarakat pada suatu waktu adalah wajar dan tidak perlu diusahakan perbaikannya. Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat dianggap sudah menjadi nasib dan tidak mungkin dirubah, karena itu manusia dan masyarakat harus menyesuaikan diri pada kemiskinan itu, agar tidak merasa keresahan jiwa dan frustrasi secara berkepanjangan. Dalam rangka budaya miskin ini, manusia dan masyarakat menyerah kepada nasib dan bersikap tidak perlu, dan bahkan juga tidak mampu menggunakan sumber daya lingkungan untuk mengubah nasib.

Menurut Oscar Lewis (1983), budaya kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualist dan berciri kapitalisme. Budaya tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan perwujudan dan kesadaran akan mustahilnya mencapai akses, dan lebih merupakan usaha menikmati masalah yang tak terpecahkan (tak tercukupi syarat, tidak sanggupan). Budaya kemiskinan melampaui batas-batas perbedaan daerah, perbedaan pedesaan-perkotaan, perbedaan bangsa dan negara, dan memperlihatkan perasaan yang mencolok dalam struktur keluarga, hubungan-hubungan antar pribadi, orientasi waktu, sistem-sistem nilai, dan pola-pola pembelanjaan.

Menurut Lewis (1983), budaya kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cendrung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi: (1) Sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan, (2) tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil; (3) rendahnya upah buruh; (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisiasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah; (5) sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral; dan (6) kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertical, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidak sanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.

Budaya kemiskinan bukanlah hanya merupakan adaptasi terhadap seperangkat syarat-syarat obyektif dari masyarakat yang lebih luas, sekali budaya tersebut sudah tumbuh, ia cendrung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melaui pengaruhnya terhadap anak-anak. Budaya kemiskinan cendrung berkembang bila sistem-sistem ekonomi dan sosial yang berlapis-lapis rusak atau berganti, seperti masa pergantian feodalis ke kapitalis atau pada masa pesatnya perubahan teknologi. Budaya kemiskinan juga merupakan akibat penjajahan yakni struktur ekonomi dan sosial pribumi diobrak, sedangkan atatus golongan pribumi tetap dipertahankan rendah, juga dapat tumbuh dalam proses penghapusan suku. Budaya kemiskinan cendrung dimiliki oleh masyarakat strata sosial yang lebih rendah, masyarakat terasing, dan warga urban yang berasal dari buruh tani yang tidak memiliki tanah.

Menurut Parker Seymour dan Robert J. Kleiner (1983) formulasi kebudayaan kemiskinan mencakup pengertian bahwa semua orang yang terlibat dalam situasi tersebut memiliki aspirasi-aspirasi yang rendah sebagai salah satu bentuk adaptasi yang realistis. Beberapa ciri kebudyaan kemiskinan adalah : (1) fatalisme, (2) rendahnya tingkat aspirasi, (3) rendahnya kemauan mengejar sasaran, (4) kurang melihat kemajuan pribadi , (5) perasaan ketidak berdayaan/ketidakmampuan, (6) Perasaan untuk selalu gagal, (7) Perasaan menilai diri sendiri negatif, (8) Pilihan sebagai posisi pekerja kasar, dan (9) Tingkat kompromis yang menyedihkan. Berkaitan dengan budaya sebagai fungsi adaptasi, maka suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk mengubah nilai-nilai yang tidak diinginkan ini menuju ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai golongan kelas menengah, dengan menggunakan metode-metodre psikiatri kesejahteraan sosial-pendidikan tanpa lebih dahulu (ataupun secara bersamaan) berusaha untuk secara berarti mengubah kenyataan kenyataan struktur sosial (pendapatan, pekerjaan, perumahan, dan pola-pola kebudayaan membatasi lingkup partisipasi sosial dan peyaluran kekuatan sosial) akan cendrung gagal. Budaya kemiskinan bukannya berasal dari kebodohan, melainkan justru berfungsi bagi penyesuaian diri.

Hal penting dalam membahas kemiskinan dan kebudayaan adalah untuk mengetahui seberapa cepat orang-orang miskin akan mengubah kelakuan mereka, jika mereka mendapat kesempatan-kesempatan baru; dan macam hambatan atau halangan-halangan yang baik atau buruk yang akan timbul dari reaksi tersebut terhadap situasi-situasi masa lampau. Untuk menentukan macam kesempatan-kesempatan yang harus diciptaan untuk menghapus kemiskinan, yaitu mendorong oang-orang msikin melakukan adapatasi terhadap kesempatan-kesempatan yang bertentangan dengan pola-pola kebudayaan yang mereka pegang teguh dan cara mereka dapat mempertahankan pola-pola kebudayaan yang mereka pegang teguh tersebut agar tidak akan bertentangan dengan aspirasi-aspirasi lainnya. Hanya orang-orang miskin yang tidak mampu menerima kesempatan-kesempatan karena mereka tidak dapat membuang norma-norma kelakukan yang digolongkan sebagai pendukung kebudayaan kelas bawah.

Akibat kemiskinan tersebut, sebahagian besar penduduk Indonesia menghadapinya dengan nilai-nilai pasrah atau nrimo (kemiskinan kebudayaan). Terbentuknya pola pikir dan prilaku pasrah itu dalam jangka waktu yang lama akan berubah menjadi semacam “institusi permanen” yang mengatur prilaku mereka dalam menyelesaikan problematika di dalam hidup mereka atau krisis lingkungan mereka sendiri (Lewis, 1968 dalam Haba, 2001). Menurut penganut paradigma kemiskinan kebudayaan ini, orang yang berada dalam kondisi serupa tidak sanggup melihat peluang dan jalan keluar untuk memperbaiki kehidupannya. Karakteristik kelompok ini terlihat dari pola substensi mereka yang berorientasi dari tangan ke mulut (from hand to mouth) (Haba, 2001 ).

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural menurut Selo Sumarjan (1980) adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan strukturl adalah suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber pada struktur sosial, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Golongan kaum miskin ini terdiri dari ; (1) Para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, (2) Petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluargamnya, (3) Kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih (unskilled labourerds), dan (4) Para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah (golongan ekonomi lemah).

Kemiskinan struktural tidak sekedar terwujud dengan kekurangan sandang dan pangan saja, kemiskinan juga meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya, sosial yang mantap.

Beberapa ciri kemiskinan struktural, menurut Alpian (1980) adalah (1) Tidak ada atau lambannya mobilitas sosial (yang miskin akan tetap hidup dengan kemelaratanya dan yang kaya akan tetap menikmati kemewahannya), (2) mereka terletak dalam kungkungan struktur sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan (3) Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Pemecahan permasalahan kemiskinan akan bisa dilakukan bilamana struktur sosial yang berlaku itu dirubah secara mendasar.

Soedjatmoko (1984) memberikan contoh kemiskinan structural; (1) Pola stratifikasi (seperti dasar pemilikan dan penguasaan tanah) di desa mengurangi atau merusak pola kerukukan dan ikatan timbal-balik tradisional, (2) Struktur desa nelayan, yang sangat tergantung pada juragan di desanya sebagai pemilik kapal, dan (3) Golongan pengrajin di kota kecil atau pedesaan yang tergantung pada orang kota yang menguasai bahan dan pasarnya. Hal-hal tersebut memiliki implikasi tentang kemiskinan structural : (1) kebijakan ekonomi saja tidak mencukupi dalam usaha mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural, dimensi struktural perlu dihadapi juga terutama di pedesaan; dan (2) perlunya pola organisasi institusi masyarakat pedesan yang disesuaikan dengan keperluannya, sebaga sarana untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan bargaining power, dan perlunya proses Sosial learning yang spesifik dengan kondisi setempat.

Adam Malik (1980) mengemukakan bahwa untuk mencari jalan agar struktur masyarakat Indonesia dapat diubah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat lagi di dalamnya kemelaratan structural. Bantuan yang terpenting bagi golongan masyarakat yang menderita kemiskinan struktural adalah bantuan agar mereka kemudian mampu membantu dirinya sendiri. Bagaimanapun kegiatan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan maupun pemerataan tidak dapat mengihilangkan adanya kemiskinan struktural.

Pada hakekatnya perbedaan antara si kaya dengan si miskin tetap akan ada, dalam sistem sosial ekonomi manapun. Yang lebih diperlukan adalah bagaimana lebih memperkecil kesenjangan sehingga lebih mendekati perasaan keadilan sosial. Sudjatmoko (1984) berpendapat bahwa, pembangunan yang semata-mata mengutamakan pertumbuhan ekonomi akan melanggengkan ketimpangan struktural. Pola netes ke bawah memungkinkan berkembangnya perbedaan ekonomi, dan prilaku pola mencari nafkah dari pertanian ke non pertanian, tetapi proses ini akan lamban dan harus diikuti dengan pertumbuhan yang tinggi. Kemiskinan tidak dapat diatasi hanya dengan membantu golongan miskin saja, tanpa menghadapi dimensi-dimensi struktural seperti ketergntungan, dan eksploitasi. Permasalahannya adalah dimensi-dimensi struktural manakah yang mempengarhui secara langsung terjadinya kemiskinan, bagaimana ketepatan dimensi untuk kondisi sosial budaya setempat.

Sinaga dan White (1980) menunjukkan aspek-aspek kelembagaan dan struktur agraris dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan kemiskinan: (1) penyebaranan teknologi, bahwa bukan teknologi itu sendiri, tetapi struktur kelembagaan dalam masyarakat tenpat teknologi itu masuk yang menentukan bahwa teknologi itu mempunyai dampak negatif atau positif terhadap distribusi pendapatan (2) lembaga perkreditan pedesaan, perkereditan yang menginginkan tercapainya pemerataan pendapatan, maka program perkreditan tersebut justru harus diskriminatif, artinya subsidi justru harus diberikan kepada petani kecil, bukan pemerataan berdasaran pemilikan atau penguasaan lahannya; (3) kelembagaan yang mengatur distribusi penguasaan atas faktor-faktor produksi di pedesaan turut menentukan tingkat pendapatan dari berbagai golongan di masyarakat,karena tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan faktor ekonomi (interaksi antara penawaran dan permintaan) saja: dan (4) Struktur penguasaan atas sumber-sumber produksi bukan tenaga kerja (terutama tanah dan modal) yang lebih merata dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang berada dibawahi garis kemiskinan.

D. Kebijakan Pembangunan dan Kesenjangan Sosial

Semenjak Orde Baru berkuasa, ada beberapa kebijakan yang diterapkan dalam bidang ekonomi. Salah satu kebijakan adalah memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan undang-undang Penanaman Modal Asing dengan memberikan persyaratan dan peraturan-peraturan yang lebih ringan dan menarik kepada investor dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Kegiatan industri meningkat tajam dan sangat pada GDP mengalami kenaikan dari sekitar 9 persen pada tahun 1970 menjadi sekitar 17 persen pada tahun 1992 (Booth dan McCawley, 1986:82 dan Sjahrir 1993:16). Pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan. Pendek kata, selama Orde Baru perekonomian mengalamii kemajuan pesat. Namun, bersamaan dengan itu ketimpangan sosial atau sekelompok kecil masyarakat, terutama mereka yang memiliki akses dengan penguasa politik dan ekonomi, sedangkan sebagian besar yang kurang atau hanya memperoleh sedikit manfaat. Bahkan, ada masyarakat merasa dirugikan dan tidak mendapat manfaat sama sekali. Kesenjangan sosial semakin terasa mengkristal dengan munculnya gejala monopoli. Monopoli dan oligopoly dan memperkecil akses usaha kecil untuk menggambarkan usaha mereka. Menurut Revrisond Baswer (dikutip dalam Bernes (1995:1) hampir seluruh cabang produksi dikuasai oleh perusahaan konglomerat. Perusahaan-perusahaan besar konglomerat menguasai berbagai kegiatan produksi murni dari produksi, eksploitasi hasil hutan, konstruksi, industri otomotif, transpotasi, perhotelan, makanan, perbankan, jasa-jasa keuangan, dan media komunikasi. Diperkirakan 200 konglomerat menguasai 58 persen PDB. Usaha-­usaha rakyat yang kebanyakan kecil dan tradisional hanya menguasai 8 persen. Kesenjangan sosial ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan ekonomi rakyat tetapi menyebabkan ekonomi rakyat mengalami proses marjinalisasi.

Selain kebijakan ekonomi, kebijakan yang diduga turut menstrimulir kesenjangan social adalah kebijakan penataan lahan (tata ruang). Penerapan kebijakan penataan lahan selama ini belum dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Berbagai kekuatan dan kepentingan telah mempengaruhi dalam penerapan. Tarik menarik berbagai kekuatan dan kepentingan telah menimbulkan konflik antara pengusaha besar dan masyarakat. Dalam konflik acapkali kepentingan masyarakat (publik) diabaikan dan cenderung mengutamakan kepentingan sekelompok orang (pengusaha). Penelitian Suhendar (1994) menyimpulkan bahwa: ”Kooptasi tanah-tanah : terutama di pedesaan oleh kekuatan besar ekonomi dan luar komunitas semakin menggejala. Pembangunan sektor ekonomi, seperti pembangunan kawasan industri, pabrik-pabrik, sarana wisata telah menyita banyak lahan penduduk. Demikian pula, instansi-instansi pemerintah memerlukan tanah untuk pembangunan perkantoran, instruktural ekonomi, fasilitas sosial, perumahan, dan lain-lain. Di perkotaan, pemilik modal (konglomerat) bekerja sama dengan birokrasi membeli tanah-tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan perumahan mewah, pusat perbelanjaan dan lain-­lain. Begitu pula di pedesaan pemilik modal menggusur penduduk dan memanfaatkan Iahan untuk kepentingan agroindustri, perumahan mewah, dan lapangan golf. Dalam banyak kasus, banyak tanah negara yang selama ini dikuasai penduduk dengan status tidak jelas di jadikan sasaran dan cara termudah untuk menggusur penduduk”

Dampak dari penerapan kebijakan penatagunaan lahan antara lain adalah terjadinya marjinalisasi dan pemiskinan masyarakat desa yang tanahnya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang dalam banyak hal belum dan kurang dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi rakyat.

E. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru bukan hanyak menciptakan kemiskinan dan kesenjangan pada masa itu, melainkan dampak kebijakan tersebut telah menciptakan kemiskinan dalam berbagai bentuk baik budaya kemiskinan maupun kemiskinan struktural hingga pasca runtuhnya orde baru (masa reformasi). Kebijakan pemerintah pada era tersebut pun telah menciptakan kesenjangan sosial, baik kesenjangan antardaerah, antargolongan maupun antarmasyarakat yang hingga kini belum dapat diperbaiki oleh pemerintahan era reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alfinn, Mely G. Tan, dan Soemardjan. 1980. Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta.

Baker, David, 1980, ” Memahami kemiskinan di Kota”. Prisma, 6 98), hal. 3-8.

Bappenas. 1993. Panduan Program Inpres Desa Tertinggal. Jakarta.

Bernas, 1994, “Golkar Akan Perjuangkan Adanya Perimbangan Fasilitas Krediti antara Pengusaha Besar dan Kecil”, Rabu, 24 Agustus, hal 5.

Booth, Anne dan McCawley, 1986, Ekonomi Orde Baru, Jakarta.

Breman, Jan, 1985, “Sistem tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik Terhadap Konsep Sektor Informal” . dalam Chris Manning dan Tajuddin Noor Effendi (Ed), Urbanisasi, Pengangguran, dan sector Informal di Jakarta., Gramedia. Jakarta.

Chambers, Robert. 1983. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. LP3ES, Jakarta.

Dawam Raharjo, 1984, Transformasi Pertanian, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.

Effendi, Tajuddin Noor, 2000, Pembangunan Krisis, dan Arah Reformasi, Muhnmmadiyah Universitas Press, Jakarta.

Ellis, G.F.R. 1984. The Demotion Of Poverty. Social Indicator Research.

Faturrochman, Marcelius Molo. “Karakteristik Rumah Tangga Miskin”. Populasi, Volume 5, Nomor 1, Tahun 1994.

Friedman, John, 1992. Empowerment: Politics of Allternation Development, Massachusetts, Blackwell Publisher.

Gans, Herbert J. Kebudayaan dan Kelas dalam Studi Mengenai Kemiskinan. Sebuah Pendekatan Terhadap Penelitian Anti Kemiskinan; Dalam Kemiskinan Di Perkotaan di edit oleh Parsudi SuparIan, Jakarta – Sinar Harapan – Yayasan Obor 1983.

Johnson, Doyle P, 1986n, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Jilid I), diindonesiakan oleh Robert M.Z Lawang, Gramedia Jakarta.

———————4986b, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (JiIid II), diindonesiakan oleh Robert M.Z Lawang, Gramedia Jakarta

Kuncoro, Mundrajad dan Anggito Abimayu, 1995, “Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Globalisasi”, kelola. 10 (4), hal. 43 -57.

Kuncorojakti, Dorojatun. 1986. Kemiskinan di Indonesia. Yayasan Obor, Jakarta.

Lewis. “Kebudayaan Kemiskinan”; Dalam Kemiskinan di Perkotaan di edit oleh Parsudi Suparlan, Jakarta – Sinar Harapan – Yayasan Obor 1983.

Mubyarto, Loekman Soetrisno, dan Michael Dove. 1984. Nelayan dan Kemiskinan. Studi Ekonomi Antropologi di Desa Pantai, Rajawali, Jakarta.

Mubyarto. 1986. Prospek Pedesaan 1986. P3PK, Yogyakarta.

………………….. 1991. Menanggulangi Kemiskinan. Adytia Media, Yogyakarta.

Nasikun, 1984. Sistem Sosial dan Indonesia, CV Rajawali. Jakarta.

Papanek, Gustav dan Dorodjatun Kuncorojakti, 1986, ” Penduduk Miskin di Jakarta”, dalam Dorodjatun Kuncoro jakti (ed) I Kemiskinan di Indonesia, yayasan Obor, Jakarta.

Pernia, Ernesto M. (Ed), 1994, Urban Poverty in Asia: A Survey of Critical Issues, Hongkong, Oxford University Press.

Poloma, Margareth M, 2000, Sosiologi Kontemporer, Rajawali Press, Jakarta.

Ritzer, george, 1992. Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, disadur oleh Alimandnn, CV rajawali, Jakarta.

Sanderson, Stephen K, 2000, Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, Edisi Kedua, Rajawali Press, Jakarta.

Saragih, Bungaran, dan Rahmat Pambudy. 1994. Pengentasan Kemiskinan Melalui Agribisnis di Pedesaan. TPB, Bogor.

Seymour Parker, dan Robert J. Kleiner. Lewis. “Kebudayaan Kemiskinan Sebuah Dimensi Penyesuaian Diri”; Dalam Kemiskinan di Perkotaan di edit oleh Parsudi Suparlan, Jakarta – Sinar Harapan – Yayasan Obor 1983.

Suhendar, Endang, 1994, Pemetaan Pola-Pola Sengketa Tanah di Jawa Barat, Yayasan Akatiga, Bandung.

Sumardjan, Selo. 1993. Kemiskinan (Suatu Pandangan Sosiologis). Makalah, Jakarta.

Suparlan, Parsudi. 1993. Kemiskinan di Perkotaan. Yayasan Obor, Indonesia.

Veegar, K.J., 1985, Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu- masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, Gramedia, Jakarta.

Weber, Max, 1964, The Theory of Social and Economic Organization, Edited with an introduction by Talcott Parson, The Free Press, New York, Londan , Toronto, Singapore.

White, Benyamin, 1986, Rural Non-Farm Employment in Java recent. Development, policy Issues and Research needs, UNDP/ILO and Departement Of Man Power. Jakarta.