Makalah seminar nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan mahasiswa Puangrimaggalatung Sengkang

SERTIFIKASI GURU : ANTARA TUNTUTAN DAN TANTANGAN BAGI GURU Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si

A. PENDAHULUAN

Mengawali sajian Makalah ini, saya perlu menghadirkan pernyataan Konfusius lima abad sebelum masehi untuk membangkitkan semangat, harkat dan martabat guru yang selama ini dijuluki sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, yang pada hari ini mengikuti seminar guna menyoal sertifikasi guru dalam jabatan. Pelaksanaan seminar ini merupakan salah satu wujud kegembiraan bagi guru setelah puluhan tahun berjuang untuk menjadikan jabatan guru sebagai jabatan “profesi”. Konfusius berkata : Jika rencana anda satu tahun, tanamlah padi, jika rencana anda sepuluh tahun, tanamlah pohon, namun jika rencana anda seratus tahun, didiklah manusia. Pernyataan ini sungguh mengandung makna yang sangat mendalam bagi seorang guru, sebab dari pernyataan tersebut memberikan isyarat betapa besar posisi dan peranan guru dalam memanusikan manusia sampai ratusan tahun. Betapa tidak, melalui sekolah, guru di titipkan amanah besar untuk membangun,membentuk, mengolah kepribadian, kemampuan dan kecerdasan anak manusia yang hasilnya kelak akan dinikmati oleh anak itu sendiri, keluarga dan keturunannya hingga ratusan tahun mendatang. Itulah sebabnya sehingga seseorang tak dapat men¬yangkali bahwa pendidikan merupakan hal_yang san¬gat fundamental bagi manusia. karena pendidikan selain berfungsi sebagai sarana pembe¬basan manusia dan keterasin¬gan, kemiskinan, penindasan, ketidakadilan dan keterbela¬kangan, juga sebagai sarana un¬tuk memanusiakan manusia. Karena itu, setiap orang yang ingin membangun dan mem¬perbaiki kehidupan manusia dengan sederet persoalannya harus dimulai dengan pendidi¬kan. Karena pendidikan merupakan kunci perbaikan dan pembangunan. Tanpa kunci itu, usaha manusia akan gagal. Salah satu pemegang kunci uta¬ma pendidikan adalah ” Guru itu sendiri”.

Pernyataan Confucius di atas sengaja disuguhkan untuk lebih menggugah nurani sang penguasa, nurani wakil rakyat, nurani peja¬bat serta nurani masyarakat agar dapat lebih mengakui betapa besar jasa ” Tuan Guru” yang dipersembahkan kepada Bangsa dan Negara selama ini dan yang akan datang. Selain itu suguhan pernyataan Confucius ini diharapkan pula da¬pat berfungsi sebagai “kado” dan multi vitamin bagi guru bagi guru dalam merayakan keberhasilannya mengibarkan bendera guru sebagai jabatan “profesi”. Pernyataan Confucius di atas, tidak pernah berubah dan tidak pernah terbantahkan sejak Beliau mengucapkan kata-katanya. lima abad sebelum masehi hingga sekarang, meskipun realitas menunjukkan bahwa pendidikan itu sendirilah yang telah banyak mengalami perubahan. Berkaitan dengan perubahan , Harold G. Shane, mengatakan bahwa perubahan telah menghadang begitu cepatnya sehingga kita digiring keluar dari hari kemarin dan didesak memasuki hari esok tanpa diberi kesempatan menyesuaikan diri dengan hari ini. Sedangkan menurut Toftler, “Kedatangan hari esok yang begitu cepat itu menyebabkan kita kehilangan orientasi dan mengalami semacam tekanan waktu, sehingga apa yang dahulu memerlukan waktu satu abad, dewasa ini hanya beberapa tahun, bahkan ada yang dalam beberapa bulan saja “. Dalam kondisi demikian, peran guru sebagai pendidik semakin diperlukan keprofesinalannya dalam mengantar dan mengawal anak bangsa di republic ini menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan tersebut. Pendidikan mencerminkan harapan, karena itu, pendidikan tidak dapat dinafikan kehadirannya dalam membangun suatu bangsa. Winarno Surachmad pernah berkata bahwa bila ada suatu negara yang mengharapkan suatu kebesaran tetapi tidak mengutamakan pendidikan bangsanya maka negara itu pada hakekatnya menginginkan suatu kemustahilan. ( Winarno Surachmad ). Bahkan beberapa ahli berpandangan bahwa negara dan peradaban akan menjadi lesu, letih dari loyo, serta ketinggalan zaman, tidak produktif dan bangkrut karena gagal memelihara sumber-sumber insani dengan menanamkan modal pada pendidikan. Itulah sebabnya Mashuri berkata bahwa pendidikan adalah suatu yang hidup dan kehidupannya mencerminkan serta sekali-gus meramalkan kehidupan suatu keluarga, masyarakat bahkan suatu bangsa ( Mashuri, 1970 ).

Kita tak dapat menyangkali bahwa pendidikan itu baik formal maupun non formal membutuhkan modal atau biaya yang besar, namun seseorang perlu menyadari bahwa pendidikan itu adalah suatu Investasi (Tabungan hari tua) dalam arti bahwa bila seseorang mengeluarkan biaya besar untuk pendidikan, maka seseorang tersebut akan memperoleh Rate of Return ( Keuntungan yang sebesar-besarnya dimasa mendatang. ( Riwanto, 1997 ). Hal ini diperkuat oleh Gary S. Bucker dalam Teori ” Human Capital ” yang menyatakan bahwa semakin tinggi pen¬didikan yang dimiliki oleh seseorang maka semakin besar pula penghasilan seumur hidup yang akan diperoleh. Salah satu wujud nyata dari kebenaran teori tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dimana kualifikasi seorang guru berupa S1, S2 dan S3 menjadi faktor kunci bagi seorang guru untuk dievaluasi yang bobotnya sebagai berikut : Strata satu yang relevan 150, S2 yang relevan 175 dan S3 yang relevan 200 dari standar minimal 850 yang harus dimiliki. Namun demikian, sungguh menarik data yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Fasli Djala (sekarang Dirjen Pendidikan Tunggi), sebagaimana dilansir sebuah surat kabar nasional pada tahun 2007 yang lalu. Menurutnya, terdapat hampir separo dari sekitar 2,6 juta guru di Indonesia tidak layak mengajar. Kualifikasi dan kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar di sekolah. Lebih rinci disebutkan, saat ini yang tidak layak mengajar atau menjadi guru sekitar 912.505. Terdiri atas 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA, dan 63.961 guru SMK. Kondisi ini jelas amat kontras dengan mutu pendidikan di negeri jiran yang dulu menimba ilmu kepada bangsa kita. Konon, guru-guru di negeri jiran, seperti Malaysia atau Singapura bisa hidup lebih dari cukup hanya dengan mengandalkan penghasilannya sebagai guru. Para penguasa negeri itu benar-benar memosisikan guru pada aras yang mulia dan terhormat dengan memberikan jaminan kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan hukum yang amat memadai. Implikasinya, mutu pendidikan di negeri itu melambung bak meteor, makin jauh meninggalkan dunia pendidikan kita yang (nyaris) tak pernah bergeser dari keterpurukan. Hal itu bisa dilihat dari kualitas HDI (Human Development Index) negeri-negeri tetangga yang jauh berada di atas kita.

B. Tuntutan Sertifikasi Guru

1. Pengertian Sertifikasi

Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 2, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1, UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Sesuai dengan arah kebijakan di atas, Pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14, 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi. Pengertian sertifikasi secara umum mengacu pada National Commision on Educatinal Services (NCES) disebutkan “Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate’s credentials and provides him or her a license to teach”. Dalam kaitan ini, di tingkat negara bagian (Amerika Serikat) terdapat badan independen yang disebut The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE). Badan indepeden ini yang berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik. Persyaratan kualifikasi akademik minimun dan sertifikasi bagi pendidik juga telah diterapkan oleh beberapa negara di Asia. Di Jepang, telah memiliki Undang-undang tentang guru sejak tahun 1974, dan Undang-undang sertifikasi sejak tahun 1949. Di China telah memiliki Undang-undang guru tahun 1993, dan PP yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001. Begitu juga di Philipina dan Malaysia belakangan ini telah mempersyaratkan kualifikasi akademik minimun dan standar kompetensi bagi guru. Di Indonesia, menurut UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik. Dalam hal ini, ujian sertifikasi pendidik dimaksudkan sebagai kontrol mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik.

2. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. a. Adapun manfaat ujian sertifikasi guru dapat diperikan sebagai berikut. b. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru. c. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional. d. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK , dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan. e. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. f. Memperoleh tujangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi.

3. Kompetensi Guru Profesional

Kompetensi (competency) didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Menurut PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Keempat jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan beserta subkom- petensi dan indikator esensialnya diuraikan sebagai berikut. a. Kompetensi Kepribadian Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. 1) Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai pendidik; dan memeliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 2) Memiliki kepribadian yang dewasa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik. 3) Memiliki kepribadian yang arif. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 4) Memiliki kepribadian yang berwibawa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. 5) Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. b. Kompetensi Pedagogik Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. 1) Memahami peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memamahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidenti- fikasi bekal-ajar awal peserta didik. 2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidik-an untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 3) Melaksanakan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menata latar (setting) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Subkompe-tensi ini memiliki indikator esensial: melaksanakan evaluasi (assess-ment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 5) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengem-bangkan berbagai potensi nonakademik.

c. Kompetensi Profesional

Kompetensi professional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Secara rinci masing-masing elemen kompe-tensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. 1) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau kohe-ren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. 2) Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk me-nambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi. d. Kompetensi Sosial Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut. 1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. 2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. 3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

4. Sertifikasi guru perlu tidak?

Program sertifikasi dan pendidikan profesi guru sejauh ini belum menampakkan filosofi dan orientasi yang jelas. Akibatnya, perdebatan tentang sertifikasi guru dalam jabatan, guru lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan alias LPTK dan Akta IV seperti tidak menemukan kepastian. Bahkan, pimpinan sejumlah LPTK mengaku pesimistik bahwa sertifikasi menjamin peningkatan kualitas guru. Tanpa arah yang jelas dan tujuan terukur, niscaya kegiatan ini akan sia-sia. Gagasan utama di balik pendidikan profesi guru adalah peningkatan mutu dan pembaruan pendidikan nasional. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagai suatu kesatuan upaya pemberdayaan guru. Maka, program sertifikasi seharusnya tidak dipandang sekadar legalisasi untuk memperoleh tunjangan profesi, tetapi lebih sebagai upaya meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesi. Kompetensi guru diyakini tidak secara otomatis menjadi baik dengan menaikkan remunerasi saja. Oleh sebab itu, diperlukan upaya mengubah motivasi dan kinerja guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam bentuk pendidikan profesi.

5. Guru sebagai profesi

a. Pengertian Profesi

Guru adalah orang yang pekerjaannya mendidik, membimbing, mengajar dan melatih. Pekerjaan mendidik, membimbing, mengajar dan melatih adalah salah satu jenis profesi. Profesi ialah pekerjaan khusus yang diperoleh/ dimiliki melalui pendidikan cukup lama, yang dilakukan dengan kegiatan intelektual yang cukup ulung, dianggap sebagai karier seumur hidup. ( Tana Banggina Saronggallo, 1985 : 107 ). Nugroho Nutosusanto, dalam bukunya menegakkan Wawasan Almamater ( UI, Press, 1983 : 16 ) mengemukakan ciri-ciri profesi menurut Samuel P. Huntingtong, yaitu : 1) Keahlian (expertise, 2) tanggungjawab (responsibility) dan 3) kesejawatan (corporatenees ). Santoso. S. Hamijoyo menyatakan bahwa : Profesi itu meskipun bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan, nanun dalam penyelenggaraannya selalu harus dipedomani dan di dasari oleh kenyataan-kenyataan dan prinsip-prinsip ilmiah! Jika tidak maka ia bukan profesi, melainkan hanyalah suatu kejuruan biasa (Tana Ranggina Saronglallo, 1997 : 4 ). Peranan dan tanggungjawab guru jika dihubungkan dengan tugas profesionalnya sebagai pengajar dan sekaligus sebagai pendidik, adalah bertanggungjawab untuk mengubah pengetahuan,sikap dan perilaku peserta didik. Karena itu setiap guru dituntut untuk selalu bekekrja secara professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dan pendiidik. Namun patut diakui bahwa guru profesional yang berkualitas bagaimanapun tidak akan mampu memerankan keprofesionalannya jika mereka berhadapan dengan kesenjangan kesejahteraan. Sebab orang bijak berkata bahwa tidak akan mungkin seseorang menjadi kalifah yang baik, setia dan bermutu kalau kebutuhan biologis, sosiologis dan psikologisnya jauh dari kecukupan. Demikian halnya dengan seorang guru, bagaimana mungkin seorang guru dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secaara professional dalam mencerdaskan anak bangsa di republic ini bila bila kesejahterannya terabaikan. Mastuhu ( dalam Tana Ranggina 1997 : 10 ) menyatakan bahwa pekerjaan guru seharusnya merupakan : 1) Panggilan tugas, 2) guru adalah pekerja ilmiah dan bukan pekerja tukang, 3) guru memerlukan uang atau nafkah yang cukup, sehingga, ia dapat tenang melaksanakan tugas nya. Hanya dengan panggilan saja tidak cukup, tanpa ilmu. Keduanya juga tidak cukup jika tidak ada biaya hidup. Penataran, pelatihan, dan beberapa ceramah sudah beberapa kali diikuti, tetapi penerapannya ” jalan di tempat ” dan atau tidak dilaksanakan secara konsisten. Sebab pada umumnya guru dirundung pemikiran dan sikap bagaimana mencukupi gaji untuk kebutuhan papan, sandang, pangan,menyehatkan dan membiayai pendidikan anak-anaknya. b. Pendidikan Profesi Pendidikan profesi guru mengasumsikan bahwa model penyiapan tenaga kependidikan yang diandalkan selama ini sudah tidak memadai lagi sehingga memerlukan pembaruan. Program sertifikasi dan pendidikan profesi guru harus secara nyata menunjukkan langkah-langkah kemajuan dalam peran guru sebagai sebuah profesi. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah guru profesional macam apakah yang hendak “dicetak” lewat pendidikan profesi dengan 36-an SKS tersebut? Apakah guru-guru dipersiapkan untuk mengantar murid-murid lulus ujian nasional ataukah mereka dipersiapkan untuk mengembangkan potensi murid menjadi good citizen, dan insan paripurna? Di manakah perbedaan mereka dengan guru-guru yang ada sekarang atau dengan diri mereka sendiri sebelum memasuki “salon” profesionalisme itu? Ketika persoalan ini tidak cukup terang, maka pendidikan profesi guru patut menimbulkan keraguan dan pesimisme karena tidak menawarkan sesuatu yang baru dan tangible kecuali selembar kertas bernama sertifikat.

Pendidikan profesi guru harus mampu menjawab problem spesifik keguruan. Persoalan kronis keguruan kita, seperti dituturkan Beeby (1975), adalah “praktik kelas” yang membosankan. Guru-guru menerangkan pelajaran dengan latar belakang pengetahuan dan keterampilan metodik yang minimal, terbatas pada buku teks yang dimilikinya. Andalan lain mungkin sisa-sisa ingatannya dari apa yang pernah dipelajarinya dulu di sekolah. Setelah menguraikan sesuatu masalah, mereka menghabiskan bagian terbesar jam pelajarannya untuk mendiktekan atau menuliskan apa yang diajarkannya di papan tulis dan menunggu murid menyalinnya. Catatan itulah yang dipelajari murid dan menjadi bahan ulangan. Sedikit sekali sekolah di Indonesia membantu menumbuhkan potensi seorang murid, dan pengaruh sekolah yang menjemukan serta tak imajinatif itu tetap terasa ketika seseorang menjadi dewasa dan memimpin masyarakatnya. Pentingnya mempersoalkan penampilan dan kemampuan guru karena merekalah tokoh utama yang mengantar proses pencapaian hierarkis tujuan instruksional ke tujuan pendidikan nasional. Penampilan seorang guru di dalam praktik kelas ditentukan oleh konsep yang dimilikinya tentang pembelajaran. Pilihan metode bukan sekadar persoalan penyesuaian teknis terhadap topik yang akan disampaikan, melainkan berakar pada cara pandang terhadap manusia (anak) dan bagaimana cara mereka berkebudayaan. Apabila seorang guru memandang anak sebagai makhluk “kosong” dan berkembang secara mekanis, maka ia cenderung memilih mengajar dengan pendekatan pedagogis dengan metode menuang air ke dalam botol (banking system). Sebaliknya, jika anak dianggap sebagai ciptaan yang berpotensi dan berkembang dinamis, maka yang dipergunakan pendekatan andragogis dengan model pembelajaran dialogis. Tetapi, di Indonesia, kebanyakan guru tidak memiliki pandangan apa-apa tentang anak sehingga yang terjadi adalah “ritual” pembelajaran tanpa kerangka dan jiwa. Dewasa ini, metodologi pembelajaran mengalami perkembangan sangat pesat. Kemajuan di dalam psikologi kognitif dan psikologi belajar yang ditopang oleh perkembangan teknologi informasi telah mendorong dipergunakannya konsep- konsep baru dalam model pembelajaran. Misalnya, perubahan konsep mengajar (teaching) menjadi pembelajaran (learning), perluasan definisi kecerdasan dari yang cenderung kognitif ditandai IQ (intelligence quotion) kini berkembang menjadi kecerdasan emosional (emotional quotion/ EQ) dan kecerdasan spiritual (spiritual quotion/SQ), serta kecerdasan majemuk (multiple intelligence). Di dalam model pembelajaran pun istilah-istilah baru bermunculan, seperti learning revolution, accelerated learning, quantum learning/teaching. Sayangnya, perkembangan ini belum menyentuh kelas-kelas sekolah kita. Maka, salah satu peran penting pendidikan profesi guru adalah menjembatani kesenjangan ini. c. Guru yang dinamis Pendidikan profesi guru harus dirancang berbeda dengan model pembelajaran di Akta IV, S1, dan S2 keguruan. Pendidikan profesi guru bukan menghasilkan saintis pendidikan dan keguruan, melainkan mendidik seseorang siap dan mahir menjalankan profesinya, seperti pendidikan kepaniteraan (coass) dokter yang siap menangani pasien setamat dari pendidikannya. Sehubungan dengan waktu yang relatif singkat, maka kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan personal seperti tersebut di dalam UU Guru dan Dosen harus diterjemahkan secara obyektif-terukur dan disampaikan secara praktikal. Apabila guru yang ingin dihasilkan adalah guru dinamis yang dapat mengatasi problem klasik praktik kelas, beberapa usulan dapat dipertimbangkan dalam merancang kurikulum pendidikan profesi guru sebagai berikut. Pertama, pada masa awal pendidikan diperlukan adanya semacam pelatihan penyadaran profesi yang bertujuan membangun paradigma baru dan ideologi pendidikan serta kebanggaan profesi. Pilihan profesi harus diberikan fondasi filosofis yang terhubung dengan eksistensi dan misi hidupnya. Korelasi ini akan melahirkan motivasi dan energi besar bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Kedua, pembelajaran di kelas disusun tidak berdasarkan pada subject matter (mata pelajaran), tetapi disusun per topik sesuai target sasaran yang diinginkan. Ini penting untuk menghindarkan pendekatan “sistematika-akademis” yang cenderung membahas banyak hal yang kurang signifikan. Ketiga, pendekatan dan metode yang dipergunakan selama masa pendidikan profesi guru hendaknya merepresentasikan pembelajaran efektif dan partisipatif. Selama pendidikan, guru tidak hanya diperkenalkan pada berbagai metode, tapi sebanyak mungkin mengalami keterlibatan dalam penerapannya. Kegagalan dalam mengajarkan pendekatan dan metode-metode seperti ini sering disebabkan penyampaiannya dengan ceramah. Keempat, pemagangan dan riset tindakan (action research) haruslah menjadi bagian terbesar dan terpenting dari aktivitas pendidikan profesi guru. Aktivitas ini adalah upaya memberikan keterampilan menemukan, menganalisis, dan memecahkan problem-problem praktik kelas.

C. Tantangan Sertifikasi Guru

Tidak lama lagi pemeriksaan berkas fortofolio guru periode 2009 akan digelar kembali. Berjuta perasaan yang menyelimuti calon-calon peserta sertifikasi. Kasak- kusuk kesana kemari pun makin merajalela di kalangan pasukan “Oemar Bakri”, ikut seminar, pelatihan dan berbagai kegiatan ilmiah lainnya pun makin rajin diikuti. Sibuk mempersiapkan berkas fortopolio, tanda tangan kepada pihak yang berwenang menandatangani berkas kerap menyita waktu. Namun kesemua itu dilakukan demi mengejar satu tujuan yakni lulus sertifikasi dan mendapatkan sertifikat. Mendapatkan sertifikat pendidik berarti gaji bisa berlipat dua. Demikian besar pengharapan guru terhadap sertfikasi guru, namun demikian akankah harapan guru tersebut dapat diraih dengan mudah dan mulus. Tentu saja tidak, melainkan perlu usaha yang benar-benar serius bukan hanya sekarang, melainkan sejak guru tersebut mulai mengemban tugas sebagai guru yang dijadikan titik star untuk memulai perhitungan point demi point. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai cara dan gaya yang dilakukan guru demi memenuhi standar minimal setiap point. Namun demikian, tak jarang ada yang menempuh jalan yang illegal alias palsu. Berdasarkan pengalaman memeriksa dokumen-dokumen palsu tersebut, sering menyebabka para assessor menggerutu, marah, jengkel dan berbagai reaksi lainnya, namun ada pula yang tidak perduli, pura-pura tidak tahu dan tetap menilainya dengan wajar. Berdasarkan keadaan seperti itulah, maka komentar pun bermunculan dari assesor. Satu kata yang sering terlontar ; “Assesor berada antara surga dan neraka”. Dengan kata lain; jika assessor membenarkan setiap kebohongan yang dilakukan guru tersebut dengan meluluskannya itu berarti menolong guru mempercepat memperoleh sertifikat itu berarti syurga bagi assesor, tetapi sebaliknya juga bisa berakibat neraka karena telah membiarkan kebohongan berlangsung.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan temuan beberapa assessor, menunjukkan bebeberapa kelemahan seperti :

1. Banyak dokumen fortofolio yang diperiksa adalah aspal alias asli tapi palsu, terutama ijazah, sertifikat, dan piagam-piagam.

2. Penulisan bagian-bagian tertentu sering salah tempat (misalnya, seharusnya dimasukkan di diklat tetapi ditempatkan pada point seminar dan penghargaan.

3. Piagam penghargaan yang diperoleh sebagai bukti keikutsertaan pada kepanitiaan atau kegiatan-kegiatan tertentu sering diterjemahkan sebagai penghargaan yang diperoleh sebagai bukti prestasi.

4. Banyak kepala sekolah menandatangani/mensahkan sendiri berkasnya, padahal seharusnya disahkan oleh atasannya.

5. Bukti penelitian hanya melampirkan sampul dan daftar isi saja tanpa isi, padahal dokumen penelitian harus dilampirkan secara utuh, mulai dari sampul, pengesahan hingga daftar pustaka.

6. Penilaian kepala sekolah dan pengawas sering terpisah atau tercecer, padahal penilaian keduanya harus satu paket,

7. Menulis buku/modul kadang-kadang hanya dibuktikan surat keterangan kepala sekolah, padahal semestinya setiap penulis harus tertera pada sampul modul.

8. Banyak dokumen aktivitas kegiatan tidak disahkan oleh pihak yang berwenang, misalnya keikut sertaan sebagai pengurus organisasi social atau kependidikan, disamping disahkan oleh kepala sekolah juga harus disahkan oleh yang berwenang, misalnya Lurah, Camat.

9. Kegiatan kepanitiaan sering dimasukkan sebagai salah satu point, sehingga hanya menambah halaman dan pekerjaan pemeriksa, padahal semua kegiatan kepanitiaan apapaun bentuknya tidak ada nilainya.

10. Banyak berkas yang ditemukan tertulis dalam daftar tetapi tidak disertai bukti fisik, padahal setiap apa yang tercatum dalam daftar harus disertai bukti fisik yang sah.

11. Kurangnya pemahaman tentang jumlah minimal setiap point. – Point A = minimal 340 dan setiap bagian tidak boleh ada nol – Point B = minimal 300 – Point C = tak ternilai tapi tidak boleh nol. Kurangnya pemehaman peserta menyebabkan lebih terkonsentrasi pada point-poit tertentu saja.

12. RPP diupayakan dibuat 5 macam dengan pokok bahasan yang berbeda. 13. Point B hanya didominasi dengan pendidikan dan diklat, point tentang pengembangan profesi sangat kurang ditemukan.

14. Hasil penelitian yang dilampirkan mentah-mentak diambil dari skripsi tanpa melakukan proses editing terutama lembar pengesahan, sehingga sangat jelas bahwa dokumen tersebut hanyalah skripsi yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Untuk memenuhi standar minimal point demi point, tentu saja perlu mengoptimalkan segala upaya antara lain ; 1. Poin A pada bagian Kualifikasi Akademik,

a. Hendaknya tidak menunda-menunda untuk memenuhi kualifikasi akademik baik S1 maupun D4 sebagai persyaratan utama mengikuti sertifikasi, dengan melanjutkan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan tenagan kependidikan (LPTK) yang telah terakreditasi.

b. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (S2 dan S3) baik kependidikan maupun nonkependidikan yang relevan atau tidak relevan. (di Sengkang terdapat program pascasarjana STIA Puangrimaggalatung dengan Prodi Administrasi Negara dan salah satu Konsentrasinya Administrasi Pendidikan).

Rincian point sebagai berikut : 2. Point pengembangan profesi dapat dilakukan dengan berbagai upaya :

a. Menerbitkan buku baik nasional maupun local dengan nilai point 40. (di Sengkang terdapat penerbit Lampena berskala nasional)

b. Menulis pada Jurnal Ilmiah berupa hasil penelitian atau artikel ilmiah dengan jumlah 25 point pada jurnal terakreditasi, dan 10 point pada jurnal ilmiah yang tidak terakreditasi. (Di Sengkang terdapat jurnal ilmiah PRIMA ang diterbitkan Program pascasarjana PRIMA Sengkang, dan akan menyusul Jurnal STIA dan STKIP PRIMA Sengkang).

c. Membuat media pembelajaran dengan berbagai kreasi baik kreasi cetak (dapat dibuat dalam bentuk power point, gambar-gambar berwarna, transparansi, dan lain-lain maupun kreasi tangan lalu di foto dan disahkan oleh kepala sekolah.

3. Keikutsertaan dalam forum Ilmiah Mengikuti seminar baik internasional, nasional, provinsi, kabupaten sampai kecamatan. Point masing-masing seminar yang relevan; internasional 10, nasional 8, provinsi 6, Kabupaten/kota 4, kecamatan 2. sedangkan tidak relevan; internasional 5, nasional 4, propinsi 3, kabupaten 2, kecamatan 1. Dengan catatan guru benar-benar ikut hadir, bukan hanya menitip/ atau membeli sertifikat.

4. Prestasi Akademik. Setiap guru harus terus berpacu berkarya dan berbuat agar dapat memperoleh penghargaan-penghargaan baik akademik. Olahraga, penemuan-penemuan dan lain-lain. Yang dihargai hanyalah juara I, II dan III. D. Perjuangan Guru yang tiada Akhir.

Tak dapat disangkali bahwa perjuangan menjadikan pekerjaan guru sebagai Profesi merupakan perjuangan yang sangat panjang dan penuh suka dan duka. Tak terbilang pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh para guru secara peribadi maupun melalui organisasi dan profesi. Mereka berjuang siang dan malam, mereka tidak mengenal menyerah, karena didorong oleh missi kebenaran kesinambungan kehidupan bangsa dan negara. Betapa tidak, puluhan tahun na¬sib dan kesejahteraan guru ham¬pir tak pernah dibicarakan dalam gelang¬gang pe¬merintah¬an kecuali para guru itu sendiri. Padahal, keheba¬tan keahlian dan ke¬hormatan seseorang seperti Soekar¬no, Soedirman, Soedjatmoko, Bung Hatta, Adam Malik, Habibie dan para tokoh kemanusiaan di republic ini tidak akan per¬nah diraih tanpa dipoles dan dijamah oleh orang-orang yang bertangan dingin dan berhati mulia secara berantai dan berjen¬jang dari.para kelompok Si Oe¬marBakri ini. Bukan itu saja bahkan tidak ada seorangpun anak bangsa yang la¬hir dan menjadi orang yang ter¬pandang, terhormat dengan berbagai keahlian seperti ekon¬om, politisi, praktisi, miliuner, bisinismen, teknograt, biragrat, konglomerat, seniman, budayawan, angkasawan, olahragawan, war¬tawan dan sebagainya yang lolos dari asuhan dan polesan tangan sang guru. Namun Sejarah pula mencatat bahwa hingga tahun 2001 kelompok Oemar Bakri ini terus terpinggirkan, terabaikan dan bah¬kan tidak mendapatkan porsi yang layak dalam anggaran penggajian, kecuali porsi peningkatan stempel kehormatan, kemuliaan, kepahl¬awanan belaka yakni Guru Pahla¬wan Tanpa Tanda Jasa ; Guru pel¬ita hidup ; jasa guru tiada taranya. Sejak tahun 2000 , para guru menyadari bah¬wa hanya bersandar pada stempel kehormatan, ketulusan, kepahla¬wanan dan stempel kehormatan lainnya tidak akan mampu bertahan melawan terpaan dahsyatnya ¬badai gelombang tuntutan dan tantangan kehidupan yang semakin menghimpit dan menghadang dis¬etiap pintu-pintu rumah kelompok Si Demar Bakri. Karena itu adalah suatu hal yang sangat wajar. dan manusiawi apabila para guru melakukan unjuk rasa menyerbu gedung MPR/DPR pada tahun 2000 yang lalu di Jakarta untuk mengetuk pintu hati nurani para wakil rakyat, para penentu pen¬gambil kebijakan, agar mau ikut merasakan betapa pahit dan get¬irnya derita yang dialami oleh guru yang hingga kini masih terus ber¬gumul dengan kapur, sepeda rong¬sokan, motor cicilan, rumah cicilan dan kredit penyambung ke¬hidupan. Kehadiran guru juga mengharapkan kepada segenap mengambil kebijakan yang duduk bersidang ketika itu agar dalam menetapkan APBN tidak hanya memikirkan pendapatan dirinya melainkan juga mau memikirkan nasib orang yang pernah berjasa mengasuhnya hingga menjadi orang terhormat yakni kelompok Si Oe¬mar Bakri. Hal ini dilakukan karena kurang lebih 50 tahun sudah para guru menahan derita batin yang menim¬panya selama ini akibat mere¬baknya pujian kehormatan yang diberikan kepadanya. Namun dalam era reformasi ini rintihan tersebut kini terkuak, terangkat kepermukaan menggiring serta mengubah sikap dan pikiran guru bahwa sikap sabar, patuh, ikhlas dandan pasca reformasi tawaddhu yang dilakonkan selama ini tidak sesuai dengan kon¬disi yang ada karena realitas menunjukkan bahwa di zaman apa pun (Orba dan reformasi apabila seseorang akan mendapatkan se¬suatu perhatian dari pemerintah maka setiap orang harus pandai¬-pandai melakonkan gaya “ayam kampong”. Yakni jika bertelur harus berteriak memproklamirkan prestasinya guna mendapatkan perhatian dan pengakuan dari sang pejabat; karena bila hal ini tidak dilakukan sampai kapan pun orang tersebut tidak akan diakui dan dianggap pernah berprestasi. Sungguh malang nasib Sang Oe¬mar Bakri karena selama ini guru dalam mengab¬dikan diri membangun dan menata bangsa le¬wat di¬mensi mangajar dan men¬didik leb¬ih memilih gaya bekerja seperti “Cacing Tanah” yang berbuat dan berkarya menyuburkan tanah tanpa mem¬proklamirkan hasil pekerjaannya. Padahal dari upaya menyuburkan tanah, cacing tanah telah berhasil membuat puluhan juta petani ber¬sama keluarganya menanam ane¬ka ragam tanaman sehingga di tanah yang subur itu tumbuh tana¬man yang bergizi yang hasilnya banyak dinikmati oleh pejabat, wakil rakyat dan seluruh lapisan masyarakat sebagai sumber energi dalam berfikir dan berbuat. Dari energi dan protein tersebut manusia banyak mendapatkan kehormatan, kebesaran dan keangun¬gan dari umat manusia namun sang cacing tanah itu sendiri diabaikan, tak terjamahkan dan bahkan tidak mendapat perhatian kecuali ia sendiri yang memikirkan dirinya. Lahirnya UU Guru dan Dosen menuai harapan baru bagi guru. Ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi guru dan dosen. Meskpiun banyak orang menyangsikan hubungan antara uang dan kebahagiaan. Salah satu ahli yang menolak hubungan tersebut adalah (George Loewenstein, Ekonom di Carnegie Mellon University. Beliau berpandangan bahwa Sebagian arti hidup adalah untuk mengalami senang dan susah. Hidup yang terus-menerus bahagia bukanlah hidup yang baik.” Pernyataan ini dikuatkan oleh suatu adigium bahwa “Uang bukan segala-galanya, tetapi tanpa uang susah segala-galanya.” Ungkapan ini sesungguhnya terkandung falsafah atau kearifan hidup yang tidak saja mendalam, tetapi terasa aktual dan relevan. Pernyataan tersebut mendapat bantahan dari Peter Ubel seorang guru besar kedokteran di Universitas Michigan yang menyatakan bahwa “Hubungan antara uang dan kebahagiaan ternyata kecil saja,” ujar Peter Ubel, , seperti dikutip Forbes. Pernyataan tersebut tentu tidak bermaksud mengatakan bahwa penambahan penghasilan tidak ada artinya sama sekali. Namun, survei telah menunjukkan bahwa hanya terdapat korelasi 1 persen saja antara kekayaan dan kebahagiaan. Karena itulah kini, kebahagiaan tidak lagi dipandang sederhana dengan melihat “apa yang sudah kita punya, tetapi misalnya saja apakah kita punya lebih banyak dibandingkan dengan tetangga”. Dengan berubahnya tafsir atas kebahagiaan, para pembuat kebijakan kini banyak menyelidiki apa sesungguhnya yang membuat rakyat bahagia dan bagaimana mereka bisa meng-hadirkan itu bagi rakyat Kini, negara seperti Bhutan, Australia, China, Thailand, dan Inggris, telah memperkenalkan “Indeks Kebahagiaan” untuk digunakan bersama dengan produk domestik bruto (PDB) guna mengukur kemajuan satu masyarakat. Para peneliti kebahagiaan terkemuka dunia saat berkongres di Roma belum lama ini memperdebatkan apakah sukacita itu bisa diukur, momentum untuk melangkah ke “negara bahagia” (well-being state) tampaknya su¬dah tak terbendung lagi. Musim panas ini, sejumlah tokoh penting, mulai dari Perdana Menteri Turki, ekonom kepala di Bank Dunia, dan pimpinan Google, akan bertemu untuk membahas cara guna beralih dari PDB sebagai ukuran kemajuan manusia. Di era 1980-an, misalnya, slo¬gan yang acap kita dengar adalah workaholic guna melukiskan bagaimana manusia demikian keranjingan kerja. Kini pun tema kompetisi banyak diangkat untuk memacu karyawan agar bekerja lebih keras lagi. Pada sisi lain, yang juga telah banyak berkembang di negara maju, kalangan pekerja dan eksekutif top justru mulai mengendurkan laju kehidupan. Mereka mengatakan rela mendapat penghasilan lebih sedikit asal bi¬sa menikmati hidup lebih nyaman, bisa punya waktu lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarga, dan mengerjakan hal yang menyenangkan hati. Bagi kita sebagai guru yang kini diakui sebagai jabatan profesi, diskusi di atas tidaklah akan menggiring untuk mempertentangkan karena suka atau tidak suka gendrang mengubah posisi guru dari PNS biasa menjadi PNS profesional kini telah ditabuh sekeras-kerasnya oleh para guru di seantero republik ini.

Wujud dari tabuhan gendrang tersebut telah direalisasikan melalui Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang ditandai dengan pengakuan tentang jabatan “guru” sebagai jabatan profesi . Hal ini merupakan suatu prestasi dan reputasi yang tak ternilai harganya bagi guru. Karena itu, penulis mengajak pada kita semua mari kita kawal, kita pelihara dan kita jaga perjuangan tersebut dengan memberikan yang terbaik melalui kerja yang profesional. Untuk memenuhi hal tersebut setiap guru kini dituntut berjuang untuk memiliki (1) kualifikasi akademik, (2) kompetensi dan(3) sertipikat pendidik. .( pasal 8 UU Guru dan Dosen). Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi S 1 atau D4, ( pasal 9 UU Guru dan Dosen); Kompensi guru meliputi (1)kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial dan (4) kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.(pasal 10). Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui : dokumen kualifikasi akademik, diklat, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi keperibadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui dokumen penialain dari atasan dan pengawas; sedangkan kompetensi profesional dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, diklat, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksananan pembelajaran serta prestasi akademik. Untuk mengevaluasi keseluruhan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan mendiknas RI nomor 18 Tahun 2007 tentang sertipikasi guru dalam jabatan, komponen porto polio meliputi : (1) kualifikasi akademik, (2) Pendidikan dan pelatihan, (3) Pengalaman mengajar, (4) Perencanaan dan Pelaksananan Pembelajaran, (5) Penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) Karya pengembangan profesi, (8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Kita semua berharap semoga ke sepuluh komponen tersebut dipenuhi seluruhnya dengan menggapai skor miimal 850. E. Penutup Kini, sertifikasi telah berlangsung, puluhan ribu guru telah dinyatakan lulus sertifikasi, harapan guru untuk segera menikmati tunjangan profesi sudah di depan mata, namun harapan guru tersebut saampai hari ini belum tereaalisasi secara maksimal, melainkan masih tersendat-sendat akibat silih bergantinya aturan yang ditetapkan pemerintah untuk proses pencairan dananya. Meskipun demikian, guru hendaknya tidak patah semangat untuk terus berkarya dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Akhirnya, semoga dengan seminar nasional yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Program pascasarjana STIA Puangrimanggalatung kita jadikan sebagai babak baru dalam mengukir berbagai prestasi yang lebih baik lagi dalam memoles dan mendidik putra-putri anak bangsa di republik ini.. Kita tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan republik ini melalui jabatan profesi tersebut. Kita juga bertekad semoga dengan babak baru ini, terbit pula kehidupan yang baru, semangat baru, kebahagian baru,harapan baru, kualitas mengajar yang baru seiring dengan hadirnya gaji baru dan tunjangan profesi . Sebelum mengakhiri tulisan ini mungkin tidak ada salahnya bila penulis sebagai rekan yang memilih dan mencintai profesi guru untuk mengungkapkan rasa simpati, dan rasa haru yang sangat mendalam atas perjuangan dan pengabdian yang dipersembahkan oleh para selama ini dengan iringan kata : Selamat Berjuang Wahai Sang Guru, Selamat Mengabdi Wahai Pendekar Kemanusiaan. Selamat Mendidik Putra Putri di Negeri ini, Jasamu Tiada tara. Selamat mengabdi dengan jabatan profesi, moga dengan jabatan tersebut kita dapat mengukir prestasi yang lebih baik lagi dengan tetap mengacu pada prinsip : Padamu Negeri kami.Berjanji, padamu Negeri Kami berbakti Padamu negeri kami mengabdi ,Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami.

SYAMSIAH BADRUDDIN

DAFTAR PUSTAKA AWAN SUNDIAWAN, awan965.wordpress.com/2007/07/26/sertifikasi-guru-untuk-menaikkan-gaji-menjadi-2-kali-lipat/ diakses tanggal 4 Juni 2008

Becke, Gray, S. 1975. Human Capital A Theoritical and Empirical Analisis, Chicago.

avis, Keith dan Werther, William B., (1996), Human Resources and Personnel Management, fifth edition, Mc Graw Hill, New York.

French., (1986), Human Resources Management, Houghton Mifflin Company, USA.

Hamijoyo, Santoso. S, 1974 Inovasi Pendidikan, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada IKIP Bandung.

Handoko, Hani., (1994) Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, edisi 2, BPFE, Yogyakarta.

Irawan, Prasetya; Motik Suryani S.F.; Sakti, Sri Wahyu Krida., (!997), Manajemen Sumber Daya Manusia, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Press, Jakarta.

Ivancevich, John,M., Foundation of Personnel (1992), Richard D Irwin Inc, USA. Mashuri, 1970. Prasaran pada Kongres PGRI XII di Bandung.

Sawali Tuhusetya, jalan-mendaki.blogspot.com/2007/07/sertifikasi-guru.html diakses tanggal 4 Juni 2008

Surahmad, Winarno, 1976. Pengantar Inovasi Pendidikan dan Lahirnya Pendidikan Inovator, Jakarta.

Toflet, Alvin. Goncangan Masa Depan, Titian no. 7.

Zainurie. wordpress.com/2007/08/03/sertifikasi-guru-perlu-atau-tidak diakses tanggal 4 Juni 2008

Makalah Seminar Nasional Pendidikan Gratis

MENYOROT  POLITICAL WILL, POLITICAL COMMITMENT DAN POLITICAL ACTION TERHADAP PENDIDIKAN GRATIS DAN

PEMBATASAN ANAK USIA SEKOLAH

Oleh : Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si

I. Pendahuluan

Ada pameo no such a thing as a free lunch, tidak ada makan siang gratis. Pameo tersebut penting untuk direnungkan kembali, terutama terkait dengan pendidikan gratis yang cenderung menjadi komoditas politik (Edy Priyono, Suara Pembaruan Daily).

Dalam kampanye pilkada beberapa kandidat secara “gagah berani” menjanjikan pendidikan gratis jika terpilih. Beberapa kepala daerah yang sudah menjabat bahkan tidak ragu mengeluarkan kebijakan sekolah gratis.

Sebenarnya hal itu (tentu saja) tidak dilarang, karena sesungguhnya kebijakan merupakan masalah pilihan. Setiap kebijakan mengandung konsekuensi tertentu. Masalahnya, apakah semua pihak menyadari apa konsekuensi kebijakan tersebut.

Yang dimaksud dengan “pendidikan gratis” di sini adalah penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat (orang tua) dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan operasional sekolah. Dalam pengertian seperti itu, konsekuensi kebijakan pendidikan gratis sangat bergantung pada perhitungan tentang biaya satuan (unit cost) di sekolah. Biaya satuan memberikan gambaran berapa sebenarnya rata-rata biaya yang diperlukan oleh sekolah untuk melayani satu murid.

Besarnya biaya satuan kemudian harus dibandingkan dengan dana BOS (bantuan operasional sekolah) yang sejak 2005 diterima sekolah dari pemerintah (pusat). Untuk 2007, dana BOS bernilai Rp 21.000 per siswa per bulan untuk SD/MI dan Rp 29.500 untuk SMP/MTs.

Pertanyaan pertama, apakah sebelum mencanangkan atau menjanjikan pendidikan gratis para (calon) pimpinan daerah sudah menghitung biaya satuan? Pertanyaan kedua, jika ternyata biaya satuan di tingkat sekolah lebih besar dibandingkan dengan dana BOS, siapa yang akan menutup kekurangan tersebut?

Kebijakan pendidikan gratis jelas tidak membebankan kekurangan biaya tersebut kepada masyarakat (orang tua). Alternatifnya hanya dua, yaitu dipenuhi oleh pemerintah (pemda) atau dibiarkan tanpa satu pihak pun yang menutupnya. Jika pemda yang akan menutup kekurangan biaya di sekolah berarti diperlukan alokasi APBD sesuai dengan jumlah murid. Sebagai gambaran, selisih antara biaya satuan dan BOS adalah Rp 15.000 dan di suatu kabupaten terdapat 200.000 murid SD maka diperlukan tambahan APBD senilai Rp 3 miliar untuk tingkat SD saja. Semakin besar selisih antara BOS dengan biaya satuan dan semakin besar jumlah murid di suatu daerah semakin besar alokasi APBD yang diperlukan.

Jika pemda tidak mau (atau tidak mampu) mengalokasikan anggaran yang diperlukan dan tetap konsisten dengan kebijakan pendidikan gratis, itu artinya sekolah dibiarkan untuk beroperasi dengan dana yang lebih rendah dari kebutuhannya. Berarti pula sekolah tidak akan mampu memberikan pelayanan kepada siswa sesuai standar.

Fakta Lapangan

Dalam buku Panduan BOS Tahun 2007 dinyatakan bahwa pemda tetap harus mengalokasikan APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Selain itu, BOS masih memperbolehkan sekolah untuk menerima sumbangan dari orangtua yang mampu. Yang dengan tegas harus “gratis” adalah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Secara implisit, hal itu menunjukkan bahwa pengelola BOS menyadari dana BOS sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional di sekolah. Meskipun demikian, tidak semua orang menyadari hal itu.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai “model” kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah. Pertama, pemda menganggap BOS tidak cukup, sehingga mengalokasikan dana APBD dalam jumlah cukup besar sebagai “pendamping BOS”, kemudian menggratiskan pendidikan.

Sebagai ilustrasi, sampai 2007 DKI Jakarta misalnya mengalokasikan Rp 50.000 per siswa per bulan untuk SD dan Rp 100.000 untuk SMP. Contoh lain, Kota Bekasi juga mengalokasikan APBD 2008 cukup besar untuk pendamping BOS, sekitar Rp 30.000 per siswa per bulan untuk SD.

Ini merupakan kondisi yang mendekati “ideal”. Sekolah tercukupi kebutuhannya, sementara masyarakat menikmati pelayanan pendidikan tanpa harus membayar.

Kedua, pemda menganggap dana BOS sudah cukup bagi sekolah, sehingga menggratiskan sekolah, tetapi tidak mengalokasikan (atau mengalokasikan dalam jumlah kecil) APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Ini merupakan kondisi yang sangat menyulitkan banyak sekolah dan dikhawatirkan berimplikasi buruk bagi kualitas pendidikan. Di sisi lain, masyarakat “menikmati” sekolah gratis, meskipun ada “ancaman” penurunan kualitas (yang belum tentu dirasakan dengan segera).

Ketiga, pemda menganggap BOS tidak cukup, tidak mengalokasikan (atau mengalokasikan dalam jumlah kecil) APBD-nya, tetapi masih memperbolehkan sekolah menarik dana partisipasi dari masyarakat.

Langkah ini tidak “populer”, karena masyarakat masih dibebani dengan biaya pendidikan. Tetapi, sekolah tidak “menderita”, karena kekurangan dana operasional masih bisa ditutup dengan kontribusi dari orang tua/masyarakat.

Situasi di atas menunjukkan bahwa pendidikan gratis tidak selalu “baik” bagi masyarakat. Masyarakat memang memerlukan pendidikan yang murah, tetapi pada saat yang sama juga memerlukan pendidikan yang bermutu. Dan sayangnya, kedual hal itu (murah dan bermutu) tidak selalu bisa berjalan seiring.

Dalam kasus tertentu, di mana pemda tidak mengalokasikan APBD dalam jumlah yang cukup untuk keperluan operasional sekolah, kebijakan pendidikan gratis justru menjadi perangkap. Kualitas pendidikan, yang sudah sering diragukan, akan semakin terpuruk akibat tidak terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah. Oleh karena itu, masyarakat harus cukup cerdas untuk mencermati wacana pendidikan gratis, khususnya yang dijanjikan oleh para kandidat dalam pilkada. Caranya, antara lain, dengan menuntut penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana kebijakan tersebut hendak diimplementasikan.

II. Mengapa Pendidikan Gratis

A. Pengalaman Negara Lain

Sudah lebih dari dua puluh tahun, tepatnya sejak tahun 1984, pemerintah mendengungkan kampanye wajib belajar. Melihat pengalaman negara industri baru (new emerging industrialized countries) di Asia Timur, disadari pembangunan suatu bangsa memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk mendukung pembangunan.

Terlebih lagi, pembangunan masyarakat demokratis mensyaratkan manusia Indonesia yang cerdas. Selain itu, era global abad ke-21, yang antara lain ditandai oleh lahirnya knowledge base society atau masyarakat berbasis pengetahuan, menuntut penguasaan terhadap ilmu pengetahuan.

Hanya saja, meskipun sudah jauh-jauh hari mengampanyekan wajib belajar-mulai dari wajib belajar enam tahun hingga sembilan tahun-masih belum jelas apakah Indonesia melaksanakan wajib belajar (compulsory education) atau universal education yang berarti pendidikan dapat dinikmati oleh semua anak di semua tempat. Dua konsep tersebut berbeda dan hal ini jelas tertuang dalam keputusan internasional, yakni Declaration on Education for All di Jomtien, Thailand, tahun 1990, yang menegaskan compulsory education bukan universal education.

Wajib belajar terutama berimplikasi terhadap pembebasan biaya pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Di berbagai negara yang mewajibkan warganya menempuh pendidikan dasar sembilan tahun, semua rintangan yang menghalangi anak menempuh pendidikan bermutu dihilangkan. Termasuk dalam hal pendanaan pendidikan.

Di China pemerintah menggratiskan pendidikan dasar dan memberikan subsidi bagi siswa yang keluarganya mempunyai masalah ekonomi. Pengalaman negara lain pun hampir serupa. Di India wajib belajar berimplikasi juga pada pembebasan biaya pendidikan dasar. Bahkan, di negara yang baru keluar dari konflik dan kemiskinan masih mencengkeram seperti Kamboja, pendidikan dasar digratiskan dan disertai dengan upaya peningkatan mutu, khususnya dari segi tenaga pendidik.

Selain itu, dibutuhkan kekuatan hukum mengikat untuk mengimplementasikan wajib belajar. China, misalnya, membagi hukum wajib belajar sembilan tahun menjadi tiga kategori: perkotaan dan daerah maju, pedesaan, dan daerah miskin perkotaan. Target pencapaiannya berbeda-beda. Sebagai bentuk komitmen terhadap wajib belajar dikeluarkan pula pernyataan pada Januari 1986, yang menyatakan ilegal mempekerjakan anak sebelum selesai wajib belajar sembilan tahun.

Negara super power seperti Amerika Serikat dalam masa perang dingin, sekitar tahun 1981, sempat khawatir dengan ketertinggalan pendidikannya sehingga muncullah laporan A Nation at Risk. Laporan tersebut mengatakan bahwa yang menyebabkan ketertinggalan Amerika dalam persaingan global antara lain karena buruknya pendidikan.

Dua puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 2003, pandangan yang muncul pada tahun 1983 itu perlu dievaluasi. Apakah benar bahwa saat itu AS dalam bahaya dan berisiko? Dengan kemenangan AS dalam perang dingin memang tidak semua laporan itu benar.

Namun, pandangan tersebut juga menyajikan kenyataan pahit, yakni dengan status sebagai negara adidaya ternyata masih banyak anak di AS yang drop out dari sekolah. AS kemudian menganggap perlu peraturan dalam melaksanakan wajib belajar sehingga lahir undang-undang yang terkenal dengan sebutan “No Child Left Behind“. Dengan undang-undang ini, berbagai jenis pendidikan, mulai dari sekolah yang diadakan oleh keluarga di rumah hingga etnis minoritas, ditanggung negara.

MENGAPA pendidikan dasar gratis? Bagi Indonesia jaminan akses terhadap pendidikan dasar sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bagi negara maju pendidikan gratis- selain karena tuntutan konstitusi mereka-juga didukung perekonomian negara yang sudah cukup mapan untuk investasi pendidikan. Anggaran pendidikan setidaknya telah mencapai 5-8 persen produk domestik bruto. Sementara di Indonesia investasi pendidikan masih sangat kecil, sekitar 1,3 persen dari produk domestik bruto. Jatah bagi investasi pendidikan semakin kecil lagi lantaran produk domestik bruto sendiri sudah kecil. Padahal, untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis ini memang perlu servis dari pemerintah.

Pemikiran lain, dalam hubungan antara masyarakat dan negara sudah jelas ada hubungan timbal balik. Masyarakat punya tanggung jawab terhadap negara dan negara punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Hanya saja, dalam beberapa hal hubungan ini dinilai timpang. Masyarakat dipaksa menjalankan kewajibannya, antara lain, membayar pajak, di sisi lain negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya, termasuk dalam pendidikan.

Di sisi lain pemerintah dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Apakah akan mementingkan distribusi pendapatan atau menekankan kepada investasi sosial, seperti pendidikan dan kesehatan? Jika pilihan jatuh kepada distribusi pendapatan, konsekuensinya adalah investasi sosial akan berkurang.

Dalam “ketegangan” tersebut, persoalan sosial lalu cenderung diserahkan kepada masyarakat, seperti yang terjadi selama ini di Indonesia. Tak jarang keluar ungkapan dari pemerintah bahwa masyarakat harus diberdayakan, termasuk membayar sendiri pendidikannya. Di sinilah sebenarnya muncul apa yang disebut dengan neoliberalisme dalam wajah pendidikan.

“Untuk kasus Indonesia, sebenarnya ketegangan antara dua pandangan itu dapat disinergikan. Kita harus pintar- pintar memilih, distribusi pendapatan atau investasi. Sebagai contoh, jika menganut distribusi pendapatan dalam investasi, kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak itu dikembalikan melalui berbagai program bantuan kepada rakyat. Akan tetapi, jika dalam penyalurannya ternyata korupsinya semakin banyak, lebih baik terang- terangan dimasukkan ke dalam investasi pendidikan,” kata HAR Tilaar.

SUMBER pembiayaan pendidikan dasar gratis dapat berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Jika ada kesepakatan untuk melaksanakan pendidikan dasar gratis, pada dasarnya pemerintah pusat yang harus membiayai. Hal ini karena pemerintah pusat sebagai pemegang dana publik terbesar dan birokrasinya masih sangat kuat.

Adapun pemerintah daerah harus terlibat karena merekalah yang mempunyai dan menguasai data lapangan. Hanya saja, ada kecenderungan pemerintah pusat tidak mau menyerahkan dana operasional untuk menjalankan pendidikan ke pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu ikut menyisihkan sebagian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk wajib belajar.

Peraturan apa saja yang harus dibiayai dalam pendidikan dasar gratis itu harus jelas pula. Pembiayaan pemerintah setidaknya mencakup tiga komponen, yaitu kurikulum, proses, dan fasilitas belajar.

Kurikulum yang digunakan harus jelas dan disepakati terlebih dahulu sehingga diketahui materi yang akan diajarkan dan besarnya biaya untuk pendidikan. Dengan demikian, penggunaan dana pendidikan menjadi efisien. Kurikulum yang mencakup puluhan mata pelajaran tentu lebih mahal daripada hanya sepuluh pelajaran. Sayangnya, penggunaan kurikulum, seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi masih membingungkan.

Pembiayaan proses belajar sudah termasuk persiapan keterampilan, kompetensi, kesejahteraan guru , serta evaluasi hasil belajar. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru merupakan kunci dari pelaksanaan wajib belajar yang bermutu. Selama ini kedua hal tersebut kurang diperhatikan dengan berbagai alasan.

Biaya fasilitas belajar (opportunity to learn) meliputi antara lain buku pelajaran, perpustakaan, gedung, laboratorium, tenaga kependidikan, dan komputer. Fasilitas belajar ini berbeda-beda kebutuhannya dan tidak harus diseragamkan.

Abdorrakhman Ginting percaya, sebetulnya pendidikan gratis masih mungkin dilaksanakan. Untuk menggantikan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi 24 juta siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan bantuan dana Rp 15.0000 per kepala, setahun dibutuhkan Rp 4 triliun. Sementara untuk meningkatkan gaji 2,2 juta orang guru sebesar Rp 500.000 per bulan, agar kualitasnya terpacu, diperlukan Rp 1,1 triliun per bulan atau Rp 13,2 triliun setahun. Jadi total untuk menggratiskan biaya SPP dan peningkatan gaji guru yang dibutuhkan setahun Rp 17,4 triliun.(http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0505/03/PendDN/1724964.htm)

Pada prinsipnya pendidikan gratis tidak dapat dikatakan sepenuhnya gratis karena tetap harus ada yang membiayai. Ada biaya terselubung, yang di negara lain seperti di AS sudah tersistem dalam satu kesatuan administrasi negara.

Di AS sekolah publik gratis karena ada pajak sekolah khusus. Warga negara AS yang mempunyai tanah dan rumah harus membayar pajak sekolah di distriknya, terlepas dari warga tersebut mempunyai anak atau tidak. Di Belanda rata-rata pajak penghasilan cukup tinggi, yakni 60 persen. Sementara di negara-negara Skandinavia, pajak penghasilan mencapai 70 persen, tetapi kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan dijamin.

Namun, pelaksanaan pendidikan gratis harus dengan kewaspadaan tingkat tinggi dari berbagai celah penyalahgunaan dan pengawasan. Filipina, misalnya, mempunyai pengalaman buruk dengan penggunaan voucher pendidikan. Warga yang menginginkan pendidikan lebih membayar sendiri sisanya, tetapi sayangnya model tersebut tidak jalan dan rawan korupsi.

Oleh karena itu, harus hati- hati dalam menentukan model penggratisan pendidikan. Siapa yang akan ditopang? Apakah lembaga pendidikannya yang rawan kebocoran atau anaknya secara langsung dengan konsekuensi penyalahgunaan dana?

Ada pemikiran, sebaiknya dana diberikan kepada sekolah dengan konsekuensi sekolah tidak dapat lagi memungut iuran dari siswa. Untuk itu, lagi-lagi pengawasan harus diperkuat dan sekolah yang masih membebani siswa harus dikenai sanksi tegas.

Pendidikan gratis bermutu juga perlu disesuaikan dengan kondisi setempat, walaupun tetap berdasarkan kualitas yang standar, sehingga dalam menggratiskan pendidikan dasar bentuk dan nilai subsidi tidak harus seragam. Selain itu, perbedaan antara sekolah swasta, negeri, madrasah, dan pesantren secara psikologis dan politis mesti dapat diatasi.

Selain itu, para pemimpin harus menyadari pendidikan bahwa itu bukan soal ekonomi atau bagi-bagi keuntungan, tetapi soal politis atau ke mana bangsa ini mau dibawa. Akhirnya, memang kembali kepada niat politik pengambil keputusan: apakah pemegang kekuasaan mau semua anak Indonesia maju?

B. UU Sisdiknas mendukung Pendidikan Gratis

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989.

Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan , nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Konsekwensinya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7- 15 tahun (pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 34 ayat 2).  

Meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggungjawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada di tangan menteri yang diberi tugas oleh presiden (pasal 50 ayat 1), yaitu menteri pendidikan nasional. Dalam hal ini pemerintah (pusat) menentukan kebijakan nasional dan standard nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (pasal 50 ayat 2). Sedangka pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota diberi tugas untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Berangkat dari uraian normative diatas, dengan mencermati fenomena yang berkembang dewasa ini yang sering dijadikan jargon dalam dimensi politik yaitu “Pendidikan Gratis”.  Pendidikan gratis dapat dimaknai sebagai upaya membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik di sekolah sebagai perwujudan dari upaya membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang merupakan  hak dari setiap warga Negara sebagaiman anamat UUD 1945 pasal 31.  Hal ini diharapkan menjadi salah satu instrument untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun.

C. Penerapan Pendidikan Gratis di Beberapa Kabupaten di Indonesia

1. Pendidikan Gratis Ala Kabupaten Jembrana Bali

Dari hari ke hari para cerdik pandai mempolemikkan dunia pendidikan dengan pembenarannya sendiri-sendiri. Sementara kebodohan terus saja terjadi dan beranak-pinak. Pertanyaan besarnya, “Ada apa dengan dunia pendidikan kita?” Atau, pasti memang ada apa-apanya dengan dunia pendidikan kita selama ini.

Beranjak dari kenyataan-kenyataan yang terjadi di dunia pendidikan nasional itulah, Pemerintah Kabupaten Jembrana dan beberapa berketetapan hati untuk memberikan perhatian serius terhadap wilayah pencerdasan bangsa itu, dengan kebijakan pendidikan gratis.

Orang akan selalu bertanya, apa dasar pijak atas setiap kebijakan dunia pendidikan tersebut? Jawaban sebenarnya sangatlah sederhana dan sudah ada sejak negara dan bangsa ini didirikan oleh para bapak bangsa. Semuanya beranjak dan berpangkal dari amanah yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945, tentang kewajiban negara di dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsanya. Sedangkan dari sisi kebijakan yang bersifat operasional di lapangan, semua beranjak dari pengalaman empiris atas carut-marutnya dunia pendidikan itu sendiri. Jadi sebenarnya tidaklah ada yang luar biasa terhadap apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana di dalam mewujudkan bangunan peradaban yang bernama pendidikan itu.

Kalaupun kemudian harus dinyatakan ada hal-hal yang luar biasa di dalam pembangunan dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana, itu tidak lebih dari sebuah kemauan atau komitmen dari setiap warga masyarakat Kabupaten Jembrana di dalam usaha mencerdaskan dirinya sendiri, sehingga terbebas dari penyakit kronis bangsa yang bernama kebodohan dan keterbelakangan itu. Jadi dukungan setiap komponen masyarakat di Kabupaten Jembrana atas setiap program pembangunan di bidang pendidikan adalah merupakan modal dasar yang tidak ternilai haganya. Sehingga, dengan dukungan penuh dari setiap komponen masyarakat itu, partisipasi masyarakat di dalam ikut membangun peradaban pendidikan; di Kabupaten Jembrana menjadi sesuatu yang terjadi dan bergerak secara otomatis.

Kontroversi Jembrana

Ketika Pemerintah Kabupaten Jembrana di tahun 2002 menggulirkan kebijakan berupa Program Bebas SPP (biaya pcndidikan) terhadap murid-murid yang duduk di bangku Sekolah Dasar higga SMA Negeri, banyak pertanyaan dan kesangsian-kesangsian yang terlontarkan. Seolah-olah kebijakan Bebas SPP yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana itu tidak lebih dari sebuah kebijakan populis yang tanpa dasar, dan hanya menguntungkan posisi bupati kepala daerah (waktu itu dijabat oleh Prof. Winasa), sehingga lebih populer di mata masyarakat.

Pandangan kedua lebih pada pendekatan angka-angka, yakni menghubungkan PAD (Pendapatan Ash Daerah) Kabupaten Jembrana yang memang tergolong rendah, dengan kemampuan serta daya dukung anggaran di dalam menjalankan kebijakan berupa pemberian subsidi langsung biaya pendidikan kepada masyarakatnya itu. “Bagaimana mungkin daerah dengan PAD yang demikian rendah akan mampu menggratiskan biaya pendidikan atau SPP?” Demikian kesangsian demi kesangsian berseliweran, seolah-olah apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan kebijakan Bebas SPP-nya hanyalah akal-akalan semata.

Bagi sebagian orang, apalagi bagi mereka-mereka yang hanya memahami sebuah kebijakan atau program seperti kebijakan Bebas SPP hanya sepotong­-sepotong saja, maka apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana boleh jadi merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa harus tidak mungkin? Atau kenapa sebagai pemerintah yang diberi amanah oleh masyarakat dan juga amanah secara konstitusi kita tidak berusaha untuk memungkinkan sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin itu menjadi mungkin demi peningkatan kesejahteraan masyarakat? Di sinilah sebenarnya jawaban atas kesangsian­kesangsian yang menyertai kebijakan Bebas SPP yang diterapkan di Kabupaten Jembrana, dan kini mulai banyak ditiru bahkan “diadopsi” secara nasional lewat Program BOS (Biaya Operasional Sekolah).

Ada juga sekelompok orang yang menghubungkan kebijakan Bebas SPP yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan peningkatan mutu pendidikan dan anak didik. Atau kasarnya dinyatakan, bagaimana mungkin sesuatu yang digratiskan akan melahirkan output atau hasil yang berkualitas? Karena dipahami secara umum pendidikan memang bukanlah sesuatu yang murah dan dapat digratiskan begitu saja.

Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, atau kesangsian-kesangsian yang mengemuka atas kebijakan Bebas SPP yang diterapkan oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Jembrana, pada tataran tertentu memang sangat bisa dipahami bahkan harus dipandang serta diposisikan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat di dalam ikut serta membangun peradaban pendidikan di Kabupaten Jembrana. Pemerintah Kabupaten Jembrana pun dalam menyikapi setiap masukan serta kritik dan saran yang dilontarkan atas setiap kebijakan yang diambil, termasuk juga pada kebijakan Bebas SPP yang dianggap sebagai sebuah kebijakan dan program kontroversial dan sarat muatan populis tersebut, tidak harus dengan jawaban atau tanggapan yang reaktif emosional, tetapi harus ditempatkan pada proporsi dan posisinya masing-masing. Dalam artian, setiap tantangan yang datang tentu harus dihadapi sebagai sebuah peluang untuk menunjukkan nilai-nilai kebenaran yang selama ini disangsikan, karena masyarakat secara sosial senantiasa berpikir dengan sangat sederhana. Mereka memerlukan bukti dan bukan janji.

Menjawab Kesangsian

Prof. Winasa (Bupati Jembrana yang menetapkan kebijakan pendidikan gratis; sekarang calon gubernur Propinsi Bali) mengatakan : ”Yang perlu dipahami, secara filosofi dunia pendidikan adalah sumber mata air. Jadi hendaknyalah kita secara iklas memperlakukan ranah pendidikan sebagai wilayah yang sakral dan suci seperti sumber mata air kehidupan itu. Karena dari kandungan dunia pendidikanlah akan lahir generasi-generasi penentu masa depan sebuah negara-bangsa. Apakah sebuah negara-bangsa akan tetap terjaga keberadaannya atau tidak, semua itu sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia generasi berikutnya. Dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tidak boleh tidak tentu haruslah melalui dunia pencerdasan yang disebut dunia pendidikan itu. Pendek kata, Pemerintah Kabupaten Jembrana menempatkan dunia pendidikan sebagai sumber mata air kehidupan yang senantiasa harus dijaga kemurniannya. Karena kalau sampai menjadi keruh, maka air yang dialirkannya pun akan ikut keruh”.

Sebuah pertanyaan sederhana yang juga mendasari lahirnya kebijakan Bebas SPP itu. Pertanyaan tersebut, “Kenapa masyarakat tidak mau sekolah?” Sebuah pertanyaan yang sangat sederhana bukan? Dan jawabannya pun tidak kalah sederhananya, yakni, masyarakat tidak mau sekolah atau tidak menyekolahkan anak-anaknya karena merasa tidak mampu untuk membayar atau membiayai pendidikan anak-anaknya. Dari pertanyaan sederhana dan jawaban sederhana itulah ditemukan satu simpul strategis, bahwa ternyata masalah paling mandasar yang dihadapai dunia pendidikan kita sebenarnya berada pada ketidakmampuan masyarakat atas biaya pendidikan itu sendiri, hukan oleh sebab-­sebab lainnya.

Lantas solusi macam apakah yang harus diberikan, sehingga kendala utama berupa. ketidakmampuan masyarakat membiayai pendidikan anak-anaknya itu dapat terselesaikan? Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan, karena pemerintah diadakan memang untuk memberikan proteksi-proteksi positif kepada masyaraatnya atas berbagai kendala yang ditemukan, tetapi pada tataran tertentu tanpa harus menghilangkan unsur partisipasi masyarakat sebagai modal utamanya.

Dari kenyataan yang terjadi di dalam ranah pendidikan itu, dan juga kondisi rill masyarakat secara ekonomi yang belum terbebas dari bebagai keterhimpitan akibat krisis yang berkepanjangan, maka strategi yang harus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai langkah pertama adalah bagaimana membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan. Maka diterapkanlah kebijakan subsidi langsung biaya pendidikan kepada masyarakat lewat program Bebas SPP.

Kebijakan pemberian subsidi langsung biaya pendidikan kepada masyarakat yang lebih dikenal sebagai program Bebas SPP itu bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Tetapi merupakan bagian dari sebuah kebijakan dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana yang diselenggarakan secara terintegrasi. Karena seperti diketahui, ada beberapa komponen dasar dalam sistem pendidikan itu sendiri yang mana antara satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisah­-pisahkan dan saling berkaitan.

Komponen-komponen dasar sistem pendidikan itu antara lain adalah; siswa atau murid sebagai peserta didik, kemudian tenaga pengajar atau guru sebagai pendidik, bangunan atau gedung sekolah sebagai sarana belajar, masyarakat dan lingkungan sebagai sarana pendukung, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Antara satu komponen dengan komponen lainnya harus saling bersinergi sehingga melahirkan harmonisasi pada sistem pendidikan itu sendiri. Karena selama ini, harmonisasi itulah yang tidak pernah tercipta. Semuanya terkesan berjalan sendiri-sendiri di dalam irama yang berbeda, sehingga dunia dan sistem pendidikan di Indonesia senantiasa berada pada kondisi tambal sulam.

Apa yang dilakukan di Kabupaten Jembrana, antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya senantiasa berada dalam satu tarikan napas dan terintegrasikan lewat garis komando dan koordinasi yang jelas dan bertanggungjawab. Demikian pula halnya dengan pembangunan di bidang pendidikan, antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya senantasa saling bertautan dalam rangka pencapaian tujuan bersama, yakni bagaimana meningkatkan kualias pelayanan di bidang pendidikan sehingga cita-cita untuk melahirkan masyarakat belajar dan terdidik dapat direalisasikan.

Bebas SPP

Kebijakan bidang pendidikan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebenarnya tidak hanya sebatas kebijakan berupa pemberian subsidi langsung biaya pendidikan kepada masyarakat atau lebih dikenal sebagai Program Bebas SPP semata. Selain itu masih banyak kebijakan atau program-program yang bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung dengan dunia pendidikan yang dilakukan, yang mana antara yang satu dengan lainnya saling kait mengkait. Sebutlah itu program pemberian beasiswa kepada siswa di sekolah swasta yang ada di Kabupaten Jembrana, yang untuk masing-masing jenjang pendidikan jumlah atau nilainya bervariasi. Untuk siswa SD masing-masing sebesar Rp 7.500/bulan, siswa SLTP Rp 12.500/bulan, dan untuk tingkat SMA sebesar Rp 20.000/bulan. Program ini mulai direalisasikan sejak tahun 2003.

Sementara untuk program Bebas SPP bagi siswa sekolah negeri dari SD, SMP, hingga SMA telah direalisasikan sejak tahun 2001. Dimana besaran subsidi yang diberikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara fluktuatif. Tahun 2001 alokasi dana untuk subsidi SPP sebesar Rp. 3.126.114.000, tahun 2002 sebesar Rp. 3.473.460.000, dan untuk tahun 2004 alokasi dana subsidi SPP sebesar Rp. 4.288.112.000.

Peningkatan jumlah alokasi dana subsidi SPP untuk setiap tahunnya, dari tahun 2001 hingga 2004 menunjukkan akan meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam memanfaatkan sarana pelayanan pendidikan, dengan menyekolahkan anak­-anaknya karena sudah tidak dibebani oleh kewajiban untuk membayar biaya pendidikan (SPP) lagi, karena semua kewajiban atas pemenuhan biaya pendidikan sudah diambil alih oleh pemerintah daerah, lewat kebijakan subsidi langsung biaya pendidikan.

Lantas bagaimana dengan komponen pendidikan lainnya seperti tenaga pengajar atau guru? Karena bagaimanapun juga, keberadaan serta kualitas pengajar atau guru akan sangat mempengaruhi kualitas anak didik itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Jembrana menyadari betul akan posisi strategis pengajar atau guru di dalam dunia pendidikan. Untuk itulah sejak tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menggulirkan kebijakan berupa Program Peningkatan Kualitas Guru dan Siswa. Program Peningkatan Kualitas Guru dan Siswa ini diperuntukkan kepada guru-guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mulai dari D3, D4, S1, hingga jenjang S2, dengan pola pembiayaan sebagian ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Sementara bagi para siswa berprestasi, baik secara akademis maupun di luar akademis, oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana diberikan bonus berupa beasiswa. Sedangkan dari sisi peningkatan kesejahteraan guru, Pemerintah Kabupaten Jembrana menerapkan pola insentif bagi guru, yakni untuk setiap jam pelajaran guru diberikan insentif sebesar Rp 5.000,00 di luar tunjangan guru dan bonus tahunan sebasar Rp 1 juta.

Untuk meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar, serta optimalisasi pengadaan sarana dan prasarana agar lebih efektif dan efisien, maka terhadap sekolah dasar yang ada di Kabupaten Jembrana dilakukan regrouping. Sekolah dasar dengan rasio siswa di bawah atau kurang dari 75 orang, digabung dengan sekolah lainnya. Dengan pola regrouping ini, selain memberikan keuntungan dari sisi proses belajar dan mengajar serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukungnya, juga terjadi efisiensi anggaran yang sangat besar. Karena kalau dihitung secara rata-rata, biaya operasional untuk 1 (satu) unit sekolah setingkat SD adalah sebesar Rp. 150 Juta dalam setiap tahun. Dan dari efisiensi biaya operasional sekolah yang didapatkan dengan pola regrouping itulah dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya di dunia pendidikan, termasuk pembebasan SPP. Karena sejak diterapkannya pola regrouping di tahun 2000, dari 209 sekolah dasar yang ada, hingga tahun 2002 sebanyak 22 sekolah dasar mengalami regrouping dengan efesiensi dana yang dihasilkan lebih dari Rp. 3 Milyar dalam setahun.

Khas Jembrana

Di samping langkah-langkah strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana, pihak Pemerintah Kabupaten Jembrana juga melakukan berbagai terobosan-terobosan yang bersifat kreatif-inovatif dengan memperkenalkan pola pendidikan yang disebut sebagai “Sekolah Kajian”. Sekolah kajian ini adalah pengembangan pola pendidikan yang merupakan perpaduan antara pola pendidikan sekolah unggulan seperti SMA Taruna Nusantara dengan pola pendidikan yang dikembangkan di pondok­pondok pesantren modern seperti Pondok Peantren Gontor dan Pondok Pesantren Tebu Ireng, serta sekolah yang ada di Negeri Jepang.

Pengembangan sistem pendidikan dengan pola sekolah kajian merupakan pilot proyek Kabupaten Jembrana di dalam pengembangan dunia pendidikan yang bersifat inovatif dengan orientasi ke depan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi. Adapun nilai lebih yang dapat dilihat dari keberadaan sekolah kajian ini adalah tingginya disiplin siswa, seperti yang diterapkan di SMA Taruna Nusantara, serta sekolah-sekolah di Jepang. Sedangkan dari sisi bobot budi pekerti anak didik, diterapkan pola seperti yang diterapkan serta dianut oleh pondok-pondok pesantren modern, seperti hubungan yang dibangun antara santri dan kiai. Dari keberadaan sekolah kajian ini, diharapkan akan lahir anak didik yang memiliki disiplin tinggi, berbudi pekerti, menguasai IPTEK, serta berwawasan global.

Meskipun terkesan lebih mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat modern, keberadaan sekolah kajian di Kabupaten Jembrana tidaklah menafikan lokal genius. Untuk itu, di dalam pergaulan akademis dan keilmuannya, sekolah kajian juga memberi ruang yang seluas-luasnya untuk tumbuh-berkembangnya budaya lokal, sebagai dasar pijak anak didik di dalam memasuki pergaulan yang lebih global.

Secara garis besar, proses belajar dan mengajar yang diterapkan di sekolah kajian menghabiskan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan sekolah-sekolah konvensional. Waktu belajar di sekolah kajian dimulai pada pukuL 07.00 sampai pukul 16.00. Sementara pada saat waktu jeda atau istirahat, anak didik diberikan snack dan susu sehat, serta diadakan acara makan siang bersama-sama. Dengan pola ini diharapkan akan melahirkan rasa solidaritas dan soliditas sosial di antara anak didik.

Selain itu, sekolah kajian juga menerapkan “pola asrama” bagi setiap anak didiknya. Dalam artian, semua anak didik selama menempuh pendidikan di sekolah kajian harus tinggal di asrama yang telah disiapkan oleh sekolah, dengan pengasuh sebagai pendamping. Tugas pengasuh di sini, selain mengawasi anak didik di luar jam belajar, juga ikut memberikan bimbingan belajar sehingga si anak didik tumbuh sikap kemandiriannya di dalam menjalani proses pendidikan. Di Kabupaten Jembrana, kini sudah dibangun dua sekolah kajian yaitu SMP Negeri 4 Mendoyo dan SMA Negeri 2 Negara.

Dengan berbagai kebijakan di bidang pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana tersebut, selama kurun waktu dua tahun berjalan, didapatkan berbagai manfaat yang sangat positif seperti meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari besaran APK (Angka Partisipasi Kasar) yang ada. Angka putus sekolah (drop out) menurun dengan drastis dimana untuk tingkat sekolah dasar hanya sebesar 0,02%, dibandingkan angka rata-rata drop out secara nasional sebebasr 1%. Secara kualitas, pendidikan di Kabupaten Jembrana juga menunjukan peningkatan yang cukup siginifikan. Hal ini bisa dilihat dari hasil UAN (Ujian Nasional) dan UAS (Ujian Akhir Sekolah) yang angka kelulusannya mencapai 98,84%, yang merupakan angka tertinggi di Provinsi Bali.

Apa yang telah dilakukan dan kemudian dicapai di bidang pendidikan oleh Kabupaten Jembrana, tentu bukanlah sebuah jaminan akan berkelanjutannya budaya belajar dan menuntut ilmu bagi masyarakat. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Jembrana meluncurkan program rintisan berupa Wajar (Wajib Belajar) 12 tahun.

Jika di tingkat nasional diselenggarakan Wajib Belajar 9 Tahun, maka rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang diluncurkan Pemeritah Kabupaten Jembrana bukanlah sekedar program atau kebijakan yang mengada-ada, atau asal berbeda dengan Pusat. Tetapi di sini didasari oleh sikap bahwa penyelenggaraan pendidikan itu haruslah berkeadilan dan tidak mengenal diskriminasi.

Program pendidikan berupa Wajar 9 Tahun yang diluncurkan oleh pemerintah Pusat itu masih terasa belum memenuhi syarat keadilan dan terkesan diskriminatif. Kenapa demikian? Jika diurai lebih jauh lagi, bukankah di dalam setiap kebijakan dan persyaratan-persyaratan yang dterapkan oleh pemerintah, selalu memakai acuan bahwa pendidikan serendah-rendahnya adalah SMA atau sederajat? Apa arti semua ini? Artinya mereka yang hanya berpendidikan di bawah SMA/sederajat akan tidak memiliki peluang. Sementara di bidang pendidikan pemerintah menerapkan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang berarti setingkat SMP. Artinya, kalau pemerintah memang ingin adil kepada setiap warga negaranya, seharusnya wajib belajar yang ditetapkan adalah Wajar 12 Tahun, bukan Wajar 9 Tahun.

2. Kabupaten Enrekang

          Di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2004 telah mengembangkan kebijakan pembebasan biaya sekolah oleh orang tua murid/siswa melalui 12 variabel, baik yang terkait dengan anak didik maupun dengan tenaga pendidik yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan pendidikan gratis.

Implementasi kebijakan daerah dibidang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan pendidikan gratis pada umumnya baru teraplikasi peda sekolah-sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta masih sebatas pada alokasi dana BOS.  Beberapa variable kebijakan pendidikan gratis pada sekolah swasta belum diimplemtasikan, oleh karena itu kedepan diupayakan ditingkatkan cakupan sekolah yang menerapkannya dari kondisi sekarang 87 % sekolah menjadi 100 % sekolah pada jenjang SD,MI, SMP, MTs dan SLB pada akhir tahun 2009 mendatang.

              Kebijakan pendidikan gratis pada perinsipnya ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, dan biasanya diukur dengan angka tingkat partisipasi sekolah guna mengentaskan program nasional wajib belajar sembilan tahun.  Angka partisipasi sekolah dimaksud adalah Angka Partisipasi Murni (APM) bagi anak usia sekolah baik di Sekolah Dasar maupun SMP dan sederajatnya yang mana APM SD/MI keadaan sekarang telah mencapai 95% akan ditingkatkan menjadi 99%, dan APM SMP/MTs dari 85% ditingkatkan menjadi 95%.

Pendidikan gratis ditujukan untuk membebaskan biaya sekolah yang meliputi operasional sekolah, perawatan sekolah, insentif tenaga pendidik, transportasi bagi siswa miskin, tetapi tidak menutup keran bagi adanya bantuan yang sifatnya tidak mengikat dari lembaga, orang tua siswa maupun masyarakat lainnya.  Untuk Kabupaten Enrekang, selama ini kebijakan pendidikan gratis menerapkan ada 12 variabel yaitu;

1) tunjangan wakil kepala sekolah, kepala usuran dan wali kelas,

2) bantuan dana ekstrakurikuler siswa,

3) dana penunjang pendidikan (DPP),

4) tunjangan guru terpencil,

5) tunjangan sekolah inti,

6) bantuan siswa terpencil,

7) honorarium guru kontrak,

8) KKG SD,

9) MGMP SMP,

10) dana kesejahteraan guru,

11) biaya ujian akhir sekolah (UAS), dan

12) biaya penerimaan siswa baru.

 

Untuk realisisasi kebijakan pendidikan gratis sebagaimana yang dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang memperoleh alokasi anggaran dari APBD Propinsi Sulawesi Selatan Rp. 5,905.088.400, yang akan dibayarkan pada tahap pertama sejumlah Rp. 1,968.362.800. (http://www.enrekangkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=36 – 27k)

 

3. Kebijakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan

Pada tanggal 8 Juli 2008, H. Syahrul Yasin Limpo –  H.Agus Arifin Nu’mang tepat 90 hari atau tiga bulan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.  Mereka resmi memimpin Sulsel sejak dilantik 8 April 2008 lalu oleh Mendagri Mardiyanto.  Apa tanggapan masyarakat terhadap duet yang dahulu akrab disapa “Sayang” itu  terkhusus pelaksanaan program andalannya; pendidikan dan kesehatan gratis? Ternyata, program itu dinilai masih pada tataran konsep, atau belum ada yang bisa diukur. Dua program yamg merupakan pemenuhan basic need (kebutuhan dasar) masyarakat di Sulsel ini, baru sampai pada tataran memorandum of understanding (MoU) antara gubernur dengan 23 bupati/walikota se-Sulsel (http://www.sulsel.go.id/berita/umum/pendidikan-dan-kesehatan-gratis-masih-tataran-mou-20080708-2.htm)

Dalam MoU tersebut gubernur meminta kepada para bupati/walikota untuk segera mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan gratis di masing-masing APBD kabupaten/kota. Sistem sharing dana pun disepakati dalam MoU tersebut, di mana seluruh anggaran Rp 465 miliar pendidikan gratis selama satu tahun ditanggung Pemprov Sulsel 40 persen dan masing-masing kabupaten/kota menanggung 60 persen. Hal yang sama juga terjadi pada program kesehatan gratis.

 Total anggaran yang dirancang Dinas Kesehatan Sulsel untuk enam bulan tahun ini sebesar Rp 50 miliar ini, 40 persen ditanggung Pemprov dan sisanya ditanggung masing-masing kabupaten/kota se-Sulsel.  Biaya pendidikan dan kesehatan gratis itu 60 persen ditanggung pemprov dan 40 persen ditanggung kabupaten/kota.  Ternyata bupati/walikota protes dan meminta mereka menanggung 60 persen.  Gubernur menegaskan, salah satu contoh bahwa sudah ada perubahan di dunia pendidikan Sulsel adalah warning dari pemerintah melarang kepala sekolah atau guru untuk melakukan pungutan (pungli) di luar aturan yang ada.

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencanangkan diri sebagai provinsi pertama di Indonesia yang melakukan pendidikan gratis dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan lanjutan tingkat atas. Pelaksanaan pendidikan gratis di Sulsel berasal dari 60 persen dari APBD provinsi dan 40 persen dari APBD Kabupaten dan Kota. Pendanaan pendidikan gratis sebelumnya memang belum dianggarkan. Namun, untuk APBD perubahan 2008, Syahrul menjamin akan segera dibahas. Karena telah ada komitmen dari Ketua DPRD Sulsel untuk mendukung pencanangan pendidikan gratis dari SD hingga SMA.
Sebelumnya, di Sulsel baru tiga kabupaten yang melakukan pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SMA. Yakni Kabupaten Sinjai, Pangkep dan Gowa. Sedangkan, dalam tingkat provinsi, pedidikan gratis hanya dari tingkat SD hingga SMP.  

Sementara, Mendiknas Bambang Sudibyo yang menghadiri pencanangan ini berharap, pendidikan gratis bukan hanya bualan politik saja dan dalam implementasinya, pendidikan gratis jangan mengorbankan mutu pendidikan.

Pendidikan gratis akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak bermaksud untuk menggantikan peranan Program pusat yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten / Kota, tetapi akan dilaksanakan dengan saling mengisi sehingga biaya pendidikan Gratis tidak lagi menjadi beban masyarakat Sulawesi Selatan.

Penerapan pendidikan gratis di Sulawesi Selatan tinggal menunggu penerapannya. Pemerintah provinsi Sulsel sudah mengalokasikan biaya pendidikan untuk 23 kabupaten/kota. Seperti yang dilansir di www.tribun-timur.com,  Menurut Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, beberapa komponen pembiayaan pendidikan digratiskan, atau bebas biaya dan beberapa komponen mengalami penambahan. Penambahan tersebut seperti dana BOS SD/MI sebesar Rp. 4.000 per bulan persiswa. “Sedangkan untuk dana BOS SMP/MTs sebesar Rp. 17.600 per bulan per siswa,” jelas Syahrul YL.

Sementara, tambahan dana BOS regular untuk SD/MI sebesar Rp. 21.167 per bulan per siswa. Sedangkan dana BOS regular untuk SMP/MTs sebesar Rp. 29.500 per bulan per siswa. “Ada 14 komponen pembiayaan dana BOS, diantaranya penerimaan murid baru, pembelian buku pelajaran, jasa listrik, kegiatan MGMP, ulangan harian serta masih banyak lagi,”

Namun demikian, penerapan kebijakan pendidikan gratis di sekolah agar jangan sampai mengorbankan mutu pendidikan. Dampak dari implementasi kebijakan ini perlu dilihat secara komprehensif. Bagaimana dampaknya terhadap penegakan peraturan di sekolah. Selain itu, bagaimana dampaknya pada disiplin moral guru dan kepala sekolah. “Akan dilihat bagaimana  dampak kebijakan ini pada mutu pendidikan” (Mendiknas, Pers Depdiknas)

Dampak lain dari penerapan kebijakan pendidikan gratis yang perlu dicermati yaitu terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan. Standar tersebut, lanjut Mendiknas, meliputi standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses pembelajaran, standar evaluasi pendidikan, dan standar pengelolaan pendidikan.

II. Mengapa Pembatasan Anak Usia Sekolah

A. Pendidikan Anak Dini Usia (PAUD)

Tahun-tahun pertama kehidupan anak merupakan periode yang sangat menentukan masa depannya. Kesalahan yang terjadi pada periode kritis akan membawa kerugian yang nyata pada masa depan bangsa. Investasi untuk perbaikan gizi dan kesehatan serta pembinaan anak usia dini akan membuat anak lebih siap belajar dengan baik pada saat sekolah. Investasi tersebut juga mempunyai efek positif yang panjang bagi kehidupan anak-anak di masa depan. Sehingga pada gilirannya akan berdampak positif sangat nyata bagi kemajuan bangsa. Produktivitas bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh bagaimana upaya pengembangan anak usia dini dilakukan.

Pengembangan anak usia dini merupakan pilihan yang bijaksana dalam kaitannya dengan pembangunan SDM guna membangun masa depan bangsa yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Young (1996) mengemukakan paling tidak ada lima alasan pentingnya melakukan investasi untuk pengembangan anak usia dini (Early Child Development).

Pertama, untuk membangun SDM yang berkemampuan intelegensia tinggi, berkepribadian dan berperilaku sosial yang baik serta mempunyai ketahanan mental dan psikososial yang kokoh.

Kedua, untuk menghasilkan “Economic Return” yang lebih dan menurunkan “Social Costs” di masa yang akan datang dengan meningkatnya efektivitas pendidikan dan menekan pengeluaran biaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, untuk mencapai pemerataan sosial ekonomi masyarakat, termasuk mengatasi kesenjangan antar gender.

Keempat, untuk meningkatkan efisiensi investasi pada sektor lain karena intervensi program gizi dan kesehatan pada anak-anak akan meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup anak, sedangkan intervensi dalam program pendidikan akan meningkatkan kinerja anak dan mengurangi kemungkinan tinggal kelas.

Kelima, untuk membantu kaum ibu dan anak-anak. Dengan semakin meningkatnya jumlah ibu bekerja dan rumah tangga yang dipimpin oleh wanita, pemeliharaan anak yang aman menjadi semakin penting. Penyediaan wahana untuk itu akan memberi peluang kepada wanita untuk berkarir dan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya.

Fungsi pendidikan bagi anak dini usia (golden age) tidak hanya sekedar memberikan berbagai pengalaman belajar seperti pendidikan pada orang dewasa, tetapi juga berfungsi mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasannya. Pendidikan disini hendaknya diartikan secara luas, mencakup seluruh proses stimulasi psikososial yang tidak terbatas pada proses pembelajaran yang dilakukan secara klasikal. Artinya pendidikan dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja, baik yang dilakukan sendiri di lingkungan keluarga maupun oleh lembaga pendidikan di luar lingkungan keluarga.

Pembelajaran harus dilakukan secara menyenangkan yaitu melalui bermain kesenangan yang diperoleh melalui bermain memungkinkan anak belajar tanpa tekanan, sehingga disamping motoriknya, kecerdasan anak (kecerdasan kognitif, sosial-emosional, spiritual dan kecerdasan lainnya) akan berkembang optimal. Lebih penting lagi, dampak dari jenuh belajar berupa semakin menurunnya prestasi anak di kelas. Kelas yang lebih tinggi dapat dihindari. Pembelajaran yang menyenangkan merupakan pembelajaran yang berpusat pada anak, dimana anak mendapatkan pengalaman nyata yang bermakna bagi kehidupan selanjutnya. Pada gilirannya, melalui pendidikan anak dini usia yang pembelajarannya dilakukan secara menyenangkan akan membentuk manusia-manusia Indonesia yang siap menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan kajian neurologi dan psikologi perkembangan, kualitas anak dini usia disamping dipengaruhi oleh faktor bawaan (nature) juga sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan, gizi, dan psikososial yang diperoleh dari lingkungannya. Oleh karena faktor bawaan harus kita terima apa adanya, maka faktor lingkunganlah yang harus direkayasa. Kita harus mengupayakannya semaksimal mungkin agar kekurangan yang dipengaruhi oleh faktor bawaan tersebut dapat kita perbaiki.

B. Arti Pendidikan Anak Dini Usia bagi kualitas SDM

Secara konseptual, pembangunan kualitas sumberdaya manusia harus mencakup semua dimensi baik fisik maupun non fisik tersebut secara totalitas. Segenap potensi jasmani dan rohani manusia bisa berkembang secara sempurna dan dapat didayagunakan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan hidup. Kualitas fisik dicerminkan dengan derajat kesehatan yang prima. Kualitas akal dicerminkan oleh daya fakir atau kecerdasan intelektual yang berkaitan dengan penguasan ilmu pengetahuan. Kualitas kalbu diukur dengan derajat keimanan dan ketakwaan, kejujuran, budi pekerti, moral dan akhlak. Kualitas akal dan kalbu secara bersama-sama melahirkan daya dzikir dan kesadaran diri yang mendalam akan hakikat manusia sehingga melahirkan emogensi atau kecerdasan emosional (emotional intelligence) yang berkualitas.

Pendekatan holistik menekankan bahwa kualitas sumberdaya manusia ditentukan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal yang berlangsung dalam keseluruhan siklus hidup, tahap yang sangat menentukan adalah pada saat janin (pre-natal) sampai usia remaja (sekitar 15 tahun), dan tahap yang paling kritis adalah sampai umur 5 tahun (balita). Usia dini, yaitu pada umur balita, adalah tahap yang rentan terhadap berbagai pengaruh fisik dan non fisik. Faktor-faktor yang menentukan tumbuh kembangnya anak balita baik fisik, psikologis, dan sosial sangat penting untuk diperhatikan dan dikendalikan agar dapat menjadi manusia yang berkualitas.

Bagi guru kelas satu, dua, tiga Sekolah Dasar yang berpengalaman, sudah tidak asing lagi adanya anak yang cepat mengerti pelajaran dan ada yang lambat, ada yang lebih berminat terhadap satu atau beberapa pelajaran dari yang lain, bahkan ada anak yang cepat sekali mengerti suatu pelajaran tertentu dan ada yang bakatnya berbeda-beda. Bakat (aptitude) dapat dirumuskan sebagai potensi kemampuan yang dibawa sejak lahir (inherent inner component of ability; Semiawan, C, 1997). Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat ini dan banyak pula yang dapat dilakukan oleh lingkungan dalam rangka pengembangan intelektual dan kreativitas anak dini usia termasuk bermain.

C. Arti Bermain Bagi Anak Dini Usia

Bagi anak, bermain adalah suatu kegiatan yang serius, namun mengasyikkan. Melalui aktivitas bermain, berbagai pekerjaannya terwujud. Bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak, karena menyenangkan, bukan karena akan memperoleh hadiah atau pujian. Bermain adalah salah satu alat utama yang menjadi latihan untuk pertumbuhannya. Bermain adalah medium, di mana si anak mencobakan diri, bukan saja dalam fantasinya tetapi juga benar nyata secara aktif. Bila anak bermain secara bebas, sesuai kemauan maupun sesuai kecepatannya sendiri, maka ia melatih kemampuannya.

Permainan adalah alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya, dari yang tidak ia kenali sampai yang ia ketahui dan dari yang tidak dapat diperbuatnya, sampai mampu melakukannya. Jadi, bermain mempunyai nilai dan ciri yang penting dalam kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari seorang anak.

-          Bermain memiliki arti. Pada permulaan, setiap pengalaman bermain memiliki unsur risiko. Ada risiko bagi anak untuk belajar berjalan sendiri, atau naik sepeda sendiri atau berenang, ataupun meloncat. Betapapun sederhana permainannya, unsur risiko itu selalu ada.

-          Unsur lain adalah pengulangan. Dengan pengulangan, anak memperoleh kesempatan mengkonsolidasikan keterampilannya yang harus diwujudkannya dalam berbagai permainan dengan berbagai nuansa yang berbeda. Sesudah pengulangan itu berlangsung, anak akan meningkatkan keterampilannya yang lebih kompleks. Melalui berbagai permainan yang diulang, ia memperoleh kemampuan tambahan untuk melakukan aktivitas lain.

-          Fakta bahwa aktivitas permainan sederhana dapat menjadi kendaraan (vehicle) untuk menjadi hajat permainan yang kompleks, dapat dilihat dan terbukti pada kala mereka menjadi remaja.

-          Melalui bermain anak secara aman dapat menyatakan kebutuhannya tanpa dihukum atau terkena teguran, umpama; ia bisa bermain peran sebagai ibu atau bapak yang galak, atau sebagai bayi atau anak yang mendambakan kasih sayang. Di dalam semua permainan itu ia dapat menyatakan rasa benci, takut dan gangguan emosional lainnya.

D. Penuhi Kebutuhan Bermain Anak Dini Usia

Sering kali cara belajar formal seperti diuraikan di atas dilakukan demi kebanggaan orang tua. Orang tua bangga bila anaknya disebut juara di kelas, anak dipacu untuk belajar, belajar dan belajar, supaya menjadi pintar dan menjadi juara. Selain itu guru hendak “menghabiskan” kurikulum cepat. Tetapi dampak yang diperolehnya dari cara belajar seperti ini tidak menguntungkan. Dalam arti dampak yang paling ringan adalah bahwa anak-anak pintar di TK, mungkin pintar di kelas 1, 2 ataupun 3, tetapi ternyata menurut penelitian oleh Universitas Indonesia (1981), makin lama menjadi makin tidak pintar di kelas yang lebih tinggi.

Sedangkan mereka yang kebutuhan permainannya terpenuhi, makin tumbuh dengan memiliki keterampilan mental yang lebih tinggi, untuk menjelajahi dunianya lebih lanjut dan menjadi manusia yang memiliki kebebasan mental untuk tumbuh kembang sesuai potensi yang dimilikinya, sehingga menjadi manusia yang bermartabat dan mandiri. Lebih dari itu, ia terlatih untuk terus-menerus meningkatkan diri mencapai kemajuan

Dengan memasukkan anak dini usia lebih awal dari usia sekolah yang dipersyaratkan, hanya akan memasung dan memenjarakan anak lebih awal, dengan kata lain kesempatan untuk menghabiskan masa bermain dipangkas oleh keinginan orang tua untuk cepat-cepat melihat anaknya masuk sekolah dasar, padahal itu mungkin membuat anak sukses tetapi belum tentu membuat anak-anak bahagia.

 III. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

  1. Program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Gubernur Propinsi  Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Palopo pada khususnya sungguh merupakan program yang sangat populis dan didambakan oleh masyarakat dalam kondisi multi krisis yang menimpa republic ini.
  2. Program pendidikan gratis yang dicanangkan tersebut diharapkan tidak hanya dalam bentuk tataran wacana dan program yang manis melainkan yang paling penting adalah kongkritisasi dari program tersebut, Karena itu diperlukan adanya political will, political commitment dan political action. sebab Emile Durkheim mengingatkan bahwa Society not exist by rational agreement but trust. No agreement without trust and no contract without trust.
  3. Wacana pendidikan gratis tidak berarti hanya bertujuan peningkatan aksesibilitas pendidikan semata, melainkan perlu ditunjang perbaikan mutu yang terus menerus, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang cerdas dan kompetetitf. Oleh karenanya, kebijakan pendidikan juga perlu mengacu pada pendidikan terjangkau dan bermutu.
  4. Pembatasan anak sekolah baik dalam hal pembatasan usia dan pembatasan jumlah dalam suatu sekolah masih diperlukan pengkajian mendalam guna melahirkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan phisikologi anak, pshikologi social dan tuntutan perkembangan pendidikan itu sendiri.        

 

DAFTAR PUSTAKA

Edy Priyono, Suara Pembaruan Daily).

.(http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0505/03/PendDN/1724964.htm)

UU Sisdiknas 2003.

Semua Bisa Seperti Jambrana, Kisah Sukses Sebuah kabupaten Meningkatkan Kesejahteraan Rakyatnya.

http://www.enrekangkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=36 – 27k).

www.tribun-timur.com

(http://www.sulsel.go.id/berita/umum/pendidikan-dan-kesehatan-gratis-masih-tataran-mou-20080708-2.htm.

Jalal, Fasli, ”Pendidikan Anak Dini Usia, Pendidikan yang Mendasar”, Bulletin Padu, Edisi Perdana, Tahun 2002, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas Jakarta.

Nur Islam, Ubes, 2004, Mendidik Anak dalam Kandungan, Optimalisasi Potensi Anak Sejak Dini, Gema Insani, Jakarta.

Roberta Berr, Child Family and Commuinity, New York, CBS College, 1985.

Sarongallo, Tana’Ranggina dan ZainabTana’ Ranggina Sarongallo, 1984, Psikologi Perkembangan, FIP IKIP Ujung Pandang.

Syarief, Hidayat, ”Pengembangan Anak Dini Usia: Memerlukan Keutuhan”, Bulletin Padu, Edisi Perdana, Tahun 2002, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas Jakarta.

Universitas Indonesia, 1981. Penelitian Kemajuan Belajar Anak SD di DKI, Jakarta.


 

Menyoal Gaya berumah Tangga dan kekerasan dalam Rumah Tangga*

Menyoal Gaya berumah Tangga dan kekerasan dalam Rumah Tangga**

Syamsiah Badruddin*

Perempuan bukan diciptakan dari tulang ubun-ubun,
karena berbahaya jika membiarkannya dalam sanjung puja
Bukan pula diciptakan dari tulang kaki ,
karena nista, diinjak dan diperbudak

Melainkan Perempuan diciptakan dari tulang rusuk kiri,
dekat di hati untuk dicintai, dekat dg tangan untuk dilindungi..
selama-lamanya……

A. Pendahuluan

Hampir setiap hari kita disuguhkan berita-berita mengenaskan dari seluruh penjur negeri kita ini, mulai dari kota hingga ke desa-desa tentang kekerasan perempuan. Berita tersebut disurguhkan baik lewat media cetak maupun elektronik. Mulai dari rakyat biasa hingga selebriti dan pejabat-pejabat negara. Kesemua itu menjadi bukti bahwa negeri kita ini tidak luput dari masalah kekerasan terhadap perempuan.

Deklarasi PBB (The United Nations Declaration on The Elimination of Violence Against Women, 1993) mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan membagi kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkup terjadinya atas tiga bentuk kekerasan, yaitu kekerasan dalam keluarga; kekerasan dalam masyarakat; dan kekerasan dalam negara. Tulisan ini hanya akan mengulas soal kekerasan dalam keluarga (domestic violence) atau yang lebih akrab dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari perspektif Islam.

Selama ini wilayah rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Dari penduduk berjumlah 217 juta, 11,4 persen di antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh (Kompas, 27 April 2000). Jauh sebelumnya, Rifka Annisa Women`s Crisis Center di Yogyakarta tahun 1997 telah menangani 188 kasus kekerasan terhadap perempuan, di antaranya 116 kasus menyangkut kekerasan di rumah tangga (KDRT).

Dalam keseharian, banyak suami yang melakukan kekerasan pada istrinya, baik secara fisik, psikis, verbal, seksual maupun ekonomi. Perlakuan kekerasan tersebut sudah tidak lagi memandang waktu, tempat, dan keadaan istri. Beberapa kasus kekerasan bahkan dila-kukan ketika si istri sedang hamil atau baru beberapa saat melahirkan.

Seperti kasus penganiayaan yang dialami oleh Wiji Lestari (24), warga Mampang, Jakarta Selatan. Ia yang tengah hamil empat bulan, pada 7 Mei lalu dianiaya oleh suaminya, Adiguno (50), hingga mengalami luka-luka yang sangat parah, dan ditinggalkan begitu saja di rumah kakak iparnya, Warsih (30). Kemudian ia dirawat di RS Marinir Cilandak selama dua hari (Pembaruan, 10/5/04).

Yang lebih mengerikan, ada suami yang tega membunuh istrinya. Ahmad Rivai (22), warga Purwoasri, Kediri (Jawa Timur) pada Selasa (1/6) dini hari, menghabisi nyawa istrinya, Atik Winarsih (23), dengan cara memukul kepalanya dengan palu sebanyak 20 kali, sehingga batok kepala istrinya nyaris hancur. Padahal istrinya itu baru 42 hari melahirkan anak pertamanya (Surya, 2/6/04).

Kasus-kasus itu memberi keyakinan bahwa kekerasan terhadap istri sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memanglah ada. Terlebih Catatan Awal Tahun 2004 yang dilansir oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), memperlihatkan bahwa pada tahun 2003 telah terjadi 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 2.703 di antaranya adalah kasus KDRT, dengan korban terbanyak adalah istri, yaitu 2.025 kasus (75 persen)( Neni Utami Adiningsih  www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=475

Angka-angka di atas haruslah dilihat dalam konteks fenomena gunung es, di mana kasus yang tampak hanyalah sebagian kecil saja dari kejadian yang sebenarnya. Apalagi angka-angka tersebut hanya didapatkan dari jumlah korban yang melaporkan kasusnya ke 303 organisasi peduli perempuan. Bagai gunung es, data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya.

Pada umumnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat. Karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya. Seorang polisi yang melerai dua orang: laki-laki dan perempuan berkelahi misalnya, ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah suami-isteri, serta merta sang polisi akan bersungut-sungut dan meninggalkan mereka tanpa penyelesaian.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi wanita sebagai korban.[1] World Health Organization (WHO) dalam World Report pertamanya mengenai “Kekerasan dan Kesehatan” di tahun 2002, menemukan bahwa antara 40 hingga 70 persen perempuan yang meninggal karena pembunuhan, umumnya dilakukan oleh mantan atau pasangannya sendiri.[2] Laporan Khusus dari PBB mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan telah mendefinisikan KDRT dalam bingkai jender sebagai ”kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga dengan target utama terhadap perempuan dikarenakan peranannya dalam lingkup tersebut; atau kekerasan yang dimaksudkan untuk memberikan akibat langsung dan negatif pada perempuan dalam lingkup rumah tangga.” [3]
Signifikansi menggunakan jender sebagai basis analisa dalam permasalahan ini yaitu untuk mendorong terjadinya perubahan paradigma terhadap KDRT dengan obeservasi sebagai berikut, “Daripada menanyakan kenapa pihak pria memukul, terdapat tendensi untuk bertanya kenapa pihak perempuan berdiam diri” [4] Analisa jender mendorong kita tidak hanya menanyakan mengapa pria melakukan kekerasan, tetapi juga menanyakan kenapa kekerasan terhadap perempuan terjadi dan diterima oleh banyak masyarakat. Merestrukturisasi pertanyaan tesebut merupakan hal penting dalam melakukan pembaharuan hukum, khususnya dari perspektif keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Kunci utama untuk memahami KDRT dari perspektif jender adalah untuk memberikan apresiasi bahwa akar masalah dari kekerasan tersebut terletak pada kekuasaan hubungan yang tidak seimbang antara pria dan perempuan yang terjadi pada masyarakat yang didominasi oleh pria. Sebagaimana disampaikan oleh Sally E. Merry, “Kekerasan adalah… suatu tanda dari perjuangan untuk memelihara beberapa fantasi dari identitas dan kekuasaan. Kekerasan muncul, dalam analisa tersebut, sebagai sensitifitas jender dan jenis kelamin”. [5] Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat.
(Pan Mohamad Faiz jurnalhukum.blogspot.com/2007/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html).

Pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial.

 

B. Kekerasan Terhadap Perempuan

1. Definisi

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.
Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan jender.  Ketimpangan jender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki.  “Hak istimewa” yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. 

 

Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia.  Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa pelanggaran hak-hak berikut:

  • Hak atas kehidupan
  • Hak atas persamaan
  • Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
  • Hak atas perlindungan yang sama di muka umum
  • Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya
  • Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
  • Hak untuk pendidikan lanjut
  • Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.

Kekerasan perempuan dapat terjadi dalam bentuk:

  • Tindak kekerasan fisik
  • Tindak kekerasan non-fisik
  • Tindak kekerasan psikologis atau jiwa

Tindak kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain.  Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya. 

Tindak kekerasan non-fisik adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai/dikehendaki korbannya. 

Tindak kekerasan psikologis/jiwa adalah tindakan yang bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban.  Secara kejiwaan, korban menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, menjadi selalu bergantung pada suami atau orang lain dalam segala hal (termasuk keuangan).  Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan tertekan atau bahkan takut. 

  2. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran.  Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di tempat kerja, di kampus/sekolah, di pesta, tempat rapat, dan lain-lain. Pelaku pelecehan seksual bisa teman, pacar, atasan di tempat kerja, dokter, dukun, dsb. Akibat pelecehan seksual, korban merasa malu, marah, terhina, tersinggung, benci kepada pelaku, dendam kepada pelaku, shok/trauma berat, dan lain – lain

Langkah-langkah yang perlu dilakukan korban:

  • Membuat catatan kejadian (tanggal, jam, saksi)
  • Bicara kepada orang lain tentang pelecehan seksual yang terjadi
  • Memberi pelajaran kepada pelaku
  • Melaporkan tindakan pelecehan seksual
  • Mencari bantuan/dukungan kepada masyarakat

3. Perkosaan

Perkosaan adalah hubungan seksual yang terjadi tanpa diinginkan oleh korban. Seorang laki-laki menaruh penis, jari atau benda apapun ke dalam vagina, anus, atau mulut perempuan tanpa sekehendak perempuan itu, bisa dikategorikan sebagai tindak perkosaan.
Perkosaan dapat terjadi pada semua perempuan dari segala lapisan masyarakat tanpa memperdulikan umur, profesi, status perkawinan, penampilan, atau cara berpakaian.  Berdasarkan pelakunya, perkosaan bisa dilakukan oleh:

  • Orang yang dikenal: teman, tetangga, pacar, suami, atau anggota keluarga (bapak, paman, saudara).
  • Orang yang tidak dikenal, biasanya disertai dengan tindak kejahatan, seperti perampokan, pencurian, penganiayaan, atau pembunuhan.

Tindak perkosaan membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya.  Secara emosional, korban perkosaan bisa mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan intim dengan lawan jenis, dan kehamilan yang tidak diinginkan.   Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina, berisiko tertular PMS, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, dan lainnya.

Perempuan yang menjadi korban perkosaan sebaiknya melakukan langkah-langkah berikut:

  • Jangan mandi atau membersihkan kelamin sehingga sperma, serpihan kulit ataupun rambut pelaku tidak hilang untuk dijadikan bukti
  • Kumpulkan semua benda yang dapat dijadikan barang bukti, misalnya: perhiasan dan pakaian yang melekat di tubuh korban atau barang-barang milik pelaku yang tertinggal.  Masukkan barang bukti ke dalam kantong kertas atau kantong plastik.
  • Segera lapor ke polisi terdekat dengan membawa bukti-bukti tersebut, dan sebaiknya dengan keluarga atau teman.
  • Segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat (dokter, puskesmas, rumah sakit) untuk mendapatkan surat keterangan yang menyatakan adanya tanda-tanda persetubuhan secara paksa (visum)

Meyakinkan korban perkosaan bahwa dirinya bukan orang yang bersalah, tetapi pelaku yang bersalah.

4. Pengertian KDRT (Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga)

Undang-Undang PKDRT ini menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1).

Dalam banyak literatur, KDRT diartikan hanya mencakup penganiayaan suami terhadap isterinya karena korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain. KDRT dapat berbentuk: 1) penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan); 2) penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan); 3) penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami; dan 4) penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual). (Musda Mulia

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan dalam tulisan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.

C. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dengan telah disahkan Undang-undang no. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( PKDRT ) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal, diharapkan adanya perlindungan hukum bagi anggota keluarga khususnya perempuan, dari segala tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Untuk itu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dan juga bagaimana bentuk dari kekerasan itu sendiri, yang semuanya terurai dalam pasal-pasal penting, yang diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam UU No 23 Tahun 2004, Bentuk-bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga

1.       Kekerasan Fisik

2.       Kekerasn Psikis

3.       Kekerasan Seksual; atau

4.       Penelantaran Rumah Tangga ( Psl : 5 ).

o        Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah : Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. ( psl ; 6 )

o        Yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah : Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. ( psl ; 7 )

o        Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah : Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.      Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetapkan dalam lingkup hidup rumah tangga tersebut;

b.      Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.( Psl ; 8 )

o        Yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga adalah :

                   a.      Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

                   b.      Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. ( Psl ; 9 )

Kendala dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga

  1. Korban kuang paham bahwa perbuatan Pelaku adalah merupakan tindak pidana.
  2. Korban ragu-ragu untuk melaporkan ke Polisi
  3. Tenggang waktu antara kejadian dengan saat korban melakukan ke polisi cukup lama, sehingga bekas luka atau hasil Visum et repertum tidak mendukung.
  4. Korban malu untuk melaporkan karena merupakan aib keluarga
  5. Korban merasa pelaku adalah tulang punggung keluarga, sehingga apabila dilaporkan maka tidak ada yang membiayai.
    • Korban/Keluarga untuk kelangsungan hidupnya.
    • Belum tersosialisasinya UU No. 23 tahun 2004 terhadap para penegak hukum dan masyarakat.

Apa yang harus kita lakukan apabila menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilingkungan kita

  1. Segera laporkan kejadian ke Polisi
  2. Segera Visum
  3. Berikan penguatan, pendampingan kepada korban agar korban kuat menghadapi masalah.
  4. Kumpulkan bukti-bukti dan data saksi

Namun demikian, persoalan KDRT menjadi semakin parah karena hadirnya mitos. Di antara mitos yang berkembang di masyarakat bahwa suami memukul isteri hanya karena kekhilafan sesaat lantaran isterinya itu dianggap terlalu rewel, tidak setia, dan berani membangkang. Padahal, isteri yang datang melapor pada umumnya telah mengalami kekerasan dalam kurun waktu yang cukup lama. Hampir-hampir tidak ditemukan istri yang melapor karena baru sekali mengalami perlakuan kekerasan. Mitos lainnya, selama ini diyakini bahwa isteri yang disiksa adalah tipe istri yang pembangkang. Demikian juga korban dan pelaku KDRT adalah kelompok masyarakat yang tidak terdidik. Faktanya, baik korban maupun pelakunya ternyata berasal dari berbagai kalangan; status sosial, tingkat pendidikan, dan jenis profesi, bahkan tidak jarang pelaku kekerasan justru dari kalangan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang terdidik (Data yang lebih lengkap dapat dilihat Kekerasan Terhadap Perempuan, Ford Foundation, 1998).

Lenore Walker (baitijannati.wordpress.com/2007/02/02/pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga) juga mengidentifikasi adanya tingkatan tiga-tahap terhadap kekerasan di dalam rumah oleh para suami pemukul, yaitu: 1) tahapan “pembentukan ketegangan”; 2) tahapan “pemukulan berulang-ulang”; dan 3) tahapan “perilaku cinta, lemah-lembut, dan penyesalan mendalam”. Walker memperhatikan bahwa perempuan-perempuan yang membunuh orang yang menganiaya mereka biasanya melakukan pembunuhan itu pada tahapan ketiga (1979: 55-70).

D. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Jika diamati, munculnya kekerasan dalam rumah tangga sekurang-kurangnya disebabkan beberapa faktor  (Musda Mulia baitijannati.wordpress.com/2007/02/02/ pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga):

1. Nilai-Nilai Budaya Patriarkhi

Munculnya anggapan bahwa posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki atau berada di bawah otoritas dan kendali laki-laki. Hubungan perempuan dan laki-laki seperti ini telah dilembagakan di dalam struktur keluarga patriarkhal dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik dan oleh sistem keyakinan, termasuk sistem religius, yang membuat hubungan semacam itu tampak alamiah, adil secara moral, dan suci (Emerson Dobash, 1979: 33-34). Lemahnya posisi perempuan merupakan konsekuensi dari adanya nilai-nilai patriarki yang dilestarikan melalui proses sosialisasi dan reproduksi dalam berbagai bentuk oleh masyarakat maupun negara. Nilai-nilai yang membenarkan laki-laki memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mempertahankan diri (Coral Smart, 1980:104). Perempuan di dalam kebudayaan patriarkal dihantui oleh pesan-pesan yang menegatifkan atau meremehkan keberadaan mereka. Tubuh seksual mereka dianggap ancaman berbahaya bagi kehebatan laki-laki dan menjadi alasan untuk membenarkan aniaya verbal dan fisik terhadapnya.

2. Tatanan Hukum Yang Belum Memadai

Aspek-aspek hukum, berupa substansi hukum (content of law), aparat penegak hukum (structure of law), maupun budaya hukum dalam masyarakat (culture of law) ternyata tidak memihak terhadap kepentingan perempuan, terutama dalam masalah kekerasan. KUHP yang menjadi acuan pengambilan keputusan hukum dirasakan sudah tidak memadai lagi untuk mencover berbagai realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Nilai-nilai budaya yang membenarkan posisi subordinat perempuan malah dikukuhkan dalam berbagai perundang-undangan, misalnya dalam UU Perkawinan tahun 1974 yang membedakan dengan tegas peran dan kedudukan antara suami dan istri. Pasal 31 ayat 3 UU: “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Pasal 34 ayat 1 dan 2 ditetapkan: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”. Terlihat secara jelas bahwa undang-undang tersebut menempatkan istri secara ekonomi menjadi sangat tergantung kepada suami. Agaknya, Indonesia harus belajar dari Malaysia yang telah memiliki undang-undang bentuk Akta Keganasan Rumah Tangga sejak tahun 1994.

E. Gaya dalam Berumah tangga

Menurut Reza M Syarief (2005) bahwa ada satu hal yang sangat menarik di dalam kehidupan sehari – hari sebuah survei yang terbatas, tampak  bahwa ternyata di masyarakat ada lima macam model rumah tangga. Ada lima macam gaya rumah tangga. Anda boleh menentukan kira­- kira rumah tangga Anda yang sekarang ini seperti apa. Anda bisa jawab secara jujur dan terus terang, saya tidak tahu apakah jawaban Anda ini benar atau salah, tapi anda bisa melihat dari cerita ini dan Anda bisa menentukan Anda termasuk model rumah tangga gaya apa. Kelima gaya rumah tangga tersebut sebahagian besar diantaranya menyumbang atau memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pertama, model rumah tangga gaya hotel. Anda tahu hotel? Hotel adalah tempat transit, dia bukan tempat tinggal untuk menetap dalam jangka waktu yang Anda melihat ada sebuah rumah tangga dimana sang suami pulang ke rumah hanya untuk menumpang tidur, makan, (maaf) buang air, maka sebenarnya model rumah tangga itu sudah bisa disebut sebagai kategorinya model rumah tangga gaya hotel. Yang sering disebut 3 UR: dapur, kasur, sumur. Atau 3K: kamar tidur, di, dan kamar makan. Kalaulah rumah tangga Anda seperti itu, Anda siap-slap untuk menghadapi sebuah kata perceraian. Saya tidak sedang ikuti Anda, tapi Anda perlu mengambil pelajaran dari dua kisah yang saya sampaikan  tadi. Saya yakin Anda tidak akan memilih model rumah tangga yang pertama, itu model rumah tangga gaya hotel.

Kedua, model rumah tangga gaya hospital `rumah sakit’. Anda tahu ada apa dalam rumah sakit? Di dalam sebuah rumah sakit itu ada yang namanya pasien dan ada yang namanya dokter. Si pasien berkata kepada dokter, “Dok, saya sudah nana-mana dan tidak sembuh juga. Ketika saya bertemu dengan Anda, saya bisa sembuh:” Wah dokter itu dengan arogan dan sombongnya mengatakan, ; Anda bisa berobat dengan saya. Kalau tidak ada saya, kamu tidak akan bisa sembuh’ Itu kata sang dokter. Kemudian sebaliknya sang pasien mengatakan, kalau saya tidak berobat dengan Anda, Anda tidak akan dapat duit:’

Apa maksudnya? Model rumah tangga gaya hospital adalah model rumah tangga yang didasarkan pada politik balas jasa. Si dokter merasa berjasa pada si pasien, merasa berjasa kepada dokter. Masing-masing merasa berjasa, merasa lebih sehingga tidak akan ketemu, tidak akan ada sinergi. Suami merasa lebih berjasa kepada istrinya, istrinya pun merasa lebih berjasa kepada suaminya.

Alangkah ironisnya bila terjadi suatu keributan kecil dalam suatu rumah tangga, kemudian tiba-tiba saja sang istri emosional mengatakan kepada suaminya, “Hei Mas, sadar ya Mas, lantaran kamu menikah sama saya kamu jadi punya rumah, tahu Ilggak rumah yang kita tinggali rumah siapa? Rumah orang tua saya.” Itu kata sang istri. “Tahu nggak mobil yang Mas pakai ke kantor setiap pagi itu mobil siapa? Mobil orang tua saya. Gara-gara menikah, Mas bisa punya rumah, bisa punya mobil:’

Suami dibegitukan tentu saja dia emosi, kemudian mengatakan pada istrinya, “Hai, kamu itu kalau saya tidak nikahi, masih belum laku, masih di pinggir jalan. Beruntung kamu saya nikahi. Bersyukur kamu punya suami seperti saya:’

Kita sering menemukan model-model rumah tangga yang seperti ini, dimana suami merasa lebih berjasa, istri merasa lebih berjasa. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia, tapi setahu saya pernikahan-pernikahan para selebritis di Hollywood sudah diawali dengan proses pembagian hak waris. Sejak awal sudah teken kontrak kalau saya menikah dan nanti bercerai, saya dapat harta apa dan kamu dapat pat harta apa. Jadi, sudah ada pembagian, sudah ada bagi hasil sebelum pernikahan itu dilangsungkan. Mereka sudah membentuk suatu kesepakatan komitmen, istilah orang kita adalah sudah ditentukan harta gono-gininya. Jadi, sebenarnya mereka tidak ingin mempertahankan pernikahannya. Sejak awal mereka pesimis akan pernikahannya sehingga mengantisipasi kemungkinan terjadi perceraian.

Yang ketiga, model rumah tangga gaya pasar. Di pasar ada pembeli dan penjual. Si pembeli ini ingin membeli barang semurah mungkin, sebaliknya si penjual ingin menjual barang semahal mungkin. Si pembeli berkata, “Pokoknya harganya sekian:’ si penjual juga berkata, “Pokoknya harganya sekian:” Dua-duanya pakai kata pokok. Susah. Tidak ada koma, masing-masing menggunakan titik.

Begitu pula dalam rumah tangga, kalau suami mengatakan pokoknya dan istri mengatakan pokoknya, dua-duanya tidak menggunakan koma, masing-masing titik; maka tidak ada lagi kesepakatan. Apa yang terjadi ketika seorang istri mengatakan kepada suaminya, “Pokoknya saya sebagai seorang istri tidak mau menjadi ibu rumah tangga, titik:” Suami berkata, “Pokoknya sejak kamu menjadi istri saya, tugas kamu adalah mencuci, mengepel, membersihkan, menyiapkan makanan, mengurus anak-anak, itulah tugas kamu, ibu rumah tangga, titik.” Kemudian istrinya mengatakan “Pokoknya sejak saya menikah dengan Anda, saya nggak mau hanya menjadi ibu rumah tangga, saya nggak mau hanya sekadar menjadi seorang istri. Saya  ingin bekerja Mas, saya ingin independen, saya tidak mau tergantung pada suami. Saya ini jelek-jelek sarjana lho mas;’ Dua-duanya pakai titik. Susah para insan sejati. Harus ada bargaining power, harus ada satu tawar-menawar yang semestinya dalam sebuah rumah tangga. Harus ada kompromi.

Kemudian yang keempat model rumah tangga gaya Grave, kuburan. Anda tahu bagaimana suasana di kuburan, suasana yang khas dari kuburan itu adalah sunyi, tenang, dan tidak ada suara. Itulah rumah tangga gaya kuburan. Suami dan istri hidup  sudah puluhan tahun tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah kata – kata.. Suami dan istri saling tidak bertegur sapa. No communication, No words. Tidak ada  komunikasi, tidak ada kata-kata. Sehingga, wajarlah kalau anak-anak itu mengalami kesulitan berbicara. Ini pernah terjadi insan sejati, di Palembang adu keluarga yang tidak pernah mengadakan komunikasi antara suami dengan akhirnya anak itu mengalami kesulitan berbicara, gagap dalam berbicara, dia terlahir normal. Bagaimana dia bisa bicara sementara tidak mendapatkan kosakata sedikitpun dari orangtua karena orangtuanya bisu. Tidak pernah bicara, tidak pernah berkomunikasi.

Saya yakin dari model yang pertama sampai model yang keempat ini, boleh ini boleh jadi anda termasuk salah satunya. Inilah saatnya kita jujur pada diri sendiri.

Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak Anda untuk memilih model yang kelima ditambah dengan model yang keenam. Dan kita semua komitmen (baik Anda seorang suami maupun seorang istriatau calon suami atau isteri) untuk mewujudkan model rumah tangga yang kelima dan keenam. Apa model rumah tangga yang kelima dan keenam?

Yang kelima adalah model rumah tangga gaya sekolah, School. Kenapa saya katakan gaya sekolah? Model rumah tangga gaya sekolah itu adalah ditandai dengan 3A. A yang pertama adalah Asah, A yang kedua adalah Asih, A yang ketiga adalah Asuh. Kalau Anda sependapat dengan model rumah tangga gaya ini, maka mulai detik ini dan mulai saat ini Anda komitmen bersama pasangan hidup Anda. Saya bersama istri saya, saya bersama suami saya, bertekad, berkomitmen untuk saling mengasah, mengasih, dan mengasuh. Saya katakan saling ini karena ada komunikasi dua arah bukan satu arah, bukan suami terhadap istri atau istri terhadap suami, harus dua arah. Kalau tidak, anada akan menemukan istilah ; ada yang namanya DKI (Di Bawah Ketiak Istri) atau ISTI (Ikatan Suami Takut Istri). Ya tidak ada lagi istilah begitu.

Dalam suatu rumah tangga yang sudah komitmen, maka mereka mengawal komitmen itu bersama. Bukan hanya satu pihak, tapi dua pihak itu sekaligus. Marilah kita berkomitmen, saya akan membentuk rumah tangga gaya sekolah. Dan Anda siap dengan 3A tadi. Saling mengasah. Apa itu saling mengasah? Saling menajamkan wawasan. Saya yakin tidak semua suami memiliki wawasan yang sangat luas, begitupula istri. Dengan adanya pertemuan suami istri, terjadilah pertukaran wawasan. Sharing knowledge, sharing knowledge, sharing experiences, berbagi wawasan dan pengalaman.

Semakin bertambah tahun pernikahan, semakin bertambah wawasan kita. Mungkin  suami pernah membaca buku ini, dia sharing sama istrinya. Atau sebaliknya istri pernah membaca satu topik di majalah tertentu kemudian dia sharing sama suami. Ada penambahan  wawasan. Semakin bertambah tahun pernikahan Anda, semakin bertambah wawasan Anda. Tidak harus Anda kuliah S2, S3. Pernikahan yang Anda sekolah yang akan meningkatkan kemampuan Anda. Yang kedua adalah Asih, saling mengasihi. Dan A yang ketiga adalah saling mengasuh, saling memberikan asuhan saling memberikan asih, saling kasih sayang. Tidak boleh kita saling menunggu. Siapa yang berani memulai, berbuat langsung. Tidak menunggu bola tapi harus menjemput bola.

Kemudian model yang keenam sebagai tambahan kepada Anda, model rumah masjid. Kenapa saya katakan masjid? Masjid adalah sebuah gambaran tangga asmara (as sakinah mawaddah wa rahmah) yang menjadi dambaan dan harapan setiap keluarga. Bukan hanya Anda, tapi juga saya. Bagaimana model rumah tangga gaya masjid. Ada empat ciri.

1.        Ketulusan, Sincerity, dibangun dalam ketulusan. Shalat tidak akan sah kalau tidak dibangun dengan wudhu. Kita wudhu bersama. Kita basuh muka dan dan telapak tangan kita, kita basuh kaki kita, kita basuh kepala kita, telinga kita, kumur-kumur. Tujuannya adalah kebersihan hati, ketulusan jiwa. Rumah masjid adalah ketulusan jiwa.

2.        Ada imam dan ada makmum. Alangkah indahnya sebuah rumah tangga, jika imam adalah suaminya, makmum adalah istri dan anak-anaknya. Imam ruku istri pun ruku, ada kebersamaan.

3.        Loyalitas. Keluarga sakinah adalah loyalitas. Kesetiaan mutlak dari istri suami. Kecuali jika telah melakukan penyimpangan.

4.        Shalat diakhiri dengan Salam. Assalamu’alaikum ke kanan dan ke kiri. Keselamatan,  ketenangan, dan kedamaian senantiasa mewarnai suasana dalam rumah tangga gaya masjid. Bukan keresahan, bukan konflik, bukan baku hantam.

Kesimpulan dalam pembahasan tentang gaya berumah tangga ini adalah bahwa untuk menjadi keluarga yang unggul, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, tentukan akhir yang Anda inginkan dalam kehidupan rumah tangga ini. Tentukan model rumah tangga yang tepat, gaya rumah tangga sekolah dan masjid. Kedua, tanamkan dalam pikiran Anda dan pasangan Anda komitmen untuk memulai, tidak ada kata terlambat untuk memulai saat ini, detik ini kita bisa memulai. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, “Barangsiapa yang hari ini lebih baik dari yang terdahulu, maka ia termasuk orang-orang sukses.” Saya yakin Anda ingin sukses, saya pun ingin sukses. Untuk bisa menjadi orang sukses, marilah kita jadikan hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, dan hari esok kita lebih baik dari hari ini.

 

F. Program Antisipasi dan Pengendalian Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga

 

 

Sasaran pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak tahun 2008 adalah:

1.      Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pembangunan, terutama di bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, dan hukum, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

2.      Terintegrasinya kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;

3.      Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

4.      Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data gender dan anak; dan

5.      Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

 

Dengan memperhatikan kondisi pembangunan perempuan dan anak yang bersifat kultural dan struktural, diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di seluruh bidang pembangunan. Untuk itu arah kebijakan tahun 2008 adalah:

  1. Peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
  2. Peningkatan taraf pendidikan, akses dan kualitas kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya, guna mempertinggi kualitas hidup perempuan;
  3. Peningkatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  4. Penyempurnaan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak;
  5. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama anak usia dini; dan
  6. Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender dan anak, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

 

INGAT!!!
Disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bukan berarti perjuangan terhenti. Ini justru merupakan titik awal perjuangan yang sebenarnya. Pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan kewajibannya melaksanakan Undang-Undang ini tetap harus kita lakukan. Demikian pula sosialiasi kepada masyarakat luas mengenai maksud dan tujuan UU ini, harus terus menerus diupayakan
.


* Makalah disajikan pada Seminar Pemberdayaan Perempuan dalam rangka memperingati 100 Tahun Kebangkitan Nasional yng diselenggarakan di Gedung Islamic Centre Parepare oleh Senat AKPER FATMA pada tanggal 04 Juni 2008.

* Ketua Unit Pemberdayaan Perempuan Kopertis Wilayah IX Sulawesi (UP3K), Dosen Kopertis Wilayah IX Sulawesi.

DAFTAR PUSTAKA

 

Anonim ; situs.kesrepro.info/gendervaw/referensi2.htm, diakses tanggal 1 Juni 2008

Anonim, http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=475&page=4. diakses tanggal 11 Mei 2008

Anonim, www.kowani.or.id/main/index.asp?lang=id&p=101&f=apr012005001. diakses tanggal 6 Mei 2008

Anonim, http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/05/13/brk,20070513-99962,id.html.. diakses tanggal 1 Juni 2008

http://www.suarapembaruan.com/News/2004/09/20/Editor/edit03.htm. diakses tanggal 1 Juni 2008

Neni Utami Adiningsih www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=475. diakses tanggal 22 Mei  2008

Pan Mohamad Faiz jurnalhukum.blogspot.com/2007/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html –

Syarief. Reza. M. Life Excellent,  Menuju Hidup yang Lebih Baik, 2005, Jakarta, Prestasi

Siti Musdah Mulia,MA., APU (baitijannati. wordpress. com/ 2007/ 02/02/ pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga diakses tanggal 1 Juni 2008.

 

 

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.