A. DATA P RIBADI
1. Nama Lengkap : Prof. DR. Syamsiah Badruddin,M.Si
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sengkang, 20 Oktober 1963
3. Pekerjaan : Dosen Kopertis Wil. IX Sulawesi
4. Pangkat / Golongan : Pembina Utama/ IV C
5. Jabatan Fungsional : Guru Besar
6. Jabatan Struktural : Direktur Program Pascasarjana Univ Indonesia Timur
7. Alamat : Jl. Kerukunan Raya Blok I 110 BTP Mks

: e-mail : chiah_jurnal2006@yahoo.com
8. Keluarga
a. Suami : Prof. Dr. H. Paisal Halim, MH

b. Anak 3 orang :
1. Suci Ayu Kurnia Puteri ( Mahasiswi)
2. Rifaah Munawwarah Lestari (Mahasiswi)
3. Fadhilah Trya Wulandari (Mahasiswi)
c. Ayah : H. Badruddin Abduh
d. Ibu : Hj. Fariedah Yunus Martan

B. Riwayat Pendidikan

1. SD As”adiyah Sengkang (1976)
2. Tsanawiyah As’adiyah Sengkang (1979)
3. Aliyah As’adiyah Senhgkang (1982)
4. Tamat S1 IKIP Ujung Pandang 1987 (Yudisium Cum Laude)
5. Magister Kependudukan dan Pengembangan SDM (S2) UNHAS Thn 1997 (Yudisium Cum Laude)
6. Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Sosial (Sosiologi ) Universitas Hasanuddin Tahun 2004 (Yudisium Sangat Memuaskan)
C. PRESTASI AKADEMIK YANG PERNAH DIRAIH
1. Mahasiswa Teladan KIP Ujung Pandang Tahun 1984
2. Wisudawan Terbaik FIP IKIP Ujung Pandang Tahun 1988
3. Dosen berprestasi Kopertis Wilayah IX Sulawesi (2007)

D. Pengalaman Akademik

1. Dosen tetap pada Pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia Timur Makassar (Pebruari 2009-sekarang) dengan mata kuliah : Teori-teori Sosial, Metodologi Penelitian, Manajemen Pembangunan Daerah, Pemasaran Sosial, Teknik Negosiasi. MSDM, Psikologi Sosial Pendidikan, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Perencanaan SDM
2. Dosen tetap pada Universitas Cokroaminoto Palopo (1989 – 2009)
3. Dosen Luar Biasa pada Program Pascasarjana (PPs) S2 STIA Prima Sengkang, dengan mata kuliah : Pembangunan Nasional dan Regional, Metodologi Penelitian Sosial, (PPs) S2 dan S3 UNM dengan mata kuliah Teori-teori Sosial dan Sejarah dan Perubahan Sosial, S2 Unismuh Makassar dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan S1 STKIP YASPI Makassar dengan mata kuliah Media pembelajaran dan Komunikasi Pendidikan.
4. Widyaiswara Luar Biasa Badan Pengembangan SDM Aparatur (BPSDMA) Provinsi Sulawesi Selatan (2003 – sekarang) dengan materi ajar antara lain : Pelayanan Prima, Teknik Komunikasi Efektif, Tim Building, Wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI, Sistem pemerintahan NKRI, Teknik Analisis Manajemen, Isu Aktual, Pola Kerja Terpadu, Perencanaan Partisipatif, Pengentasan kemiskinan, Good Governenance, dan lain-lain.
5. Widyaiswara Luar Biasa local pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Wajo (2003-sekarang) dengan materi ajar : Pelayanan Prima, Komunikasi Efektif
6. Tim Inti (Tutor) UPSDMA Kopertis Wilayah IX Sulawesi pada penataran Pekerti, Applied Approach, dan Pengukuran Tes Dosen Kopertis Wilayah IX Sulawesi, dengam materi Model-model pembelajaran Inovatif, Pembelajaran orang Dewasa, Media Sederhana, Ragam Media pembelajaran, Pengembangan ICT dalam Pembelajaran, Penyusunan Bahan Ajar, Pengembangan soft Skill, Assesment Portofolio, Tes Essay dan lain-lain
7. Assesor Sertifikasi Guru Rayon 24 UNM (2007-2009)
8. Assesor Sertifikasi Dosen PTP Serdos UMI Makassar
9. Anggota Tim Reviewer Penelitian Strategis Nasional (PSN) UNM Makassar 2009
10. Anggota Tim Reviewer Penelitian Dosen Muda DP2M Dirjen Dikti, Wilayah Indonesia Timur, 2008
11. Anggota Tim Revirewer Penelitian Dosen Muda Kopertis Wilayah IX Sulawesi 2007.
12. Redaktur Utama Jurnal Ilmiah Prima dan Panrita Kopertis Wil IX Sulawesi, Manajemen Intim, AMPERA Program PASCA uit

E. Keprofesian

1. Ketua Unit Pengembangan Pemberdayaan Perempuan Kopertis (UP3K) Wilayah IX Sulawesi
2. Anggota ISMAPI (Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan) Sulawesi Selatan
3. Pengurus Forum Intelektual Indonesia Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan

F. Penelitian dan Publikasi Ilmiah (10 tahun terakhir)

1. Pentingnya Pendidikan Berwawasan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi menghadapi tantangan Ketenagakerjaan”. (Jurnal Edukasi 2000).
2. Menggugat Ortodoxisme Terhadap Wanita ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 2002)
3. Dunia Hanya Panggung Sandiwara (Surat Kabar Harian Palopo Pos 2002 )
4. Mereposisi Peran Ibu Sebagai Pendidik Utama ( Sebuah Kado Memperingati Hari Ibu) ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 2002)
5. Menyambut Tahun 2002 dengan Bismillah ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 2002)
6. Solidaritas Untuk Osama bin Laden ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 2001)
7. Membedah Perjuangan Emansipasi Wanita ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 2002)
8. Pilih Menjadi Perempuan atau Laki-Laki ( Surat Kabar Harian Palopo Pos 2002 )
9. Menggagas Alternatif Sistem Pendidikan Pasca Orde Baru ( Jurnal Edukasi 2001)
10. Analisis Hubungan Tingkat Pendidikan dengan kemampuan Ekonomi Pemuda di Kabupaten Luwu (Jurnal Edukasi 2000 )
11. Prilaku Mandiri Pemuda di Kabupaten Luwu dalam Berbagai Pola Asuh (Jurnal Edukasi 2000 )
12. Faktor-faktor yang mempengaruhi Terjadinya Konflik Antarkelompok di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu Utara (Penelitian 2003).
13. Hubungan antara Tingkat Pendidikan, Motivasi Berprestasi, Kompetensi Profesional dengan Kinerja Guru SD di Kabupaten Luwu (Jurnal Edukasi, pebruari 2006)
14. Pembentukan Kualitas SDM melalui Pengasuhan Anak yang Prima di Lingkungan Keluarga (Jurnal Edukasi, Pebruari 2006)
15. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Di Indonesia Pra Dan Pasca Runtuhnya Orde Baru (Jurnal Ibnu Khaldum 2006)
16. Dampak Globalisasi Terhadap Pembangunan Di Negara Berkembang (Jurnal Edukasi, 2006)
17. Analisis Kinerja Aparat dalam Memberikan Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Walenrang Timur, Nopember 2006.
18. Partisipasi Perempuan Kepala Keluaraga (PEKKA) di kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, Septembr 2007.
19. Analisis Kemampuan Anggota DPRD Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, Pebruari 2007.
20. Perilaku Pengasuhan Anak Keluarga Bugis Wajo, (Kasus pada 12 keluarga yang sukses mengasuh anak), (Jurnal terakreditasi Sosial dan Politik, Fakultas Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Volume 16, Pebruari 2007).
21. Pendidikan Gratis, Antara Political Will, Political Commitmen dan Political Actions (Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com 2009)
22. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Di Indonesia Pra Dan Pasca Runtuhnya Orde Baru ((Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com.2009)
23. Menyoal Gaya Rumah Tangga dan Kekerasan dalam keluarga ((Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com.2009)
24. Pendidikan dan Perempuan (antara tuntutan dan Tantangan bagi kaum ibu) (Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com, 2009)
25. Revitalisasi Pengasuhan pra lahir dan fase Golden Age (Tuntutan peningkatan kualitas SDM) (Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com, 2009)
26. Teori dan Indikator Pembangunan (Blog www.Pascasarjanaprima.wordpress.com).
27. Need For Achevement dan Kemandirian Bangsa (Blog. (Blog www. Profsyamsiah.wordpress.com) Agustus 2009.

G. KEGIATAN SEMINAR, WORKSHOP DAN KONFRENSI (5 tahun terakhir)

1. Membawakan Kuliah Umum tentang ” Konflik dan Gaya Rumah Tangga” pada RRI Makassar dalam program Maha Bintang kerjasama dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Mei 2007
2. Membawakan Kuliah Umum tentang ” Masalah-masalah Sosial” pada RRI Makassar dalam program Maha Bintang kerjasama dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Juli 2007
3. Membawakan Kuliah Umum tentang ” Mengembangkan Need For Achievement dalam Membentuk Kemandirian Bangsa” pada RRI Makassar dalam program Maha Bintang kerjasama dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Mei 2009
4. Membawakan makalah berjudul ” Pembentukan Kepribadian Anak melalui pengasuhan ” pada Seminar dalam rangka memperingati Hari IBu Desember 2005 yang diselenggarakan oleh Kaukus Perempuan Batara Gowa.
5. Membawakan makalah berjudul ” Pembentukan Kualitas dan Citra keluarga melalui pengasuhan ” pada Workshop yang diselenggarakan Pusat Studi Perempuan perguruan Puangrimaggalatung Sengkang bekerjasama dengan Pemberdayaan Perempuan Pemda Wajo.
6. Membawakan makalah berjudul ” Menyoal Gaya Rumah Tangga dan KDRT” pada Seminar dalam rangka memperingati Hari Kartini April 2008 yang diselenggarakan oleh Akper Fatima Pare-pare
7. Membawakan makalah berjudul ” Menyorot perjuangan guru manabuh gendrang perubahan posisi ” pada Seminar Internasional dalam rangka Wisuda Sarjana UNCOKRO Palopo Juli 2007 yang diselenggarakan oleh Gema Pena Palopo
8. Membawakan makalah berjuduul ” Sertifikasi Guru: Antara Tuntutan dan Tantangan bagi Guru” Seminar Nasional yang diselenggarakan Mahasiswa Puangrimaggalatung Sengkang, Mei 2008.
9. Membawakan makalah berjudul ” Menyorot Political Will, Political Commitment dan Politcal Actions, terhadap Pendidikan Gratis dan Pembatasan Usia Sekolah” Seminar Nasional yang diselenggarakan Gema Pena Palopo, Juni 2008.
10. Membawakan makalah berjudul ” Pembelajaran Soft Skill: Solusi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” Seminar Internasional yang diselenggarakan Gema Pena Palopo, dalam rangka Pekan Pendidikan Mei 2009.
11. Membawakan makalah yang berjudul ”model-model pembelajaran inovatif berbasis multimedia” pada seminar kependidikan yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKLP STKIP Yaspi di Takalar.
12. Peserta pada seminar nasional tentang Reformasi Konstitusi diselenggarakan oleh Koalisi LSM untuk Konstitusi Baru, Hotel Sedona Makassar, 2002
13. Peserta pada seminar Nasional Reformasi Pemilu diselenggarakan oleh CETRO Jakarta, 2002
14. Peserta seminar Pengumpulan Aspirasi Masyarakat Sebagai Bahan Penyusunan Kerangka GBHN Thn 2000-2005
15. Peserta seminar nasional “Otonomi daerah dan proses Demokrasi Masyarakat. (Fisif UNHAS- Public Affairs Section Kedutaan besar Amerika). Pusat Kegiatan penelitian kampus UNHAS 6 Juni 2000.
16. Peserta temu Ilmiah Nasional Forum Wacana UNHAS kemandirian Lokal Menju Indonesia Baru. (UNHAS 22 Juli 2001).
17. Peserta Pelatihan Diplomasi dan Hubungan Internasional, ( Kerjasama UNHAS – DEPLU Desember 2003).
18. Peserta Lokakarya Regional Pulau Sulawesi . Desentralisasi Pengelolaam Wilayah Laut. (Diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Pengembangan Masyarakat Pesisir Elsap- Maksassar. Kerjasama dengan Partnership For Governance Reform In Indonesia. ( Hotel Sedona Makassar 12-14 Maret 2001).
19. Peserta seminar Nasional Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Dalam Era Otonomi Daerah (Kerjasama UNHAS dengan Dep. Energi dan Somber Daya Mineral Pemerintah Daerah SulSel PT Inco Suroako tgl. 23 Pebruari 2001.
20. Peserta simposium Nasional Pengembangan Produk Unggulan Wilayah menuju Permeation Nasional dan Persaingan Global. (17-18 April 1999 di Sahid Raya Makassar diselenggarakan oleh Lembaga Benua, Golkar/Kadin).
21. Peserta seminar nasional “Prospek Mahkamah Agung RI Dalam Era Reformasi (FH. Unhas) 24 Pebruari 2001.
22. Peserta seminar Mengembangkan Budaya Hukum Baru Untuk Mencegah Diskriminasi terhadap wanita. (FH. Unhas kerjasama dengan kelompok kerja Convention Watch Pusat kajian Wanita dan Gender UI, 30 Agustus 1999).
23. Mengikuti TOT Tim Inti Pakerti – AA di Universitas Terbuka Tangerang Jawa Barat.
24. Mengikuti Pelatihan Tim Monitoring Internal (MONEVIN) Perguruan Tinggi di Hotel Marannu, 2006.
25. Mengikuti pelatihan penyusunan PHK A1 di Hotel Sahid 2006.
26. Mengikuti Workshop penyusunan peroposal IMHERE Bat II di Hotel Sanur Paradise Bali.
27. Manjadi nara Sumber pada kegiatan bedah buku “The End of Science” yang diselenggarakan oleh BEM Universitas Cokroaminoto Palopo tahun 2006.
28. Mengikuti Sosialisasi Ketetapan MPR November 2007 diselenggarakan di Hotel Singgasana Makassar.
29. Nara sumber pada Workshop Penelitian kajian Wanita yang diselenggarakan oleh Unit Pemberdayaan Pengembangan dan Pemberdayaan Perempuan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Desember 2007
30. Nara sumber pada Workshop Penelitian Dosen Muda/kajian Wanita yang diselenggarakan oleh Unismuh Parepar
31. Nara sumber pada Workshop Penelitian Dosen Muda/kajian Wanita yang diselenggarakan oleh STKIP Yaspi Makassar.
32. Nara sumber pada Workshop Penelitian Dosen Muda/kajian Wanita yang diselenggarakan oleh Yayasan Tomakaka Mamuju.
33. Menjadi penguji Eksternal mahasiswa S3 Program Pascasarjana UNM
34. Menjadi promotor mahasiswa S3 Program Pascasarjana UNM
35. Mengikuti Sosialisasi Ketetapan MPR Maret 2009 diselenggarakan di Gedung DPR. MPR. Jakarta.
36. Mengikuti Konfrensi Guru Besar ke II se Indonesia diselenggarakan April 2009 di Hotel Sangrilla Surabaya.
37. Membawakan Pidato Pengukuhan Guru Besar di depan Rapat senat Luar Biasa Uncokro Palopo, dengan judul Pendidikan Gratis, Antara Political Will, Political Commitmen dan Political Actions
38. Melakukan Studi Banding pada Universitas Malaya dan Selangor Malaysiah yang diselenggarakan UP3K Kopertis Wilayah IX Sulawesi.(2008)
39. Melakukan Studi Banding di Singapura dan Thailand tentang pekerja perempuan yang diselenggarakan oleh UP3K Kopertis Wilayah IX Sulawesi (2008).
40. Membawakan orasi ilmiah dengan judul Revitalisasi Pengasuhan dan Pendidikan anak pada fase Golden Age, pada wisuda sarjana Perguruan Puangrimaggalatung Sengkang, April 2009.
41. Membawakan orasi ilmiah dengan judul Paradigma Baru Pemanfaatan Teknologi Infomrasi (peluang dan Tantangan bagi Perguruan Tinggi) dibacakan pada acara wisuda sarjana STMIK Adhiguna Palu, 1 Agustus 2009).
42. Membawakan kuliah umum di RRI dalam program Mahabintang kerjasama RRI dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi dengan judul Mengembangkan Need for achievement dalam membangun kemandirian bangsa.
43. Membawakan kuliah umum di RRI dalam program Mahabintang kerjasama RRI dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi dengan judul Mengembangkan Semangat Enterpreneurship melalui pembelajaran Soft Skills (Sulusi mengantisipasi pengangguran terdidik).

H. KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Membawakan materi “Pelayanan prima” pada Diklat Prajabatan Tingkat I, II dan III, Pemda Kabupaten Enrekang, Luwu Utara, Sidrap, Bantaeng, Barru, Mamuju, Makassar bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
2. Membawakan materi “Teknik Komunikasi Efektif” pada pada Diklat Prajabatan Tingkat I, II dan III, Pemda Kabupaten Enrekang, Wajo, Luwu, Bantaeng, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
3. Membawakan materi “Tim Building” pada pada Diklat Prajabatan Tingkat I, II dan III, Pemda Kabupaten Sidrap, Sinjai, Luwu Timur, Tana Toraja, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
4. Membawakan materi “Wawasan Kebangsaan dalam kerangka NKRI” pada pada Diklat Prajabatan Tingkat I, II dan III, Pemda Kabupaten Enrekang, Luwu Utara, Luwu, Bantaeng, Majene, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
5. Membawakan materi “Sisitem Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia” pada pada Diklat Prajabatan Tingkat I, II dan III, Pemda Kabupaten Enrekang, Luwu Utara, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
6. Membawakan materi “Opersionalisasi Pelayanan Prima” pada pada Diklat Kepemimpinan IV, Pemda Kabupaten Enrekang, Wajo, Luwu, Bantaeng, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
7. Membawakan materi “Teknik Komunikasi Efektif” pada pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Pemda Kabupaten Enrekang, Wajo, Luwu, Bantaeng, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
8. Membawakan materi “issu Aktual” pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Pemda Kabupaten Enrekang, Pinrang, Majene, Jeneponto, bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
9. Membawakan materi “Teknik Analisis Manajemen” pada Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Pemda Kabupaten Enrekang (2004, 2008) Mamasa (2003), bekerjasama dengan BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan. (2003-2009)
10. Membimbing Penulisan Kertas Kerja Perorangan (KKP,KKK,KKA) Aparat Pemda Enrekang (2004, 2008), Mamasa (2003) yang mengikuti Latihan Kepemimpinan (LATPIM III) (kerjasama Pemda Enrekang-BPSDMA Prop.Sul-Sel 2004).
11. Membimbing Penulisan Kertas Kerja Perorangan (KKP,KKK,KKA) Aparat Pemda Enrekang (2006), Pinrang (2006), Majaene (2005), Jeneponto (2003) yang mengikuti Latihan Kepemimpinan (LATPIM IV) (kerjasama Pemda Enrekang-BPSDMA Prop.Sul-Sel).
12. Membimbing OL (Observasi lapangan) dan Studi Banding Aparat Pemda Kabupaten Pinrang ke kabupaten Jembrana Bali Juli thn 2006, Aparat Pemda Kabupaten Enrekang ke kabupaten Jembrana Bali Juli thn 2006, Aparat Pemda Kabupaten Jeneponto ke Kota Palopo (2003), Aparat Pemda Kabupaten Majene ke kabupaten Soppeng (2005), Aparat Pemda Kabupaten Enrekang ke kabupaten Bandung (2004) dan Sleman (2008)
13. Menatar dan Membimbing Penulisan Makalah Aparat Camat dalam Pelatihan Manajemen Pemerintahan Camat se Sulawesi Selatan ( diselenggarakan oleh BPSDMA Prop.Sul-Sel 2004 )
14. Menjadi Nara Sumber Ahli pada Focus Group Discussions (FGD) perencanaan pembangunan Kota Makassar (2008)
15. Menjadi Nara Sumber Ahli pada Focus Group Discussions (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Pemekaran Daerah Wilayah Indonesia Bagian Timur yang diselenggarakan oleh Bappenas dan anggota DPD Pusat di Kantor Gubernur Prov Sulawesi Selatan (2008)
16. Membawakan Orasi Ilmiah dalam rangka wisuda dan Dies Natalis Perguan Puangrimaggalatung Sengkang, April 2009.
17. Membawakan Orasi Ilmiah dalam rangka wisuda sarjana STMIK Adhiguna Palu, Agustus 2009.

I. BUKU YANG TELAH DITERBITKAN

1. Pembangunan Nasional dan Regional
2. Belajar dan Pembelajaran
3. Ilmu Sosial Dasar
4. Metodologi Penelitian Kulaitatif, upaya Perpaduan Kuantitatif dan Kualitatif.

Makassar, 1 Agustus 2009

Prof. Dr. .Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si

PROF. DR. HJ. SYAMSIAH BADRUDDIN, M.Si
A. Prendahuluan
Pembangunan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip demokrasi, akan selalu berorientasi kepada proses (proses oriented) di mana semua lapisan masyarakat akan turut serta dalam pembangunan, baik dalam kepeloporan, maupun pada keprakarsaan, sehingga kebutuhan terasa (the felt-needs) maupun kebutuhan nyata (the real needs) masyarakat terakomodasi dalam pembangunan. Menurut Sallatang (2000), pembangunan yang berorientasi kepada proses berpedoman pada keadilan, kejujuran, ketegasan, kerja keras, kepantasan, atas karya diri dan percaya diri dan keterbukaan yang pada gilirannya akan mewujudkan kemakmuran.
Masalahnya bahwa pembangunan yang selama ini menjadi acuan pemerintah masa lalu lebih menitikberatkan pada Pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal ini pembangunan ndustri padat modal (capital intensive) yang diharapkan menjadi jalan pintas untuk mencapai kemakmuran dan mengantarkan masyarakat memasuki era modernisasi. Demikian pentingnya paradigma tersebut, menyebabkan pembangunan ekonomi seolah¬-olah menjadi lembaga otonom yang memiliki kekuatan untuk menyingkirkan faktor-faktor non-ekonomi yang dianggap menjadi penghambat pembangunan.
Dalam kenyataannya, pembangunan ekonomi yang diharapkan untuk menciptakan kesejahteraan melalui proses trickle down effect, justru tidak terjadi. Bahkan kesenjangan sosial ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin semakin melebar. Sebagai akibatnya, masyarakat semakin terpuruk dalam situasi dan kondisi ketidakadilan. Hal ini kemudian memicu terjadinya konflik sosial.
Pembangunan seharusnya merupakan suatu mobilitas sumberdaya manusia dan sosial secara internal memiliki dasar-¬dasar yang kuat, dijunjung tinggi dan telah memperoleh legitimasi dari masyarakat. Tanpa mengintegrasikan faktor-faktor non ekonomi dalam pembangunan, akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah, karena seyogyanya pembangunan harus dilakukan dengan berbasis pada masyarakat atau suatu pembangunan yang dilakukan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat.
Berbicara masalah pembangunan, umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian, pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata ‘perubahan sosial’. Bagi penganut pandangan ini, konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti, pembangunan model kapitalisme, pembangunan model, sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia, dan seterusnya. Dalam pengertian seperti ini teori pembangunan berarti teori social ekonomi yang sangat umum. Pandangan ini menguasai hampir setiap diskursus mengenai perubahan social.
Di lain pihak, terdapat suatu pandangan lebih minoritas yang berangkat dari asumsi bahwa kata ‘pembangunan’ itu sendiri adalah sebuah discourse, suatu pendirian, atau suatu paham, bahkan merupakan suatu ideology dan teori tertentu tentang perubahan social. Dalam pandangan yang disebut terakhir ini konsep pembangunan sendiri bukanlah kata yang bersifat netral, melainkan suatu “aliran” keyakinan ideologis dan teoretis serta praktik mengenai perubahan social (Fakih, 2001). Dengan demikian, dengan pengertian yang kedua ini pembangunan tidak diartikan sebagai kata benda belaka, tetapi sebagai aliran dari suatu teori perubahan social. Bersamaan dengan tepro pembangunan terdapat teori-teori perubahan social lainnya seperti sosalisme, dependendi, ataupun teori lain. Oleh karena itulah banyak orang menamakan pembangunan sebagai pembangunanisme (developmentalisme). Dengan demikian pengeratian seperti ini menolak teori-teori, seperti teori pembangunan berbasis rakyat, atau teori (integrated rural development) dan merupakan alternative dari pembangunanisme, melainkan variasi-variasi lain dari ideology pembangunanisme.
B. McClelland: Motivasi Berprestasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Dalam pendekatan psikologi sosial (mikro), faktor pendorong perubahan sosial dan pembangunan bukan karakteristik masyarakat pada tingkat makro, tetapi karakterisitik masyarakat pada tingkat mikro (Hagen, 1962, Lerner, 1964, Smelser 1966; McClelland 1976; Portes 1976). David McClelland sering dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam teori modernisasi. Jika teori pertumbuhan Rostow lebih merupakan teori ekonomi, teori modernisasi McClelland berangkat dari perspektif psikologi sosial . Dalam bukunya, The Achievement Motif in Ekonomic Growth, McClelland (1984) memberikan dasar-dasar tentang psikologi dan sikap manusia, kaitannya dengan bagaimana perubahan sosial terjadi. Menceritakan sejarah manusia sejak awal selalui ditandai dengan jatuh bangunnya suatu kebudayaan.
Pendekatan ini mencurahkan perhatiannya pada faktor-faktor nilai dan norma yang berlaku dan dianut oleh masyarakat tradisional dan modern. Mazhab ini berpendapat bahwa perubahan sosial pada tingkat Makro (masyarakat ditentukan oleh adanya perubahan pada tingkat individu (mikro), seperti perubahan dalam cara berfikir dan bersikap, norma dan sistem nilai (Tikson, 2005).
Dalam perspektif sosial psikologis, perbedaan antara masyarakat tradisional dan modern ditentukan oleh perbedaan norma dan nilai yang hidup dalamnya. Mazhab ini percaya bahwa transformasi sosial ekonomi dari struktur yang sederhana menjadi lebih kompleks, ditentukan oleh perubahan yang terjadi dalam nilai-nilai, norma-norma dan sikap yang dipraktekkan oleh setiap anggota masyarakat. Nilai-nilai dan norma yang berlaku bagi masyarakat modern atau karakteristik yang dimiliki sehingga disebut sebagai manusia modern (modern man) ditemukan pada studi Inkeles dan Smith (1974) sebagai berikut :
a. Dapat menerima sesuatu yang dan terbuka untuk melakukan pengalaman baru;
b. Memiliki sikap lebih demokratik dan menerima pendapat orang lain;
c. Berorientasi ke depan, tidak berorientasi ke masa lalu
d. Percaya dan yakin bahwa manusia dapat melepaskan diri dari ketergantungan mereka pada alam dan dapat menguasai sumber daya alam dan dapat menguasai sumber daya alam untuk kesejahteraan mereka,
e. Percaya bahwa dunia ini dapat dikontrol, karena dia dapat dikalkulasi (calculable),
f. Yakin atas pentingnya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mensejahterakan masyarakat;
g. Percaya kepada dan mengutamakan keadilan sosial.
Selanjutnya, dalam teori yang dikembangkan McClelland tentang motivasi berprestasi, pertanyaan yang ingin dijawabnya adalah bagaimana beberapa bangsa tumbuh sangat pesat di bidang ekonomi sementara bangsa yang lain tidak. Umumnya pertumbuhan ekonomi selalu dijelaskan karena faktor ‘ekternal’, tetapi bagi McClelland lebih merupakan faktor ‘internal’ yakni nilai-nilai dan motivasi yang mendorong untuk mengeksploitasi peluang, untuk meraih kesempatan. Pendeknya dorongan internal untuk membetnuk dan merobah nasib sendiri. Pandangan lain didasarkan pada studi McClelland, Inkeles dan Smith (1961) terhadap tesis Weber mengenai Etika Protestan dan pertumbuhan kapitalisme. Berdasarkan tafsiran McClelland atas tesis Max Weber, jika etika protestan menjadi pendorong pertumbuhan kapitalisme di Barat, analog yang sama juga bisa untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Apa rahasia pikiran Weber atas Etika Protestan menurutnya adalah the need for achievement (N’ach). Alasan mengapa dunia ketiga terkebelakang menurutnya karena rendahnya need for achevement tersebut. Sekali lagi, sikap dan budaya manusia yang dianggap sebagai sumber masalah dan prototipe the achieving society yang pada dasarnya adalah ciri-ciri watak tan motivasi masyarakat kapitalis.
Teori McClelland didasarkan pada studinya yang dilandaskan pada teori psikoanalisis Freued tentang mimpi. McClelland melakukan studi di Amerika yang memfokuskan pada studi tentang motivasi dengan mencatat khayalan orang melalui pengumpulan bentuk cerita dari sebuah gambar. Kesimpulannya bahwa khayalan ada kaitannya dengan dorongan dan perilaku dalam kehidupan mereka, yang dinamakan the need for achievement (N’ach) yakni nafsu untuk bekerja secara baik, bekerja tidak demi pengakuan sosial atau gengsi, tetapi dorongan kerja demi memuaskan batin dari dalam. Bagi mereka yang mempunyai dorongan N’ach yang tinggi akan bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan sebagainya. Perhaian ditujukan pada oran yang mempunyai N’ach tinggi dan pengarunya dalam masyarakat.
McClelland tertarik pada analisis Max Weber tentang hubungan antara Protestanisme dan Kapitalisme. Weber berpendapat bahwa ciri wiraswastawan protestan, Calvinisme tentang takdir mendorong mereka untuk merasionalkan kehidupan yang ditujukan oleh Tuhan. Mereka memiliki N’ach yang tinggi. Yang dimaksud Weber dengan semangat kapitalisme itu adalah dorongan need for achievement yang tinggi. Jadi, N’ach sesungguhnya penyebab pertumbuhan ekonomi di Barat, yang umumnya lahir dari keluarga yang dalam pendidikannya menekankan pentingnya kemandirian.
McClelland berpendapt bahwa N’ach selalu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Dari studi itu, dia berpendapat adanya pengaruh dan akaitan antara pertumbuhan ekonomi dan tinggi rendahnya motive yang lain yakni need for power (N’power) dan need for affiliation (N’affiliation). McClelland menolak pandangan bahwa dorongan utama wirasawatawan adalah profit motive. Baginya perilaku wiraswasta tidak semata sekedar cari uang, melainkan dorongan achivement tadi. Satu yang paling penting adalah bahwa N’ach tidak diturunkan. Namun ada bukti bahwa N’ach dibentuk pada awal pertumbuhan anak, yakni tumbuhnya N’ach bergantung pada tingkat bagaimana kedua orang tua mengasuh anaknya.
Jika diterima bahwa ideologi achivement-oriented berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi, maka ideologi tersebut perlu disebarluaskan tidak saja pada kalangan bisnis dan pemerintahan, tetapi justru kepada seluruh bangsa, dengan cara mempengaruhi cara berfikir semua orang tua ketika mereka membesarkan anak-anaknya.

C. Need for Achievement dan Kemandirian Bangsa
Keterpurukan negeri ini makin kelihatan sebagai akibat dari sikap-sikap budaya yang tidak mampu menggerakkan bangsa ini menjadi suatu bangsa yang digdaya dan bersatu, tidak terjadi expansion of people’s capability karena tidak adanya strategi dan kebijakan budaya nasional yang membuat bangsa ini merasa perlu menumbuhkan kemandirian di berbagai bidang kehidupan. Masih saja terpelihara minderwaardigheidscomplexz, servility, tetap bermental koelie. Etos kerja produktif tidak kunjung tumbuh secara bermakna. The myth of lazy people tidak lagi merupakan mitos tetapi makin terasa menjadi kenyataan. Affluency menjadikan bangsa ini meremehkan sindroma “besar pasak daripada tiang”. Kita masih saja mengidap “kebutaan”, mulai dari buta aksara sampai buta iptek, sejarah dan peradaban. Ini semua tidak cukup hanya diatasi secara simplistic melalui conventional human resource development.
Oleh karena itu, kita semua yang harus mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan insan bangsa ini dan selanjutnya menyusun suatu strategi budaya dalam perencanaan pembangunan nasional kita. Dengan demikian itulah maka diharapkan modal financial dan modal sumber-alam yang kita kerahkan dapat secara timbale-balik saling menjadi booster bagi dan terhadap modal sosial-kultural bangsa ini. Sudah saatnya kebudayaan disatukan dengan Pendidikan, mengingat sosialisasi nilai-nilai budaya maju hanya dapat secara efektif dilakukan melalui bangku-bangku pendidikan dan pengajaran.
Seperti dikemukakan di atas, sejak semula, Proklamasi Kemerdekaan sudah berorientasi pada pembangunan manusia atau sumber insan manusia (human resource development). Pembangunan manusia ini merupakan titik sentral dalam usaha pembangunan nasional kita. Oleh karena itu pulalah maka ketahanan nasional Indonesia juga berorientasi pada manusia Indonesia.: “… Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan Bangsa dan Negara …”. Human resource development adalah upaya membentuk human capital. kewiraswastaan atau entrepreneurship dapat diajarkan melalui usaha-usaha pendidikan. Mereka yang berpendapat ini bertitik-tolak dari suatu keyakinan bahwa kewiraswastaan adalah suatu property budaya dan sikap mental, oleh karena itu bersifat behavioral. Seseorang menjadi wiraswasta karena dari asalnya sudah demikian. Dengan kata lain, ia menjadi wiraswasta karena ia dibesarkan di lingkungan tertentu, memperoleh nilai-nilai budaya tertentu pula dari kalangan terdekatnya semenjak ia mampu menerima proses sosialisasi sebagai proses alamiah, khususnya dari orangtuanya. Jadi pendidikan formal (sebagai suatu proses intervensi terencana dan terkendali yang kita kenal sehari-hari ini) untuk membentuk wiraswasta, tidak mereka yakini. Mereka ini hanya yakin pada proses alamiah itu. Ada yang lebih ekstrem lagi, misalnya dikatakan bahwa kewiraswastaan adalah khas berasal-usul dair bakat keturunan, atau suatu in-born quality.
Di Indonesia, pendapat ekstrem ini dianggap tidak ilmiah, kolot dan kadang-kadang dinyatakan sebagi tendensius secara social-politis. Kualitas kewiraswastaan bukan suatu in-born quality. Ciri-ciri manusia Indonesia, misalnya masih saja tidak achievement oriented tetapi status oriented, berorientasi pada masa lalu, menggantungkan diri pada nasib, konformis (takut menerobos pakem asing), berorientasi pada atasan, meremehkan mutu dan suka nerabas (tidak teliti dan sistematik), tidak percaya pada diri sendiri, tidak berdisiplin, suka mengabaikan tanggung jawab, munafik, feudal, percaya pada tahyul, berwatak lemah (terutama lemah terhadap uang), tidak hemat (boros), kurang ulet, terlalu fleksibel, hidup manja (santai), kurang inovatif, kurang waspada (gampang merasa aman), suka sok kuasa (haus kekuasaan), mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan umum (formal/informal dicampuradukkan), mengemban sikap hidup miskin.
Sementara itu gambaran mengenai entrepreneurship yang mendapat kesepakatan kurang lebihnya adalah: dimilikinya kualitas manusia, sikap dan tingkah laku unggul. Seorang wiraswasta atau masyarakat yang memiliki entrepreneurship unggul memiliki “tenaga dalam”, seperti kreatif, inovatif, dimilikinya originalitas, berani mengambil risiko, berorientasi ke depan dan mengutamakan prestasi, tahan uji, tekun, tidak gampang patah semangant (tidak cengeng), bersemangant tinggi, berdisiplin baja, dan teguh dalam pendirian. Manusia atau kelompok social ini mempunyai cita-cita dan dedikasi yang jelas serta etos kerja produktif yang kuat, kalau perlu dengan cerdik menerobos pakem asing yang masih berlaku. Dengan cirri-ciri semacam ini, dengan sendirinya seorang atau masyarakat wiraswasta tidak saja berkepribadian dan mempunyai karakter kuat, tetapi juga dengan sendirinya memiliki kepintaran bermental unggul dan sehat jasmaninya. Lihat Sri-Edi Swasono, kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Mutualism and Brtherhood, UNJ-Press, 2005, hlm. 212-243.
“Kemandirian adalah suatu sikap atau mindset, sikap berdikari menolak ketergantungan nasib-sendiri pada pihak lain,
“Kemandirian adalah suatu sikap atau mindset, sikap berdikari menolak ketergantungan nasib-sendiri pada pihak lain, sikap menolak subordinasi, menolak pengemisan. Kemandirian adalah kepahlawanan.
Kemandirian adalah suatu prestasi diri dan kebanggaan untuk mampu memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya, prestasi-diri menolak ketertundukan atau ketertekuk-lututan. Mandiri adalah tuntutan kesetaraan. Mandiri adalah harga-diri, merubah sikap menghamba (servile) dan minderwaardig menjadi kedigdayaan.
Ketika mandiri diangkat ke tingkat Bangsa dan Negara, maka kemandirian adalah doktrin nasional, doktrin untuk merdeka dan berdaulat, untuk mengutamakan kepentingan Nasional, yaitu kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara. Kemandirian nasional menolak supremasi dan dominasi mancanegara, tetapi bukan xenpophobic atau anti-asing. Pada tingkat ini Negara menolak dependensi tetapi mengambil manfaat dari interpendensi global. Untuk itu kita proaktif ikut mendesain wujud dan mekanisme globalisasi. Kemandirian adalah sikap dan perilaku-bebas aktif..”
D. Penutup
Kini bangsa kita telah berumur 64 tahun sejak kemerdekaannya, namun di sana-sini masih ditemukan keterpurukan bangsa. Salah satu warisan modernisasi yang terasa masih lekat adalah rendahnya need for achievement bangsa (kebutuhan berprestasi), karena pada umumnya bangsa sudah terbiasa dengan menerima bantuan tanpa berusaha sendiri.
Oleh karena itulah, maka perlu mengembangkan need for achievement bangsa, melalui berbagai lini mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat sebagai lingkungan pendidikan dan sosialisasi.
 
DAFTAR PUSTAKA

Sri Edy Swasno. 2009. The End of Laisses-Faire. Surabaya: BAPPENAS
Mudrajad Kuncoro Ph.D., 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah, (Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
Mustopadidjaja A.R., 1999, ”Format Bernegara Menuju Masyarakat Madani”, dalam Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani, Miftah Thoha (penyunting), Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
Osrbone, David dan Gaebler, Ted, 1999, Mewirausahakan Birokrasi, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
Osterfeld, David, 1992, Prosperity versus Panning: How Government Stifles Economics Growth, Oxford University Press, New York.
Reitsma, MA, dan J. M. B Kleinpening, 1985. The Third World in Perspective Assen. Netherland. Rowman and Allanheld.
Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan OTONOMI DAERAH. Jarkarta: Gramedia Pustaka Umum.

need for achievement

Prof. DR. SYAMSIAH BADRUDDIN, M.Si

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak gejolak dan kerusuhan sosial merebak di berbagai daerah, kesenjangan sosial banyak dibicarakan. Beberapa pakar dan pengamat masalah sosial menduga bahwa kerusuhan sosial berkaitan dengan kesenjangan sosial. Ada yang sependapat dengan dugaan itu, tetapi ada yang belum yakin bahwa penyebab kerusuhan sosial adalah kesenjangan sosial. Tidak seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial cukup sulit diukur secara kuantitatif. Jadi, sulit menunjukkan bukti-bukti secara akurat. Namun, tidaklah berarti kesenjangan sosial dapat begitu saja diabaikan dan dianggap tidak eksis dalam perjalanan pembangunan selama ini. Di bagian ini dicoba menunjukkan realitas dan proses merebaknya gejala kesenjangan sosial.

Untuk mempermudah pembahasan, kesenjangan sosial diartikan sebagai kesenjangan (ketimpangan) atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja, dapat berupa kebutuhan sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak azasi, sarana saluran politik, pemenuhan pengembangan karir, dan lain-lain.

Kesenjangan sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia. Secara teoritis sekurang kurangnya ada dua faktor yang dapat menghambat. Pertama, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (faktor internal). Rendahnya kualitas sumberdaya manusia karena tingkat pendidikan (keterampilan) atau kesehatan rendah atau ada hambatan budaya (budaya kemiskinan). Kesenjangan sosial dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Akibatnya, nilai-nilai luas, seperti apatis, cenderung menyerah pada nasib, tidak mempunyai daya juang, dan tidak mempunyai orientasi kehidupan masa depan. Dalam penjelasan Lewis (1969), kesenjangan sosial tipe ini muncul karena masyarakat itu terkungkung dalam kebudayaan kemiskinan.

Kedua, faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini dapat terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi (kebijakan), sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Dengan kata lain, kesenjangan sosial bukan terjadi karena seseorang malas bekerja atau tidak mempunyai kemampuan sebagai akibat keterbatasan atau rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tetapi karena ada hambatan-hambatan atau tekanan­-tekanan struktural. Kesenjangan sosial ini merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan structural. Alfian, Melly G. Tan dan Selo Sumarjan (1980:5) mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikatif, kekurangan fasilitas untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan peluang kerja dan kekurangan perlindungan hukum.

Faktor mana yang paling dominan menyebabkan kesenjangan sosial. Kendati faktor internal dan kebudayaan (kebudayaan kemiskinan) mempunyai andil sebagai penyebab kesenjangan sosial, tetapi tidak sepenuhnya menentukan. Penjelasan itu setidaknya mengandung dua kelemahan. Pertama, sangat normatif dan mengundang kecurigaan dan prasangka buruk pada orang miskin serta mengesampingkan norma-norma yang ada (Baker, 1980:6). Kedua, penjelasan itu cenderung membesar-besarkan kemapanan kemiskinan. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa kaum miskin senantiasa bekerja keras, mempunyai aspirasi tentang kehidupan yang baik dan mempunyai motivasi untuk memperbaiki kehidupan mereka. Mereka mampu menciptakan pemenuhan tutuntan kehidupan mereka (periksa misalnya kajian Bromley dan Chris Gerry, 1979; Papanek dan Kuncoroyakti, 1986; dan Pernia, 1994). Setiap saat orang miskin berusaha memperbaiki kehidupan dengan cara bersalin dan satu usaha ke usaha lain dan tidak mengenal putus asa (Sethuraman, 1981; Steele, 1985).

Jika demikian halnya, maka ihwal kesenjangan sosial tidak semata-mata karena faktor internal dan kebudayaan, tetapi lebih disebabkan oleh adanya hambatan structural yang membatasi serta tidak memberikan peluang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Breman (1985:166) menggambarkan bahwa bagi yang miskin “jalan ke atas sering kali dirintangi”, sedangkan: “jalan menuju ke bawah terlalu mudah dilalui”. Dengan kata lain, gejala kesenjangan sosial dan kemampuan kemiskinan lebih disebabkan adanya himpitan structural. Perlu dipertanyakan mengapa masyarakat dan kaum miskin pasrah dengan keadaan itu? Ketidakberdayaan (politik) dan kemiskinan kronis menyebabkan mereka mudah ditaklukkan dan dituntun untuk mengikuti kepentingan dan kemauan elit penguasa dan pengusaha. Apalagi tatanan politik dan ekonomi dikuasai oleh elit penguasa dan pengusaha.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang muncul adalah antara lain sebagai berikut :

“Apakah kebijakan pembangunan telah menciptakan kemiskinan dan kesenjangan social di Indonesia pra dan pasca runtuhnya Orde Baru“

C. Masalah Pembangunan: Kemiskinan Dan Kesenjangan

1. Kemiskinan

a. Pandangan tentang kemiskinan

Pebedaan pandangan dari setiap ahli tentang kemiskinan merupakan hal yang wajar. Hal ini karena data, dan metode penelitian yang berbeda , tetapi justru terletak pada latar belakang idiologisnya. Menurut Weber (Swasono , 1987), ideology bukan saja menentukan macam masalah yang dianggap penting, tetapi juga mempengaruhi cara mendefenisikan masalah sosial ekonomis, dan bagaimana masalah sosial ekonomi itu diatasi. Kemiskinan disepakati sebagai masalah yang bersifat sosial ekonomi, tetapi penyebab dan cara mengatasinya terkait dengan ideologi yang melandasinya. Untuk memahami ideologi tersebut ada tiga pandangan pemikiran yaitu konservatisme, liberalisme, dan radikalisme (Swasono, 1987). Penganut masing-masing pandangan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjelaskan kemiskinan. Kaum konservatif memandang kemiskinan bermula dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena tidak mau bekerja keras , boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta, fatalis, dan tidak ada hasrat untuk berpartisipasi.

Menurut Oscar Lewis (1983), orang-orang miskin adalah kelompok yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup karakteristik psikologis sosial, dan ekonomi. Kaum liberal memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Budaya kemiskinan hanyalah semacam realistic and situational adaptation pada linkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Kaum radikal mengabaikan budaya kemiskinan, mereka menekankan peranan struktur ekonomi, politik dan sosial, dan memandang bahwa manusia adalah makhluk yang kooperatif, produktif dan kreatif.

Philips dan Legates (1981) mengemukakan empat pandangan tentang kemiskinan, yaitu pertama, kemiskinan dilihat sebagai akibat dari kegagalan personal dan sikap tertentu khususnya ciri-ciri sosial psikologis individu dari si miskin yang cendrung menghambat untuk melakukan perbaikan nasibnya. Akibatnya, si miskin tidak melakukan rencana ke depan, menabung dan mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, kemiskinan dipandang sebagai akibat dari sub budaya tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kaum miskin adalah kelompok masyarakat yang memiliki subkultur tertentu yang berbeda dari golongan yang tidak miskin, seperti memiliki sikap fatalis, tidak mampu melakukan pengendalian diri, berorientasi pada masa sekarang, tidak mampu menunda kenikmatan atau melakukan rencana bagi masa mendatang, kurang memiliki kesadaran kelas, atau gagal dalam melihat faktor-faktor ekonomi seperti kesempatan yang dapat mengubah nasibnya. Ketiga, kemiskinan dipandang sebagai akibat kurangnya kesempatan, kaum miskin selalu kekurangan dalam bidang keterampilan dan pendidikan untuk memperoleh pekerjaan dalam masyarakat. Keempat, bahwa kemiskinan merupakan suatu ciri struktural dari kapitalisme, bahwa dalam masyarakat kapitalis segelintir orang menjadi miskin karena yang lain menjadi kaya. Jika dikaitkan dengan pandangan konservatisme, liberalisme dan radikalisme, maka poin pertama dan kedua tersebut mencerminkan pandangan konservatif, yang cendrung mempersalahkan kemiskinan bersumber dari dalam diri si miskin itu sendiri. Ketiga lebih mencerminkan aliran liberalisme, yang cendrung menyalahkan ketidakmapuan struktur kelembagaan yang ada. Keempat dipengaruhi oleh pandangan radikalis yang mempersalahkan hakekat atau prilaku negara kapitalis.

Masing-masing pandangan tersebut bukan hanya berbeda dalam konsep kemiskinan saja, tetapi juga dalam implikasi kebijakan untuk menanggulanginya. Keban (1994) menjelaskan bahwa pandangan konservatif cendrung melihat bahwa program-program pemerintah yang dirancang untuk mengubah sikap mental si miskin merupakan usaha yang sia-sia karena akan memancing manipulasi kenaikan jumlah kaum miskin yang ingin menikmati program pelayanan pemerintah. Pemerintah juga dilihat sebagai pihak yang justru merangsang timbulnya kemiskinan. Aliran liberal yang melihat si miskin sebagai pihak yang mengalami kekurangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pekerjaan dan perumahan yang layak, cendrung merasa optimis tentang kaum miskin dan menganggap mereka sebagai sumber daya yang dapat berkembang seperti halnya orang-orang kaya. Bantuan program pemerintah dipandang sangat bermanfaat dan perlu direalisasikan. Pandangan radikal memandang bahwa kemiskinan disebabkan struktur kelembagaan seperti ekonomi dan politiknya, maka kebijakan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan perubahan kelembagaan ekonomi dan politik secara radikal.

Menurut Flanagan (1994), ada dua pandangan yang berbeda tentang kemiskinan, yaitu culturalist dan structuralist. Kulturalis cendrung menyalahkan kaum miskin, meskipun kesempatan ada mereka gagal memanfaatkannya, karena terjebak dalam budaya kemiskinan. Strukturalis beranggapan bahwa sumber kemiskinan tidak terdapat pada diri orang miskin, tetapi adalah sebagai akibat dari perubahan priodik dalam bidang sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, rendahnya tingkat upah, diskriminasi dan sebagainya. Implikasi dari dua pandangan ini juga berbeda, terhadap konsep kulturalis perlu dilakukan perubahan aspek kultural misalnya pengubahan kebiasaan hidup. Hal ini akan sulit dan memakan waktu lama, dan biaya yang tidak sedikit. Terhadap konsep kulturalis perlu dilakukan pengubahan struktur kelembagaan seperti kelembagaan ekonomi, sosial dan kelembagaan lain yang terkait.

2. Pengertian Kemiskinan

Memahamai substansi kemiskinan merupakan langkah penting bagi perencana program dalam mengatasi kemiskinan. Menurut Sutrisno (1993), ada dua sudut pandang dalam memahami substansi kemiskinan di Indonesia. Pertama adalah kelompok pakar dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengikuti pikiran kelompok agrarian populism, bahwa kemiskinan itu hakekatnya, adalah masalah campur tangan yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pedesaan. Dalam pandangan ini, orang miskin mampu membangun diri mereka sendiri apabila pemerintah memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur diri mereka sendiri. Kedua, kelompok para pejabat, yang melihat inti dari masalah kemiskinan sebagai masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak meiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikannya rendah. Disamping itu, kemiskinan juga terkait dengan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai sudut pandang tentang kemiskinan di Indonesia dalam memahami kemiskinan pada dasarnya merupakan upaya orang luar untuk memahami tentang kemiskinan. Hingga saat ini belum ada yang mengkaji masalah kemiskinan dari sudut pandang kelompok miskin itu sendiri.

Kajian Chambers (1983) lebih melihat masalah kemiskinan dari dimensi si miskin itu sendiri dengan deprivation trap, tetapi Chambers sendiri belum menjelaskan tentang alasan terjadinya deprivation trap itu. Dalam tulisan ini dicoba menggabungkan dua sudut pandang dari luar kelompok miskin, dengan mengembangkan lima unsur keterjebakan yang dikemukakan oleh Chambers (1983), yaitu : (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) Keterasingan, (4) Kerentanan, dan (5) Ketidak berdayaan.

Pengertian kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya adalah BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Ellis (1994) kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik. Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Reitsma dan Kleinpenning (1994) mendefisnisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material. Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu poengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.

3. Budaya Kemiskinan

Sumarjan (1993) mengemukakan bahwa budaya kemiskinan adalah tata hidup yang mengandung sistem kaidah serta sistem nilai yang menganggap bahwa taraf hidup miskin disandang suatu masyarakat pada suatu waktu adalah wajar dan tidak perlu diusahakan perbaikannya. Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat dianggap sudah menjadi nasib dan tidak mungkin dirubah, karena itu manusia dan masyarakat harus menyesuaikan diri pada kemiskinan itu, agar tidak merasa keresahan jiwa dan frustrasi secara berkepanjangan. Dalam rangka budaya miskin ini, manusia dan masyarakat menyerah kepada nasib dan bersikap tidak perlu, dan bahkan juga tidak mampu menggunakan sumber daya lingkungan untuk mengubah nasib.

Menurut Oscar Lewis (1983), budaya kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualist dan berciri kapitalisme. Budaya tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan perwujudan dan kesadaran akan mustahilnya mencapai akses, dan lebih merupakan usaha menikmati masalah yang tak terpecahkan (tak tercukupi syarat, tidak sanggupan). Budaya kemiskinan melampaui batas-batas perbedaan daerah, perbedaan pedesaan-perkotaan, perbedaan bangsa dan negara, dan memperlihatkan perasaan yang mencolok dalam struktur keluarga, hubungan-hubungan antar pribadi, orientasi waktu, sistem-sistem nilai, dan pola-pola pembelanjaan.

Menurut Lewis (1983), budaya kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cendrung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi: (1) Sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan, (2) tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil; (3) rendahnya upah buruh; (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisiasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah; (5) sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral; dan (6) kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertical, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidak sanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.

Budaya kemiskinan bukanlah hanya merupakan adaptasi terhadap seperangkat syarat-syarat obyektif dari masyarakat yang lebih luas, sekali budaya tersebut sudah tumbuh, ia cendrung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melaui pengaruhnya terhadap anak-anak. Budaya kemiskinan cendrung berkembang bila sistem-sistem ekonomi dan sosial yang berlapis-lapis rusak atau berganti, seperti masa pergantian feodalis ke kapitalis atau pada masa pesatnya perubahan teknologi. Budaya kemiskinan juga merupakan akibat penjajahan yakni struktur ekonomi dan sosial pribumi diobrak, sedangkan atatus golongan pribumi tetap dipertahankan rendah, juga dapat tumbuh dalam proses penghapusan suku. Budaya kemiskinan cendrung dimiliki oleh masyarakat strata sosial yang lebih rendah, masyarakat terasing, dan warga urban yang berasal dari buruh tani yang tidak memiliki tanah.

Menurut Parker Seymour dan Robert J. Kleiner (1983) formulasi kebudayaan kemiskinan mencakup pengertian bahwa semua orang yang terlibat dalam situasi tersebut memiliki aspirasi-aspirasi yang rendah sebagai salah satu bentuk adaptasi yang realistis. Beberapa ciri kebudyaan kemiskinan adalah : (1) fatalisme, (2) rendahnya tingkat aspirasi, (3) rendahnya kemauan mengejar sasaran, (4) kurang melihat kemajuan pribadi , (5) perasaan ketidak berdayaan/ketidakmampuan, (6) Perasaan untuk selalu gagal, (7) Perasaan menilai diri sendiri negatif, (8) Pilihan sebagai posisi pekerja kasar, dan (9) Tingkat kompromis yang menyedihkan. Berkaitan dengan budaya sebagai fungsi adaptasi, maka suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk mengubah nilai-nilai yang tidak diinginkan ini menuju ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai golongan kelas menengah, dengan menggunakan metode-metodre psikiatri kesejahteraan sosial-pendidikan tanpa lebih dahulu (ataupun secara bersamaan) berusaha untuk secara berarti mengubah kenyataan kenyataan struktur sosial (pendapatan, pekerjaan, perumahan, dan pola-pola kebudayaan membatasi lingkup partisipasi sosial dan peyaluran kekuatan sosial) akan cendrung gagal. Budaya kemiskinan bukannya berasal dari kebodohan, melainkan justru berfungsi bagi penyesuaian diri.

Hal penting dalam membahas kemiskinan dan kebudayaan adalah untuk mengetahui seberapa cepat orang-orang miskin akan mengubah kelakuan mereka, jika mereka mendapat kesempatan-kesempatan baru; dan macam hambatan atau halangan-halangan yang baik atau buruk yang akan timbul dari reaksi tersebut terhadap situasi-situasi masa lampau. Untuk menentukan macam kesempatan-kesempatan yang harus diciptaan untuk menghapus kemiskinan, yaitu mendorong oang-orang msikin melakukan adapatasi terhadap kesempatan-kesempatan yang bertentangan dengan pola-pola kebudayaan yang mereka pegang teguh dan cara mereka dapat mempertahankan pola-pola kebudayaan yang mereka pegang teguh tersebut agar tidak akan bertentangan dengan aspirasi-aspirasi lainnya. Hanya orang-orang miskin yang tidak mampu menerima kesempatan-kesempatan karena mereka tidak dapat membuang norma-norma kelakukan yang digolongkan sebagai pendukung kebudayaan kelas bawah.

Akibat kemiskinan tersebut, sebahagian besar penduduk Indonesia menghadapinya dengan nilai-nilai pasrah atau nrimo (kemiskinan kebudayaan). Terbentuknya pola pikir dan prilaku pasrah itu dalam jangka waktu yang lama akan berubah menjadi semacam “institusi permanen” yang mengatur prilaku mereka dalam menyelesaikan problematika di dalam hidup mereka atau krisis lingkungan mereka sendiri (Lewis, 1968 dalam Haba, 2001). Menurut penganut paradigma kemiskinan kebudayaan ini, orang yang berada dalam kondisi serupa tidak sanggup melihat peluang dan jalan keluar untuk memperbaiki kehidupannya. Karakteristik kelompok ini terlihat dari pola substensi mereka yang berorientasi dari tangan ke mulut (from hand to mouth) (Haba, 2001 ).

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural menurut Selo Sumarjan (1980) adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan strukturl adalah suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber pada struktur sosial, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Golongan kaum miskin ini terdiri dari ; (1) Para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, (2) Petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluargamnya, (3) Kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih (unskilled labourerds), dan (4) Para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah (golongan ekonomi lemah).

Kemiskinan struktural tidak sekedar terwujud dengan kekurangan sandang dan pangan saja, kemiskinan juga meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya, sosial yang mantap.

Beberapa ciri kemiskinan struktural, menurut Alpian (1980) adalah (1) Tidak ada atau lambannya mobilitas sosial (yang miskin akan tetap hidup dengan kemelaratanya dan yang kaya akan tetap menikmati kemewahannya), (2) mereka terletak dalam kungkungan struktur sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan (3) Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Pemecahan permasalahan kemiskinan akan bisa dilakukan bilamana struktur sosial yang berlaku itu dirubah secara mendasar.

Soedjatmoko (1984) memberikan contoh kemiskinan structural; (1) Pola stratifikasi (seperti dasar pemilikan dan penguasaan tanah) di desa mengurangi atau merusak pola kerukukan dan ikatan timbal-balik tradisional, (2) Struktur desa nelayan, yang sangat tergantung pada juragan di desanya sebagai pemilik kapal, dan (3) Golongan pengrajin di kota kecil atau pedesaan yang tergantung pada orang kota yang menguasai bahan dan pasarnya. Hal-hal tersebut memiliki implikasi tentang kemiskinan structural : (1) kebijakan ekonomi saja tidak mencukupi dalam usaha mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural, dimensi struktural perlu dihadapi juga terutama di pedesaan; dan (2) perlunya pola organisasi institusi masyarakat pedesan yang disesuaikan dengan keperluannya, sebaga sarana untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan bargaining power, dan perlunya proses Sosial learning yang spesifik dengan kondisi setempat.

Adam Malik (1980) mengemukakan bahwa untuk mencari jalan agar struktur masyarakat Indonesia dapat diubah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat lagi di dalamnya kemelaratan structural. Bantuan yang terpenting bagi golongan masyarakat yang menderita kemiskinan struktural adalah bantuan agar mereka kemudian mampu membantu dirinya sendiri. Bagaimanapun kegiatan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan maupun pemerataan tidak dapat mengihilangkan adanya kemiskinan struktural.

Pada hakekatnya perbedaan antara si kaya dengan si miskin tetap akan ada, dalam sistem sosial ekonomi manapun. Yang lebih diperlukan adalah bagaimana lebih memperkecil kesenjangan sehingga lebih mendekati perasaan keadilan sosial. Sudjatmoko (1984) berpendapat bahwa, pembangunan yang semata-mata mengutamakan pertumbuhan ekonomi akan melanggengkan ketimpangan struktural. Pola netes ke bawah memungkinkan berkembangnya perbedaan ekonomi, dan prilaku pola mencari nafkah dari pertanian ke non pertanian, tetapi proses ini akan lamban dan harus diikuti dengan pertumbuhan yang tinggi. Kemiskinan tidak dapat diatasi hanya dengan membantu golongan miskin saja, tanpa menghadapi dimensi-dimensi struktural seperti ketergntungan, dan eksploitasi. Permasalahannya adalah dimensi-dimensi struktural manakah yang mempengarhui secara langsung terjadinya kemiskinan, bagaimana ketepatan dimensi untuk kondisi sosial budaya setempat.

Sinaga dan White (1980) menunjukkan aspek-aspek kelembagaan dan struktur agraris dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan kemiskinan: (1) penyebaranan teknologi, bahwa bukan teknologi itu sendiri, tetapi struktur kelembagaan dalam masyarakat tenpat teknologi itu masuk yang menentukan bahwa teknologi itu mempunyai dampak negatif atau positif terhadap distribusi pendapatan (2) lembaga perkreditan pedesaan, perkereditan yang menginginkan tercapainya pemerataan pendapatan, maka program perkreditan tersebut justru harus diskriminatif, artinya subsidi justru harus diberikan kepada petani kecil, bukan pemerataan berdasaran pemilikan atau penguasaan lahannya; (3) kelembagaan yang mengatur distribusi penguasaan atas faktor-faktor produksi di pedesaan turut menentukan tingkat pendapatan dari berbagai golongan di masyarakat,karena tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan faktor ekonomi (interaksi antara penawaran dan permintaan) saja: dan (4) Struktur penguasaan atas sumber-sumber produksi bukan tenaga kerja (terutama tanah dan modal) yang lebih merata dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang berada dibawahi garis kemiskinan.

D. Kebijakan Pembangunan dan Kesenjangan Sosial

Semenjak Orde Baru berkuasa, ada beberapa kebijakan yang diterapkan dalam bidang ekonomi. Salah satu kebijakan adalah memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan undang-undang Penanaman Modal Asing dengan memberikan persyaratan dan peraturan-peraturan yang lebih ringan dan menarik kepada investor dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Kegiatan industri meningkat tajam dan sangat pada GDP mengalami kenaikan dari sekitar 9 persen pada tahun 1970 menjadi sekitar 17 persen pada tahun 1992 (Booth dan McCawley, 1986:82 dan Sjahrir 1993:16). Pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan. Pendek kata, selama Orde Baru perekonomian mengalamii kemajuan pesat. Namun, bersamaan dengan itu ketimpangan sosial atau sekelompok kecil masyarakat, terutama mereka yang memiliki akses dengan penguasa politik dan ekonomi, sedangkan sebagian besar yang kurang atau hanya memperoleh sedikit manfaat. Bahkan, ada masyarakat merasa dirugikan dan tidak mendapat manfaat sama sekali. Kesenjangan sosial semakin terasa mengkristal dengan munculnya gejala monopoli. Monopoli dan oligopoly dan memperkecil akses usaha kecil untuk menggambarkan usaha mereka. Menurut Revrisond Baswer (dikutip dalam Bernes (1995:1) hampir seluruh cabang produksi dikuasai oleh perusahaan konglomerat. Perusahaan-perusahaan besar konglomerat menguasai berbagai kegiatan produksi murni dari produksi, eksploitasi hasil hutan, konstruksi, industri otomotif, transpotasi, perhotelan, makanan, perbankan, jasa-jasa keuangan, dan media komunikasi. Diperkirakan 200 konglomerat menguasai 58 persen PDB. Usaha-­usaha rakyat yang kebanyakan kecil dan tradisional hanya menguasai 8 persen. Kesenjangan sosial ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan ekonomi rakyat tetapi menyebabkan ekonomi rakyat mengalami proses marjinalisasi.

Selain kebijakan ekonomi, kebijakan yang diduga turut menstrimulir kesenjangan social adalah kebijakan penataan lahan (tata ruang). Penerapan kebijakan penataan lahan selama ini belum dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Berbagai kekuatan dan kepentingan telah mempengaruhi dalam penerapan. Tarik menarik berbagai kekuatan dan kepentingan telah menimbulkan konflik antara pengusaha besar dan masyarakat. Dalam konflik acapkali kepentingan masyarakat (publik) diabaikan dan cenderung mengutamakan kepentingan sekelompok orang (pengusaha). Penelitian Suhendar (1994) menyimpulkan bahwa: ”Kooptasi tanah-tanah : terutama di pedesaan oleh kekuatan besar ekonomi dan luar komunitas semakin menggejala. Pembangunan sektor ekonomi, seperti pembangunan kawasan industri, pabrik-pabrik, sarana wisata telah menyita banyak lahan penduduk. Demikian pula, instansi-instansi pemerintah memerlukan tanah untuk pembangunan perkantoran, instruktural ekonomi, fasilitas sosial, perumahan, dan lain-lain. Di perkotaan, pemilik modal (konglomerat) bekerja sama dengan birokrasi membeli tanah-tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan perumahan mewah, pusat perbelanjaan dan lain-­lain. Begitu pula di pedesaan pemilik modal menggusur penduduk dan memanfaatkan Iahan untuk kepentingan agroindustri, perumahan mewah, dan lapangan golf. Dalam banyak kasus, banyak tanah negara yang selama ini dikuasai penduduk dengan status tidak jelas di jadikan sasaran dan cara termudah untuk menggusur penduduk”

Dampak dari penerapan kebijakan penatagunaan lahan antara lain adalah terjadinya marjinalisasi dan pemiskinan masyarakat desa yang tanahnya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang dalam banyak hal belum dan kurang dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi rakyat.

E. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru bukan hanyak menciptakan kemiskinan dan kesenjangan pada masa itu, melainkan dampak kebijakan tersebut telah menciptakan kemiskinan dalam berbagai bentuk baik budaya kemiskinan maupun kemiskinan struktural hingga pasca runtuhnya orde baru (masa reformasi). Kebijakan pemerintah pada era tersebut pun telah menciptakan kesenjangan sosial, baik kesenjangan antardaerah, antargolongan maupun antarmasyarakat yang hingga kini belum dapat diperbaiki oleh pemerintahan era reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alfinn, Mely G. Tan, dan Soemardjan. 1980. Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta.

Baker, David, 1980, ” Memahami kemiskinan di Kota”. Prisma, 6 98), hal. 3-8.

Bappenas. 1993. Panduan Program Inpres Desa Tertinggal. Jakarta.

Bernas, 1994, “Golkar Akan Perjuangkan Adanya Perimbangan Fasilitas Krediti antara Pengusaha Besar dan Kecil”, Rabu, 24 Agustus, hal 5.

Booth, Anne dan McCawley, 1986, Ekonomi Orde Baru, Jakarta.

Breman, Jan, 1985, “Sistem tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik Terhadap Konsep Sektor Informal” . dalam Chris Manning dan Tajuddin Noor Effendi (Ed), Urbanisasi, Pengangguran, dan sector Informal di Jakarta., Gramedia. Jakarta.

Chambers, Robert. 1983. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. LP3ES, Jakarta.

Dawam Raharjo, 1984, Transformasi Pertanian, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.

Effendi, Tajuddin Noor, 2000, Pembangunan Krisis, dan Arah Reformasi, Muhnmmadiyah Universitas Press, Jakarta.

Ellis, G.F.R. 1984. The Demotion Of Poverty. Social Indicator Research.

Faturrochman, Marcelius Molo. “Karakteristik Rumah Tangga Miskin”. Populasi, Volume 5, Nomor 1, Tahun 1994.

Friedman, John, 1992. Empowerment: Politics of Allternation Development, Massachusetts, Blackwell Publisher.

Gans, Herbert J. Kebudayaan dan Kelas dalam Studi Mengenai Kemiskinan. Sebuah Pendekatan Terhadap Penelitian Anti Kemiskinan; Dalam Kemiskinan Di Perkotaan di edit oleh Parsudi SuparIan, Jakarta – Sinar Harapan – Yayasan Obor 1983.

Johnson, Doyle P, 1986n, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Jilid I), diindonesiakan oleh Robert M.Z Lawang, Gramedia Jakarta.

———————4986b, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (JiIid II), diindonesiakan oleh Robert M.Z Lawang, Gramedia Jakarta

Kuncoro, Mundrajad dan Anggito Abimayu, 1995, “Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Globalisasi”, kelola. 10 (4), hal. 43 -57.

Kuncorojakti, Dorojatun. 1986. Kemiskinan di Indonesia. Yayasan Obor, Jakarta.

Lewis. “Kebudayaan Kemiskinan”; Dalam Kemiskinan di Perkotaan di edit oleh Parsudi Suparlan, Jakarta – Sinar Harapan – Yayasan Obor 1983.

Mubyarto, Loekman Soetrisno, dan Michael Dove. 1984. Nelayan dan Kemiskinan. Studi Ekonomi Antropologi di Desa Pantai, Rajawali, Jakarta.

Mubyarto. 1986. Prospek Pedesaan 1986. P3PK, Yogyakarta.

………………….. 1991. Menanggulangi Kemiskinan. Adytia Media, Yogyakarta.

Nasikun, 1984. Sistem Sosial dan Indonesia, CV Rajawali. Jakarta.

Papanek, Gustav dan Dorodjatun Kuncorojakti, 1986, ” Penduduk Miskin di Jakarta”, dalam Dorodjatun Kuncoro jakti (ed) I Kemiskinan di Indonesia, yayasan Obor, Jakarta.

Pernia, Ernesto M. (Ed), 1994, Urban Poverty in Asia: A Survey of Critical Issues, Hongkong, Oxford University Press.

Poloma, Margareth M, 2000, Sosiologi Kontemporer, Rajawali Press, Jakarta.

Ritzer, george, 1992. Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, disadur oleh Alimandnn, CV rajawali, Jakarta.

Sanderson, Stephen K, 2000, Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, Edisi Kedua, Rajawali Press, Jakarta.

Saragih, Bungaran, dan Rahmat Pambudy. 1994. Pengentasan Kemiskinan Melalui Agribisnis di Pedesaan. TPB, Bogor.

Seymour Parker, dan Robert J. Kleiner. Lewis. “Kebudayaan Kemiskinan Sebuah Dimensi Penyesuaian Diri”; Dalam Kemiskinan di Perkotaan di edit oleh Parsudi Suparlan, Jakarta – Sinar Harapan – Yayasan Obor 1983.

Suhendar, Endang, 1994, Pemetaan Pola-Pola Sengketa Tanah di Jawa Barat, Yayasan Akatiga, Bandung.

Sumardjan, Selo. 1993. Kemiskinan (Suatu Pandangan Sosiologis). Makalah, Jakarta.

Suparlan, Parsudi. 1993. Kemiskinan di Perkotaan. Yayasan Obor, Indonesia.

Veegar, K.J., 1985, Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu- masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, Gramedia, Jakarta.

Weber, Max, 1964, The Theory of Social and Economic Organization, Edited with an introduction by Talcott Parson, The Free Press, New York, Londan , Toronto, Singapore.

White, Benyamin, 1986, Rural Non-Farm Employment in Java recent. Development, policy Issues and Research needs, UNDP/ILO and Departement Of Man Power. Jakarta.

Konfrensi Guru Besar (KGB) ke 2 yang digelar di Hotel Sangrilla Surabaya pada tanggal 4-5 April 2009, dihadiri kurang lebih 400 guru besar yang berasal dari 102 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dari Makassar sendiri, guru besar yang sempat mengikuti konfrensi berasal dari UNHAS, Kopertis dan UIN. Khusus jajaran Kopertis Wilayah IX Sulawesi, diwakili masing-masing satu orang yaitu Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia Timur, Prof. Drs. Imran Ismail, MS dari Program Pascasarjana STIA Puangrimaggalatung Sengkang, Prof. Dr. Hj. Maemunah Dawy, MS dari Perguruan YPUP Makassar, Prof. Dr. H. Syahruddin Nawi, SH, MH dari Universitas Muslim Indonesia, dan Prof. Dr. H.M.Tahir Malik, M.Si.

Peserta Konfrensi Guru Besar Kedua tersebut, didominasi peserta yang sudah senior dan bahkan banyak diantaranya yang sudah paripurna. Meskipun demikian, satu kebanggan yang dirasakan oleh peserta dan Sulawesi Selatan khususnya kopertis Wilayah IX Sulawesi oleh karena pesertanya terbilang masih muda dan bahkan salah satu peserta termuda diantara seluruh peserta. Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si sebagai peserta termuda tanpak tidak merasa risih berada diantara guru besar senior, bahkan sebaliknya merasa sangat bangga oleh karena selisih umur sekitar 20 tahunan dengan para guru besar yang sudah senior dan bahkan sudah paripurna.

Meskipun berada diantara guru besar yang sudah senior, Prof. DR. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si, cukup memberikan kontribusi dengan mengeluarkan ide-ide segar yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya di bidang social budaya. Sebagai guru besar di bidang Ilmu Sosial, beliau merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu pemerintah sebagai “mitra bestari” dalam mengatasi masalah-masalah social yang makin dirasakan menghimpit bangsa ini. Misalnya, masalah kemiskinan, kemerosotan moral bangsa, kemerosotan etika social, rendahnya etos kerja masyarakat dan lainnya. Kesemuanya itu menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun guru besar sebagai pemikir bangsa.

Sebagai guru besar yang masih tergolong muda (dari segi usia) dan muda dari segi pengalaman sebagai guru besar (guru besar berlaku sejak 1 Desember 2007), Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si, namun telah memiliki kiprah yang cukup banyak dalam mendukung pembangunan bangsa. Selain tugas pokoknya sebagai dosen di perguruan tinggi, dia juga banyak dimanfaatkan sebagai widyaiswara (WI) Luar Biasa pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur (BPSDMA) Propinsi Sulawesi Selatan. Kiprahnya sebagai WI dalam lingkup BPSDMA banyak diberi amanah menatar pada diklat prajabatan gol I, II dan III, diklat structural pejabat eselon III dan IV di berbagai kabupaten dan Kota di Propinsi Sulawesi Selatan dan bahkan Sulawesi Barat. Sebagai WI Luar Biasa, dia sering mendapatkan amanah mengajarkan materi Pelayanan Prima, Komunikasi Yang Efektif, Tim Building, Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI dan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan pada diklat Prajabatan. Sedangkan pada Diklat Pim IV dan III, beliau sering dipercayakan menjadi dosen pembimbing penulisan kertas kerja, mulai dar kertas kerja perorangan (KKP), Kertas Kerja Kelompok (KKK), hingga Kertas Kerja Angkatan (KKA). Selain itu, juga banyak medampingi pejabat eselon III dan IV dari berbagai kabupaten dan Kota dalam lingkup Propinsi Sulawesi Selatan dan Barat untuk melakukan studi banding atau observasi lapangan (OL) di berbagai kota di wilayah republic Indonesia, seperti Bandung, Bali, Jogya, Sleman, dan lainnya.

Tugas lainnya yang diembannya selaku dosen di jajaran Kopertis Wilayah IX Sulawesi, selain tugas pokoknya mengajar pada jenjang S1 dan S2 bahkan S3, juga diberi tugas tambahan sebagai tim inti pakerti dan AA pada Unit Pengembangan SDM Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Sebagai tim inti Pakerti AA, ia bertugas sebagai penatar dan Tutor pada pelatihan-pelatihan Pekerti (Pengembangan Keterampilan Teknik Instruksional) bagi dosen muda dan pelatihan Applied Approach (AA) bagi dosen senior dalam lingkup Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Pada pelatihan Pekerti, dia diberi tugas membawakan materi “Pendidikan Orang Dewasa”, “Pembelajaran Inovatif” dan “Media Sederhana”, sedangkan pada pelatihan AA diberi tugas membawakan materi “Penyusunan Buku Teks” dan “Pengembangan Media Pembelajaran”. Kiprahnya sebagai tim inti Pekerti dan AA, menyebabkan dirinya terpaksa meninggalkan keluarga untuk beberapa hari dalam rangka pelaksanaan tugas di perguruan tinggi dalam lingkung Kopertis Wilayah IX Sulawesi, bukan hanya PT di wilayah Sulawesi Selatan saja, melainkan meliputi PT yang ada di wilayah Propinsi Sulwesi Tenggara, Barat, Tengah, Utara dan Gorongtalo.

Selain itu, tugas lain yang diembannya selain tugas pokok adalah menjadi assessor sertifikasi guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar, sejak tahun 2007 hingga sekarang. Sebagai assessor, tugasnya antara lain memeriksa berkas portopolio guru PPKN semua jenjang pendidikan mulai dari SD hiungga SLTA, dan membawakan materi seperti “model-model pembelajaran”, dan “peer teaching” pada diklat sertifikasi guru.

FASE PRA LAHIR DAN GOLDEN AGE

(SUATU TUNTUTAN DAN TANTANGAN MEMBANGUN KUALITAS SDM)

Prof. DR. Hj. SYAMSIAH BADRUDDIN, M.SI

I. Pendahuluan

Tak dapat disangkali, bahwa setiap hari, melalui media cetak maupun media elektronik kita banyak disodorkan berbagai informasi prilaku menyimpang yang terjadi di republik ini. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, pencurian, perampokan, perjudian , minum – minuman keras, narkoba perkelahian antar pelajar, tawuran dan lain sebagainya. Namun sungguh sangat ironis, oleh karena kebanyakan prilaku menyimpang tersebut umumnya dilakukan oleh generasi penerus yang berumur produktif ( 15 - 25 tahun ) bahkan tidak sedikit dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Kondisi ini sungguh sangat memperihatinkan, karena itu semua pihak dituntut untuk mengambil peran guna meredam sedini mungkin prilaku menyimpang tersebut. Salah satu unsur penyebab dari maraknya perilaku menyimpang di atas adalah tidak efektifnya pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua baik pada fase pra lahir maupun pada fase golden age. Lemahnya pengasuhan anak pada suatu keluarga dapat terjadi selain karena kurangnya kesadaran orang tua juga karena rendahnya pengetahuan orang tua tentang betapa pentingnya fungsi dan peranannya sebagai pendidik pertama dan utama .

Mengapa pengasuhan pra lahir dan fase golden age perlu di revitalisiasi, oleh karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkembangan otak berlangsung dengan pesat hanya pada masa janin (pre-natal), dan setelah itu praktis tidak ada lagi pertumbuhan sel-sel neuron baru.

Dalam keseluruhan siklus hidup manusia, masa janin (pre-natal) sampai dengan usia remaja (sekitar 15 tahun) merupakan periode yang sangat menentukan kualitas SDM. Namun demikian periode yang paling kritis terutama ditinjau dari aspek gizi, kesehatan, dan psikologi adalah usia di bawah lima tahun (balita) denngan berbagai argument sebagai berikut :

Pertama, proporsi terbesar pertumbuhan dan perkembangan otak anak berlangsung pada masa janin sampai lahir. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa pertumbuhan otak berlangsung dengan kecepatan yang tinggi dan mencapai proporsi terbesar (sekitar 90% dari jumlah sel otak yang normal) selama janin berada dalam kandungan seorang ibu. Kemudian berlangsung agak lambat dengan proporsi yang lebih kecil (10% dari kapasitas) sampai anak berusia 24 bulan. Setelah itu praktis tidak ada lagi pertambahan sel-sel neuron baru, walaupun proses pematangannya masih berlangsung sampai anak berumur tiga tahun (Linder, 1992 dan Levinger, 1995 dalam Hidayat Syarief, 2002).

Di sisi lain, dalam penelitian di bidang psikologi, fisiologi, dan gizi juga menyodorkan temuan yang memperkuat hasil riset di atas yang menunjukkan bahwa separuh dari perkembangan kognitif anak berlangsung dalam kurun waktu antara konsepsi dan umur 4 tahun, sekitar 30 % dalam umur 4 – 8 tahun dan sisanya yaitu 20 % berlangsung dalam umur 8 – 17 tahun. Jika dalam periode ini tidak tersedia zat gizi yang memadai, maka kapasitas otak yang terbentuk tidak maksimum, sehingga mengakibatkan lemahnya kecerdasan intelektual sang anak . (Hidayat Syarief, 2002).

Kedua, kekurangan gizi pada masa kehamilan akan menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) mempunyai resiko tinggi terhadap kematian pada umur yang sangat dini atau lebih lanjut cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan di bawah normal. Berbagai studi mengungkapkan bahwa anak yang dilahirkan dengan BBLR mengalami gangguan fungsi kognitif dan kecerdasan intelektual pada usia sekolah sehingga mengalami kesulitan belajar (Polit, dkk 1990 dan Hicks dkk, 1992).

Hal ini akan berimplikasi pada semakin banyak input proses belajar-mengajar yang harus diberikan kepada si anak di sekolah dan di luar sekolah. Sebaliknya anak-anak yang dilahirkan oleh ibu hamil yang diberi suplemen gizi pada semester ketiga kehamilan mempunyai fungsi kognitif yang lebih baik dibanding kelompok kontrol sampai usia sekolah (Hicks dkk, 1992 dan Polit dkk, 1993 serta Kusbandiah, 1990 Hidayat Syarief, 2002).

Ketiga, kekurangan gizi pada periode kritis tersebut terutama pada masa bayi sampai umur dua tahun dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan mental dan kemampuan motorik anak. Gangguan tersebut sulit diperbaiki pada periode selanjutnya, bahkan dapat mengakibatkan cacat yang permanen.

Untuk lebih memperkuat argumen tentang betapa pentingnya merevitaslisasi pengasuhan pra lahir dan fase golden age ini, mungkin tidak berlebihan bila dalam kesempatan in, saya menyodorkan lagi hasil riset yang menunjukkan bahwa masa dini usia (golden age) merupakan periode kritis dalam perkembangan anak.

Berdasarkan kajian neurologi, bahwa ketika anak dilahirkan, otak bayi tersebut mengandung sekitar 100 milyar neuron yang siap melakukan sambungan antar sel selama tahun-tahun pertama. Otak bayi tersebut berkembang sangat pesat dengan menghasilkan bertrilyun-trilyun sambungan antar neuron yang banyaknya melebihi kebutuhan. Sambungan yang trilyunan tersebut harus diperkuat melalui berbagai rangsangan psikososial. Karena bila sambungan tersebut tidak diperkuat dengan ransangan psikososial akan mengalami antrofi (penyusutan) dan musnah yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kecerdasan anak.

Dalam kajian lain diungkapkan bahwa, sekitar 50 % kapabilitas kecerdasan manusia terjadi ketika anak berumur 4 tahun. 80 % telah terjadi ketika berumur 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi ketika anak berumur sekitar 18 tahun (Fasli Jalal, 2002).

Hasil riset tersebut mengisyaratkan pada kita semua bahwa perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pertama sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi pada kurun waktu 14 tahun berikutnya, dan sesudah masa itu perkembangan otak anak akan mengalami stagnasi. Itulah sebabnya mengapa masa ini disebut dengan masa emas ( golden age) karena setelah lewat masa ini, berapun kapabilitas kecerdasan yang dicapai oleh masing-masing individu tidak akan mengalami peningkatan lagi.( Fasli Jalal 2002).

II. Pengasuhan Anak Dalam Keluarga

A. Nilai anak dalam keluarga

Anak merupakan generasi penerus yang di tangannya harapa keluarga diberkan. Untuk mewujudkan harapan tersebut tidak sedikit keluarga yang mempersiapkan anak-anaknya dengan perhatian, kasih sayang dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya. Karena itu, anak bagi keluarga memiliki seperangkat nilai yang dilekatkan pada mereka (Amriyani, 2006).

Konsep nilai anak dalam keluarga menurut Esphenshade (1977), seperti dikutip Astuti (1999): The value of children can be thought as the functions they serve or needs they fulfill for parent” (Nilai anak adalah fungsi-fungsi yang dilakukan atau dipenuhinya kebutuhan orang tua oleh anak). Bagi sebuah keluarga, anak mempunyai “konsepsi nilai”, yang merupakan perwujudan pandangan orang tua sebagai respon emosional terhadap anak-anak yang dimilikinya. Nilai anak bisa bersifat negative, bila anak merugikan keluarga. Sedangkan nilai tersebut menjadi positif apabila memberikan manfaat dengan hadirnya anak dalam keluarga.

Selain berkaitan dengan nilai ekonomi, nilai anak dapat pula berisikan sosial psikologis yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk kebanggan, kebahagiaan, kepuasan, keindahan dan pernyataan-pernyataan lain yang bermakna sosial psikolpgis. Seperti dikemukan oleh Chaniago (2005), bahwa ; “Anak mempunyai nilai dan kedudukan yang lebih tinggi dari harta bahkan anak merupakan kekayaan yang paling berharga di atas segala-galanya yang dimiliki. Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia, yang menjadi kebanggan kedua orang tua.

Berkenaan dengan nilai anak tersebut, maka berbagai upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam mepersiapkan anak-anaknya, agar kelak anak tersebut dapat memberikan kesenangan dan kebanggan orang tua. Salah satu yang perlu dilakukan oleh orang tua sedini mungkin adalah memperbaiki kualitas pengasuhan anak pada fase pra lahir dan fase golden age.

B. Pengasuhan dan Pendidikan anak Pra Lahir

Pengasuhan anak bukan hanya sebatas orang tua memberikan kebutuhan dasar ketika anak lahir dan kemudian membesarkannya tetapi juga pada kesiapan ibu dalam mengantisipasi kemungkinan yang dapat menyebabkan pengasuhan itu terganggu (Hamzah, 2000). Dengan demikian pengasuhan anak berhubungan dengan persiapan ibu pada pra dan pasca kelahiran anaknya. Selain itu pengasuhan anak terutama terkait dalam hal persiapan kelahiran yang meliputi program pemberian nutrisi, perawatan kehamilan, dan pembiasaan. Sedangkan pengasuhan pasca kelahiran meliputi menyusui, pemberian makanan dan pengasuhan bermain, masa remaja dan menjelang dewasa.

1. Fase Pembuahan.

Fase pembuahan merupakan salah satu fase penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dalam Islam, pendidikan pralahir hendak dimulai sejak awal pembuahan (proses nutfah). Artinya, jika seseorang menginginkan seorang anak yang pintar, cerdas, terampil, dan berkepribadian yang baik (saleh/salehah), ia harus mempersiapkan perangkat utama dan pendukungnya terlebih dahulu .

Adapun persiapan yang perlu dilakukan adalah memulai dan melakukan hubungan biologis secara sah dan baik, serta berdoa kepada Allah swt. agar dikaruniai seorang anak yang saleh. Kemudian setelah adanya proses nutfah, atas kehendak Allah proses tersebut berlanjut menjadi mudhghah. Pada fase inilah tampak jelas adanya kehidupan seorang anak dalam rahim. Oleh karena itu, orang tuanya-khususnya sang ibu-harus memperlakukannya dengan baik. Perlakuann yang baik itu di antaranya memberikan pelayanan yang tepat terhadap anaknya yang masih dalam kandungan. Tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang menimbulkan dampak negative (baik fisik maupun psikis) terhadap anak dalam kandungan, karena hal tersbut sangat berbahaya.

Pengasuhan pra konsepsi (fase pembuahan) adalah salah satu hal yang sangat sakral dan cendrung ditutup rapat oleh pasangan suami isteri. Bahkan banyak diantara mereka menganggap bahwa membicarakan hal tersebut adalah tabu, apatah lagi dibuka kepada orang lain. Padahal pengasuhan pra konsepsi ini sangat perlu disosialisasikan kepada orang lain, terutama kepada generasi penerus (anak yang akan menikah) agar nantinya mereka dapat melahirkan anak yang berkualitas.

Meskipun demikian, penulis telah berusaha menyingkap tabir pengasuhan pra konsepsi tersebut melalui suatu penelitian terhadap 12 keluarga bugis Wajo yang sukses mengasuh anaknya, sehingga menghasilkan anak-anak yang berkualitas dan patut dibanggakan. Salah satu fase yang dianggap paling penting adalah pengasuhan anak adalah fase pra konsepsi (mereka menyebutnya dengan istilah ”lemba dara”).

Pada umumnya 12 keluarga kasus berpandangan bahwa fase yang paling penting dalam membangun generasi yang berkualitas baik kualitas intelektual, emosional maupun spiritual adalah pada fase lemba dara. Seperti apa yang diharapkan tercipta semuanya tergantung pada saat lemba darana. Jika orang tua mengharapkan anaknya cerdas, pintar, cepat mendapatkan jodoh, cepat mendapatkan pekerjaan, cantik, anggun, mempesona,dan taat pada orang tua bergantung pada saat lemba darana.

Karena itu, para keluarga yang sukses mengasuh anaknya ini menganjurkan kiranya setiap keluarga dalam melakukan hubungan biologis hendaknya dilakukan dengan cara yang berkualitas , terencana dan terprogram bukan dengan cara spontan, tegesa-gesa apatah lagi asal jadi, karena pada fase hubungan biologis tersebut ada fase yang sangat menentukan yakni fase lemba dara itu

Ada beberapa petunjuk penting (selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai gaukeng) yang dianjurkan oleh keluarga kasus dalam mempersiapkan fase pembuahan, yaitu memilih waktu yang tepat, melakukan sesuatu sebelum dan setelah proses pembuahan tersebut.

Waktu yang paling baik adalah waktu setelah bangun tidur di subuh hari dan sebaiknya tidak tidur lagi, bahkan dianjurkan bagi orang Islam setelah melakukan sembahyang subuh. Dipilihnya waktu bangun tidur tersebut mengandung makna agar anak yang akan lahir diharapkan menjadi anak yang memiiiki optimisme yang tinggi, memiliki daya juang serta cerdas dalam berpikir dan bertindak. Sebaliknya jika dilakukan sebelum tidur dikhawatirkan anak akan memiliki sifat pemalas (mabattu), tidak memiliki semangat juang dan lamban dalam berfikir serta bertindak. Sedangkan jika dilakukan di antara dua tidur (setelah bangun tidur dan kemudian tidur lagi) dianggapnya itu kuburan, sehingga dikhawatirkan anak yang akan lahir tidak berumur panjang

Di samping waktu yang perlu mendapat perhatian, juga berbagai persiapan. Persiapan yang dimaksud antara lain; terlebih dahulu berwudhu bagi orang Islam dan kalau perlu mandi bersih, lalu melakukan shalat Hajat dan berdoa agar nanti jika diberi keturunan adalah keturunan yang baik, cerdas serta berakhlak mulia. Itulah sebabnya dianjurkan melakukannya setelah shalat Subhu, sebab pada waktu itu manusia (kaum muslimin dan muslimah) dalam keadaan bersih secara lahiriah (telah berwudhu) dan bersih secara bathiniah (telah melakukan shalat), sehingga apa yang dimohonkan kepada ALLAH SWT dapat terkabul .

Hal lain yang paling penting diperhatikan adalah hendaknya melakukan hubungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, artinya tidak melakukan hanya karena keinginan suami semata, melainkan juga atas persetujuan sang isteri. Perlunya ada kesepakatan antara kedua belah pihak dimaksudkan agar anak yang akan lahir selalu patuh dan taat kepada orang tua. Yang harus dihindari adalah jangan sekali-kali memaksa dan mencuri (mengambil tanpa sepengetahuan isteri) isteri, karena hal tersebut akan menyebabkan anak yang lahir, nantinya juga jadi pencuri atau perampok, atau tukang memaksa. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang keluarga kasus yang menceritakan tentang kelurga seorang pencuri atau perampok. Meskipun bapaknya pencuri atau perampok, namun tak satupun anaknya yang menjadi pencuri ataupun perampok, bahkan sebaliknya memperlihatkan perilaku yang baik dan terpuji. Apa rahasia sang perampok?, sang perampok mengatakan bahwa, setiap mau berhubungan dengan isteri tak pernah sekalipun memaksa, dan mecuri sang isteri, melainkan diminta baik-baik atau benar-benar dengan cinta dan keikhlasan sang isteri.

Cinta isteri tersebut dibuktikan dengan membantu suami memandu alat kelaminnya menuju sasaran. Gaukeng dengan memandu (napattuju) kelamin suami oleh isteri mengandung makna bahwa, anak yang akan dilahirkan nantinya memang sudah mencapai tujuan hidupnya atau sudah berhasil dalam segala hal (mattuju laleng). Sebaliknya, jika suami sendiri yang memandu kelaminnya, maka seringkali suami kewalahan untuk tepat mencapai sasaran, demikian pula anak yang dilahirkan, nantinya juga kewalahan dalam mencapai tujuan hidupnya antara lain susah mendapat pekerjaan, jodoh dan sebagainya.

Menurut keluarga kasus, Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah pada saat terjadi pembuahan (lemba dara) terutama ketika puncak kenikmatan, maka pada saat itu pulalah hendaknya suami dan isteri dianjurkan untuk berdoa sesuai dengan apa yang diharapkan bagi anaknya kelak.

Setelah selesai, maka keduanya hendaknya berada dalam posisi berhadap-hadapan (siangolo-ngolong) dan tidak saling membelakangi. Atau hendaknya suami isteri tetap saling berpelukan ( mereka menyebutnya dengan istilah ”mabburasa” artinya saling berdempet seperti buras). Hal ini mengandung makna, bahwa antara suami dan isteri sungguh saling menyayangi, sehingga kelak anak yang lahir juga selalu patuh dan taat pada orang tuanya.

Agar anak kelak cerdas, pintar dan cepat mendapatkan pekerjaan, keluarga kasus menganjurkan agar alat kelamin suami dicabut selagi masih ereksi. Sebab jika dicabut setelah loyoh, maka anakpun nantinya menjadi anak yang loyoh, pemalas, dan susah mendapatkan pekerjaan.

Setelah selesai, maka kelamin perempuan dibersihkan dengan tangan oleh sang suami, selanjutnya dibalurkan ke seluruh tubuh terutama muka anak-anak yang masih kecil khususnya anak perempuan. Hal tersebut dimaksudkan agar anak-anak perempuan banyak yang senang dan cepat mendapatkan jodoh. Selain itu, juga dapat dibalurkan ke muka (face) isteri, agar isteri senantiasa kelihatan cantik dan awet muda.

Dan masih banyak lagi gaukeng yang dilakukan oleh keluarga kasus sebelum, sementara dan setelah proses pembuahan. Kesemua itu sungguh merupakan pengetahuan dan kearifan local (local knowledge dan local winsdom) orang tua yang keampuhannya telah banyak dibuktikan di lapang.

2. Fase Kehamilan (fase anak dalam kandungan).

Fase kehamilan merupakan salah satu periode penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, agar anak dapat lahir dengan sehat baik jasmani maupun rohani.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dalam bidang perkembangan pralahir menunjukkan bahwa selama berada dalam rahim, anak dapat belajar, merasa, dan mengetahui perbedaan antara gelap dan terang. Pada saat kandungan itu telah berusia lima bulan setara dengan 20 minggu, kemampuan anak dalam kandungan untuk merasakan stimulus telah berkembang dengan cukup baik sehingga proses pendidikan dan belajar dapat dimulai atau dilakukan (Nur Islam, 2004).

Para ilmuwan bidang pendidikan anak dalam kandungan juga telah banyak melakukan riset baru dan riset ulang secara kontinu dengan membuat langkah-langkah dan metode baru mengenai praktik pendidikan pralahir. Mereka telah menemukan banyak hal, mengenal keistimewaan pendidikan pralahir ini, diantaranya adalah peningkatan kecerdasan otak bayi, keyakinan lestari pada diri anak saat tumbuh dan berkembang dewasa nanti, keseimbangan komunikasi lebih baik antara anak (yang telah mengikuti program pendidikan pralahir) dengan orang tuanya, anggota keluarganya dan atau dengan lingkungannya dibanding dengan teman-temannya yang tidak mengikuti program pendidikan pralahir.

Berikut ini beberapa laporan yang sangat menggembirakan bagi dunia pendidikan anak khususnya dari F. Rene Van de Carr, M.D. dan Marc Lehrer, Ph.D. bahwa The American Association of The Advancement of Science pada tahun 1996 telah merangkum hasil penelitian sejumlah ilmuwan dalam bidang stimulasi pralahir dan bayi, antara lain sebagai berikut:

a. Dr. Craig dari University of Alabama menunjukkan bahwa program-program stimulasi dini meningkatkan nilai tes kecerdasan dalam pelajaran utama pada semua anak yang diteliti dari masa bayi hingga usia 15 tahun. Anak-anak tersebut mencapai kecerdasan 15 hingga 30 persen lebih tinggi.

b. Dr. Marion Cleves Daiamond dari University of California, Berkeley, AS melakukan eksperimen bertahun-tahun dan mendapatkan hasil yang sama berulang-ulang bahwa tikus yang diberi stimulasi tidak hanya mengembangkan pencabangan sel otak lebih banyak dan daerah kortikal otak yang tebal, tetapi juga lebih cerdas dan lebih terampil bersosialisasi dengan tikus-tikus lain.

Selain itu, menurut F.Rene Van de Carr, dkk., bahwa The Prenatal Enrichment Unit di Hua Chiew General Hospital, di Bangkok Thailand yang dipimpin Dr. C. Panthuraamphorn, telah melakukan penelitian yang sama terhadap bayi pralahir, dan hasilnya disimpulkan bahwa bayi yang diberi stimulasi pralahir cepat mahir bicara, menirukan suara, menyebutkan kata pertama, tersenyum secara spontan, mampu menoleh kearah suara orang tuanya, lebih tanggap terhadap musik, dan juga mengembangkan pola sosial lebih baik saat ia dewasa.

F.Rene Van de Carr, M.D., dkk., telah lama melakukan penelitian ini, kurang lebih sejak 22 tahun yang lalu. Menurut pandangannya, penelitian tersebut menunjukkan beberapa hal berikut ini pada bayi-bayi yang mendapatkan stimulasi pralahir.

a. Tampaknya ada suatu masa kritis dalam perkembangan bayi yang dimulai pada sekitar usia lima bulan sebelum dilahirkan dan berlanjut hingga dua tahun ketika stimulasi otak dan latihan-latihan intelektual dapat meningkatkan kemampuan bayi.

b. Stimulasi pralahir dapat membantu mengembangkan orientasi dan keefektifan bayi dalam mengatasi dunia luar setelah ia dilahirkan.

c. Bayi-bayi yang mendapatkan stimulasi pralahir dapat lebih mampu mengontrol gerakan-gerakan mereka. Selain itu, mereka juga lebih siap menjelajahi dan mempelajari lingkungan setelah dilahirkan.

d. Para orang tua yang telah berpartisipasi dalam program pendidikan pralahir menggambarkan anak mereka lebih tenang, waspada, dan bahagia.

Sebenarnya, keistimewaan-keistimewaan pendidikan anak dalam kandungan (anak pralahir) merupakan hasil dari sebuah proses yang sistematis dengan merangkaikan langkah, metode, dan materi yang dipakai oleh orang tuanya dalam melakukan pendidikan (stimulai edukatif) dan orientasi serta tujuan ke mana keduanya mengarah dan mendidik.

F. Rene Van de Carr telah menyimpulkan ada delapan prinsip dasar yang membentuk fondasi filosofi dan sekaligus prosedur program dan langkah-langkah kegiatan pendidikan pralahir, yaitu (a) prinsip kerja sama, (b) prinsip ikatan cinta kasih pralahir, (c) prinsip stimulasi pralahir, (d) prinsip kesadaran pralahir, (e) prinsip kecerdasan bayi/anak, (f) prinsip membiasakan perbuatan-perbuatan baik (akhlaqul karimah), (g) prinsip melibatkan kakak-kakak dan saudara-saudara sang bayi (ukhuwah sulbiyah), dan (h) prinsip peran penting ayah dalam masa kehamilan.

Sementara, menurut Dr. Baihaqi sebagian prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai syarat dan metode untuk melaksanakan langkah-langkah pendidikan bayi pralahir. Baiknya kita pandukan saja pandangan kedua ilmuwan tersebut menjadi satu uraian untuk memberikan pemahaman nyata mengenai prinsip-prinsip dasar pendidikan pralahir. Berikut ini akan disajikan 3 diantaranya sebagai berikut :

a. Prinsip Cinta, Kasih Sayang, dan Kerja Sama

Salah satu di antara kebutuhan esensial manusia, secara psikis adalah cinta, kasih, dan sayang. Demikianlah yang sama menjadi unsur perekat dalam mengikat hubungan yang harmonis antara seorang istri dan suami. Adanya rasa saling kasih, cinta, dan sayang akan dapat memberikan dampak positif bagi keduanya, terutama bagi istri yang sedang mengandung, kebutuhan tersebut sangat dominan. Dalam melaksanakan pendidikan anak dalam kandungan (pralahir) suami harus mengasihi dan menyayangi istrinya yang sedang mengandung itu. Karena, hal tersebut akan membuat istrinya merasa senang, tenteram, aman, tenang, dan bahagia. Selain itu, kondisi tersebut menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam rumah tangga, serta sehubungan antara keduanya (suami-istri) menjadi seimbang.

Keadaan ini dengan sendirinya akan menghasilkan kerja sama yang baik, menjadi sarana mudahnya melakukan aplikasi program pendidikan pralahir yang lebih efektif dan efisien. Program pendidikan pralahir, baik melalui stimulasi edukatif atau melalui latihan-latihan pendidikan yang dimuati nilai-nilai rasa cinta, kasih dan sayang, serta kerja sama yang harmonis antara keduanya akan sangat membantu bagi anak pralahir untuk belajar memberikan dan menerima kasih sayang dan kerja sama (interaktif) di antara mereka.

b. Prinsip Kecerdasan dan Ilmiah

Latihan-latihan pendidikan anak pralahir merupakan sensasi dan stimulasi untuk menarik minat anak dalam kandungan. Wujud sederhana dari keberhasilan pendidikan ini adalah adanya kemampuan untuk merespons sesuatu yang dipahaminya sebelum kelahirannya. Dengan membiasakan langkah-langkah sederhana dalam berbagai materi yang dapat memberikan sensasi atau stimulasi di mana si bayi dalam kandungan dapat menjawab atau meresponsnya, diharapkan kelak si anak dapat lebih banyak menerima dan meningkatkan minat dan keterampilan pada hal-hal yang baru. Keadan tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan daya kecerdasan otak dan sensitif terhadap suasana ilmiah si anak pralahir.

c. Prinsip Stimulasi Pralahir

Ketika umur kandungan atau kehamilan telah mencapai lima bulan atau dua puluh minggu, maka instrumen indra anak dalam kandungan sudah potensial menerima stimulasi dan sensasi dari luar rahim, seperti indra peraba bayi sudah merasakan sentuhan dan rabaan orang tuanya, indra pendengar bayi sudah mampu mendengar, misalnya suara khas ibunya, dan indra penglihatan bayi sudah mampu melihat sinar terang dan gelap di luar rahim. Dengan latihan pendidikan pralahir, berarti memberikan stimulasi sistematis bagi otak dan perkembangan saraf bayi sebelum dilahirkan. Selain itu, latihan-latihan edukatif pralahir membantu bayi lebih efektif dan efisien dan menambah kapasitas belajar setelah ia dilahirkan

Program pemberian nutrisi (yang halal). Selama kehamilan seorang ibu harus memenuhi kebutuhan makanan gizi lengkap dan seimbang serta vitamin (multivitamin). Makanan tersebut sangat diperlukan sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal-radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan-kromosom atau jaringan sel bayi, atau berfungsi untuk pertumbuhan tulang-tulang dan daging bayi serta pertumbuhan sel-sel otak bayi dan pertumbuhan organ jasmaniah lainnya (Nur Islam, 2004).

3. Pengasuhan Anak Usia Dini (Fase Golden Age) di Lingkungan Keluarga

Tahun-tahun pertama kehidupan anak merupakan periode yang sangat menentukan masa depannya. Kesalahan yang terjadi pada periode kritis akan membawa kerugian yang nyata pada masa depan bangsa. Investasi untuk perbaikan gizi dan kesehatan serta pembinaan anak usia dini akan membuat anak lebih siap belajar dengan baik pada saat sekolah. Investasi tersebut juga mempunyai efek positif yang panjang bagi kehidupan anak-anak di masa depan. Sehingga pada gilirannya akan berdampak positif sangat nyata bagi kemajuan bangsa. Produktivitas bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh bagaimana upaya pengembangan anak usia dini dilakukan.

Pengembangan anak usia dini merupakan pilihan yang bijaksana dalam kaitannya dengan pembangunan SDM guna membangun masa depan bangsa yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Young (1996) mengemukakan paling tidak ada lima alasan pentingnya melakukan investasi untuk pengembangan anak usia dini (Early Child Development).

Pertama, untuk membangun SDM yang berkemampuan intelegensia tinggi, berkepribadian dan berperilaku sosial yang baik serta mempunyai ketahanan mental dan psikososial yang kokoh.

Kedua, untuk menghasilkan “Economic Return” yang lebih dan menurunkan “Social Costs” di masa yang akan datang dengan meningkatnya efektivitas pendidikan dan menekan pengeluaran biaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, untuk mencapai pemerataan sosial ekonomi masyarakat, termasuk mengatasi kesenjangan antar gender.

Keempat, untuk meningkatkan efisiensi investasi pada sektor lain karena intervensi program gizi dan kesehatan pada anak-anak akan meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup anak, sedangkan intervensi dalam program pendidikan akan meningkatkan kinerja anak dan mengurangi kemungkinan tinggal kelas.

Kelima, untuk membantu kaum ibu dan anak-anak. Dengan semakin meningkatnya jumlah ibu bekerja dan rumah tangga yang dipimpin oleh wanita, pemeliharaan anak yang aman menjadi semakin penting. Penyediaan wahana untuk itu akan memberi peluang kepada wanita untuk berkarir dan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya.

a. Pemberian ASI

Salah satu faktor terpenting disosialisasikan kepada masyarakat luas adalah manfaat ASI bagi perkembangn kualitas anak. Memberikan ASI pada bayi 0-2 tahun memberikan manfaat yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak. Manfaat tersebut antara lain :

1) Perkembangan psikomotorik lebih cepat. Penelitian di Inggris mendapatkan bahwa bayi yang mendapat ASI, dua bulan lebih cepat kemampuan jalannya dibandingkan bayi yang diberi susu formula.

2) Menunjang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak, daya ingat dan kemampuan bahasa pada anak yang mendapat ASI lebih tinggi dibandingkan bayi yang mendapat susu formula.

3) Kandungan Taurin-sejenis asam amino kedua terbanyak dalam ASI; berfungsi sebagai neurotransmitte. Percobaan pada binatang menunjukkan defisiensi taurin akan berakibat terjadinya gangguan pada retina mata.

4) Decosahexanoic Acid (DHA) dan Arachidonic Acid (AA) adalah asam lemak tak jenuh rantai panjang yang diperlukan untuk pembentukan sel-sel otak yang optimal. Jumlah DHA dan AA dalam ASI sangat mencukupi untuk menjamin pertumbuhan dan kecerdasan anak. Disamping itu DHA dan AA tersebut dapat dibentuk/disintesa dan substansi pembentuknya (precursor), yaitu dari Omega 3 (asam linolenat) dan Omega 6 (asam linolenat).

5) Ikatan kasih sayang ibu-bayi terjadi karena berbagai rangsangan seperti sentuhan kulit (skin to skin contact). Bayi akan merasa aman dan puas karena bayi merasakan kehangatan tubuh ibu dan mendengar denyut jantung ibu yang sudah dikenal sejak bayi masih dalam rahim. (Utami, dalam Harian Fajar, tanggal 22 September 2004)

Menurut Dr Utami selaku Ketua Sentra Laktasi Indonesia (Harian Fajar 22 September 2004) bahwa : tak hanya bayi yang diuntungkan dengan ASI, tetapi juga sang ibu, ibu yang menyusui akan mendapat beberapa manfaat antara lain :

1) Mencegah terjadinya kurang darah atau anemia defisiensi zat besi. Dengan menyusui ekslusif selama enam bulan, akan berpengaruh terhadap penundaan haid. Dengan menunda timbulnya haid, ibu dapat menyimpan zat besi dan mencegah anemia defisiensi zat besi.

2) Mencegah pendarahan saat ibu baru saja usai melahirkan dan mempercepat involusi uterus (pengecilan rahim seperti semula). Hal ini disebabkan karena pada saat bayi lahir dan segera disusukan ke ibunya, maka rangsangan hisapan bayi pada payudara ibu akan diteruskan ke hipofisis pars posterior yang akan mengeluarkan hormon progesterone yang mempercepat ibu kembali ke berat sebelum hamil. Dengan menyusui, timbunan lemak pada tubuh ibu akan dipergunakan untuk pembentukan ASI sehingga berat badan ibu akan lebih cepat kembali ke berat sebelum hamil.

3) Mengurangi resiko terkena kanker payudara dan ovarium. Cukup banyak penelitian yang membuktikan bahwa ada korelasi antara infertilitas dan tidak menyusui dengan peningkatan risiko terkena kanker, baik itu kangker payudara ataupun kanker ovarium.

4) Mempererat jalinan kasih sayang dan hubungan emosional. Sebab dengan memberikan ASI juga mempunyai pengaruh emosional bagi ibu dan bayi.

5) Lebih murah dan hemat. Berapa biaya yang harus dikeluarkan selama sebulan untuk memberi susu formula ketimbang ASI yang murah dan lebih bagus nilai gizinya.

6) Membuat hubungan seksual lebih hangat. Sebab, menyusui bayi akan mempercepat rahim untuk kembali ke bentuk semula. Sehingga hubungan seksual dengan pasangan pun akan lebih nikmat.

7) Dapat menunda kehamilan. Dengan menyusui secara ekslusif dapat menunda haid dan kehamilan, sehingga dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi alamiah yang secara umum dikenal sebagai Metode Amenoera Laktasi (Harian Fajar, tanggal 22 September 2004).

b. Mengembangkan kepribadian anak.

Aspek penting yang mulai berkembang sehubungan dengan perkembangan intelegensia dan kesadaran anak pada masa kanak-kanak ialah perkembangan “Akunya”. Perkembangan Aku pada masa kanak-kanak merupakan salah satu ciri khas pada masa itu. Perkembangan kesadarannya sedemikian rupa sehingga anak “menemukan” atau menyadari tentang dirinya tentang kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini ia sadar tentang keadaannya atau kehadirannya di tengah-tengah keluarga dengan segala kepentingannya, tetapi belum meyadari tentang adanya bersama orang lain, yang juga dengan kepentingan dan hak kepunyaannya. Ia tidak atau belum sadari bahwa ada kepentingan bersama, ada milik orang lain selain dia. Ia belum mau mengerti bahwa ibunya itu adalah juga ibu dari kakak dan adik serta istri ayah. Ia tidak mau mengerti bahwa permainan itu adalah permainan kakaknya ataukah adiknya, apalagi anak-anak lain. Pokoknya dia punya semua.

Oleh karena itu pula, masa ini biasa disebut masa “aku” atau masa “raja”. Masa ini berlangsung sekitar umur antara 2 sampai 4 tahun. Dalam masa ini sang anak mengidentikkan dirinya dengan lingkungannya. Ia bersama dengan dunia sekelilingnya. Ia hidup dalam alam kebersamaan.

Setelah anak berumur antara 2 – 5 tahun, aktivitas utama anak adalah bermain. Bermain difantasikannya sebagai bekerja, sehingga apa yang dilakukan orang dewasa ditirunya, seperti main masak-masak bagi anak perempuan, mobil-mobilan bagi anak laki-laki dan sebagainya. Oleh karena itu, maka pada masa ini orang tua mulai mensosialisasikan jenis kelamin dan peran-peran yang diharapkan berkembang dalam diri anak melalui jenis permainan yang dibelikan atau dibikinkan.

Aktivitas bermain bagi anak-anak tersebut dapat menyebabkan rumah berantakan. Walaupun demikian keadaan tersebut dibiarkan saja demi mengembangkan imajinasi dan kreativitas berfikir anak-anak Setelah mereka bermain barulah orang tua menyelesaikan tugasnya dengan merapikan kembali barang-barang yang sudah berantakan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan Akan tetapi jika anak-anak sudah mulai beranjak besar, mereka lalu dilibatkan dengan perlahan-lahan untuk merapikan kembali bekas permainan mereka, sehingga dengan demikian mereka memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kembali apa yang telah mereka lakukan. Pada dasarnya anak-anak tidak boleh dilarang untuk bermain dan membuat suasana rumah berantakan, melainkan memberikan kesempatan kepada mereka mengembangkan kretivitas dan fantasinya, agar kelak mereka tumbuh menjadi manusia yang kreatif, cerdas dan penuh tanggung jawab sepanjang tidak mengarah pada pengrusakan.

Meskipun demikian, kadang-kadang kesibukan anak-anak bermain dicap oleh sebahagian orang tua sebagai perbuatan nakal, sehingga mereka berusaha mencegahnya oleh karena takut prabot rumah tangga menjadi rusak. Padahal anak pada usia kanak-kanak tersebut, sesuai dengan perkembangannya memang nakal dan memang seharusnya nakal. Sebab, anak yang kurang beraktivitas (lamban, loyoh) yang dicap orang tua sebagai anak yang manis adalah sesungguhnya justru termasuk anak yang tidak normal dalam perkembangannya (Sarongallo, 1985).

Masa kanak-kanak selain sebagai masa bermain juga pada masa ini perkembangan ke akuannya mulai nampak, sehingga masa ini biasa juga disebut masa egosentris pertama (egosentri kedua terjadi pada masa pubertas atau remaja). Sebagai masa egosentris, apa yang diinginkannya selalu ingin dituruti, jika tidak mereka akan berontak dan menangis hingga orang dewasa terutama orang tua harus memenuhi keinginannya. Pada saat menangis dan berontak itulah sering orang tua menakut-nakuti anak pada seseorang atau sesuatu yang layak ditakuti anak seperti orang gila, polisi, hantu, setan, binatang dan sebagainya. Misalnya dengan berkata, ”yoah awas ada orang gila’, ”yoah awas ada setan”, ”awas nanti ibu panggil polisi”. Padahal cara seperti itu justru menyebabkan jiwa anak menjadi kerdil dan terbiasa takut pada orang lain, sehingga pada perkembangan kejiwaan selanjutnya anak-anak akan menjadi anak penakut dan memiliki nyali kurang

Selain menakut-nakuti seperti cara tersebut, cara yang paling gampang dilakukan orang tua adalah menjanjikan sesuatu, dengan berkata ; ”nanti ibu belikan baju baru yah”, ”nanti ibu bawa jalan-jalan”, ”diam yah nak nanti ayah bawakan oleh-oleh banyak sekali” dan sebagainya. Padahal kesemuanya itu hanya sekedar janji belaka sebagai upaya agar anak cepat diam dan kembali ceria. Cara tersebut juga akan meracuni pikiran anak-anak bahwa orang dewasa terutama orang tua boleh ingkar janji atau bohong, sehingga hal tersebut menjadi terpatri di dalam hati anak dan kelak jika dewasa mereka juga melakukan hal yang sama yakni suka ingkar janji dan berbohong . Oleh sebab itu jangan sekali-kali berjanji kepada anak-anak jika tidak mau menepati apatah lagi kalau memang tidak sanggup.

Kondisi dan pengasuhan anak di rumah sangat berpengaruh pada pribadi anak. Pengasuhan anak di keluarga umumnya berlangsung dalam lingkungan yang over protective dari ibunya. Akibatnya akan menjadikan anak menjadi kurang kreatif dan bersifat menunggu. Menurut Parsons, dalam differensiasi peranan antara ibu dan anak kadang kala orang tua memakai sumbu vertikal ibu/bapak adalah leader dan anak adalah follower (Parsons, 1992). Disini, posisi anak dipandang semata-mata sebagai obyek yang tidak berdaya, harus menurut dan sederet sebutan yang memandang anak pada posisi lemah pendidikan yang berorientasi pada orangtua (parents perspective) ini, sangat tidak menguntungkan bagi tumbuh kembang anak (Budi Setiawan, Bulletin PADU, edisi Perdana, 2002).

Pendidikan dan pengasuhan anak yang harus dikembangkan dalam upaya mengembangkan kreativitas dan tumbuh kembang anak usia dini adalah children perspective yang lebih mirip dengan model pendidikan andragogi. Pendidikan yang berpusat pada anak akan menbuat anak sejak usia dini sudah mengenal rasa tanggung jawab. Watak tepo seliro (yang oleh orang barat digembor-gemborkan sebagai Emotion Quotien-EQ) dan tidak pemalu (karena pendapatnya diterima/didengar). Model pendidikan seperti itu seyogyanya dapat diaplikasikan pada pengasuhan di penitipan anak.

Mengapa hal itu harus dilakukan ? Menurut John Bolby, pada dasarnya praktek pengasuhan anak selalu ditandai dengan adanya attachment yaitu interaksi yang terjadi antara ibu dan anak dalam rangka pemenuhan kebutuhan anak. Pada usia dini, anak memang sepenuhnya akan menyandarkan diri dalam memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan anak yang terpenuhi akan menjadikan rasa aman sehingga membentuk percaya diri. (John Bolby dalam Elizabeth B. Hurlock, 1990).

Menurut Selo Soemardjan, keluarga jaman sekarang seharusnya menganut model symmetrical family atau keluarga yang seimbang, yang demokratis dimana tanggung jawab pengasuhan anak jangan melulu dibebankan pada ibunya. Hal ini berarti bahwa ayah juga dapat menggantikan fungsi ibu dalam pengasuhan anak usia dini. Disamping itu seyogyanya, tugas pengasuhan juga tidak mesti menjadi tanggung jawab ibunya. Sehingga masalah keterpisahan antara anak dan orangtua seyogyanya tidak mengganggu tumbuh kembangnya.

III. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Fungsi pendidikan bagi anak dini usia (golden age) tidak hanya sekedar memberikan berbagai pengalaman belajar seperti pendidikan pada orang dewasa, tetapi juga berfungsi mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasannya. Pendidikan disini hendaknya diartikan secara luas, mencakup seluruh proses stimulasi psikososial yang tidak terbatas pada proses pembelajaran yang dilakukan secara klasikal. Artinya pendidikan dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja, baik yang dilakukan sendiri di lingkungan keluarga maupun oleh lembaga pendidikan di luar lingkungan keluarga.

Pembelajaran harus dilakukan secara menyenangkan yaitu melalui bermain kesenangan yang diperoleh melalui bermain memungkinkan anak belajar tanpa tekanan, sehingga disamping motoriknya, kecerdasan anak (kecerdasan kognitif, sosial-emosional, spiritual dan kecerdasan lainnya) akan berkembang optimal. Lebih penting lagi, dampak dari jenuh belajar berupa semakin menurunnya prestasi anak di kelas. Kelas yang lebih tinggi dapat dihindari. Pembelajaran yang menyenangkan merupakan pembelajaran yang berpusat pada anak, dimana anak mendapatkan pengalaman nyata yang bermakna bagi kehidupan selanjutnya. Pada gilirannya, melalui pendidikan anak dini usia yang pembelajarannya dilakukan secara menyenangkan akan membentuk manusia-manusia Indonesia yang siap menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan kajian neurologi dan psikologi perkembangan, kualitas anak dini usia disamping dipengaruhi oleh faktor bawaan (nature) juga sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan, gizi, dan psikososial yang diperoleh dari lingkungannya. Oleh karena faktor bawaan harus kita terima apa adanya, maka faktor lingkunganlah yang harus direkayasa. Kita harus mengupayakannya semaksimal mungkin agar kekurangan yang dipengaruhi oleh faktor bawaan tersebut dapat kita perbaiki.

A. Arti Pendidikan Anak Dini Usia bagi kualitas SDM

Secara konseptual, pembangunan kualitas sumberdaya manusia harus mencakup semua dimensi baik fisik maupun non fisik tersebut secara totalitas. Segenap potensi jasmani dan rohani manusia bisa berkembang secara sempurna dan dapat didayagunakan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan hidup. Kualitas fisik dicerminkan dengan derajat kesehatan yang prima. Kualitas akal dicerminkan oleh daya fakir atau kecerdasan intelektual yang berkaitan dengan penguasan ilmu pengetahuan. Kualitas kalbu diukur dengan derajat keimanan dan ketakwaan, kejujuran, budi pekerti, moral dan akhlak. Kualitas akal dan kalbu secara bersama-sama melahirkan daya dzikir dan kesadaran diri yang mendalam akan hakikat manusia sehingga melahirkan emogensi atau kecerdasan emosional (emotional intelligence) yang berkualitas.

Pendekatan holistik menekankan bahwa kualitas sumberdaya manusia ditentukan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal yang berlangsung dalam keseluruhan siklus hidup, tahap yang sangat menentukan adalah pada saat janin (pre-natal) sampai usia remaja (sekitar 15 tahun), dan tahap yang paling kritis adalah sampai umur 5 tahun (balita). Usia dini, yaitu pada umur balita, adalah tahap yang rentan terhadap berbagai pengaruh fisik dan non fisik. Faktor-faktor yang menentukan tumbuh kembangnya anak balita baik fisik, psikologis, dan sosial sangat penting untuk diperhatikan dan dikendalikan agar dapat menjadi manusia yang berkualitas.

Bagi guru kelas satu, dua, tiga Sekolah Dasar yang berpengalaman, sudah tidak asing lagi adanya anak yang cepat mengerti pelajaran dan ada yang lambat, ada yang lebih berminat terhadap satu atau beberapa pelajaran dari yang lain, bahkan ada anak yang cepat sekali mengerti suatu pelajaran tertentu dan ada yang bakatnya berbeda-beda. Bakat (aptitude) dapat dirumuskan sebagai potensi kemampuan yang dibawa sejak lahir (inherent inner component of ability; Semiawan, C, 1997). Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat ini dan banyak pula yang dapat dilakukan oleh lingkungan dalam rangka pengembangan intelektual dan kreativitas anak dini usia termasuk bermain.

B. Arti Bermain Bagi Anak Dini Usia

Bagi anak, bermain adalah suatu kegiatan yang serius, namun mengasyikkan. Melalui aktivitas bermain, berbagai pekerjaannya terwujud. Bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak, karena menyenangkan, bukan karena akan memperoleh hadiah atau pujian. Bermain adalah salah satu alat utama yang menjadi latihan untuk pertumbuhannya. Bermain adalah medium, di mana si anak mencobakan diri, bukan saja dalam fantasinya tetapi juga benar nyata secara aktif. Bila anak bermain secara bebas, sesuai kemauan maupun sesuai kecepatannya sendiri, maka ia melatih kemampuannya.

Permainan adalah alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya, dari yang tidak ia kenali sampai yang ia ketahui dan dari yang tidak dapat diperbuatnya, sampai mampu melakukannya. Jadi, bermain mempunyai nilai dan ciri yang penting dalam kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari seorang anak.

- Bermain memiliki arti. Pada permulaan, setiap pengalaman bermain memiliki unsur risiko. Ada risiko bagi anak untuk belajar berjalan sendiri, atau naik sepeda sendiri atau berenang, ataupun meloncat. Betapapun sederhana permainannya, unsur risiko itu selalu ada.

- Unsur lain adalah pengulangan. Dengan pengulangan, anak memperoleh kesempatan mengkonsolidasikan keterampilannya yang harus diwujudkannya dalam berbagai permainan dengan berbagai nuansa yang berbeda. Sesudah pengulangan itu berlangsung, anak akan meningkatkan keterampilannya yang lebih kompleks. Melalui berbagai permainan yang diulang, ia memperoleh kemampuan tambahan untuk melakukan aktivitas lain.

- Fakta bahwa aktivitas permainan sederhana dapat menjadi kendaraan (vehicle) untuk menjadi hajat permainan yang kompleks, dapat dilihat dan terbukti pada kala mereka menjadi remaja.

- Melalui bermain anak secara aman dapat menyatakan kebutuhannya tanpa dihukum atau terkena teguran, umpama; ia bisa bermain peran sebagai ibu atau bapak yang galak, atau sebagai bayi atau anak yang mendambakan kasih sayang. Di dalam semua permainan itu ia dapat menyatakan rasa benci, takut dan gangguan emosional lainnya.

C. Penuhi Kebutuhan Bermain Anak Dini Usia

Sering kali cara belajar formal seperti diuraikan di atas dilakukan demi kebanggaan orang tua. Orang tua bangga bila anaknya disebut juara di kelas, anak dipacu untuk belajar, belajar dan belajar, supaya menjadi pintar dan menjadi juara. Selain itu guru hendak “menghabiskan” kurikulum cepat. Tetapi dampak yang diperolehnya dari cara belajar seperti ini tidak menguntungkan. Dalam arti dampak yang paling ringan adalah bahwa anak-anak pintar di TK, mungkin pintar di kelas 1, 2 ataupun 3, tetapi ternyata menurut penelitian oleh Universitas Indonesia (1981), makin lama menjadi makin tidak pintar di kelas yang lebih tinggi.

Sedangkan mereka yang kebutuhan permainannya terpenuhi, makin tumbuh dengan memiliki keterampilan mental yang lebih tinggi, untuk menjelajahi dunianya lebih lanjut dan menjadi manusia yang memiliki kebebasan mental untuk tumbuh kembang sesuai potensi yang dimilikinya, sehingga menjadi manusia yang bermartabat dan mandiri. Lebih dari itu, ia terlatih untuk terus-menerus meningkatkan diri mencapai kemajuan.

IV. Tantangan Pengasuhan Dan Pendidikan Pra Lahir Serta Fase Golden Age Di Indonesia

Tak dapat disangkali bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi oleh orang tua dalam hal pengasuahan anak . Salah satu diantaranya adalah tantangan pada fase pra lahir dan fase golden ace . Tantangan yang dimaksud adalah sebagai berikut

Pertama, Pada generasi sekarang dan akan datang tidak lagi banyak melakukan persiapan dan mempertimbangan berbagai aspek yang berkaitan dengan fase pembuahan, seperti memilih waktu yang tepat tentang kapan sebaiknya melakukan hubungan suami isteri, melainkan mereka bebas melakukan kapan saja mereka inginkan. Kurangnya persiapan dan pertimbangan berbagai aspek tersebut antara lain disebabkan karena hingga saat ini sosialisasi dari orang tua tentang pantangan dan anjuran yang berkaitan dengan hubungan seksual antara suami isteri masih tetap tabu untuk dilakukan. Dengan kata lain, membicarakan tentang tata hubungan seksual antara suami isteri dengan anak-anak pra nikah masih dianggap kurang etis bagi budaya Bangsa Indoenesia. Akibatnya, sosialisasi tentang hal tersebut tak pernah diterima langsung dari orang tuanya, melainkan diperoleh dari orang lain terutama dari teman sejawatnya yang keadaanya tidak jauh berbeda dengan diri anak, sehingga pengetahun anak tentang hubungan seksual mengenai pantangan dan anjuran tak pernah tuntas, melainkan diperolehnya secara tidak transparent dan sepenggal-sepenggal.

Kedua, Perubahan sosial yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman menyebabkan terjadinya perubahan secara perlahan-lahan atau perubahan cepat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Salah satu ciri masyarakat modern adalah masyarakat yang semakin rasional dalam berpikir dan berperilaku, sehingga perilaku-perilaku tradisional yang non rasional berangsur-angsur berkurang dan bahkan hilang sama sekali. Oleh karena makin rasionalnya masyarakat, maka perilaku pengasuhan yang dianggap non rasional misalnya prilaku pengasuhan fase pembuahan (gaukeng) semakin ditinggalkannya, oleh karena hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan logika atau akal sehat apalagi menjadikannya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Padahal prilaku non rasional yang sering disebut sebagai prilaku tradisional adalah salah satu bagian dari pengetahuan lokal (local knowledge), yang saat ini mulai digali kembali sebagai salah satu hal yang dapat memperkaya khasanah budaya nasional

Ketiga, Pada umumnya ibu-ibu dewasa ini tidak memberikan ASI secara langsung kepada anak-anaknya. Hal tersebut disebabkan antara lain karena Ibu enggan menyusui demi menjaga kecantikan payudara. Salah satu dampak modernisasi yang berakibat pada pengasuhan anak adalah mulai banyaknya orang tua yang enggan menyusukan anaknya dengan alasan agar payudaranya tetap terjaga kecantikan dan kekencangannya. Hal tersebut disebabkan karena dengan menyusukan anak dapat menyebabkan payudara menjadi kendor dan kurang menarik, sehingga memungkinkan kaum wanita merasa minder dan tidak percaya diri terutama terhadap suaminya sendiri. Dengan alasan kecantikan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali memberikan anak susu formula yang banyak tersedia di pasar-pasar dan toko-toko swalayan dengan berbagai merek serta janji-janji dengan kandungan gizi yang tidak kalah dengan kandungan gizi dari ASI itu sendiri.

Keempat, kehadiran orang tua secara utuh di rumah dengan tugas utama mengasuh dan mendidik anak-anaknya adalah suatu hal yang semakin jarang ditemukan pada keluarga-keluarga modern saat sekarang apalagi di masa yang akan datang dengan alasan peran ekonomi dan sosial. Ketidak hadiran orang tua secara penuh di rumah mengharuskan mereka secara dini menyerahkan anak-anaknya terutama anak yang masih berada pada usia 0 – 6 tahun (golden age) kepada lembaga-lembaga sosialisasi sekunder seperti play group, tempat penitipan anak dan pre-school. Penyerahan anak Balita secara dini tersebut dianggap sebahagian besar orang tua sebagai cara yang terbaik dan paling aman bagi anak-anak, dibandingkan jika anak diasuh oleh pembantu di rumah yang tidak memiliki program dan kemampuan mengasuh yang lebih baik.

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengasuhan dan pendidikan pra-lahir dan fase golden age memiliki posisi sangat strategis dan urgen dalam membentuk SDM yang berkualitas, baik kualitas intelektual, emosional maupun spiritual. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengajukan beberapa rekomendasi terhadap orang tua, Pemrintah, Kepala Sekolah, Rektor Universitas Cokroaminoto Palopo serta seluruh masyarakat pemerhati pendidikan sebagai berikut :

1. Pembentukan kualitas tiga jenis kecerdasan yakni kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual terutama kecerdasan intelektual dimulai pada umur 0-6 tahun (golden age), sehingga membawa konsekuensi logis bahwa orang tua harus mengoptimalkan peran pengasuhannya pada priode tersebut, mulai dari fase pembuahan, kehamilan, kelahiran, balita dan kanak-kanak. Pengasuhan yang dimaksud adalah perawatan, pemberian nutrisi yang cukup memadai terutama nutrisi otak, pemberian ASI yang cukup penerapan disiplin dan pembiasaan, internalisasi dan sosialisasi ajaran agama dan nilai-nilai moral, sosial dan kebudayaan.

2. Ketidakmampuan orang tua hadir secara full time mengasuh anak akibat keterlibatannya di dunia kerja dan karena peran-peran sosialnya di masyarakat, maka jalan yang paling aman ditempuh adalah menyerahkan anak secara dini kepada lembaga-lembaga pengasuhan sekunder seperti pre-school, play group dan penitipan anak. Meskipun demikian, waktu yang tersisa hendaknya dioptimalkan pemanfaatannya dengan memberikan pengasuhan yang lebih berkualitas. Pertemuan antara anak ddengan orang tua bukan dihitung dengan kuantitasnya melainkan kualitasnya.

3. Mengingat ASI merupakan sumber nutrisi yang paling baik untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi baik kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, maka pemberian ASI mutak diperlukan atau dianjurkan baik secara langsung dengan jalan kontak langsung antara bayi dengan payudara ibu, maupun dengan cara tidak langsung dengan jalan memeras ASI tersebut lalu diberikan kepada sang bayi dengan tetap disertasi sentuhan kasih sayang dari pengasuhnya

4. Dalam rangkan mensosialisasikan pentingnya fase pembuahan, maka seyogyanya pada saat gerbang pernikahan (malam mappacci), orang tua hendaknya tidak larut pada pelaksanaan ceremonial dengan mengabaikan hal terpenting yaitu memberi bekal terutama tentang proses pembuahan (hubungan suami isteri) kepada anak sebelum memasuki pernikahan, melainkan perlu menunjuk orang tertentu yang dianggap paling mampu mensosialisasikan hal tersebut, misalnya tokoh masyarakat, orang yang dituakan, tokoh agama, dan paling baik jika orang tua sendiri yang melakukannya.

5. Agar proses sosialisasi tentang pentingnya fese pembuahan berjalan dengan lancar dan berkualitas, perlu dibentuk lembaga sosialisasi gerbang perkawinan di setiap desa yang dapat bekerja lebih pofesional dan terprogram.

6. Mengingat pentingnya fase golden age, maka pemerintah perlu terus mensosialisasikan pentingnya mengoptimalkan pengasuhan Anak Dini Usia (golden age) baik melalui pendidikn pra sekolah (Taman Kanak-Kanak, Play Group, Panti Penitipan Anak), maupun melalui pengasuhan anak pada lingkungan keluarga.

7. Oleh karena pentingnya tahun-tahun pertama di Sekolah Dasar (kelas 1 dan 2), dituntut guru yang lebih berpengalaman dan berkualitas. Maka diharapkan kepala sekolah menempatkan guru kelas 1 dan 2 yang memiliki komitmen mendidik dan mengajar dengan hati nurani bahwa dirinya diberi tugas mengeban amanah untuk membangun manusia yang berkualitas, bukan karena sekedar melaksanakan tugas dan menyelesaikan kurikulum.

8. Untuk menciptakan guru dan calon guru yang berkualitas, maka LPTK hendaknya merekrut calon mahasiswa baru yang benar-benar memiliki minat dan komitmen yang tinggi untuk menjadi guru yang berkualitas bukan karena alasan ikut-ikutan atau karena profesi guru sekarang ini sedang menjadi primadona pasca lahirnya UU guru dan dosen.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Tjok Isteri Putra, 1999, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Yayasan Obor Indonesai Jakarta.

Amriyani, 2006, Anak Jalanan Berbasis Komunitas, (Kasus Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar), Proposal Tesis, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Badruddin, Syamsiah, 2004, “Prilaku Pengasuhan Anak, Studi Kasus Pada 12 Keluarga Bugis Wajo yang Sukses Mengasuh Anak”, Disertasi, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Baihaqi A.K, 2001, Mendidik Anak Dalam Kandungan Menurut Ajaran Paedagogis Islam, Darul Ulum Press. Jakarta.

Budi Setiawan, Bambang, “Pengasuhan Anak dan Peran Penitipan Anak”, Bulletin Padu, Edisi Perdana, Tahun 2002, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas Jakarta.

Clark, B. 1986. Growing up Giffed. Columbia, USA, CE, Memi Publishing Co.

Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, Penrbit Erlangga, Jakarta, 1993.

F. Rene Van de Carr, dan Marc Lehrer, 1999. While you’re Expecting……Your Own Prenatal Classroom, Humanics Trade, Atlanta, GA, diindonesiakan oleh Al-wiyah Abdurrahman dengan judul Cara Baru Mendidikan Anak Sejak dalam Kandungan, Kaifa, Bandung.

Hamzah, Asiah, 2000. Pola Asuh Anak Pada Etnik Jawa Migran dan Etnik Mandar (Suatu Pendekatan Etnomethodology dan Interaksionisme Simbolik), (Disertasi) Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Jalal, Fasli, ”Pendidikan Anak Dini Usia, Pendidikan yang Mendasar”, Bulletin Padu, Edisi Perdana, Tahun 2002, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas Jakarta.

Nur Islam, Ubes, 2004, Mendidik Anak dalam Kandungan, Optimalisasi Potensi Anak Sejak Dini, Gema Insani, Jakarta.

Roberta Berr, Child Family and Commuinity, New York, CBS College, 1985.

Sarongallo, Tana’Ranggina dan ZainabTana’ Ranggina Sarongallo, 1984, Psikologi Perkembangan, FIP IKIP Ujung Pandang.

Semiawan, Conny. R. ”Pendidikan Anak Dini Usia, Belajar Melalui Bermain”, Bulletin Padu, Edisi Perdana, Tahun 2002, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas Jakarta.

Semiawan, Conny. R., 1998, Sarasehan Pengembangan Konsep Lerning by Playing dalam Pendidikan Anak-anak. Diselenggarakan oleh Gudwah Islamic Digital Edutainment, tanggal 21 Maret 1998.

Syarief, Hidayat, ”Pengembangan Anak Dini Usia: Memerlukan Keutuhan”, Bulletin Padu, Edisi Perdana, Tahun 2002, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas Jakarta.

Universitas Indonesia, 1981. Penelitian Kemajuan Belajar Anak SD di DKI, Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Mengawali sajian Makalah ini, saya perlu menghadirkan pernyataan Konfusius lima abad sebelum masehi untuk membangkitkan semangat, harkat dan martabat guru yang selama ini dijuluki sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, yang pada hari ini mengikuti seminar guna menyoal sertifikasi guru dalam jabatan. Pelaksanaan seminar ini merupakan salah satu wujud kegembiraan bagi guru setelah puluhan tahun berjuang untuk menjadikan jabatan guru sebagai jabatan “profesi”. Konfusius berkata : Jika rencana anda satu tahun, tanamlah padi, jika rencana anda sepuluh tahun, tanamlah pohon, namun jika rencana anda seratus tahun, didiklah manusia. Pernyataan ini sungguh mengandung makna yang sangat mendalam bagi seorang guru, sebab dari pernyataan tersebut memberikan isyarat betapa besar posisi dan peranan guru dalam memanusikan manusia sampai ratusan tahun. Betapa tidak, melalui sekolah, guru di titipkan amanah besar untuk membangun,membentuk, mengolah kepribadian, kemampuan dan kecerdasan anak manusia yang hasilnya kelak akan dinikmati oleh anak itu sendiri, keluarga dan keturunannya hingga ratusan tahun mendatang. Itulah sebabnya sehingga seseorang tak dapat men¬yangkali bahwa pendidikan merupakan hal_yang san¬gat fundamental bagi manusia. karena pendidikan selain berfungsi sebagai sarana pembe¬basan manusia dan keterasin¬gan, kemiskinan, penindasan, ketidakadilan dan keterbela¬kangan, juga sebagai sarana un¬tuk memanusiakan manusia. Karena itu, setiap orang yang ingin membangun dan mem¬perbaiki kehidupan manusia dengan sederet persoalannya harus dimulai dengan pendidi¬kan. Karena pendidikan merupakan kunci perbaikan dan pembangunan. Tanpa kunci itu, usaha manusia akan gagal. Salah satu pemegang kunci uta¬ma pendidikan adalah ” Guru itu sendiri”.

Pernyataan Confucius di atas sengaja disuguhkan untuk lebih menggugah nurani sang penguasa, nurani wakil rakyat, nurani peja¬bat serta nurani masyarakat agar dapat lebih mengakui betapa besar jasa ” Tuan Guru” yang dipersembahkan kepada Bangsa dan Negara selama ini dan yang akan datang. Selain itu suguhan pernyataan Confucius ini diharapkan pula da¬pat berfungsi sebagai “kado” dan multi vitamin bagi guru bagi guru dalam merayakan keberhasilannya mengibarkan bendera guru sebagai jabatan “profesi”. Pernyataan Confucius di atas, tidak pernah berubah dan tidak pernah terbantahkan sejak Beliau mengucapkan kata-katanya. lima abad sebelum masehi hingga sekarang, meskipun realitas menunjukkan bahwa pendidikan itu sendirilah yang telah banyak mengalami perubahan. Berkaitan dengan perubahan , Harold G. Shane, mengatakan bahwa perubahan telah menghadang begitu cepatnya sehingga kita digiring keluar dari hari kemarin dan didesak memasuki hari esok tanpa diberi kesempatan menyesuaikan diri dengan hari ini. Sedangkan menurut Toftler, “Kedatangan hari esok yang begitu cepat itu menyebabkan kita kehilangan orientasi dan mengalami semacam tekanan waktu, sehingga apa yang dahulu memerlukan waktu satu abad, dewasa ini hanya beberapa tahun, bahkan ada yang dalam beberapa bulan saja “. Dalam kondisi demikian, peran guru sebagai pendidik semakin diperlukan keprofesinalannya dalam mengantar dan mengawal anak bangsa di republic ini menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan tersebut. Pendidikan mencerminkan harapan, karena itu, pendidikan tidak dapat dinafikan kehadirannya dalam membangun suatu bangsa. Winarno Surachmad pernah berkata bahwa bila ada suatu negara yang mengharapkan suatu kebesaran tetapi tidak mengutamakan pendidikan bangsanya maka negara itu pada hakekatnya menginginkan suatu kemustahilan. ( Winarno Surachmad ). Bahkan beberapa ahli berpandangan bahwa negara dan peradaban akan menjadi lesu, letih dari loyo, serta ketinggalan zaman, tidak produktif dan bangkrut karena gagal memelihara sumber-sumber insani dengan menanamkan modal pada pendidikan. Itulah sebabnya Mashuri berkata bahwa pendidikan adalah suatu yang hidup dan kehidupannya mencerminkan serta sekali-gus meramalkan kehidupan suatu keluarga, masyarakat bahkan suatu bangsa ( Mashuri, 1970 ).

Kita tak dapat menyangkali bahwa pendidikan itu baik formal maupun non formal membutuhkan modal atau biaya yang besar, namun seseorang perlu menyadari bahwa pendidikan itu adalah suatu Investasi (Tabungan hari tua) dalam arti bahwa bila seseorang mengeluarkan biaya besar untuk pendidikan, maka seseorang tersebut akan memperoleh Rate of Return ( Keuntungan yang sebesar-besarnya dimasa mendatang. ( Riwanto, 1997 ). Hal ini diperkuat oleh Gary S. Bucker dalam Teori ” Human Capital ” yang menyatakan bahwa semakin tinggi pen¬didikan yang dimiliki oleh seseorang maka semakin besar pula penghasilan seumur hidup yang akan diperoleh. Salah satu wujud nyata dari kebenaran teori tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dimana kualifikasi seorang guru berupa S1, S2 dan S3 menjadi faktor kunci bagi seorang guru untuk dievaluasi yang bobotnya sebagai berikut : Strata satu yang relevan 150, S2 yang relevan 175 dan S3 yang relevan 200 dari standar minimal 850 yang harus dimiliki. Namun demikian, sungguh menarik data yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Fasli Djala (sekarang Dirjen Pendidikan Tunggi), sebagaimana dilansir sebuah surat kabar nasional pada tahun 2007 yang lalu. Menurutnya, terdapat hampir separo dari sekitar 2,6 juta guru di Indonesia tidak layak mengajar. Kualifikasi dan kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar di sekolah. Lebih rinci disebutkan, saat ini yang tidak layak mengajar atau menjadi guru sekitar 912.505. Terdiri atas 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA, dan 63.961 guru SMK. Kondisi ini jelas amat kontras dengan mutu pendidikan di negeri jiran yang dulu menimba ilmu kepada bangsa kita. Konon, guru-guru di negeri jiran, seperti Malaysia atau Singapura bisa hidup lebih dari cukup hanya dengan mengandalkan penghasilannya sebagai guru. Para penguasa negeri itu benar-benar memosisikan guru pada aras yang mulia dan terhormat dengan memberikan jaminan kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan hukum yang amat memadai. Implikasinya, mutu pendidikan di negeri itu melambung bak meteor, makin jauh meninggalkan dunia pendidikan kita yang (nyaris) tak pernah bergeser dari keterpurukan. Hal itu bisa dilihat dari kualitas HDI (Human Development Index) negeri-negeri tetangga yang jauh berada di atas kita.

B. Tuntutan Sertifikasi Guru

1. Pengertian Sertifikasi

Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 2, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1, UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Sesuai dengan arah kebijakan di atas, Pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14, 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi. Pengertian sertifikasi secara umum mengacu pada National Commision on Educatinal Services (NCES) disebutkan “Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate’s credentials and provides him or her a license to teach”. Dalam kaitan ini, di tingkat negara bagian (Amerika Serikat) terdapat badan independen yang disebut The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE). Badan indepeden ini yang berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik. Persyaratan kualifikasi akademik minimun dan sertifikasi bagi pendidik juga telah diterapkan oleh beberapa negara di Asia. Di Jepang, telah memiliki Undang-undang tentang guru sejak tahun 1974, dan Undang-undang sertifikasi sejak tahun 1949. Di China telah memiliki Undang-undang guru tahun 1993, dan PP yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001. Begitu juga di Philipina dan Malaysia belakangan ini telah mempersyaratkan kualifikasi akademik minimun dan standar kompetensi bagi guru. Di Indonesia, menurut UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik. Dalam hal ini, ujian sertifikasi pendidik dimaksudkan sebagai kontrol mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik.

2. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. a. Adapun manfaat ujian sertifikasi guru dapat diperikan sebagai berikut. b. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru. c. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional. d. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK , dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan. e. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. f. Memperoleh tujangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi.

3. Kompetensi Guru Profesional

Kompetensi (competency) didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Menurut PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Keempat jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan beserta subkom- petensi dan indikator esensialnya diuraikan sebagai berikut. a. Kompetensi Kepribadian Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. 1) Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai pendidik; dan memeliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 2) Memiliki kepribadian yang dewasa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik. 3) Memiliki kepribadian yang arif. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 4) Memiliki kepribadian yang berwibawa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. 5) Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. b. Kompetensi Pedagogik Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. 1) Memahami peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memamahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidenti- fikasi bekal-ajar awal peserta didik. 2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidik-an untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 3) Melaksanakan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menata latar (setting) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Subkompe-tensi ini memiliki indikator esensial: melaksanakan evaluasi (assess-ment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 5) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengem-bangkan berbagai potensi nonakademik.

c. Kompetensi Profesional

Kompetensi professional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Secara rinci masing-masing elemen kompe-tensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. 1) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau kohe-ren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. 2) Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk me-nambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi. d. Kompetensi Sosial Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut. 1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. 2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. 3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

4. Sertifikasi guru perlu tidak?

Program sertifikasi dan pendidikan profesi guru sejauh ini belum menampakkan filosofi dan orientasi yang jelas. Akibatnya, perdebatan tentang sertifikasi guru dalam jabatan, guru lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan alias LPTK dan Akta IV seperti tidak menemukan kepastian. Bahkan, pimpinan sejumlah LPTK mengaku pesimistik bahwa sertifikasi menjamin peningkatan kualitas guru. Tanpa arah yang jelas dan tujuan terukur, niscaya kegiatan ini akan sia-sia. Gagasan utama di balik pendidikan profesi guru adalah peningkatan mutu dan pembaruan pendidikan nasional. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagai suatu kesatuan upaya pemberdayaan guru. Maka, program sertifikasi seharusnya tidak dipandang sekadar legalisasi untuk memperoleh tunjangan profesi, tetapi lebih sebagai upaya meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesi. Kompetensi guru diyakini tidak secara otomatis menjadi baik dengan menaikkan remunerasi saja. Oleh sebab itu, diperlukan upaya mengubah motivasi dan kinerja guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam bentuk pendidikan profesi.

5. Guru sebagai profesi

a. Pengertian Profesi

Guru adalah orang yang pekerjaannya mendidik, membimbing, mengajar dan melatih. Pekerjaan mendidik, membimbing, mengajar dan melatih adalah salah satu jenis profesi. Profesi ialah pekerjaan khusus yang diperoleh/ dimiliki melalui pendidikan cukup lama, yang dilakukan dengan kegiatan intelektual yang cukup ulung, dianggap sebagai karier seumur hidup. ( Tana Banggina Saronggallo, 1985 : 107 ). Nugroho Nutosusanto, dalam bukunya menegakkan Wawasan Almamater ( UI, Press, 1983 : 16 ) mengemukakan ciri-ciri profesi menurut Samuel P. Huntingtong, yaitu : 1) Keahlian (expertise, 2) tanggungjawab (responsibility) dan 3) kesejawatan (corporatenees ). Santoso. S. Hamijoyo menyatakan bahwa : Profesi itu meskipun bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan, nanun dalam penyelenggaraannya selalu harus dipedomani dan di dasari oleh kenyataan-kenyataan dan prinsip-prinsip ilmiah! Jika tidak maka ia bukan profesi, melainkan hanyalah suatu kejuruan biasa (Tana Ranggina Saronglallo, 1997 : 4 ). Peranan dan tanggungjawab guru jika dihubungkan dengan tugas profesionalnya sebagai pengajar dan sekaligus sebagai pendidik, adalah bertanggungjawab untuk mengubah pengetahuan,sikap dan perilaku peserta didik. Karena itu setiap guru dituntut untuk selalu bekekrja secara professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dan pendiidik. Namun patut diakui bahwa guru profesional yang berkualitas bagaimanapun tidak akan mampu memerankan keprofesionalannya jika mereka berhadapan dengan kesenjangan kesejahteraan. Sebab orang bijak berkata bahwa tidak akan mungkin seseorang menjadi kalifah yang baik, setia dan bermutu kalau kebutuhan biologis, sosiologis dan psikologisnya jauh dari kecukupan. Demikian halnya dengan seorang guru, bagaimana mungkin seorang guru dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secaara professional dalam mencerdaskan anak bangsa di republic ini bila bila kesejahterannya terabaikan. Mastuhu ( dalam Tana Ranggina 1997 : 10 ) menyatakan bahwa pekerjaan guru seharusnya merupakan : 1) Panggilan tugas, 2) guru adalah pekerja ilmiah dan bukan pekerja tukang, 3) guru memerlukan uang atau nafkah yang cukup, sehingga, ia dapat tenang melaksanakan tugas nya. Hanya dengan panggilan saja tidak cukup, tanpa ilmu. Keduanya juga tidak cukup jika tidak ada biaya hidup. Penataran, pelatihan, dan beberapa ceramah sudah beberapa kali diikuti, tetapi penerapannya ” jalan di tempat ” dan atau tidak dilaksanakan secara konsisten. Sebab pada umumnya guru dirundung pemikiran dan sikap bagaimana mencukupi gaji untuk kebutuhan papan, sandang, pangan,menyehatkan dan membiayai pendidikan anak-anaknya. b. Pendidikan Profesi Pendidikan profesi guru mengasumsikan bahwa model penyiapan tenaga kependidikan yang diandalkan selama ini sudah tidak memadai lagi sehingga memerlukan pembaruan. Program sertifikasi dan pendidikan profesi guru harus secara nyata menunjukkan langkah-langkah kemajuan dalam peran guru sebagai sebuah profesi. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah guru profesional macam apakah yang hendak “dicetak” lewat pendidikan profesi dengan 36-an SKS tersebut? Apakah guru-guru dipersiapkan untuk mengantar murid-murid lulus ujian nasional ataukah mereka dipersiapkan untuk mengembangkan potensi murid menjadi good citizen, dan insan paripurna? Di manakah perbedaan mereka dengan guru-guru yang ada sekarang atau dengan diri mereka sendiri sebelum memasuki “salon” profesionalisme itu? Ketika persoalan ini tidak cukup terang, maka pendidikan profesi guru patut menimbulkan keraguan dan pesimisme karena tidak menawarkan sesuatu yang baru dan tangible kecuali selembar kertas bernama sertifikat.

Pendidikan profesi guru harus mampu menjawab problem spesifik keguruan. Persoalan kronis keguruan kita, seperti dituturkan Beeby (1975), adalah “praktik kelas” yang membosankan. Guru-guru menerangkan pelajaran dengan latar belakang pengetahuan dan keterampilan metodik yang minimal, terbatas pada buku teks yang dimilikinya. Andalan lain mungkin sisa-sisa ingatannya dari apa yang pernah dipelajarinya dulu di sekolah. Setelah menguraikan sesuatu masalah, mereka menghabiskan bagian terbesar jam pelajarannya untuk mendiktekan atau menuliskan apa yang diajarkannya di papan tulis dan menunggu murid menyalinnya. Catatan itulah yang dipelajari murid dan menjadi bahan ulangan. Sedikit sekali sekolah di Indonesia membantu menumbuhkan potensi seorang murid, dan pengaruh sekolah yang menjemukan serta tak imajinatif itu tetap terasa ketika seseorang menjadi dewasa dan memimpin masyarakatnya. Pentingnya mempersoalkan penampilan dan kemampuan guru karena merekalah tokoh utama yang mengantar proses pencapaian hierarkis tujuan instruksional ke tujuan pendidikan nasional. Penampilan seorang guru di dalam praktik kelas ditentukan oleh konsep yang dimilikinya tentang pembelajaran. Pilihan metode bukan sekadar persoalan penyesuaian teknis terhadap topik yang akan disampaikan, melainkan berakar pada cara pandang terhadap manusia (anak) dan bagaimana cara mereka berkebudayaan. Apabila seorang guru memandang anak sebagai makhluk “kosong” dan berkembang secara mekanis, maka ia cenderung memilih mengajar dengan pendekatan pedagogis dengan metode menuang air ke dalam botol (banking system). Sebaliknya, jika anak dianggap sebagai ciptaan yang berpotensi dan berkembang dinamis, maka yang dipergunakan pendekatan andragogis dengan model pembelajaran dialogis. Tetapi, di Indonesia, kebanyakan guru tidak memiliki pandangan apa-apa tentang anak sehingga yang terjadi adalah “ritual” pembelajaran tanpa kerangka dan jiwa. Dewasa ini, metodologi pembelajaran mengalami perkembangan sangat pesat. Kemajuan di dalam psikologi kognitif dan psikologi belajar yang ditopang oleh perkembangan teknologi informasi telah mendorong dipergunakannya konsep- konsep baru dalam model pembelajaran. Misalnya, perubahan konsep mengajar (teaching) menjadi pembelajaran (learning), perluasan definisi kecerdasan dari yang cenderung kognitif ditandai IQ (intelligence quotion) kini berkembang menjadi kecerdasan emosional (emotional quotion/ EQ) dan kecerdasan spiritual (spiritual quotion/SQ), serta kecerdasan majemuk (multiple intelligence). Di dalam model pembelajaran pun istilah-istilah baru bermunculan, seperti learning revolution, accelerated learning, quantum learning/teaching. Sayangnya, perkembangan ini belum menyentuh kelas-kelas sekolah kita. Maka, salah satu peran penting pendidikan profesi guru adalah menjembatani kesenjangan ini. c. Guru yang dinamis Pendidikan profesi guru harus dirancang berbeda dengan model pembelajaran di Akta IV, S1, dan S2 keguruan. Pendidikan profesi guru bukan menghasilkan saintis pendidikan dan keguruan, melainkan mendidik seseorang siap dan mahir menjalankan profesinya, seperti pendidikan kepaniteraan (coass) dokter yang siap menangani pasien setamat dari pendidikannya. Sehubungan dengan waktu yang relatif singkat, maka kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan personal seperti tersebut di dalam UU Guru dan Dosen harus diterjemahkan secara obyektif-terukur dan disampaikan secara praktikal. Apabila guru yang ingin dihasilkan adalah guru dinamis yang dapat mengatasi problem klasik praktik kelas, beberapa usulan dapat dipertimbangkan dalam merancang kurikulum pendidikan profesi guru sebagai berikut. Pertama, pada masa awal pendidikan diperlukan adanya semacam pelatihan penyadaran profesi yang bertujuan membangun paradigma baru dan ideologi pendidikan serta kebanggaan profesi. Pilihan profesi harus diberikan fondasi filosofis yang terhubung dengan eksistensi dan misi hidupnya. Korelasi ini akan melahirkan motivasi dan energi besar bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Kedua, pembelajaran di kelas disusun tidak berdasarkan pada subject matter (mata pelajaran), tetapi disusun per topik sesuai target sasaran yang diinginkan. Ini penting untuk menghindarkan pendekatan “sistematika-akademis” yang cenderung membahas banyak hal yang kurang signifikan. Ketiga, pendekatan dan metode yang dipergunakan selama masa pendidikan profesi guru hendaknya merepresentasikan pembelajaran efektif dan partisipatif. Selama pendidikan, guru tidak hanya diperkenalkan pada berbagai metode, tapi sebanyak mungkin mengalami keterlibatan dalam penerapannya. Kegagalan dalam mengajarkan pendekatan dan metode-metode seperti ini sering disebabkan penyampaiannya dengan ceramah. Keempat, pemagangan dan riset tindakan (action research) haruslah menjadi bagian terbesar dan terpenting dari aktivitas pendidikan profesi guru. Aktivitas ini adalah upaya memberikan keterampilan menemukan, menganalisis, dan memecahkan problem-problem praktik kelas.

C. Tantangan Sertifikasi Guru

Tidak lama lagi pemeriksaan berkas fortofolio guru periode 2009 akan digelar kembali. Berjuta perasaan yang menyelimuti calon-calon peserta sertifikasi. Kasak- kusuk kesana kemari pun makin merajalela di kalangan pasukan “Oemar Bakri”, ikut seminar, pelatihan dan berbagai kegiatan ilmiah lainnya pun makin rajin diikuti. Sibuk mempersiapkan berkas fortopolio, tanda tangan kepada pihak yang berwenang menandatangani berkas kerap menyita waktu. Namun kesemua itu dilakukan demi mengejar satu tujuan yakni lulus sertifikasi dan mendapatkan sertifikat. Mendapatkan sertifikat pendidik berarti gaji bisa berlipat dua. Demikian besar pengharapan guru terhadap sertfikasi guru, namun demikian akankah harapan guru tersebut dapat diraih dengan mudah dan mulus. Tentu saja tidak, melainkan perlu usaha yang benar-benar serius bukan hanya sekarang, melainkan sejak guru tersebut mulai mengemban tugas sebagai guru yang dijadikan titik star untuk memulai perhitungan point demi point. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai cara dan gaya yang dilakukan guru demi memenuhi standar minimal setiap point. Namun demikian, tak jarang ada yang menempuh jalan yang illegal alias palsu. Berdasarkan pengalaman memeriksa dokumen-dokumen palsu tersebut, sering menyebabka para assessor menggerutu, marah, jengkel dan berbagai reaksi lainnya, namun ada pula yang tidak perduli, pura-pura tidak tahu dan tetap menilainya dengan wajar. Berdasarkan keadaan seperti itulah, maka komentar pun bermunculan dari assesor. Satu kata yang sering terlontar ; “Assesor berada antara surga dan neraka”. Dengan kata lain; jika assessor membenarkan setiap kebohongan yang dilakukan guru tersebut dengan meluluskannya itu berarti menolong guru mempercepat memperoleh sertifikat itu berarti syurga bagi assesor, tetapi sebaliknya juga bisa berakibat neraka karena telah membiarkan kebohongan berlangsung.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan temuan beberapa assessor, menunjukkan bebeberapa kelemahan seperti :

1. Banyak dokumen fortofolio yang diperiksa adalah aspal alias asli tapi palsu, terutama ijazah, sertifikat, dan piagam-piagam.

2. Penulisan bagian-bagian tertentu sering salah tempat (misalnya, seharusnya dimasukkan di diklat tetapi ditempatkan pada point seminar dan penghargaan.

3. Piagam penghargaan yang diperoleh sebagai bukti keikutsertaan pada kepanitiaan atau kegiatan-kegiatan tertentu sering diterjemahkan sebagai penghargaan yang diperoleh sebagai bukti prestasi.

4. Banyak kepala sekolah menandatangani/mensahkan sendiri berkasnya, padahal seharusnya disahkan oleh atasannya.

5. Bukti penelitian hanya melampirkan sampul dan daftar isi saja tanpa isi, padahal dokumen penelitian harus dilampirkan secara utuh, mulai dari sampul, pengesahan hingga daftar pustaka.

6. Penilaian kepala sekolah dan pengawas sering terpisah atau tercecer, padahal penilaian keduanya harus satu paket,

7. Menulis buku/modul kadang-kadang hanya dibuktikan surat keterangan kepala sekolah, padahal semestinya setiap penulis harus tertera pada sampul modul.

8. Banyak dokumen aktivitas kegiatan tidak disahkan oleh pihak yang berwenang, misalnya keikut sertaan sebagai pengurus organisasi social atau kependidikan, disamping disahkan oleh kepala sekolah juga harus disahkan oleh yang berwenang, misalnya Lurah, Camat.

9. Kegiatan kepanitiaan sering dimasukkan sebagai salah satu point, sehingga hanya menambah halaman dan pekerjaan pemeriksa, padahal semua kegiatan kepanitiaan apapaun bentuknya tidak ada nilainya.

10. Banyak berkas yang ditemukan tertulis dalam daftar tetapi tidak disertai bukti fisik, padahal setiap apa yang tercatum dalam daftar harus disertai bukti fisik yang sah.

11. Kurangnya pemahaman tentang jumlah minimal setiap point. – Point A = minimal 340 dan setiap bagian tidak boleh ada nol – Point B = minimal 300 – Point C = tak ternilai tapi tidak boleh nol. Kurangnya pemehaman peserta menyebabkan lebih terkonsentrasi pada point-poit tertentu saja.

12. RPP diupayakan dibuat 5 macam dengan pokok bahasan yang berbeda. 13. Point B hanya didominasi dengan pendidikan dan diklat, point tentang pengembangan profesi sangat kurang ditemukan.

14. Hasil penelitian yang dilampirkan mentah-mentak diambil dari skripsi tanpa melakukan proses editing terutama lembar pengesahan, sehingga sangat jelas bahwa dokumen tersebut hanyalah skripsi yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Untuk memenuhi standar minimal point demi point, tentu saja perlu mengoptimalkan segala upaya antara lain ; 1. Poin A pada bagian Kualifikasi Akademik,

a. Hendaknya tidak menunda-menunda untuk memenuhi kualifikasi akademik baik S1 maupun D4 sebagai persyaratan utama mengikuti sertifikasi, dengan melanjutkan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan tenagan kependidikan (LPTK) yang telah terakreditasi.

b. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (S2 dan S3) baik kependidikan maupun nonkependidikan yang relevan atau tidak relevan. (di Sengkang terdapat program pascasarjana STIA Puangrimaggalatung dengan Prodi Administrasi Negara dan salah satu Konsentrasinya Administrasi Pendidikan).

Rincian point sebagai berikut : 2. Point pengembangan profesi dapat dilakukan dengan berbagai upaya :

a. Menerbitkan buku baik nasional maupun local dengan nilai point 40. (di Sengkang terdapat penerbit Lampena berskala nasional)

b. Menulis pada Jurnal Ilmiah berupa hasil penelitian atau artikel ilmiah dengan jumlah 25 point pada jurnal terakreditasi, dan 10 point pada jurnal ilmiah yang tidak terakreditasi. (Di Sengkang terdapat jurnal ilmiah PRIMA ang diterbitkan Program pascasarjana PRIMA Sengkang, dan akan menyusul Jurnal STIA dan STKIP PRIMA Sengkang).

c. Membuat media pembelajaran dengan berbagai kreasi baik kreasi cetak (dapat dibuat dalam bentuk power point, gambar-gambar berwarna, transparansi, dan lain-lain maupun kreasi tangan lalu di foto dan disahkan oleh kepala sekolah.

3. Keikutsertaan dalam forum Ilmiah Mengikuti seminar baik internasional, nasional, provinsi, kabupaten sampai kecamatan. Point masing-masing seminar yang relevan; internasional 10, nasional 8, provinsi 6, Kabupaten/kota 4, kecamatan 2. sedangkan tidak relevan; internasional 5, nasional 4, propinsi 3, kabupaten 2, kecamatan 1. Dengan catatan guru benar-benar ikut hadir, bukan hanya menitip/ atau membeli sertifikat.

4. Prestasi Akademik. Setiap guru harus terus berpacu berkarya dan berbuat agar dapat memperoleh penghargaan-penghargaan baik akademik. Olahraga, penemuan-penemuan dan lain-lain. Yang dihargai hanyalah juara I, II dan III. D. Perjuangan Guru yang tiada Akhir.

Tak dapat disangkali bahwa perjuangan menjadikan pekerjaan guru sebagai Profesi merupakan perjuangan yang sangat panjang dan penuh suka dan duka. Tak terbilang pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh para guru secara peribadi maupun melalui organisasi dan profesi. Mereka berjuang siang dan malam, mereka tidak mengenal menyerah, karena didorong oleh missi kebenaran kesinambungan kehidupan bangsa dan negara. Betapa tidak, puluhan tahun na¬sib dan kesejahteraan guru ham¬pir tak pernah dibicarakan dalam gelang¬gang pe¬merintah¬an kecuali para guru itu sendiri. Padahal, keheba¬tan keahlian dan ke¬hormatan seseorang seperti Soekar¬no, Soedirman, Soedjatmoko, Bung Hatta, Adam Malik, Habibie dan para tokoh kemanusiaan di republic ini tidak akan per¬nah diraih tanpa dipoles dan dijamah oleh orang-orang yang bertangan dingin dan berhati mulia secara berantai dan berjen¬jang dari.para kelompok Si Oe¬marBakri ini. Bukan itu saja bahkan tidak ada seorangpun anak bangsa yang la¬hir dan menjadi orang yang ter¬pandang, terhormat dengan berbagai keahlian seperti ekon¬om, politisi, praktisi, miliuner, bisinismen, teknograt, biragrat, konglomerat, seniman, budayawan, angkasawan, olahragawan, war¬tawan dan sebagainya yang lolos dari asuhan dan polesan tangan sang guru. Namun Sejarah pula mencatat bahwa hingga tahun 2001 kelompok Oemar Bakri ini terus terpinggirkan, terabaikan dan bah¬kan tidak mendapatkan porsi yang layak dalam anggaran penggajian, kecuali porsi peningkatan stempel kehormatan, kemuliaan, kepahl¬awanan belaka yakni Guru Pahla¬wan Tanpa Tanda Jasa ; Guru pel¬ita hidup ; jasa guru tiada taranya. Sejak tahun 2000 , para guru menyadari bah¬wa hanya bersandar pada stempel kehormatan, ketulusan, kepahla¬wanan dan stempel kehormatan lainnya tidak akan mampu bertahan melawan terpaan dahsyatnya ¬badai gelombang tuntutan dan tantangan kehidupan yang semakin menghimpit dan menghadang dis¬etiap pintu-pintu rumah kelompok Si Demar Bakri. Karena itu adalah suatu hal yang sangat wajar. dan manusiawi apabila para guru melakukan unjuk rasa menyerbu gedung MPR/DPR pada tahun 2000 yang lalu di Jakarta untuk mengetuk pintu hati nurani para wakil rakyat, para penentu pen¬gambil kebijakan, agar mau ikut merasakan betapa pahit dan get¬irnya derita yang dialami oleh guru yang hingga kini masih terus ber¬gumul dengan kapur, sepeda rong¬sokan, motor cicilan, rumah cicilan dan kredit penyambung ke¬hidupan. Kehadiran guru juga mengharapkan kepada segenap mengambil kebijakan yang duduk bersidang ketika itu agar dalam menetapkan APBN tidak hanya memikirkan pendapatan dirinya melainkan juga mau memikirkan nasib orang yang pernah berjasa mengasuhnya hingga menjadi orang terhormat yakni kelompok Si Oe¬mar Bakri. Hal ini dilakukan karena kurang lebih 50 tahun sudah para guru menahan derita batin yang menim¬panya selama ini akibat mere¬baknya pujian kehormatan yang diberikan kepadanya. Namun dalam era reformasi ini rintihan tersebut kini terkuak, terangkat kepermukaan menggiring serta mengubah sikap dan pikiran guru bahwa sikap sabar, patuh, ikhlas dandan pasca reformasi tawaddhu yang dilakonkan selama ini tidak sesuai dengan kon¬disi yang ada karena realitas menunjukkan bahwa di zaman apa pun (Orba dan reformasi apabila seseorang akan mendapatkan se¬suatu perhatian dari pemerintah maka setiap orang harus pandai¬-pandai melakonkan gaya “ayam kampong”. Yakni jika bertelur harus berteriak memproklamirkan prestasinya guna mendapatkan perhatian dan pengakuan dari sang pejabat; karena bila hal ini tidak dilakukan sampai kapan pun orang tersebut tidak akan diakui dan dianggap pernah berprestasi. Sungguh malang nasib Sang Oe¬mar Bakri karena selama ini guru dalam mengab¬dikan diri membangun dan menata bangsa le¬wat di¬mensi mangajar dan men¬didik leb¬ih memilih gaya bekerja seperti “Cacing Tanah” yang berbuat dan berkarya menyuburkan tanah tanpa mem¬proklamirkan hasil pekerjaannya. Padahal dari upaya menyuburkan tanah, cacing tanah telah berhasil membuat puluhan juta petani ber¬sama keluarganya menanam ane¬ka ragam tanaman sehingga di tanah yang subur itu tumbuh tana¬man yang bergizi yang hasilnya banyak dinikmati oleh pejabat, wakil rakyat dan seluruh lapisan masyarakat sebagai sumber energi dalam berfikir dan berbuat. Dari energi dan protein tersebut manusia banyak mendapatkan kehormatan, kebesaran dan keangun¬gan dari umat manusia namun sang cacing tanah itu sendiri diabaikan, tak terjamahkan dan bahkan tidak mendapat perhatian kecuali ia sendiri yang memikirkan dirinya. Lahirnya UU Guru dan Dosen menuai harapan baru bagi guru. Ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi guru dan dosen. Meskpiun banyak orang menyangsikan hubungan antara uang dan kebahagiaan. Salah satu ahli yang menolak hubungan tersebut adalah (George Loewenstein, Ekonom di Carnegie Mellon University. Beliau berpandangan bahwa Sebagian arti hidup adalah untuk mengalami senang dan susah. Hidup yang terus-menerus bahagia bukanlah hidup yang baik.” Pernyataan ini dikuatkan oleh suatu adigium bahwa “Uang bukan segala-galanya, tetapi tanpa uang susah segala-galanya.” Ungkapan ini sesungguhnya terkandung falsafah atau kearifan hidup yang tidak saja mendalam, tetapi terasa aktual dan relevan. Pernyataan tersebut mendapat bantahan dari Peter Ubel seorang guru besar kedokteran di Universitas Michigan yang menyatakan bahwa “Hubungan antara uang dan kebahagiaan ternyata kecil saja,” ujar Peter Ubel, , seperti dikutip Forbes. Pernyataan tersebut tentu tidak bermaksud mengatakan bahwa penambahan penghasilan tidak ada artinya sama sekali. Namun, survei telah menunjukkan bahwa hanya terdapat korelasi 1 persen saja antara kekayaan dan kebahagiaan. Karena itulah kini, kebahagiaan tidak lagi dipandang sederhana dengan melihat “apa yang sudah kita punya, tetapi misalnya saja apakah kita punya lebih banyak dibandingkan dengan tetangga”. Dengan berubahnya tafsir atas kebahagiaan, para pembuat kebijakan kini banyak menyelidiki apa sesungguhnya yang membuat rakyat bahagia dan bagaimana mereka bisa meng-hadirkan itu bagi rakyat Kini, negara seperti Bhutan, Australia, China, Thailand, dan Inggris, telah memperkenalkan “Indeks Kebahagiaan” untuk digunakan bersama dengan produk domestik bruto (PDB) guna mengukur kemajuan satu masyarakat. Para peneliti kebahagiaan terkemuka dunia saat berkongres di Roma belum lama ini memperdebatkan apakah sukacita itu bisa diukur, momentum untuk melangkah ke “negara bahagia” (well-being state) tampaknya su¬dah tak terbendung lagi. Musim panas ini, sejumlah tokoh penting, mulai dari Perdana Menteri Turki, ekonom kepala di Bank Dunia, dan pimpinan Google, akan bertemu untuk membahas cara guna beralih dari PDB sebagai ukuran kemajuan manusia. Di era 1980-an, misalnya, slo¬gan yang acap kita dengar adalah workaholic guna melukiskan bagaimana manusia demikian keranjingan kerja. Kini pun tema kompetisi banyak diangkat untuk memacu karyawan agar bekerja lebih keras lagi. Pada sisi lain, yang juga telah banyak berkembang di negara maju, kalangan pekerja dan eksekutif top justru mulai mengendurkan laju kehidupan. Mereka mengatakan rela mendapat penghasilan lebih sedikit asal bi¬sa menikmati hidup lebih nyaman, bisa punya waktu lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarga, dan mengerjakan hal yang menyenangkan hati. Bagi kita sebagai guru yang kini diakui sebagai jabatan profesi, diskusi di atas tidaklah akan menggiring untuk mempertentangkan karena suka atau tidak suka gendrang mengubah posisi guru dari PNS biasa menjadi PNS profesional kini telah ditabuh sekeras-kerasnya oleh para guru di seantero republik ini.

Wujud dari tabuhan gendrang tersebut telah direalisasikan melalui Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang ditandai dengan pengakuan tentang jabatan “guru” sebagai jabatan profesi . Hal ini merupakan suatu prestasi dan reputasi yang tak ternilai harganya bagi guru. Karena itu, penulis mengajak pada kita semua mari kita kawal, kita pelihara dan kita jaga perjuangan tersebut dengan memberikan yang terbaik melalui kerja yang profesional. Untuk memenuhi hal tersebut setiap guru kini dituntut berjuang untuk memiliki (1) kualifikasi akademik, (2) kompetensi dan(3) sertipikat pendidik. .( pasal 8 UU Guru dan Dosen). Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi S 1 atau D4, ( pasal 9 UU Guru dan Dosen); Kompensi guru meliputi (1)kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial dan (4) kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.(pasal 10). Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui : dokumen kualifikasi akademik, diklat, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi keperibadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui dokumen penialain dari atasan dan pengawas; sedangkan kompetensi profesional dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, diklat, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksananan pembelajaran serta prestasi akademik. Untuk mengevaluasi keseluruhan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan mendiknas RI nomor 18 Tahun 2007 tentang sertipikasi guru dalam jabatan, komponen porto polio meliputi : (1) kualifikasi akademik, (2) Pendidikan dan pelatihan, (3) Pengalaman mengajar, (4) Perencanaan dan Pelaksananan Pembelajaran, (5) Penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) Karya pengembangan profesi, (8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Kita semua berharap semoga ke sepuluh komponen tersebut dipenuhi seluruhnya dengan menggapai skor miimal 850. E. Penutup Kini, sertifikasi telah berlangsung, puluhan ribu guru telah dinyatakan lulus sertifikasi, harapan guru untuk segera menikmati tunjangan profesi sudah di depan mata, namun harapan guru tersebut saampai hari ini belum tereaalisasi secara maksimal, melainkan masih tersendat-sendat akibat silih bergantinya aturan yang ditetapkan pemerintah untuk proses pencairan dananya. Meskipun demikian, guru hendaknya tidak patah semangat untuk terus berkarya dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Akhirnya, semoga dengan seminar nasional yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Program pascasarjana STIA Puangrimanggalatung kita jadikan sebagai babak baru dalam mengukir berbagai prestasi yang lebih baik lagi dalam memoles dan mendidik putra-putri anak bangsa di republik ini.. Kita tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan republik ini melalui jabatan profesi tersebut. Kita juga bertekad semoga dengan babak baru ini, terbit pula kehidupan yang baru, semangat baru, kebahagian baru,harapan baru, kualitas mengajar yang baru seiring dengan hadirnya gaji baru dan tunjangan profesi . Sebelum mengakhiri tulisan ini mungkin tidak ada salahnya bila penulis sebagai rekan yang memilih dan mencintai profesi guru untuk mengungkapkan rasa simpati, dan rasa haru yang sangat mendalam atas perjuangan dan pengabdian yang dipersembahkan oleh para selama ini dengan iringan kata : Selamat Berjuang Wahai Sang Guru, Selamat Mengabdi Wahai Pendekar Kemanusiaan. Selamat Mendidik Putra Putri di Negeri ini, Jasamu Tiada tara. Selamat mengabdi dengan jabatan profesi, moga dengan jabatan tersebut kita dapat mengukir prestasi yang lebih baik lagi dengan tetap mengacu pada prinsip : Padamu Negeri kami.Berjanji, padamu Negeri Kami berbakti Padamu negeri kami mengabdi ,Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami.

SYAMSIAH BADRUDDIN

DAFTAR PUSTAKA AWAN SUNDIAWAN, awan965.wordpress.com/2007/07/26/sertifikasi-guru-untuk-menaikkan-gaji-menjadi-2-kali-lipat/ diakses tanggal 4 Juni 2008

Becke, Gray, S. 1975. Human Capital A Theoritical and Empirical Analisis, Chicago.

avis, Keith dan Werther, William B., (1996), Human Resources and Personnel Management, fifth edition, Mc Graw Hill, New York.

French., (1986), Human Resources Management, Houghton Mifflin Company, USA.

Hamijoyo, Santoso. S, 1974 Inovasi Pendidikan, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada IKIP Bandung.

Handoko, Hani., (1994) Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, edisi 2, BPFE, Yogyakarta.

Irawan, Prasetya; Motik Suryani S.F.; Sakti, Sri Wahyu Krida., (!997), Manajemen Sumber Daya Manusia, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Press, Jakarta.

Ivancevich, John,M., Foundation of Personnel (1992), Richard D Irwin Inc, USA. Mashuri, 1970. Prasaran pada Kongres PGRI XII di Bandung.

Sawali Tuhusetya, jalan-mendaki.blogspot.com/2007/07/sertifikasi-guru.html diakses tanggal 4 Juni 2008

Surahmad, Winarno, 1976. Pengantar Inovasi Pendidikan dan Lahirnya Pendidikan Inovator, Jakarta.

Toflet, Alvin. Goncangan Masa Depan, Titian no. 7.

Zainurie. wordpress.com/2007/08/03/sertifikasi-guru-perlu-atau-tidak diakses tanggal 4 Juni 2008

PEMBATASAN ANAK USIA SEKOLAH

Oleh : Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si

I. Pendahuluan

Ada pameo no such a thing as a free lunch, tidak ada makan siang gratis. Pameo tersebut penting untuk direnungkan kembali, terutama terkait dengan pendidikan gratis yang cenderung menjadi komoditas politik (Edy Priyono, Suara Pembaruan Daily).

Dalam kampanye pilkada beberapa kandidat secara “gagah berani” menjanjikan pendidikan gratis jika terpilih. Beberapa kepala daerah yang sudah menjabat bahkan tidak ragu mengeluarkan kebijakan sekolah gratis.

Sebenarnya hal itu (tentu saja) tidak dilarang, karena sesungguhnya kebijakan merupakan masalah pilihan. Setiap kebijakan mengandung konsekuensi tertentu. Masalahnya, apakah semua pihak menyadari apa konsekuensi kebijakan tersebut.

Yang dimaksud dengan “pendidikan gratis” di sini adalah penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat (orang tua) dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan operasional sekolah. Dalam pengertian seperti itu, konsekuensi kebijakan pendidikan gratis sangat bergantung pada perhitungan tentang biaya satuan (unit cost) di sekolah. Biaya satuan memberikan gambaran berapa sebenarnya rata-rata biaya yang diperlukan oleh sekolah untuk melayani satu murid.

Besarnya biaya satuan kemudian harus dibandingkan dengan dana BOS (bantuan operasional sekolah) yang sejak 2005 diterima sekolah dari pemerintah (pusat). Untuk 2007, dana BOS bernilai Rp 21.000 per siswa per bulan untuk SD/MI dan Rp 29.500 untuk SMP/MTs.

Pertanyaan pertama, apakah sebelum mencanangkan atau menjanjikan pendidikan gratis para (calon) pimpinan daerah sudah menghitung biaya satuan? Pertanyaan kedua, jika ternyata biaya satuan di tingkat sekolah lebih besar dibandingkan dengan dana BOS, siapa yang akan menutup kekurangan tersebut?

Kebijakan pendidikan gratis jelas tidak membebankan kekurangan biaya tersebut kepada masyarakat (orang tua). Alternatifnya hanya dua, yaitu dipenuhi oleh pemerintah (pemda) atau dibiarkan tanpa satu pihak pun yang menutupnya. Jika pemda yang akan menutup kekurangan biaya di sekolah berarti diperlukan alokasi APBD sesuai dengan jumlah murid. Sebagai gambaran, selisih antara biaya satuan dan BOS adalah Rp 15.000 dan di suatu kabupaten terdapat 200.000 murid SD maka diperlukan tambahan APBD senilai Rp 3 miliar untuk tingkat SD saja. Semakin besar selisih antara BOS dengan biaya satuan dan semakin besar jumlah murid di suatu daerah semakin besar alokasi APBD yang diperlukan.

Jika pemda tidak mau (atau tidak mampu) mengalokasikan anggaran yang diperlukan dan tetap konsisten dengan kebijakan pendidikan gratis, itu artinya sekolah dibiarkan untuk beroperasi dengan dana yang lebih rendah dari kebutuhannya. Berarti pula sekolah tidak akan mampu memberikan pelayanan kepada siswa sesuai standar.

Fakta Lapangan

Dalam buku Panduan BOS Tahun 2007 dinyatakan bahwa pemda tetap harus mengalokasikan APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Selain itu, BOS masih memperbolehkan sekolah untuk menerima sumbangan dari orangtua yang mampu. Yang dengan tegas harus “gratis” adalah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Secara implisit, hal itu menunjukkan bahwa pengelola BOS menyadari dana BOS sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional di sekolah. Meskipun demikian, tidak semua orang menyadari hal itu.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai “model” kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah. Pertama, pemda menganggap BOS tidak cukup, sehingga mengalokasikan dana APBD dalam jumlah cukup besar sebagai “pendamping BOS”, kemudian menggratiskan pendidikan.

Sebagai ilustrasi, sampai 2007 DKI Jakarta misalnya mengalokasikan Rp 50.000 per siswa per bulan untuk SD dan Rp 100.000 untuk SMP. Contoh lain, Kota Bekasi juga mengalokasikan APBD 2008 cukup besar untuk pendamping BOS, sekitar Rp 30.000 per siswa per bulan untuk SD.

Ini merupakan kondisi yang mendekati “ideal”. Sekolah tercukupi kebutuhannya, sementara masyarakat menikmati pelayanan pendidikan tanpa harus membayar.

Kedua, pemda menganggap dana BOS sudah cukup bagi sekolah, sehingga menggratiskan sekolah, tetapi tidak mengalokasikan (atau mengalokasikan dalam jumlah kecil) APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Ini merupakan kondisi yang sangat menyulitkan banyak sekolah dan dikhawatirkan berimplikasi buruk bagi kualitas pendidikan. Di sisi lain, masyarakat “menikmati” sekolah gratis, meskipun ada “ancaman” penurunan kualitas (yang belum tentu dirasakan dengan segera).

Ketiga, pemda menganggap BOS tidak cukup, tidak mengalokasikan (atau mengalokasikan dalam jumlah kecil) APBD-nya, tetapi masih memperbolehkan sekolah menarik dana partisipasi dari masyarakat.

Langkah ini tidak “populer”, karena masyarakat masih dibebani dengan biaya pendidikan. Tetapi, sekolah tidak “menderita”, karena kekurangan dana operasional masih bisa ditutup dengan kontribusi dari orang tua/masyarakat.

Situasi di atas menunjukkan bahwa pendidikan gratis tidak selalu “baik” bagi masyarakat. Masyarakat memang memerlukan pendidikan yang murah, tetapi pada saat yang sama juga memerlukan pendidikan yang bermutu. Dan sayangnya, kedual hal itu (murah dan bermutu) tidak selalu bisa berjalan seiring.

Dalam kasus tertentu, di mana pemda tidak mengalokasikan APBD dalam jumlah yang cukup untuk keperluan operasional sekolah, kebijakan pendidikan gratis justru menjadi perangkap. Kualitas pendidikan, yang sudah sering diragukan, akan semakin terpuruk akibat tidak terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah. Oleh karena itu, masyarakat harus cukup cerdas untuk mencermati wacana pendidikan gratis, khususnya yang dijanjikan oleh para kandidat dalam pilkada. Caranya, antara lain, dengan menuntut penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana kebijakan tersebut hendak diimplementasikan.

II. Mengapa Pendidikan Gratis

A. Pengalaman Negara Lain

Sudah lebih dari dua puluh tahun, tepatnya sejak tahun 1984, pemerintah mendengungkan kampanye wajib belajar. Melihat pengalaman negara industri baru (new emerging industrialized countries) di Asia Timur, disadari pembangunan suatu bangsa memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk mendukung pembangunan.

Terlebih lagi, pembangunan masyarakat demokratis mensyaratkan manusia Indonesia yang cerdas. Selain itu, era global abad ke-21, yang antara lain ditandai oleh lahirnya knowledge base society atau masyarakat berbasis pengetahuan, menuntut penguasaan terhadap ilmu pengetahuan.

Hanya saja, meskipun sudah jauh-jauh hari mengampanyekan wajib belajar-mulai dari wajib belajar enam tahun hingga sembilan tahun-masih belum jelas apakah Indonesia melaksanakan wajib belajar (compulsory education) atau universal education yang berarti pendidikan dapat dinikmati oleh semua anak di semua tempat. Dua konsep tersebut berbeda dan hal ini jelas tertuang dalam keputusan internasional, yakni Declaration on Education for All di Jomtien, Thailand, tahun 1990, yang menegaskan compulsory education bukan universal education.

Wajib belajar terutama berimplikasi terhadap pembebasan biaya pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Di berbagai negara yang mewajibkan warganya menempuh pendidikan dasar sembilan tahun, semua rintangan yang menghalangi anak menempuh pendidikan bermutu dihilangkan. Termasuk dalam hal pendanaan pendidikan.

Di China pemerintah menggratiskan pendidikan dasar dan memberikan subsidi bagi siswa yang keluarganya mempunyai masalah ekonomi. Pengalaman negara lain pun hampir serupa. Di India wajib belajar berimplikasi juga pada pembebasan biaya pendidikan dasar. Bahkan, di negara yang baru keluar dari konflik dan kemiskinan masih mencengkeram seperti Kamboja, pendidikan dasar digratiskan dan disertai dengan upaya peningkatan mutu, khususnya dari segi tenaga pendidik.

Selain itu, dibutuhkan kekuatan hukum mengikat untuk mengimplementasikan wajib belajar. China, misalnya, membagi hukum wajib belajar sembilan tahun menjadi tiga kategori: perkotaan dan daerah maju, pedesaan, dan daerah miskin perkotaan. Target pencapaiannya berbeda-beda. Sebagai bentuk komitmen terhadap wajib belajar dikeluarkan pula pernyataan pada Januari 1986, yang menyatakan ilegal mempekerjakan anak sebelum selesai wajib belajar sembilan tahun.

Negara super power seperti Amerika Serikat dalam masa perang dingin, sekitar tahun 1981, sempat khawatir dengan ketertinggalan pendidikannya sehingga muncullah laporan A Nation at Risk. Laporan tersebut mengatakan bahwa yang menyebabkan ketertinggalan Amerika dalam persaingan global antara lain karena buruknya pendidikan.

Dua puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 2003, pandangan yang muncul pada tahun 1983 itu perlu dievaluasi. Apakah benar bahwa saat itu AS dalam bahaya dan berisiko? Dengan kemenangan AS dalam perang dingin memang tidak semua laporan itu benar.

Namun, pandangan tersebut juga menyajikan kenyataan pahit, yakni dengan status sebagai negara adidaya ternyata masih banyak anak di AS yang drop out dari sekolah. AS kemudian menganggap perlu peraturan dalam melaksanakan wajib belajar sehingga lahir undang-undang yang terkenal dengan sebutan “No Child Left Behind“. Dengan undang-undang ini, berbagai jenis pendidikan, mulai dari sekolah yang diadakan oleh keluarga di rumah hingga etnis minoritas, ditanggung negara.

MENGAPA pendidikan dasar gratis? Bagi Indonesia jaminan akses terhadap pendidikan dasar sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bagi negara maju pendidikan gratis- selain karena tuntutan konstitusi mereka-juga didukung perekonomian negara yang sudah cukup mapan untuk investasi pendidikan. Anggaran pendidikan setidaknya telah mencapai 5-8 persen produk domestik bruto. Sementara di Indonesia investasi pendidikan masih sangat kecil, sekitar 1,3 persen dari produk domestik bruto. Jatah bagi investasi pendidikan semakin kecil lagi lantaran produk domestik bruto sendiri sudah kecil. Padahal, untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis ini memang perlu servis dari pemerintah.

Pemikiran lain, dalam hubungan antara masyarakat dan negara sudah jelas ada hubungan timbal balik. Masyarakat punya tanggung jawab terhadap negara dan negara punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Hanya saja, dalam beberapa hal hubungan ini dinilai timpang. Masyarakat dipaksa menjalankan kewajibannya, antara lain, membayar pajak, di sisi lain negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya, termasuk dalam pendidikan.

Di sisi lain pemerintah dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Apakah akan mementingkan distribusi pendapatan atau menekankan kepada investasi sosial, seperti pendidikan dan kesehatan? Jika pilihan jatuh kepada distribusi pendapatan, konsekuensinya adalah investasi sosial akan berkurang.

Dalam “ketegangan” tersebut, persoalan sosial lalu cenderung diserahkan kepada masyarakat, seperti yang terjadi selama ini di Indonesia. Tak jarang keluar ungkapan dari pemerintah bahwa masyarakat harus diberdayakan, termasuk membayar sendiri pendidikannya. Di sinilah sebenarnya muncul apa yang disebut dengan neoliberalisme dalam wajah pendidikan.

“Untuk kasus Indonesia, sebenarnya ketegangan antara dua pandangan itu dapat disinergikan. Kita harus pintar- pintar memilih, distribusi pendapatan atau investasi. Sebagai contoh, jika menganut distribusi pendapatan dalam investasi, kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak itu dikembalikan melalui berbagai program bantuan kepada rakyat. Akan tetapi, jika dalam penyalurannya ternyata korupsinya semakin banyak, lebih baik terang- terangan dimasukkan ke dalam investasi pendidikan,” kata HAR Tilaar.

SUMBER pembiayaan pendidikan dasar gratis dapat berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Jika ada kesepakatan untuk melaksanakan pendidikan dasar gratis, pada dasarnya pemerintah pusat yang harus membiayai. Hal ini karena pemerintah pusat sebagai pemegang dana publik terbesar dan birokrasinya masih sangat kuat.

Adapun pemerintah daerah harus terlibat karena merekalah yang mempunyai dan menguasai data lapangan. Hanya saja, ada kecenderungan pemerintah pusat tidak mau menyerahkan dana operasional untuk menjalankan pendidikan ke pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu ikut menyisihkan sebagian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk wajib belajar.

Peraturan apa saja yang harus dibiayai dalam pendidikan dasar gratis itu harus jelas pula. Pembiayaan pemerintah setidaknya mencakup tiga komponen, yaitu kurikulum, proses, dan fasilitas belajar.

Kurikulum yang digunakan harus jelas dan disepakati terlebih dahulu sehingga diketahui materi yang akan diajarkan dan besarnya biaya untuk pendidikan. Dengan demikian, penggunaan dana pendidikan menjadi efisien. Kurikulum yang mencakup puluhan mata pelajaran tentu lebih mahal daripada hanya sepuluh pelajaran. Sayangnya, penggunaan kurikulum, seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi masih membingungkan.

Pembiayaan proses belajar sudah termasuk persiapan keterampilan, kompetensi, kesejahteraan guru , serta evaluasi hasil belajar. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru merupakan kunci dari pelaksanaan wajib belajar yang bermutu. Selama ini kedua hal tersebut kurang diperhatikan dengan berbagai alasan.

Biaya fasilitas belajar (opportunity to learn) meliputi antara lain buku pelajaran, perpustakaan, gedung, laboratorium, tenaga kependidikan, dan komputer. Fasilitas belajar ini berbeda-beda kebutuhannya dan tidak harus diseragamkan.

Abdorrakhman Ginting percaya, sebetulnya pendidikan gratis masih mungkin dilaksanakan. Untuk menggantikan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi 24 juta siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan bantuan dana Rp 15.0000 per kepala, setahun dibutuhkan Rp 4 triliun. Sementara untuk meningkatkan gaji 2,2 juta orang guru sebesar Rp 500.000 per bulan, agar kualitasnya terpacu, diperlukan Rp 1,1 triliun per bulan atau Rp 13,2 triliun setahun. Jadi total untuk menggratiskan biaya SPP dan peningkatan gaji guru yang dibutuhkan setahun Rp 17,4 triliun.(http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0505/03/PendDN/1724964.htm)

Pada prinsipnya pendidikan gratis tidak dapat dikatakan sepenuhnya gratis karena tetap harus ada yang membiayai. Ada biaya terselubung, yang di negara lain seperti di AS sudah tersistem dalam satu kesatuan administrasi negara.

Di AS sekolah publik gratis karena ada pajak sekolah khusus. Warga negara AS yang mempunyai tanah dan rumah harus membayar pajak sekolah di distriknya, terlepas dari warga tersebut mempunyai anak atau tidak. Di Belanda rata-rata pajak penghasilan cukup tinggi, yakni 60 persen. Sementara di negara-negara Skandinavia, pajak penghasilan mencapai 70 persen, tetapi kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan dijamin.

Namun, pelaksanaan pendidikan gratis harus dengan kewaspadaan tingkat tinggi dari berbagai celah penyalahgunaan dan pengawasan. Filipina, misalnya, mempunyai pengalaman buruk dengan penggunaan voucher pendidikan. Warga yang menginginkan pendidikan lebih membayar sendiri sisanya, tetapi sayangnya model tersebut tidak jalan dan rawan korupsi.

Oleh karena itu, harus hati- hati dalam menentukan model penggratisan pendidikan. Siapa yang akan ditopang? Apakah lembaga pendidikannya yang rawan kebocoran atau anaknya secara langsung dengan konsekuensi penyalahgunaan dana?

Ada pemikiran, sebaiknya dana diberikan kepada sekolah dengan konsekuensi sekolah tidak dapat lagi memungut iuran dari siswa. Untuk itu, lagi-lagi pengawasan harus diperkuat dan sekolah yang masih membebani siswa harus dikenai sanksi tegas.

Pendidikan gratis bermutu juga perlu disesuaikan dengan kondisi setempat, walaupun tetap berdasarkan kualitas yang standar, sehingga dalam menggratiskan pendidikan dasar bentuk dan nilai subsidi tidak harus seragam. Selain itu, perbedaan antara sekolah swasta, negeri, madrasah, dan pesantren secara psikologis dan politis mesti dapat diatasi.

Selain itu, para pemimpin harus menyadari pendidikan bahwa itu bukan soal ekonomi atau bagi-bagi keuntungan, tetapi soal politis atau ke mana bangsa ini mau dibawa. Akhirnya, memang kembali kepada niat politik pengambil keputusan: apakah pemegang kekuasaan mau semua anak Indonesia maju?

B. UU Sisdiknas mendukung Pendidikan Gratis

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989.

Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan , nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Konsekwensinya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7- 15 tahun (pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 34 ayat 2).  

Meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggungjawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada di tangan menteri yang diberi tugas oleh presiden (pasal 50 ayat 1), yaitu menteri pendidikan nasional. Dalam hal ini pemerintah (pusat) menentukan kebijakan nasional dan standard nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (pasal 50 ayat 2). Sedangka pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota diberi tugas untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Berangkat dari uraian normative diatas, dengan mencermati fenomena yang berkembang dewasa ini yang sering dijadikan jargon dalam dimensi politik yaitu “Pendidikan Gratis”.  Pendidikan gratis dapat dimaknai sebagai upaya membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik di sekolah sebagai perwujudan dari upaya membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang merupakan  hak dari setiap warga Negara sebagaiman anamat UUD 1945 pasal 31.  Hal ini diharapkan menjadi salah satu instrument untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun.

C. Penerapan Pendidikan Gratis di Beberapa Kabupaten di Indonesia

1. Pendidikan Gratis Ala Kabupaten Jembrana Bali

Dari hari ke hari para cerdik pandai mempolemikkan dunia pendidikan dengan pembenarannya sendiri-sendiri. Sementara kebodohan terus saja terjadi dan beranak-pinak. Pertanyaan besarnya, “Ada apa dengan dunia pendidikan kita?” Atau, pasti memang ada apa-apanya dengan dunia pendidikan kita selama ini.

Beranjak dari kenyataan-kenyataan yang terjadi di dunia pendidikan nasional itulah, Pemerintah Kabupaten Jembrana dan beberapa berketetapan hati untuk memberikan perhatian serius terhadap wilayah pencerdasan bangsa itu, dengan kebijakan pendidikan gratis.

Orang akan selalu bertanya, apa dasar pijak atas setiap kebijakan dunia pendidikan tersebut? Jawaban sebenarnya sangatlah sederhana dan sudah ada sejak negara dan bangsa ini didirikan oleh para bapak bangsa. Semuanya beranjak dan berpangkal dari amanah yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945, tentang kewajiban negara di dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsanya. Sedangkan dari sisi kebijakan yang bersifat operasional di lapangan, semua beranjak dari pengalaman empiris atas carut-marutnya dunia pendidikan itu sendiri. Jadi sebenarnya tidaklah ada yang luar biasa terhadap apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana di dalam mewujudkan bangunan peradaban yang bernama pendidikan itu.

Kalaupun kemudian harus dinyatakan ada hal-hal yang luar biasa di dalam pembangunan dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana, itu tidak lebih dari sebuah kemauan atau komitmen dari setiap warga masyarakat Kabupaten Jembrana di dalam usaha mencerdaskan dirinya sendiri, sehingga terbebas dari penyakit kronis bangsa yang bernama kebodohan dan keterbelakangan itu. Jadi dukungan setiap komponen masyarakat di Kabupaten Jembrana atas setiap program pembangunan di bidang pendidikan adalah merupakan modal dasar yang tidak ternilai haganya. Sehingga, dengan dukungan penuh dari setiap komponen masyarakat itu, partisipasi masyarakat di dalam ikut membangun peradaban pendidikan; di Kabupaten Jembrana menjadi sesuatu yang terjadi dan bergerak secara otomatis.

Kontroversi Jembrana

Ketika Pemerintah Kabupaten Jembrana di tahun 2002 menggulirkan kebijakan berupa Program Bebas SPP (biaya pcndidikan) terhadap murid-murid yang duduk di bangku Sekolah Dasar higga SMA Negeri, banyak pertanyaan dan kesangsian-kesangsian yang terlontarkan. Seolah-olah kebijakan Bebas SPP yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana itu tidak lebih dari sebuah kebijakan populis yang tanpa dasar, dan hanya menguntungkan posisi bupati kepala daerah (waktu itu dijabat oleh Prof. Winasa), sehingga lebih populer di mata masyarakat.

Pandangan kedua lebih pada pendekatan angka-angka, yakni menghubungkan PAD (Pendapatan Ash Daerah) Kabupaten Jembrana yang memang tergolong rendah, dengan kemampuan serta daya dukung anggaran di dalam menjalankan kebijakan berupa pemberian subsidi langsung biaya pendidikan kepada masyarakatnya itu. “Bagaimana mungkin daerah dengan PAD yang demikian rendah akan mampu menggratiskan biaya pendidikan atau SPP?” Demikian kesangsian demi kesangsian berseliweran, seolah-olah apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan kebijakan Bebas SPP-nya hanyalah akal-akalan semata.

Bagi sebagian orang, apalagi bagi mereka-mereka yang hanya memahami sebuah kebijakan atau program seperti kebijakan Bebas SPP hanya sepotong­-sepotong saja, maka apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana boleh jadi merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa harus tidak mungkin? Atau kenapa sebagai pemerintah yang diberi amanah oleh masyarakat dan juga amanah secara konstitusi kita tidak berusaha untuk memungkinkan sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin itu menjadi mungkin demi peningkatan kesejahteraan masyarakat? Di sinilah sebenarnya jawaban atas kesangsian­kesangsian yang menyertai kebijakan Bebas SPP yang diterapkan di Kabupaten Jembrana, dan kini mulai banyak ditiru bahkan “diadopsi” secara nasional lewat Program BOS (Biaya Operasional Sekolah).

Ada juga sekelompok orang yang menghubungkan kebijakan Bebas SPP yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan peningkatan mutu pendidikan dan anak didik. Atau kasarnya dinyatakan, bagaimana mungkin sesuatu yang digratiskan akan melahirkan output atau hasil yang berkualitas? Karena dipahami secara umum pendidikan memang bukanlah sesuatu yang murah dan dapat digratiskan begitu saja.

Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, atau kesangsian-kesangsian yang mengemuka atas kebijakan Bebas SPP yang diterapkan oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Jembrana, pada tataran tertentu memang sangat bisa dipahami bahkan harus dipandang serta diposisikan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat di dalam ikut serta membangun peradaban pendidikan di Kabupaten Jembrana. Pemerintah Kabupaten Jembrana pun dalam menyikapi setiap masukan serta kritik dan saran yang dilontarkan atas setiap kebijakan yang diambil, termasuk juga pada kebijakan Bebas SPP yang dianggap sebagai sebuah kebijakan dan program kontroversial dan sarat muatan populis tersebut, tidak harus dengan jawaban atau tanggapan yang reaktif emosional, tetapi harus ditempatkan pada proporsi dan posisinya masing-masing. Dalam artian, setiap tantangan yang datang tentu harus dihadapi sebagai sebuah peluang untuk menunjukkan nilai-nilai kebenaran yang selama ini disangsikan, karena masyarakat secara sosial senantiasa berpikir dengan sangat sederhana. Mereka memerlukan bukti dan bukan janji.

Menjawab Kesangsian

Prof. Winasa (Bupati Jembrana yang menetapkan kebijakan pendidikan gratis; sekarang calon gubernur Propinsi Bali) mengatakan : ”Yang perlu dipahami, secara filosofi dunia pendidikan adalah sumber mata air. Jadi hendaknyalah kita secara iklas memperlakukan ranah pendidikan sebagai wilayah yang sakral dan suci seperti sumber mata air kehidupan itu. Karena dari kandungan dunia pendidikanlah akan lahir generasi-generasi penentu masa depan sebuah negara-bangsa. Apakah sebuah negara-bangsa akan tetap terjaga keberadaannya atau tidak, semua itu sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia generasi berikutnya. Dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tidak boleh tidak tentu haruslah melalui dunia pencerdasan yang disebut dunia pendidikan itu. Pendek kata, Pemerintah Kabupaten Jembrana menempatkan dunia pendidikan sebagai sumber mata air kehidupan yang senantiasa harus dijaga kemurniannya. Karena kalau sampai menjadi keruh, maka air yang dialirkannya pun akan ikut keruh”.

Sebuah pertanyaan sederhana yang juga mendasari lahirnya kebijakan Bebas SPP itu. Pertanyaan tersebut, “Kenapa masyarakat tidak mau sekolah?” Sebuah pertanyaan yang sangat sederhana bukan? Dan jawabannya pun tidak kalah sederhananya, yakni, masyarakat tidak mau sekolah atau tidak menyekolahkan anak-anaknya karena merasa tidak mampu untuk membayar atau membiayai pendidikan anak-anaknya. Dari pertanyaan sederhana dan jawaban sederhana itulah ditemukan satu simpul strategis, bahwa ternyata masalah paling mandasar yang dihadapai dunia pendidikan kita sebenarnya berada pada ketidakmampuan masyarakat atas biaya pendidikan itu sendiri, hukan oleh sebab-­sebab lainnya.

Lantas solusi macam apakah yang harus diberikan, sehingga kendala utama berupa. ketidakmampuan masyarakat membiayai pendidikan anak-anaknya itu dapat terselesaikan? Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan, karena pemerintah diadakan memang untuk memberikan proteksi-proteksi positif kepada masyaraatnya atas berbagai kendala yang ditemukan, tetapi pada tataran tertentu tanpa harus menghilangkan unsur partisipasi masyarakat sebagai modal utamanya.

Dari kenyataan yang terjadi di dalam ranah pendidikan itu, dan juga kondisi rill masyarakat secara ekonomi yang belum terbebas dari bebagai keterhimpitan akibat krisis yang berkepanjangan, maka strategi yang harus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai langkah pertama adalah bagaimana membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan. Maka diterapkanlah kebijakan subsidi langsung biaya pendidikan kepada masyarakat lewat program Bebas SPP.

Kebijakan pemberian subsidi langsung biaya pendidikan kepada masyarakat yang lebih dikenal sebagai program Bebas SPP itu bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Tetapi merupakan bagian dari sebuah kebijakan dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana yang diselenggarakan secara terintegrasi. Karena seperti diketahui, ada beberapa komponen dasar dalam sistem pendidikan itu sendiri yang mana antara satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisah­-pisahkan dan saling berkaitan.

Komponen-komponen dasar sistem pendidikan itu antara lain adalah; siswa atau murid sebagai peserta didik, kemudian tenaga pengajar atau guru sebagai pendidik, bangunan atau gedung sekolah sebagai sarana belajar, masyarakat dan lingkungan sebagai sarana pendukung, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Antara satu komponen dengan komponen lainnya harus saling bersinergi sehingga melahirkan harmonisasi pada sistem pendidikan itu sendiri. Karena selama ini, harmonisasi itulah yang tidak pernah tercipta. Semuanya terkesan berjalan sendiri-sendiri di dalam irama yang berbeda, sehingga dunia dan sistem pendidikan di Indonesia senantiasa berada pada kondisi tambal sulam.

Apa yang dilakukan di Kabupaten Jembrana, antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya senantiasa berada dalam satu tarikan napas dan terintegrasikan lewat garis komando dan koordinasi yang jelas dan bertanggungjawab. Demikian pula halnya dengan pembangunan di bidang pendidikan, antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya senantasa saling bertautan dalam rangka pencapaian tujuan bersama, yakni bagaimana meningkatkan kualias pelayanan di bidang pendidikan sehingga cita-cita untuk melahirkan masyarakat belajar dan terdidik dapat direalisasikan.

Bebas SPP

Kebijakan bidang pendidikan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebenarnya tidak hanya sebatas kebijakan berupa pemberian subsidi langsung biaya pendidikan kepada masyarakat atau lebih dikenal sebagai Program Bebas SPP semata. Selain itu masih banyak kebijakan atau program-program yang bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung dengan dunia pendidikan yang dilakukan, yang mana antara yang satu dengan lainnya saling kait mengkait. Sebutlah itu program pemberian beasiswa kepada siswa di sekolah swasta yang ada di Kabupaten Jembrana, yang untuk masing-masing jenjang pendidikan jumlah atau nilainya bervariasi. Untuk siswa SD masing-masing sebesar Rp 7.500/bulan, siswa SLTP Rp 12.500/bulan, dan untuk tingkat SMA sebesar Rp 20.000/bulan. Program ini mulai direalisasikan sejak tahun 2003.

Sementara untuk program Bebas SPP bagi siswa sekolah negeri dari SD, SMP, hingga SMA telah direalisasikan sejak tahun 2001. Dimana besaran subsidi yang diberikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara fluktuatif. Tahun 2001 alokasi dana untuk subsidi SPP sebesar Rp. 3.126.114.000, tahun 2002 sebesar Rp. 3.473.460.000, dan untuk tahun 2004 alokasi dana subsidi SPP sebesar Rp. 4.288.112.000.

Peningkatan jumlah alokasi dana subsidi SPP untuk setiap tahunnya, dari tahun 2001 hingga 2004 menunjukkan akan meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam memanfaatkan sarana pelayanan pendidikan, dengan menyekolahkan anak­-anaknya karena sudah tidak dibebani oleh kewajiban untuk membayar biaya pendidikan (SPP) lagi, karena semua kewajiban atas pemenuhan biaya pendidikan sudah diambil alih oleh pemerintah daerah, lewat kebijakan subsidi langsung biaya pendidikan.

Lantas bagaimana dengan komponen pendidikan lainnya seperti tenaga pengajar atau guru? Karena bagaimanapun juga, keberadaan serta kualitas pengajar atau guru akan sangat mempengaruhi kualitas anak didik itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Jembrana menyadari betul akan posisi strategis pengajar atau guru di dalam dunia pendidikan. Untuk itulah sejak tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menggulirkan kebijakan berupa Program Peningkatan Kualitas Guru dan Siswa. Program Peningkatan Kualitas Guru dan Siswa ini diperuntukkan kepada guru-guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mulai dari D3, D4, S1, hingga jenjang S2, dengan pola pembiayaan sebagian ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Sementara bagi para siswa berprestasi, baik secara akademis maupun di luar akademis, oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana diberikan bonus berupa beasiswa. Sedangkan dari sisi peningkatan kesejahteraan guru, Pemerintah Kabupaten Jembrana menerapkan pola insentif bagi guru, yakni untuk setiap jam pelajaran guru diberikan insentif sebesar Rp 5.000,00 di luar tunjangan guru dan bonus tahunan sebasar Rp 1 juta.

Untuk meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar, serta optimalisasi pengadaan sarana dan prasarana agar lebih efektif dan efisien, maka terhadap sekolah dasar yang ada di Kabupaten Jembrana dilakukan regrouping. Sekolah dasar dengan rasio siswa di bawah atau kurang dari 75 orang, digabung dengan sekolah lainnya. Dengan pola regrouping ini, selain memberikan keuntungan dari sisi proses belajar dan mengajar serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukungnya, juga terjadi efisiensi anggaran yang sangat besar. Karena kalau dihitung secara rata-rata, biaya operasional untuk 1 (satu) unit sekolah setingkat SD adalah sebesar Rp. 150 Juta dalam setiap tahun. Dan dari efisiensi biaya operasional sekolah yang didapatkan dengan pola regrouping itulah dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya di dunia pendidikan, termasuk pembebasan SPP. Karena sejak diterapkannya pola regrouping di tahun 2000, dari 209 sekolah dasar yang ada, hingga tahun 2002 sebanyak 22 sekolah dasar mengalami regrouping dengan efesiensi dana yang dihasilkan lebih dari Rp. 3 Milyar dalam setahun.

Khas Jembrana

Di samping langkah-langkah strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana, pihak Pemerintah Kabupaten Jembrana juga melakukan berbagai terobosan-terobosan yang bersifat kreatif-inovatif dengan memperkenalkan pola pendidikan yang disebut sebagai “Sekolah Kajian”. Sekolah kajian ini adalah pengembangan pola pendidikan yang merupakan perpaduan antara pola pendidikan sekolah unggulan seperti SMA Taruna Nusantara dengan pola pendidikan yang dikembangkan di pondok­pondok pesantren modern seperti Pondok Peantren Gontor dan Pondok Pesantren Tebu Ireng, serta sekolah yang ada di Negeri Jepang.

Pengembangan sistem pendidikan dengan pola sekolah kajian merupakan pilot proyek Kabupaten Jembrana di dalam pengembangan dunia pendidikan yang bersifat inovatif dengan orientasi ke depan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi. Adapun nilai lebih yang dapat dilihat dari keberadaan sekolah kajian ini adalah tingginya disiplin siswa, seperti yang diterapkan di SMA Taruna Nusantara, serta sekolah-sekolah di Jepang. Sedangkan dari sisi bobot budi pekerti anak didik, diterapkan pola seperti yang diterapkan serta dianut oleh pondok-pondok pesantren modern, seperti hubungan yang dibangun antara santri dan kiai. Dari keberadaan sekolah kajian ini, diharapkan akan lahir anak didik yang memiliki disiplin tinggi, berbudi pekerti, menguasai IPTEK, serta berwawasan global.

Meskipun terkesan lebih mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat modern, keberadaan sekolah kajian di Kabupaten Jembrana tidaklah menafikan lokal genius. Untuk itu, di dalam pergaulan akademis dan keilmuannya, sekolah kajian juga memberi ruang yang seluas-luasnya untuk tumbuh-berkembangnya budaya lokal, sebagai dasar pijak anak didik di dalam memasuki pergaulan yang lebih global.

Secara garis besar, proses belajar dan mengajar yang diterapkan di sekolah kajian menghabiskan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan sekolah-sekolah konvensional. Waktu belajar di sekolah kajian dimulai pada pukuL 07.00 sampai pukul 16.00. Sementara pada saat waktu jeda atau istirahat, anak didik diberikan snack dan susu sehat, serta diadakan acara makan siang bersama-sama. Dengan pola ini diharapkan akan melahirkan rasa solidaritas dan soliditas sosial di antara anak didik.

Selain itu, sekolah kajian juga menerapkan “pola asrama” bagi setiap anak didiknya. Dalam artian, semua anak didik selama menempuh pendidikan di sekolah kajian harus tinggal di asrama yang telah disiapkan oleh sekolah, dengan pengasuh sebagai pendamping. Tugas pengasuh di sini, selain mengawasi anak didik di luar jam belajar, juga ikut memberikan bimbingan belajar sehingga si anak didik tumbuh sikap kemandiriannya di dalam menjalani proses pendidikan. Di Kabupaten Jembrana, kini sudah dibangun dua sekolah kajian yaitu SMP Negeri 4 Mendoyo dan SMA Negeri 2 Negara.

Dengan berbagai kebijakan di bidang pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana tersebut, selama kurun waktu dua tahun berjalan, didapatkan berbagai manfaat yang sangat positif seperti meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari besaran APK (Angka Partisipasi Kasar) yang ada. Angka putus sekolah (drop out) menurun dengan drastis dimana untuk tingkat sekolah dasar hanya sebesar 0,02%, dibandingkan angka rata-rata drop out secara nasional sebebasr 1%. Secara kualitas, pendidikan di Kabupaten Jembrana juga menunjukan peningkatan yang cukup siginifikan. Hal ini bisa dilihat dari hasil UAN (Ujian Nasional) dan UAS (Ujian Akhir Sekolah) yang angka kelulusannya mencapai 98,84%, yang merupakan angka tertinggi di Provinsi Bali.

Apa yang telah dilakukan dan kemudian dicapai di bidang pendidikan oleh Kabupaten Jembrana, tentu bukanlah sebuah jaminan akan berkelanjutannya budaya belajar dan menuntut ilmu bagi masyarakat. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Jembrana meluncurkan program rintisan berupa Wajar (Wajib Belajar) 12 tahun.

Jika di tingkat nasional diselenggarakan Wajib Belajar 9 Tahun, maka rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang diluncurkan Pemeritah Kabupaten Jembrana bukanlah sekedar program atau kebijakan yang mengada-ada, atau asal berbeda dengan Pusat. Tetapi di sini didasari oleh sikap bahwa penyelenggaraan pendidikan itu haruslah berkeadilan dan tidak mengenal diskriminasi.

Program pendidikan berupa Wajar 9 Tahun yang diluncurkan oleh pemerintah Pusat itu masih terasa belum memenuhi syarat keadilan dan terkesan diskriminatif. Kenapa demikian? Jika diurai lebih jauh lagi, bukankah di dalam setiap kebijakan dan persyaratan-persyaratan yang dterapkan oleh pemerintah, selalu memakai acuan bahwa pendidikan serendah-rendahnya adalah SMA atau sederajat? Apa arti semua ini? Artinya mereka yang hanya berpendidikan di bawah SMA/sederajat akan tidak memiliki peluang. Sementara di bidang pendidikan pemerintah menerapkan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang berarti setingkat SMP. Artinya, kalau pemerintah memang ingin adil kepada setiap warga negaranya, seharusnya wajib belajar yang ditetapkan adalah Wajar 12 Tahun, bukan Wajar 9 Tahun.

2. Kabupaten Enrekang

          Di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2004 telah mengembangkan kebijakan pembebasan biaya sekolah oleh orang tua murid/siswa melalui 12 variabel, baik yang terkait dengan anak didik maupun dengan tenaga pendidik yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan pendidikan gratis.

Implementasi kebijakan daerah dibidang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan pendidikan gratis pada umumnya baru teraplikasi peda sekolah-sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta masih sebatas pada alokasi dana BOS.  Beberapa variable kebijakan pendidikan gratis pada sekolah swasta belum diimplemtasikan, oleh karena itu kedepan diupayakan ditingkatkan cakupan sekolah yang menerapkannya dari kondisi sekarang 87 % sekolah menjadi 100 % sekolah pada jenjang SD,MI, SMP, MTs dan SLB pada akhir tahun 2009 mendatang.

              Kebijakan pendidikan gratis pada perinsipnya ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, dan biasanya diukur dengan angka tingkat partisipasi sekolah guna mengentaskan program nasional wajib belajar sembilan tahun.  Angka partisipasi sekolah dimaksud adalah Angka Partisipasi Murni (APM) bagi anak usia sekolah baik di Sekolah Dasar maupun SMP dan sederajatnya yang mana APM SD/MI keadaan sekarang telah mencapai 95% akan ditingkatkan menjadi 99%, dan APM SMP/MTs dari 85% ditingkatkan menjadi 95%.

Pendidikan gratis ditujukan untuk membebaskan biaya sekolah yang meliputi operasional sekolah, perawatan sekolah, insentif tenaga pendidik, transportasi bagi siswa miskin, tetapi tidak menutup keran bagi adanya bantuan yang sifatnya tidak mengikat dari lembaga, orang tua siswa maupun masyarakat lainnya.  Untuk Kabupaten Enrekang, selama ini kebijakan pendidikan gratis menerapkan ada 12 variabel yaitu;

1) tunjangan wakil kepala sekolah, kepala usuran dan wali kelas,

2) bantuan dana ekstrakurikuler siswa,

3) dana penunjang pendidikan (DPP),

4) tunjangan guru terpencil,

5) tunjangan sekolah inti,

6) bantuan siswa terpencil,

7) honorarium guru kontrak,

8) KKG SD,

9) MGMP SMP,

10) dana kesejahteraan guru,

11) biaya ujian akhir sekolah (UAS), dan

12) biaya penerimaan siswa baru.

Untuk realisisasi kebijakan pendidikan gratis sebagaimana yang dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang memperoleh alokasi anggaran dari APBD Propinsi Sulawesi Selatan Rp. 5,905.088.400, yang akan dibayarkan pada tahap pertama sejumlah Rp. 1,968.362.800. (www.enrekangkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=36 – 27k)

3. Kebijakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan

DAFTAR PUSTAKA

Edy Priyono, Suara Pembaruan Daily).

.(http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0505/03/PendDN/1724964.htm)

UU Sisdiknas 2003.

Semua Bisa Seperti Jambrana, Kisah Sukses Sebuah kabupaten Meningkatkan Kesejahteraan Rakyatnya.

www.enrekangkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=36 – 27k).

www.tribun-timur.com

(http://www.sulsel.go.id/berita/umum/pendidikan-dan-kesehatan-gratis-masih-tataran-mou-20080708-2.htm.

Jalal, Fasli, ”Pendidikan Anak Dini Usia, Pendidikan yang Mendasar”, Bulletin Padu, Edisi Perdana, Tahun 2002, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas Jakarta.

Nur Islam, Ubes, 2004, Mendidik Anak dalam Kandungan, Optimalisasi Potensi Anak Sejak Dini, Gema Insani, Jakarta.

Roberta Berr, Child Family and Commuinity, New York, CBS College, 1985.

Sarongallo, Tana’Ranggina dan ZainabTana’ Ranggina Sarongallo, 1984, Psikologi Perkembangan, FIP IKIP Ujung Pandang.

Syarief, Hidayat, ”Pengembangan Anak Dini Usia: Memerlukan Keutuhan”, Bulletin Padu, Edisi Perdana, Tahun 2002, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas Jakarta.

Universitas Indonesia, 1981. Penelitian Kemajuan Belajar Anak SD di DKI, Jakarta.

Konsepsi pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubung­kan dengan aspek-aspek spasial. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Hal ini antara lain dapat dilukiskan di negara-negara Singapura, Hongkong, Australia, dan negara­-negara maju lain. Kebijakan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya dirumuskan secara konsepsional dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial lingkungan serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial (social capital) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian natural capital juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semua itu, yang terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (moral hazard) yang dipenuhi kepentingan tertentu (vested interest) dari keuntungan semata (rent seeking). Demikianlah, hasil-­hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas ruang (inter-region) dan waktu (inter-generation). Implikasinya kajian aspek spasial menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan di atas (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).

Namun demikian, konsepsi pembangunan yang dikemukakan di atas sejalan dengan kajian terhadapnya maupun implementasi diberbagai negara dan wilayah lain, dikemukakan berbagai kelemahan. Kelemahan tersebut muncul seiring ditemukannya fenomena yang khas, antara lain kesenjangan, kemiskinan, pengelolaan public good yang tidak tepat, lemahnya mekanisme kelembagaan dan sistem politik yang kurang berkeadilan. kelemahan-kelemahan itulah yang menjadi penyebab hambatan terhadap gerakan maupun aliran penduduk, barang dan jasa, prestasi, dan keuntungan (benefit) dan kerugian (cost) di dalamnya. Seluruh sumberdaya ekonomi dan non-ekonomi menjadi terdistorsi alirannya sehingga divergence menjadi makin parah. Akibatnya, hasil pembangunan menjadi mudah diketemukan antar wilayah, sektor, kelompok masyarakat, maupun pelaku ekonomi. implisit, juga terjadi dichotomy antar waktu dicerminkan oleh ketidakpercayaan terhadap sumberdaya saat ini karena penuh dengan berbagai resiko (high inter temporal opportunity cost). Keadaan ini bukan saja jauh dari nilai-nilai moral tapi juga cerminan dari kehancuran (in sustainability). Ikut main di dalam permasalahan di atas adalah mekanisme pasar yang beroperasi tanpa batas. Perilaku ini tidak mampu dihambat karena beroperasi sangat massif, terus-menerus, dan dapat dite­rima oleh logika ekonomi disamping didukung oleh kebanyakan kebijakan ekonomi secara sistematis.

Kecendrungan globalisasi dan regionalisasi membawa sekaligus tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan di Indonesia. Dalam era seperti ini, kondisi persaingan antar pelaku ekonomi (badan usaha dan/atau negara) akan semakin tajam. Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ini, tiap pelaku ekonomi (tanpa kecuali) dituntut menerapkan dan mengimplementasikan secara efisien dan efektif strategi bersaing yang tepat (Kuncoro, 2004). Dalam konteksi inilah diperlukan ”strategi berperang” modern untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan hiperkompetitif diperlukan tiga hal (D’Aveni, 1995), pertama, visi terhadap perubahan dan gangguan. Kedua, kapabilitas, dengan mempertahankan dan mengembangkan kapasitas yang fleksibel dan cepat merespon setiap perubahan. Ketiga, taktik yang mempengaruhi arah dan gerakan pesaing.  

A. Pengertian Pembangunan

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klassifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klassifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

 Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah ber­kembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pen­dahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelan­jutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk me­menuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehi­dupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya peren­canaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.  Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pemba­ngunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan per­ubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasas­mita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran ter­sebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara kese­luruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih,fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan,  antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (commuinity/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para para ahli di atas, pembangunan adalah sumua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pem­bangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan ma­syarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, moderni­sasi diartikan sebagai proses trasformasi dan perubahan dalam masya­rakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisio­nal.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para Ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan se­cara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan seba­gai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkat­an dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsi­kan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring de­ngan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisah­kan secara tegas batasannya, Siagian (1983) dalam bukunya Admi­nistrasi Pembangunan mengemukakan, “Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemam­puan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kuali­tatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak ha­rus terjadi dalam pembangunan.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangun­an. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/per­luasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

B.      Evolusi dan Pergeseran Makna Pembangunan

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan ^­Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota (Kuncoro, 2004).

Namun, muncul kemudian sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi menekankan pada peningkatan income per capita (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk. Definisi pembangunan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi. Kontribusi mulai digantikan dengan kontribusi industri. Definisi yang cenderung melihat segi kuantitatif pembangunan ini dipandang perlu menengok indikator-indikator sosial yang ada (Kuncoro, 2004).

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Pertanyaan beranjak dari benarkah semua indikator ekonomi memberikan gambaran kemakmuran. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan dethronement of GNP (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Teriakan para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, ­2003). Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000; Todaro, 2000):

1.    Ketahanan (Sustenance): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.

2.    Harga diri (Self Esteem): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.

3.    Freedom from servitude: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Selanjutnya, dari evolusi makna pembangunan tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran makna pembangunan. Menurut Kuncoro (2004), pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa “pertumbuhan ekonomi” (economic growth) tidak identik dengan “pembangunan ekonomi” (economic development). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka, memang dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural (Sjahrir, 1986). Ini pula agaknya yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (necessary) tetapi tidak mencukupi (sufficient) bagi proses pembangunan (Esmara, 1986, Meier, 1989 dalam Kuncoro, 2004). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Inilah yang menandai dimulainya masa pengkajian ulang tentang arti pembangunan. Myrdal (1968 dalam Kuncoro, 2004), misalnya mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Ada pula yang menekankan pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (growth with change), terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangun­an, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan.

Dalam praktik pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan sumber daya manusia (SDM) dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai “instrumen” atau salah satu “faktor produksi” saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi instrumen dan bukan merupakan subyek dari pembangunan. Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai penghambat maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi keuntungan.

Konsekuensinya, peningkatan kualitas SDM diarahkan dalam rangka peningkatan produksi. Inilah yang disebut sebagai pengembangan SDM dalam kerangka production centered development ­(Tjokrowinoto, 1996). Bisa dipahami apabila topik pembicaraan dalam perspektif paradigma pembangunan yang semacam itu terbatas pada masalah pendidikan, peningkatan ketrampilan, kesehatan, link and match, dan sebagainya. Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial. Alternatif lain dalam strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai people-centered development atau panting people first (Korten, 1981 dalam Kuncoro, 2004). Artinya, manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pem­bangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting Dimensi pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas daripada sekedar membentuk manusia profesional dan trampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. Penempatan manusia sebagai ­subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (empowerment) manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

 Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (basic needs) pembangunan mandiri (self-reliant development), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian ­terhadap alam (ecodevelopment), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan ­menurut etnis (ethnodevelomment) (Kuncoro, 2003). paradigma ini secara ringkas dapat ^­dirangkum sebagai berikut:

1.        Para proponen strategi “pertumbuhan dengan distribusi”, atau “redistribusi dari per­tumbuhan”, pada hakekatnya menganjurkan agar tidak hanya memusatkan perhatian ­pada pertumbuhan ekonomi (memperbesar “kue” pembangunan) namun juga mempertimbangkan bagaimana distribusi “kue” pembangunan tersebut. lni bisa diwujudkan dengan kombinasi strategi seperti peningkatan kesempatan kerja, investasi modal manusia, perhatian pada petani kecil, sektor informal dan pengusaha ekonomi lemah.

2.        Strategi pemenuhan kebutuhan pokok dengan demikian telah mencoba memasukkan semacam “jaminan” agar setiap kelompok sosial yang paling lemah mendapat manfaat dari setiap program pembangunan.

3.        Pembangunan “mandiri” telah muncul sebagai kunsep strategis dalam forum internasional sebelum kunsep “Tata Ekonomi Dunia Baru” (NIEO) lahir dan menawarkan anjuran kerja sama yang menarik dibanding menarik diri dari percaturan global.

4.        Pentingnya strategi ecodevelopment, yang intinya mengatakan bahwa masyarakat dan ekosistem di suatu daerah harus berkembang bersama-sama menuju produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi; namun yang paling utama adalah, strategi pembangunan ini harus berkelanjutan baik dari sisi ekologi maupun sosial.

5.        Sejauh ini baru Malaysia yang secara terbuka memasukkan konsep ecodevelopment dalam formulasi Kebijaksanaan Ekonomi Baru-nya (NEP). NEP dirancang dan digunakan untuk menjamin agar buah pembangunan dapat dirasakan kepada semua warga negara secara adil, baik ia dari komunitas Cina, India, dan masyarakat pribumi Malaysia (Faaland, Parkinson, & Saniman, 1990 dalam Kuncoro, 2004).

C.      Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan

Penggunaan indicator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negsara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indicator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor   sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

Sejumlah indicator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomin, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indicator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005) terhadap kelima indicator tersebut :

1.       Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

2.       Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, konstribusi sektor manupaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak , kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

3.       Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengn proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indicator pembangunan.

4.       Angka Tabungan

Perkembangan sector manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggeris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

5.       Indeks Kualitas Hidup

IKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indicator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian b yi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung beasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

6.        Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indicator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indicator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan m ngembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai factor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengagn mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude dan skills, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.