Makalah Seminar Nasional Pendidikan Gratis

MENYOROT  POLITICAL WILL, POLITICAL COMMITMENT DAN POLITICAL ACTION TERHADAP PENDIDIKAN GRATIS DAN

PEMBATASAN ANAK USIA SEKOLAH

Oleh : Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si

I. Pendahuluan

Ada pameo no such a thing as a free lunch, tidak ada makan siang gratis. Pameo tersebut penting untuk direnungkan kembali, terutama terkait dengan pendidikan gratis yang cenderung menjadi komoditas politik (Edy Priyono, Suara Pembaruan Daily).

Dalam kampanye pilkada beberapa kandidat secara “gagah berani” menjanjikan pendidikan gratis jika terpilih. Beberapa kepala daerah yang sudah menjabat bahkan tidak ragu mengeluarkan kebijakan sekolah gratis.

Sebenarnya hal itu (tentu saja) tidak dilarang, karena sesungguhnya kebijakan merupakan masalah pilihan. Setiap kebijakan mengandung konsekuensi tertentu. Masalahnya, apakah semua pihak menyadari apa konsekuensi kebijakan tersebut.

Yang dimaksud dengan “pendidikan gratis” di sini adalah penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat (orang tua) dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan operasional sekolah. Dalam pengertian seperti itu, konsekuensi kebijakan pendidikan gratis sangat bergantung pada perhitungan tentang biaya satuan (unit cost) di sekolah. Biaya satuan memberikan gambaran berapa sebenarnya rata-rata biaya yang diperlukan oleh sekolah untuk melayani satu murid.

Besarnya biaya satuan kemudian harus dibandingkan dengan dana BOS (bantuan operasional sekolah) yang sejak 2005 diterima sekolah dari pemerintah (pusat). Untuk 2007, dana BOS bernilai Rp 21.000 per siswa per bulan untuk SD/MI dan Rp 29.500 untuk SMP/MTs.

Pertanyaan pertama, apakah sebelum mencanangkan atau menjanjikan pendidikan gratis para (calon) pimpinan daerah sudah menghitung biaya satuan? Pertanyaan kedua, jika ternyata biaya satuan di tingkat sekolah lebih besar dibandingkan dengan dana BOS, siapa yang akan menutup kekurangan tersebut?

Kebijakan pendidikan gratis jelas tidak membebankan kekurangan biaya tersebut kepada masyarakat (orang tua). Alternatifnya hanya dua, yaitu dipenuhi oleh pemerintah (pemda) atau dibiarkan tanpa satu pihak pun yang menutupnya. Jika pemda yang akan menutup kekurangan biaya di sekolah berarti diperlukan alokasi APBD sesuai dengan jumlah murid. Sebagai gambaran, selisih antara biaya satuan dan BOS adalah Rp 15.000 dan di suatu kabupaten terdapat 200.000 murid SD maka diperlukan tambahan APBD senilai Rp 3 miliar untuk tingkat SD saja. Semakin besar selisih antara BOS dengan biaya satuan dan semakin besar jumlah murid di suatu daerah semakin besar alokasi APBD yang diperlukan.

Jika pemda tidak mau (atau tidak mampu) mengalokasikan anggaran yang diperlukan dan tetap konsisten dengan kebijakan pendidikan gratis, itu artinya sekolah dibiarkan untuk beroperasi dengan dana yang lebih rendah dari kebutuhannya. Berarti pula sekolah tidak akan mampu memberikan pelayanan kepada siswa sesuai standar.

Fakta Lapangan

Dalam buku Panduan BOS Tahun 2007 dinyatakan bahwa pemda tetap harus mengalokasikan APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Selain itu, BOS masih memperbolehkan sekolah untuk menerima sumbangan dari orangtua yang mampu. Yang dengan tegas harus “gratis” adalah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Secara implisit, hal itu menunjukkan bahwa pengelola BOS menyadari dana BOS sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional di sekolah. Meskipun demikian, tidak semua orang menyadari hal itu.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai “model” kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah. Pertama, pemda menganggap BOS tidak cukup, sehingga mengalokasikan dana APBD dalam jumlah cukup besar sebagai “pendamping BOS”, kemudian menggratiskan pendidikan.

Sebagai ilustrasi, sampai 2007 DKI Jakarta misalnya mengalokasikan Rp 50.000 per siswa per bulan untuk SD dan Rp 100.000 untuk SMP. Contoh lain, Kota Bekasi juga mengalokasikan APBD 2008 cukup besar untuk pendamping BOS, sekitar Rp 30.000 per siswa per bulan untuk SD.

Ini merupakan kondisi yang mendekati “ideal”. Sekolah tercukupi kebutuhannya, sementara masyarakat menikmati pelayanan pendidikan tanpa harus membayar.

Kedua, pemda menganggap dana BOS sudah cukup bagi sekolah, sehingga menggratiskan sekolah, tetapi tidak mengalokasikan (atau mengalokasikan dalam jumlah kecil) APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Ini merupakan kondisi yang sangat menyulitkan banyak sekolah dan dikhawatirkan berimplikasi buruk bagi kualitas pendidikan. Di sisi lain, masyarakat “menikmati” sekolah gratis, meskipun ada “ancaman” penurunan kualitas (yang belum tentu dirasakan dengan segera).

Ketiga, pemda menganggap BOS tidak cukup, tidak mengalokasikan (atau mengalokasikan dalam jumlah kecil) APBD-nya, tetapi masih memperbolehkan sekolah menarik dana partisipasi dari masyarakat.

Langkah ini tidak “populer”, karena masyarakat masih dibebani dengan biaya pendidikan. Tetapi, sekolah tidak “menderita”, karena kekurangan dana operasional masih bisa ditutup dengan kontribusi dari orang tua/masyarakat.

Situasi di atas menunjukkan bahwa pendidikan gratis tidak selalu “baik” bagi masyarakat. Masyarakat memang memerlukan pendidikan yang murah, tetapi pada saat yang sama juga memerlukan pendidikan yang bermutu. Dan sayangnya, kedual hal itu (murah dan bermutu) tidak selalu bisa berjalan seiring.

Dalam kasus tertentu, di mana pemda tidak mengalokasikan APBD dalam jumlah yang cukup untuk keperluan operasional sekolah, kebijakan pendidikan gratis justru menjadi perangkap. Kualitas pendidikan, yang sudah sering diragukan, akan semakin terpuruk akibat tidak terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah. Oleh karena itu, masyarakat harus cukup cerdas untuk mencermati wacana pendidikan gratis, khususnya yang dijanjikan oleh para kandidat dalam pilkada. Caranya, antara lain, dengan menuntut penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana kebijakan tersebut hendak diimplementasikan.

II. Mengapa Pendidikan Gratis

A. Pengalaman Negara Lain

Sudah lebih dari dua puluh tahun, tepatnya sejak tahun 1984, pemerintah mendengungkan kampanye wajib belajar. Melihat pengalaman negara industri baru (new emerging industrialized countries) di Asia Timur, disadari pembangunan suatu bangsa memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk mendukung pembangunan.

Terlebih lagi, pembangunan masyarakat demokratis mensyaratkan manusia Indonesia yang cerdas. Selain itu, era global abad ke-21, yang antara lain ditandai oleh lahirnya knowledge base society atau masyarakat berbasis pengetahuan, menuntut penguasaan terhadap ilmu pengetahuan.

Hanya saja, meskipun sudah jauh-jauh hari mengampanyekan wajib belajar-mulai dari wajib belajar enam tahun hingga sembilan tahun-masih belum jelas apakah Indonesia melaksanakan wajib belajar (compulsory education) atau universal education yang berarti pendidikan dapat dinikmati oleh semua anak di semua tempat. Dua konsep tersebut berbeda dan hal ini jelas tertuang dalam keputusan internasional, yakni Declaration on Education for All di Jomtien, Thailand, tahun 1990, yang menegaskan compulsory education bukan universal education.

Wajib belajar terutama berimplikasi terhadap pembebasan biaya pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Di berbagai negara yang mewajibkan warganya menempuh pendidikan dasar sembilan tahun, semua rintangan yang menghalangi anak menempuh pendidikan bermutu dihilangkan. Termasuk dalam hal pendanaan pendidikan.

Di China pemerintah menggratiskan pendidikan dasar dan memberikan subsidi bagi siswa yang keluarganya mempunyai masalah ekonomi. Pengalaman negara lain pun hampir serupa. Di India wajib belajar berimplikasi juga pada pembebasan biaya pendidikan dasar. Bahkan, di negara yang baru keluar dari konflik dan kemiskinan masih mencengkeram seperti Kamboja, pendidikan dasar digratiskan dan disertai dengan upaya peningkatan mutu, khususnya dari segi tenaga pendidik.

Selain itu, dibutuhkan kekuatan hukum mengikat untuk mengimplementasikan wajib belajar. China, misalnya, membagi hukum wajib belajar sembilan tahun menjadi tiga kategori: perkotaan dan daerah maju, pedesaan, dan daerah miskin perkotaan. Target pencapaiannya berbeda-beda. Sebagai bentuk komitmen terhadap wajib belajar dikeluarkan pula pernyataan pada Januari 1986, yang menyatakan ilegal mempekerjakan anak sebelum selesai wajib belajar sembilan tahun.

Negara super power seperti Amerika Serikat dalam masa perang dingin, sekitar tahun 1981, sempat khawatir dengan ketertinggalan pendidikannya sehingga muncullah laporan A Nation at Risk. Laporan tersebut mengatakan bahwa yang menyebabkan ketertinggalan Amerika dalam persaingan global antara lain karena buruknya pendidikan.

Dua puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 2003, pandangan yang muncul pada tahun 1983 itu perlu dievaluasi. Apakah benar bahwa saat itu AS dalam bahaya dan berisiko? Dengan kemenangan AS dalam perang dingin memang tidak semua laporan itu benar.

Namun, pandangan tersebut juga menyajikan kenyataan pahit, yakni dengan status sebagai negara adidaya ternyata masih banyak anak di AS yang drop out dari sekolah. AS kemudian menganggap perlu peraturan dalam melaksanakan wajib belajar sehingga lahir undang-undang yang terkenal dengan sebutan “No Child Left Behind“. Dengan undang-undang ini, berbagai jenis pendidikan, mulai dari sekolah yang diadakan oleh keluarga di rumah hingga etnis minoritas, ditanggung negara.

MENGAPA pendidikan dasar gratis? Bagi Indonesia jaminan akses terhadap pendidikan dasar sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bagi negara maju pendidikan gratis- selain karena tuntutan konstitusi mereka-juga didukung perekonomian negara yang sudah cukup mapan untuk investasi pendidikan. Anggaran pendidikan setidaknya telah mencapai 5-8 persen produk domestik bruto. Sementara di Indonesia investasi pendidikan masih sangat kecil, sekitar 1,3 persen dari produk domestik bruto. Jatah bagi investasi pendidikan semakin kecil lagi lantaran produk domestik bruto sendiri sudah kecil. Padahal, untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis ini memang perlu servis dari pemerintah.

Pemikiran lain, dalam hubungan antara masyarakat dan negara sudah jelas ada hubungan timbal balik. Masyarakat punya tanggung jawab terhadap negara dan negara punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Hanya saja, dalam beberapa hal hubungan ini dinilai timpang. Masyarakat dipaksa menjalankan kewajibannya, antara lain, membayar pajak, di sisi lain negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya, termasuk dalam pendidikan.

Di sisi lain pemerintah dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Apakah akan mementingkan distribusi pendapatan atau menekankan kepada investasi sosial, seperti pendidikan dan kesehatan? Jika pilihan jatuh kepada distribusi pendapatan, konsekuensinya adalah investasi sosial akan berkurang.

Dalam “ketegangan” tersebut, persoalan sosial lalu cenderung diserahkan kepada masyarakat, seperti yang terjadi selama ini di Indonesia. Tak jarang keluar ungkapan dari pemerintah bahwa masyarakat harus diberdayakan, termasuk membayar sendiri pendidikannya. Di sinilah sebenarnya muncul apa yang disebut dengan neoliberalisme dalam wajah pendidikan.

“Untuk kasus Indonesia, sebenarnya ketegangan antara dua pandangan itu dapat disinergikan. Kita harus pintar- pintar memilih, distribusi pendapatan atau investasi. Sebagai contoh, jika menganut distribusi pendapatan dalam investasi, kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak itu dikembalikan melalui berbagai program bantuan kepada rakyat. Akan tetapi, jika dalam penyalurannya ternyata korupsinya semakin banyak, lebih baik terang- terangan dimasukkan ke dalam investasi pendidikan,” kata HAR Tilaar.

SUMBER pembiayaan pendidikan dasar gratis dapat berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Jika ada kesepakatan untuk melaksanakan pendidikan dasar gratis, pada dasarnya pemerintah pusat yang harus membiayai. Hal ini karena pemerintah pusat sebagai pemegang dana publik terbesar dan birokrasinya masih sangat kuat.

Adapun pemerintah daerah harus terlibat karena merekalah yang mempunyai dan menguasai data lapangan. Hanya saja, ada kecenderungan pemerintah pusat tidak mau menyerahkan dana operasional untuk menjalankan pendidikan ke pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu ikut menyisihkan sebagian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk wajib belajar.

Peraturan apa saja yang harus dibiayai dalam pendidikan dasar gratis itu harus jelas pula. Pembiayaan pemerintah setidaknya mencakup tiga komponen, yaitu kurikulum, proses, dan fasilitas belajar.

Kurikulum yang digunakan harus jelas dan disepakati terlebih dahulu sehingga diketahui materi yang akan diajarkan dan besarnya biaya untuk pendidikan. Dengan demikian, penggunaan dana pendidikan menjadi efisien. Kurikulum yang mencakup puluhan mata pelajaran tentu lebih mahal daripada hanya sepuluh pelajaran. Sayangnya, penggunaan kurikulum, seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi masih membingungkan.

Pembiayaan proses belajar sudah termasuk persiapan keterampilan, kompetensi, kesejahteraan guru , serta evaluasi hasil belajar. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru merupakan kunci dari pelaksanaan wajib belajar yang bermutu. Selama ini kedua hal tersebut kurang diperhatikan dengan berbagai alasan.

Biaya fasilitas belajar (opportunity to learn) meliputi antara lain buku pelajaran, perpustakaan, gedung, laboratorium, tenaga kependidikan, dan komputer. Fasilitas belajar ini berbeda-beda kebutuhannya dan tidak harus diseragamkan.

Abdorrakhman Ginting percaya, sebetulnya pendidikan gratis masih mungkin dilaksanakan. Untuk menggantikan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi 24 juta siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan bantuan dana Rp 15.0000 per kepala, setahun dibutuhkan Rp 4 triliun. Sementara untuk meningkatkan gaji 2,2 juta orang guru sebesar Rp 500.000 per bulan, agar kualitasnya terpacu, diperlukan Rp 1,1 triliun per bulan atau Rp 13,2 triliun setahun. Jadi total untuk menggratiskan biaya SPP dan peningkatan gaji guru yang dibutuhkan setahun Rp 17,4 triliun.(http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0505/03/PendDN/1724964.htm)

Pada prinsipnya pendidikan gratis tidak dapat dikatakan sepenuhnya gratis karena tetap harus ada yang membiayai. Ada biaya terselubung, yang di negara lain seperti di AS sudah tersistem dalam satu kesatuan administrasi negara.

Di AS sekolah publik gratis karena ada pajak sekolah khusus. Warga negara AS yang mempunyai tanah dan rumah harus membayar pajak sekolah di distriknya, terlepas dari warga tersebut mempunyai anak atau tidak. Di Belanda rata-rata pajak penghasilan cukup tinggi, yakni 60 persen. Sementara di negara-negara Skandinavia, pajak penghasilan mencapai 70 persen, tetapi kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan dijamin.

Namun, pelaksanaan pendidikan gratis harus dengan kewaspadaan tingkat tinggi dari berbagai celah penyalahgunaan dan pengawasan. Filipina, misalnya, mempunyai pengalaman buruk dengan penggunaan voucher pendidikan. Warga yang menginginkan pendidikan lebih membayar sendiri sisanya, tetapi sayangnya model tersebut tidak jalan dan rawan korupsi.

Oleh karena itu, harus hati- hati dalam menentukan model penggratisan pendidikan. Siapa yang akan ditopang? Apakah lembaga pendidikannya yang rawan kebocoran atau anaknya secara langsung dengan konsekuensi penyalahgunaan dana?

Ada pemikiran, sebaiknya dana diberikan kepada sekolah dengan konsekuensi sekolah tidak dapat lagi memungut iuran dari siswa. Untuk itu, lagi-lagi pengawasan harus diperkuat dan sekolah yang masih membebani siswa harus dikenai sanksi tegas.

Pendidikan gratis bermutu juga perlu disesuaikan dengan kondisi setempat, walaupun tetap berdasarkan kualitas yang standar, sehingga dalam menggratiskan pendidikan dasar bentuk dan nilai subsidi tidak harus seragam. Selain itu, perbedaan antara sekolah swasta, negeri, madrasah, dan pesantren secara psikologis dan politis mesti dapat diatasi.

Selain itu, para pemimpin harus menyadari pendidikan bahwa itu bukan soal ekonomi atau bagi-bagi keuntungan, tetapi soal politis atau ke mana bangsa ini mau dibawa. Akhirnya, memang kembali kepada niat politik pengambil keputusan: apakah pemegang kekuasaan mau semua anak Indonesia maju?

B. UU Sisdiknas mendukung Pendidikan Gratis

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989.

Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan , nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Konsekwensinya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7- 15 tahun (pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 34 ayat 2).  

Meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggungjawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada di tangan menteri yang diberi tugas oleh presiden (pasal 50 ayat 1), yaitu menteri pendidikan nasional. Dalam hal ini pemerintah (pusat) menentukan kebijakan nasional dan standard nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (pasal 50 ayat 2). Sedangka pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota diberi tugas untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Berangkat dari uraian normative diatas, dengan mencermati fenomena yang berkembang dewasa ini yang sering dijadikan jargon dalam dimensi politik yaitu “Pendidikan Gratis”.  Pendidikan gratis dapat dimaknai sebagai upaya membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik di sekolah sebagai perwujudan dari upaya membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang merupakan  hak dari setiap warga Negara sebagaiman anamat UUD 1945 pasal 31.  Hal ini diharapkan menjadi salah satu instrument untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun.

C. Penerapan Pendidikan Gratis di Beberapa Kabupaten di Indonesia

1. Pendidikan Gratis Ala Kabupaten Jembrana Bali

Dari hari ke hari para cerdik pandai mempolemikkan dunia pendidikan dengan pembenarannya sendiri-sendiri. Sementara kebodohan terus saja terjadi dan beranak-pinak. Pertanyaan besarnya, “Ada apa dengan dunia pendidikan kita?” Atau, pasti memang ada apa-apanya dengan dunia pendidikan kita selama ini.

Beranjak dari kenyataan-kenyataan yang terjadi di dunia pendidikan nasional itulah, Pemerintah Kabupaten Jembrana dan beberapa berketetapan hati untuk memberikan perhatian serius terhadap wilayah pencerdasan bangsa itu, dengan kebijakan pendidikan gratis.

Orang akan selalu bertanya, apa dasar pijak atas setiap kebijakan dunia pendidikan tersebut? Jawaban sebenarnya sangatlah sederhana dan sudah ada sejak negara dan bangsa ini didirikan oleh para bapak bangsa. Semuanya beranjak dan berpangkal dari amanah yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945, tentang kewajiban negara di dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsanya. Sedangkan dari sisi kebijakan yang bersifat operasional di lapangan, semua beranjak dari pengalaman empiris atas carut-marutnya dunia pendidikan itu sendiri. Jadi sebenarnya tidaklah ada yang luar biasa terhadap apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana di dalam mewujudkan bangunan peradaban yang bernama pendidikan itu.

Kalaupun kemudian harus dinyatakan ada hal-hal yang luar biasa di dalam pembangunan dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana, itu tidak lebih dari sebuah kemauan atau komitmen dari setiap warga masyarakat Kabupaten Jembrana di dalam usaha mencerdaskan dirinya sendiri, sehingga terbebas dari penyakit kronis bangsa yang bernama kebodohan dan keterbelakangan itu. Jadi dukungan setiap komponen masyarakat di Kabupaten Jembrana atas setiap program pembangunan di bidang pendidikan adalah merupakan modal dasar yang tidak ternilai haganya. Sehingga, dengan dukungan penuh dari setiap komponen masyarakat itu, partisipasi masyarakat di dalam ikut membangun peradaban pendidikan; di Kabupaten Jembrana menjadi sesuatu yang terjadi dan bergerak secara otomatis.

Kontroversi Jembrana

Ketika Pemerintah Kabupaten Jembrana di tahun 2002 menggulirkan kebijakan berupa Program Bebas SPP (biaya pcndidikan) terhadap murid-murid yang duduk di bangku Sekolah Dasar higga SMA Negeri, banyak pertanyaan dan kesangsian-kesangsian yang terlontarkan. Seolah-olah kebijakan Bebas SPP yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana itu tidak lebih dari sebuah kebijakan populis yang tanpa dasar, dan hanya menguntungkan posisi bupati kepala daerah (waktu itu dijabat oleh Prof. Winasa), sehingga lebih populer di mata masyarakat.

Pandangan kedua lebih pada pendekatan angka-angka, yakni menghubungkan PAD (Pendapatan Ash Daerah) Kabupaten Jembrana yang memang tergolong rendah, dengan kemampuan serta daya dukung anggaran di dalam menjalankan kebijakan berupa pemberian subsidi langsung biaya pendidikan kepada masyarakatnya itu. “Bagaimana mungkin daerah dengan PAD yang demikian rendah akan mampu menggratiskan biaya pendidikan atau SPP?” Demikian kesangsian demi kesangsian berseliweran, seolah-olah apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan kebijakan Bebas SPP-nya hanyalah akal-akalan semata.

Bagi sebagian orang, apalagi bagi mereka-mereka yang hanya memahami sebuah kebijakan atau program seperti kebijakan Bebas SPP hanya sepotong­-sepotong saja, maka apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana boleh jadi merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa harus tidak mungkin? Atau kenapa sebagai pemerintah yang diberi amanah oleh masyarakat dan juga amanah secara konstitusi kita tidak berusaha untuk memungkinkan sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin itu menjadi mungkin demi peningkatan kesejahteraan masyarakat? Di sinilah sebenarnya jawaban atas kesangsian­kesangsian yang menyertai kebijakan Bebas SPP yang diterapkan di Kabupaten Jembrana, dan kini mulai banyak ditiru bahkan “diadopsi” secara nasional lewat Program BOS (Biaya Operasional Sekolah).

Ada juga sekelompok orang yang menghubungkan kebijakan Bebas SPP yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan peningkatan mutu pendidikan dan anak didik. Atau kasarnya dinyatakan, bagaimana mungkin sesuatu yang digratiskan akan melahirkan output atau hasil yang berkualitas? Karena dipahami secara umum pendidikan memang bukanlah sesuatu yang murah dan dapat digratiskan begitu saja.

Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, atau kesangsian-kesangsian yang mengemuka atas kebijakan Bebas SPP yang diterapkan oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Jembrana, pada tataran tertentu memang sangat bisa dipahami bahkan harus dipandang serta diposisikan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat di dalam ikut serta membangun peradaban pendidikan di Kabupaten Jembrana. Pemerintah Kabupaten Jembrana pun dalam menyikapi setiap masukan serta kritik dan saran yang dilontarkan atas setiap kebijakan yang diambil, termasuk juga pada kebijakan Bebas SPP yang dianggap sebagai sebuah kebijakan dan program kontroversial dan sarat muatan populis tersebut, tidak harus dengan jawaban atau tanggapan yang reaktif emosional, tetapi harus ditempatkan pada proporsi dan posisinya masing-masing. Dalam artian, setiap tantangan yang datang tentu harus dihadapi sebagai sebuah peluang untuk menunjukkan nilai-nilai kebenaran yang selama ini disangsikan, karena masyarakat secara sosial senantiasa berpikir dengan sangat sederhana. Mereka memerlukan bukti dan bukan janji.

Menjawab Kesangsian

Prof. Winasa (Bupati Jembrana yang menetapkan kebijakan pendidikan gratis; sekarang calon gubernur Propinsi Bali) mengatakan : ”Yang perlu dipahami, secara filosofi dunia pendidikan adalah sumber mata air. Jadi hendaknyalah kita secara iklas memperlakukan ranah pendidikan sebagai wilayah yang sakral dan suci seperti sumber mata air kehidupan itu. Karena dari kandungan dunia pendidikanlah akan lahir generasi-generasi penentu masa depan sebuah negara-bangsa. Apakah sebuah negara-bangsa akan tetap terjaga keberadaannya atau tidak, semua itu sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia generasi berikutnya. Dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tidak boleh tidak tentu haruslah melalui dunia pencerdasan yang disebut dunia pendidikan itu. Pendek kata, Pemerintah Kabupaten Jembrana menempatkan dunia pendidikan sebagai sumber mata air kehidupan yang senantiasa harus dijaga kemurniannya. Karena kalau sampai menjadi keruh, maka air yang dialirkannya pun akan ikut keruh”.

Sebuah pertanyaan sederhana yang juga mendasari lahirnya kebijakan Bebas SPP itu. Pertanyaan tersebut, “Kenapa masyarakat tidak mau sekolah?” Sebuah pertanyaan yang sangat sederhana bukan? Dan jawabannya pun tidak kalah sederhananya, yakni, masyarakat tidak mau sekolah atau tidak menyekolahkan anak-anaknya karena merasa tidak mampu untuk membayar atau membiayai pendidikan anak-anaknya. Dari pertanyaan sederhana dan jawaban sederhana itulah ditemukan satu simpul strategis, bahwa ternyata masalah paling mandasar yang dihadapai dunia pendidikan kita sebenarnya berada pada ketidakmampuan masyarakat atas biaya pendidikan itu sendiri, hukan oleh sebab-­sebab lainnya.

Lantas solusi macam apakah yang harus diberikan, sehingga kendala utama berupa. ketidakmampuan masyarakat membiayai pendidikan anak-anaknya itu dapat terselesaikan? Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan, karena pemerintah diadakan memang untuk memberikan proteksi-proteksi positif kepada masyaraatnya atas berbagai kendala yang ditemukan, tetapi pada tataran tertentu tanpa harus menghilangkan unsur partisipasi masyarakat sebagai modal utamanya.

Dari kenyataan yang terjadi di dalam ranah pendidikan itu, dan juga kondisi rill masyarakat secara ekonomi yang belum terbebas dari bebagai keterhimpitan akibat krisis yang berkepanjangan, maka strategi yang harus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai langkah pertama adalah bagaimana membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan. Maka diterapkanlah kebijakan subsidi langsung biaya pendidikan kepada masyarakat lewat program Bebas SPP.

Kebijakan pemberian subsidi langsung biaya pendidikan kepada masyarakat yang lebih dikenal sebagai program Bebas SPP itu bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Tetapi merupakan bagian dari sebuah kebijakan dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana yang diselenggarakan secara terintegrasi. Karena seperti diketahui, ada beberapa komponen dasar dalam sistem pendidikan itu sendiri yang mana antara satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisah­-pisahkan dan saling berkaitan.

Komponen-komponen dasar sistem pendidikan itu antara lain adalah; siswa atau murid sebagai peserta didik, kemudian tenaga pengajar atau guru sebagai pendidik, bangunan atau gedung sekolah sebagai sarana belajar, masyarakat dan lingkungan sebagai sarana pendukung, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Antara satu komponen dengan komponen lainnya harus saling bersinergi sehingga melahirkan harmonisasi pada sistem pendidikan itu sendiri. Karena selama ini, harmonisasi itulah yang tidak pernah tercipta. Semuanya terkesan berjalan sendiri-sendiri di dalam irama yang berbeda, sehingga dunia dan sistem pendidikan di Indonesia senantiasa berada pada kondisi tambal sulam.

Apa yang dilakukan di Kabupaten Jembrana, antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya senantiasa berada dalam satu tarikan napas dan terintegrasikan lewat garis komando dan koordinasi yang jelas dan bertanggungjawab. Demikian pula halnya dengan pembangunan di bidang pendidikan, antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya senantasa saling bertautan dalam rangka pencapaian tujuan bersama, yakni bagaimana meningkatkan kualias pelayanan di bidang pendidikan sehingga cita-cita untuk melahirkan masyarakat belajar dan terdidik dapat direalisasikan.

Bebas SPP

Kebijakan bidang pendidikan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebenarnya tidak hanya sebatas kebijakan berupa pemberian subsidi langsung biaya pendidikan kepada masyarakat atau lebih dikenal sebagai Program Bebas SPP semata. Selain itu masih banyak kebijakan atau program-program yang bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung dengan dunia pendidikan yang dilakukan, yang mana antara yang satu dengan lainnya saling kait mengkait. Sebutlah itu program pemberian beasiswa kepada siswa di sekolah swasta yang ada di Kabupaten Jembrana, yang untuk masing-masing jenjang pendidikan jumlah atau nilainya bervariasi. Untuk siswa SD masing-masing sebesar Rp 7.500/bulan, siswa SLTP Rp 12.500/bulan, dan untuk tingkat SMA sebesar Rp 20.000/bulan. Program ini mulai direalisasikan sejak tahun 2003.

Sementara untuk program Bebas SPP bagi siswa sekolah negeri dari SD, SMP, hingga SMA telah direalisasikan sejak tahun 2001. Dimana besaran subsidi yang diberikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara fluktuatif. Tahun 2001 alokasi dana untuk subsidi SPP sebesar Rp. 3.126.114.000, tahun 2002 sebesar Rp. 3.473.460.000, dan untuk tahun 2004 alokasi dana subsidi SPP sebesar Rp. 4.288.112.000.

Peningkatan jumlah alokasi dana subsidi SPP untuk setiap tahunnya, dari tahun 2001 hingga 2004 menunjukkan akan meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam memanfaatkan sarana pelayanan pendidikan, dengan menyekolahkan anak­-anaknya karena sudah tidak dibebani oleh kewajiban untuk membayar biaya pendidikan (SPP) lagi, karena semua kewajiban atas pemenuhan biaya pendidikan sudah diambil alih oleh pemerintah daerah, lewat kebijakan subsidi langsung biaya pendidikan.

Lantas bagaimana dengan komponen pendidikan lainnya seperti tenaga pengajar atau guru? Karena bagaimanapun juga, keberadaan serta kualitas pengajar atau guru akan sangat mempengaruhi kualitas anak didik itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Jembrana menyadari betul akan posisi strategis pengajar atau guru di dalam dunia pendidikan. Untuk itulah sejak tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menggulirkan kebijakan berupa Program Peningkatan Kualitas Guru dan Siswa. Program Peningkatan Kualitas Guru dan Siswa ini diperuntukkan kepada guru-guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mulai dari D3, D4, S1, hingga jenjang S2, dengan pola pembiayaan sebagian ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Sementara bagi para siswa berprestasi, baik secara akademis maupun di luar akademis, oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana diberikan bonus berupa beasiswa. Sedangkan dari sisi peningkatan kesejahteraan guru, Pemerintah Kabupaten Jembrana menerapkan pola insentif bagi guru, yakni untuk setiap jam pelajaran guru diberikan insentif sebesar Rp 5.000,00 di luar tunjangan guru dan bonus tahunan sebasar Rp 1 juta.

Untuk meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar, serta optimalisasi pengadaan sarana dan prasarana agar lebih efektif dan efisien, maka terhadap sekolah dasar yang ada di Kabupaten Jembrana dilakukan regrouping. Sekolah dasar dengan rasio siswa di bawah atau kurang dari 75 orang, digabung dengan sekolah lainnya. Dengan pola regrouping ini, selain memberikan keuntungan dari sisi proses belajar dan mengajar serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukungnya, juga terjadi efisiensi anggaran yang sangat besar. Karena kalau dihitung secara rata-rata, biaya operasional untuk 1 (satu) unit sekolah setingkat SD adalah sebesar Rp. 150 Juta dalam setiap tahun. Dan dari efisiensi biaya operasional sekolah yang didapatkan dengan pola regrouping itulah dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya di dunia pendidikan, termasuk pembebasan SPP. Karena sejak diterapkannya pola regrouping di tahun 2000, dari 209 sekolah dasar yang ada, hingga tahun 2002 sebanyak 22 sekolah dasar mengalami regrouping dengan efesiensi dana yang dihasilkan lebih dari Rp. 3 Milyar dalam setahun.

Khas Jembrana

Di samping langkah-langkah strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana, pihak Pemerintah Kabupaten Jembrana juga melakukan berbagai terobosan-terobosan yang bersifat kreatif-inovatif dengan memperkenalkan pola pendidikan yang disebut sebagai “Sekolah Kajian”. Sekolah kajian ini adalah pengembangan pola pendidikan yang merupakan perpaduan antara pola pendidikan sekolah unggulan seperti SMA Taruna Nusantara dengan pola pendidikan yang dikembangkan di pondok­pondok pesantren modern seperti Pondok Peantren Gontor dan Pondok Pesantren Tebu Ireng, serta sekolah yang ada di Negeri Jepang.

Pengembangan sistem pendidikan dengan pola sekolah kajian merupakan pilot proyek Kabupaten Jembrana di dalam pengembangan dunia pendidikan yang bersifat inovatif dengan orientasi ke depan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi. Adapun nilai lebih yang dapat dilihat dari keberadaan sekolah kajian ini adalah tingginya disiplin siswa, seperti yang diterapkan di SMA Taruna Nusantara, serta sekolah-sekolah di Jepang. Sedangkan dari sisi bobot budi pekerti anak didik, diterapkan pola seperti yang diterapkan serta dianut oleh pondok-pondok pesantren modern, seperti hubungan yang dibangun antara santri dan kiai. Dari keberadaan sekolah kajian ini, diharapkan akan lahir anak didik yang memiliki disiplin tinggi, berbudi pekerti, menguasai IPTEK, serta berwawasan global.

Meskipun terkesan lebih mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat modern, keberadaan sekolah kajian di Kabupaten Jembrana tidaklah menafikan lokal genius. Untuk itu, di dalam pergaulan akademis dan keilmuannya, sekolah kajian juga memberi ruang yang seluas-luasnya untuk tumbuh-berkembangnya budaya lokal, sebagai dasar pijak anak didik di dalam memasuki pergaulan yang lebih global.

Secara garis besar, proses belajar dan mengajar yang diterapkan di sekolah kajian menghabiskan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan sekolah-sekolah konvensional. Waktu belajar di sekolah kajian dimulai pada pukuL 07.00 sampai pukul 16.00. Sementara pada saat waktu jeda atau istirahat, anak didik diberikan snack dan susu sehat, serta diadakan acara makan siang bersama-sama. Dengan pola ini diharapkan akan melahirkan rasa solidaritas dan soliditas sosial di antara anak didik.

Selain itu, sekolah kajian juga menerapkan “pola asrama” bagi setiap anak didiknya. Dalam artian, semua anak didik selama menempuh pendidikan di sekolah kajian harus tinggal di asrama yang telah disiapkan oleh sekolah, dengan pengasuh sebagai pendamping. Tugas pengasuh di sini, selain mengawasi anak didik di luar jam belajar, juga ikut memberikan bimbingan belajar sehingga si anak didik tumbuh sikap kemandiriannya di dalam menjalani proses pendidikan. Di Kabupaten Jembrana, kini sudah dibangun dua sekolah kajian yaitu SMP Negeri 4 Mendoyo dan SMA Negeri 2 Negara.

Dengan berbagai kebijakan di bidang pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana tersebut, selama kurun waktu dua tahun berjalan, didapatkan berbagai manfaat yang sangat positif seperti meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari besaran APK (Angka Partisipasi Kasar) yang ada. Angka putus sekolah (drop out) menurun dengan drastis dimana untuk tingkat sekolah dasar hanya sebesar 0,02%, dibandingkan angka rata-rata drop out secara nasional sebebasr 1%. Secara kualitas, pendidikan di Kabupaten Jembrana juga menunjukan peningkatan yang cukup siginifikan. Hal ini bisa dilihat dari hasil UAN (Ujian Nasional) dan UAS (Ujian Akhir Sekolah) yang angka kelulusannya mencapai 98,84%, yang merupakan angka tertinggi di Provinsi Bali.

Apa yang telah dilakukan dan kemudian dicapai di bidang pendidikan oleh Kabupaten Jembrana, tentu bukanlah sebuah jaminan akan berkelanjutannya budaya belajar dan menuntut ilmu bagi masyarakat. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Jembrana meluncurkan program rintisan berupa Wajar (Wajib Belajar) 12 tahun.

Jika di tingkat nasional diselenggarakan Wajib Belajar 9 Tahun, maka rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang diluncurkan Pemeritah Kabupaten Jembrana bukanlah sekedar program atau kebijakan yang mengada-ada, atau asal berbeda dengan Pusat. Tetapi di sini didasari oleh sikap bahwa penyelenggaraan pendidikan itu haruslah berkeadilan dan tidak mengenal diskriminasi.

Program pendidikan berupa Wajar 9 Tahun yang diluncurkan oleh pemerintah Pusat itu masih terasa belum memenuhi syarat keadilan dan terkesan diskriminatif. Kenapa demikian? Jika diurai lebih jauh lagi, bukankah di dalam setiap kebijakan dan persyaratan-persyaratan yang dterapkan oleh pemerintah, selalu memakai acuan bahwa pendidikan serendah-rendahnya adalah SMA atau sederajat? Apa arti semua ini? Artinya mereka yang hanya berpendidikan di bawah SMA/sederajat akan tidak memiliki peluang. Sementara di bidang pendidikan pemerintah menerapkan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang berarti setingkat SMP. Artinya, kalau pemerintah memang ingin adil kepada setiap warga negaranya, seharusnya wajib belajar yang ditetapkan adalah Wajar 12 Tahun, bukan Wajar 9 Tahun.

2. Kabupaten Enrekang

          Di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2004 telah mengembangkan kebijakan pembebasan biaya sekolah oleh orang tua murid/siswa melalui 12 variabel, baik yang terkait dengan anak didik maupun dengan tenaga pendidik yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan pendidikan gratis.

Implementasi kebijakan daerah dibidang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan pendidikan gratis pada umumnya baru teraplikasi peda sekolah-sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta masih sebatas pada alokasi dana BOS.  Beberapa variable kebijakan pendidikan gratis pada sekolah swasta belum diimplemtasikan, oleh karena itu kedepan diupayakan ditingkatkan cakupan sekolah yang menerapkannya dari kondisi sekarang 87 % sekolah menjadi 100 % sekolah pada jenjang SD,MI, SMP, MTs dan SLB pada akhir tahun 2009 mendatang.

              Kebijakan pendidikan gratis pada perinsipnya ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, dan biasanya diukur dengan angka tingkat partisipasi sekolah guna mengentaskan program nasional wajib belajar sembilan tahun.  Angka partisipasi sekolah dimaksud adalah Angka Partisipasi Murni (APM) bagi anak usia sekolah baik di Sekolah Dasar maupun SMP dan sederajatnya yang mana APM SD/MI keadaan sekarang telah mencapai 95% akan ditingkatkan menjadi 99%, dan APM SMP/MTs dari 85% ditingkatkan menjadi 95%.

Pendidikan gratis ditujukan untuk membebaskan biaya sekolah yang meliputi operasional sekolah, perawatan sekolah, insentif tenaga pendidik, transportasi bagi siswa miskin, tetapi tidak menutup keran bagi adanya bantuan yang sifatnya tidak mengikat dari lembaga, orang tua siswa maupun masyarakat lainnya.  Untuk Kabupaten Enrekang, selama ini kebijakan pendidikan gratis menerapkan ada 12 variabel yaitu;

1) tunjangan wakil kepala sekolah, kepala usuran dan wali kelas,

2) bantuan dana ekstrakurikuler siswa,

3) dana penunjang pendidikan (DPP),

4) tunjangan guru terpencil,

5) tunjangan sekolah inti,

6) bantuan siswa terpencil,

7) honorarium guru kontrak,

8) KKG SD,

9) MGMP SMP,

10) dana kesejahteraan guru,

11) biaya ujian akhir sekolah (UAS), dan

12) biaya penerimaan siswa baru.

 

Untuk realisisasi kebijakan pendidikan gratis sebagaimana yang dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang memperoleh alokasi anggaran dari APBD Propinsi Sulawesi Selatan Rp. 5,905.088.400, yang akan dibayarkan pada tahap pertama sejumlah Rp. 1,968.362.800. (http://www.enrekangkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=36 – 27k)

 

3. Kebijakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan

Pada tanggal 8 Juli 2008, H. Syahrul Yasin Limpo –  H.Agus Arifin Nu’mang tepat 90 hari atau tiga bulan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.  Mereka resmi memimpin Sulsel sejak dilantik 8 April 2008 lalu oleh Mendagri Mardiyanto.  Apa tanggapan masyarakat terhadap duet yang dahulu akrab disapa “Sayang” itu  terkhusus pelaksanaan program andalannya; pendidikan dan kesehatan gratis? Ternyata, program itu dinilai masih pada tataran konsep, atau belum ada yang bisa diukur. Dua program yamg merupakan pemenuhan basic need (kebutuhan dasar) masyarakat di Sulsel ini, baru sampai pada tataran memorandum of understanding (MoU) antara gubernur dengan 23 bupati/walikota se-Sulsel (http://www.sulsel.go.id/berita/umum/pendidikan-dan-kesehatan-gratis-masih-tataran-mou-20080708-2.htm)

Dalam MoU tersebut gubernur meminta kepada para bupati/walikota untuk segera mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan gratis di masing-masing APBD kabupaten/kota. Sistem sharing dana pun disepakati dalam MoU tersebut, di mana seluruh anggaran Rp 465 miliar pendidikan gratis selama satu tahun ditanggung Pemprov Sulsel 40 persen dan masing-masing kabupaten/kota menanggung 60 persen. Hal yang sama juga terjadi pada program kesehatan gratis.

 Total anggaran yang dirancang Dinas Kesehatan Sulsel untuk enam bulan tahun ini sebesar Rp 50 miliar ini, 40 persen ditanggung Pemprov dan sisanya ditanggung masing-masing kabupaten/kota se-Sulsel.  Biaya pendidikan dan kesehatan gratis itu 60 persen ditanggung pemprov dan 40 persen ditanggung kabupaten/kota.  Ternyata bupati/walikota protes dan meminta mereka menanggung 60 persen.  Gubernur menegaskan, salah satu contoh bahwa sudah ada perubahan di dunia pendidikan Sulsel adalah warning dari pemerintah melarang kepala sekolah atau guru untuk melakukan pungutan (pungli) di luar aturan yang ada.

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencanangkan diri sebagai provinsi pertama di Indonesia yang melakukan pendidikan gratis dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan lanjutan tingkat atas. Pelaksanaan pendidikan gratis di Sulsel berasal dari 60 persen dari APBD provinsi dan 40 persen dari APBD Kabupaten dan Kota. Pendanaan pendidikan gratis sebelumnya memang belum dianggarkan. Namun, untuk APBD perubahan 2008, Syahrul menjamin akan segera dibahas. Karena telah ada komitmen dari Ketua DPRD Sulsel untuk mendukung pencanangan pendidikan gratis dari SD hingga SMA.
Sebelumnya, di Sulsel baru tiga kabupaten yang melakukan pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SMA. Yakni Kabupaten Sinjai, Pangkep dan Gowa. Sedangkan, dalam tingkat provinsi, pedidikan gratis hanya dari tingkat SD hingga SMP.  

Sementara, Mendiknas Bambang Sudibyo yang menghadiri pencanangan ini berharap, pendidikan gratis bukan hanya bualan politik saja dan dalam implementasinya, pendidikan gratis jangan mengorbankan mutu pendidikan.

Pendidikan gratis akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak bermaksud untuk menggantikan peranan Program pusat yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten / Kota, tetapi akan dilaksanakan dengan saling mengisi sehingga biaya pendidikan Gratis tidak lagi menjadi beban masyarakat Sulawesi Selatan.

Penerapan pendidikan gratis di Sulawesi Selatan tinggal menunggu penerapannya. Pemerintah provinsi Sulsel sudah mengalokasikan biaya pendidikan untuk 23 kabupaten/kota. Seperti yang dilansir di www.tribun-timur.com,  Menurut Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, beberapa komponen pembiayaan pendidikan digratiskan, atau bebas biaya dan beberapa komponen mengalami penambahan. Penambahan tersebut seperti dana BOS SD/MI sebesar Rp. 4.000 per bulan persiswa. “Sedangkan untuk dana BOS SMP/MTs sebesar Rp. 17.600 per bulan per siswa,” jelas Syahrul YL.

Sementara, tambahan dana BOS regular untuk SD/MI sebesar Rp. 21.167 per bulan per siswa. Sedangkan dana BOS regular untuk SMP/MTs sebesar Rp. 29.500 per bulan per siswa. “Ada 14 komponen pembiayaan dana BOS, diantaranya penerimaan murid baru, pembelian buku pelajaran, jasa listrik, kegiatan MGMP, ulangan harian serta masih banyak lagi,”

Namun demikian, penerapan kebijakan pendidikan gratis di sekolah agar jangan sampai mengorbankan mutu pendidikan. Dampak dari implementasi kebijakan ini perlu dilihat secara komprehensif. Bagaimana dampaknya terhadap penegakan peraturan di sekolah. Selain itu, bagaimana dampaknya pada disiplin moral guru dan kepala sekolah. “Akan dilihat bagaimana  dampak kebijakan ini pada mutu pendidikan” (Mendiknas, Pers Depdiknas)

Dampak lain dari penerapan kebijakan pendidikan gratis yang perlu dicermati yaitu terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan. Standar tersebut, lanjut Mendiknas, meliputi standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses pembelajaran, standar evaluasi pendidikan, dan standar pengelolaan pendidikan.

II. Mengapa Pembatasan Anak Usia Sekolah

A. Pendidikan Anak Dini Usia (PAUD)

Tahun-tahun pertama kehidupan anak merupakan periode yang sangat menentukan masa depannya. Kesalahan yang terjadi pada periode kritis akan membawa kerugian yang nyata pada masa depan bangsa. Investasi untuk perbaikan gizi dan kesehatan serta pembinaan anak usia dini akan membuat anak lebih siap belajar dengan baik pada saat sekolah. Investasi tersebut juga mempunyai efek positif yang panjang bagi kehidupan anak-anak di masa depan. Sehingga pada gilirannya akan berdampak positif sangat nyata bagi kemajuan bangsa. Produktivitas bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh bagaimana upaya pengembangan anak usia dini dilakukan.

Pengembangan anak usia dini merupakan pilihan yang bijaksana dalam kaitannya dengan pembangunan SDM guna membangun masa depan bangsa yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Young (1996) mengemukakan paling tidak ada lima alasan pentingnya melakukan investasi untuk pengembangan anak usia dini (Early Child Development).

Pertama, untuk membangun SDM yang berkemampuan intelegensia tinggi, berkepribadian dan berperilaku sosial yang baik serta mempunyai ketahanan mental dan psikososial yang kokoh.

Kedua, untuk menghasilkan “Economic Return” yang lebih dan menurunkan “Social Costs” di masa yang akan datang dengan meningkatnya efektivitas pendidikan dan menekan pengeluaran biaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, untuk mencapai pemerataan sosial ekonomi masyarakat, termasuk mengatasi kesenjangan antar gender.

Keempat, untuk meningkatkan efisiensi investasi pada sektor lain karena intervensi program gizi dan kesehatan pada anak-anak akan meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup anak, sedangkan intervensi dalam program pendidikan akan meningkatkan kinerja anak dan mengurangi kemungkinan tinggal kelas.

Kelima, untuk membantu kaum ibu dan anak-anak. Dengan semakin meningkatnya jumlah ibu bekerja dan rumah tangga yang dipimpin oleh wanita, pemeliharaan anak yang aman menjadi semakin penting. Penyediaan wahana untuk itu akan memberi peluang kepada wanita untuk berkarir dan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya.

Fungsi pendidikan bagi anak dini usia (golden age) tidak hanya sekedar memberikan berbagai pengalaman belajar seperti pendidikan pada orang dewasa, tetapi juga berfungsi mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasannya. Pendidikan disini hendaknya diartikan secara luas, mencakup seluruh proses stimulasi psikososial yang tidak terbatas pada proses pembelajaran yang dilakukan secara klasikal. Artinya pendidikan dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja, baik yang dilakukan sendiri di lingkungan keluarga maupun oleh lembaga pendidikan di luar lingkungan keluarga.

Pembelajaran harus dilakukan secara menyenangkan yaitu melalui bermain kesenangan yang diperoleh melalui bermain memungkinkan anak belajar tanpa tekanan, sehingga disamping motoriknya, kecerdasan anak (kecerdasan kognitif, sosial-emosional, spiritual dan kecerdasan lainnya) akan berkembang optimal. Lebih penting lagi, dampak dari jenuh belajar berupa semakin menurunnya prestasi anak di kelas. Kelas yang lebih tinggi dapat dihindari. Pembelajaran yang menyenangkan merupakan pembelajaran yang berpusat pada anak, dimana anak mendapatkan pengalaman nyata yang bermakna bagi kehidupan selanjutnya. Pada gilirannya, melalui pendidikan anak dini usia yang pembelajarannya dilakukan secara menyenangkan akan membentuk manusia-manusia Indonesia yang siap menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan kajian neurologi dan psikologi perkembangan, kualitas anak dini usia disamping dipengaruhi oleh faktor bawaan (nature) juga sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan, gizi, dan psikososial yang diperoleh dari lingkungannya. Oleh karena faktor bawaan harus kita terima apa adanya, maka faktor lingkunganlah yang harus direkayasa. Kita harus mengupayakannya semaksimal mungkin agar kekurangan yang dipengaruhi oleh faktor bawaan tersebut dapat kita perbaiki.

B. Arti Pendidikan Anak Dini Usia bagi kualitas SDM

Secara konseptual, pembangunan kualitas sumberdaya manusia harus mencakup semua dimensi baik fisik maupun non fisik tersebut secara totalitas. Segenap potensi jasmani dan rohani manusia bisa berkembang secara sempurna dan dapat didayagunakan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan hidup. Kualitas fisik dicerminkan dengan derajat kesehatan yang prima. Kualitas akal dicerminkan oleh daya fakir atau kecerdasan intelektual yang berkaitan dengan penguasan ilmu pengetahuan. Kualitas kalbu diukur dengan derajat keimanan dan ketakwaan, kejujuran, budi pekerti, moral dan akhlak. Kualitas akal dan kalbu secara bersama-sama melahirkan daya dzikir dan kesadaran diri yang mendalam akan hakikat manusia sehingga melahirkan emogensi atau kecerdasan emosional (emotional intelligence) yang berkualitas.

Pendekatan holistik menekankan bahwa kualitas sumberdaya manusia ditentukan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal yang berlangsung dalam keseluruhan siklus hidup, tahap yang sangat menentukan adalah pada saat janin (pre-natal) sampai usia remaja (sekitar 15 tahun), dan tahap yang paling kritis adalah sampai umur 5 tahun (balita). Usia dini, yaitu pada umur balita, adalah tahap yang rentan terhadap berbagai pengaruh fisik dan non fisik. Faktor-faktor yang menentukan tumbuh kembangnya anak balita baik fisik, psikologis, dan sosial sangat penting untuk diperhatikan dan dikendalikan agar dapat menjadi manusia yang berkualitas.

Bagi guru kelas satu, dua, tiga Sekolah Dasar yang berpengalaman, sudah tidak asing lagi adanya anak yang cepat mengerti pelajaran dan ada yang lambat, ada yang lebih berminat terhadap satu atau beberapa pelajaran dari yang lain, bahkan ada anak yang cepat sekali mengerti suatu pelajaran tertentu dan ada yang bakatnya berbeda-beda. Bakat (aptitude) dapat dirumuskan sebagai potensi kemampuan yang dibawa sejak lahir (inherent inner component of ability; Semiawan, C, 1997). Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat ini dan banyak pula yang dapat dilakukan oleh lingkungan dalam rangka pengembangan intelektual dan kreativitas anak dini usia termasuk bermain.

C. Arti Bermain Bagi Anak Dini Usia

Bagi anak, bermain adalah suatu kegiatan yang serius, namun mengasyikkan. Melalui aktivitas bermain, berbagai pekerjaannya terwujud. Bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak, karena menyenangkan, bukan karena akan memperoleh hadiah atau pujian. Bermain adalah salah satu alat utama yang menjadi latihan untuk pertumbuhannya. Bermain adalah medium, di mana si anak mencobakan diri, bukan saja dalam fantasinya tetapi juga benar nyata secara aktif. Bila anak bermain secara bebas, sesuai kemauan maupun sesuai kecepatannya sendiri, maka ia melatih kemampuannya.

Permainan adalah alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya, dari yang tidak ia kenali sampai yang ia ketahui dan dari yang tidak dapat diperbuatnya, sampai mampu melakukannya. Jadi, bermain mempunyai nilai dan ciri yang penting dalam kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari seorang anak.

-          Bermain memiliki arti. Pada permulaan, setiap pengalaman bermain memiliki unsur risiko. Ada risiko bagi anak untuk belajar berjalan sendiri, atau naik sepeda sendiri atau berenang, ataupun meloncat. Betapapun sederhana permainannya, unsur risiko itu selalu ada.

-          Unsur lain adalah pengulangan. Dengan pengulangan, anak memperoleh kesempatan mengkonsolidasikan keterampilannya yang harus diwujudkannya dalam berbagai permainan dengan berbagai nuansa yang berbeda. Sesudah pengulangan itu berlangsung, anak akan meningkatkan keterampilannya yang lebih kompleks. Melalui berbagai permainan yang diulang, ia memperoleh kemampuan tambahan untuk melakukan aktivitas lain.

-          Fakta bahwa aktivitas permainan sederhana dapat menjadi kendaraan (vehicle) untuk menjadi hajat permainan yang kompleks, dapat dilihat dan terbukti pada kala mereka menjadi remaja.

-          Melalui bermain anak secara aman dapat menyatakan kebutuhannya tanpa dihukum atau terkena teguran, umpama; ia bisa bermain peran sebagai ibu atau bapak yang galak, atau sebagai bayi atau anak yang mendambakan kasih sayang. Di dalam semua permainan itu ia dapat menyatakan rasa benci, takut dan gangguan emosional lainnya.

D. Penuhi Kebutuhan Bermain Anak Dini Usia

Sering kali cara belajar formal seperti diuraikan di atas dilakukan demi kebanggaan orang tua. Orang tua bangga bila anaknya disebut juara di kelas, anak dipacu untuk belajar, belajar dan belajar, supaya menjadi pintar dan menjadi juara. Selain itu guru hendak “menghabiskan” kurikulum cepat. Tetapi dampak yang diperolehnya dari cara belajar seperti ini tidak menguntungkan. Dalam arti dampak yang paling ringan adalah bahwa anak-anak pintar di TK, mungkin pintar di kelas 1, 2 ataupun 3, tetapi ternyata menurut penelitian oleh Universitas Indonesia (1981), makin lama menjadi makin tidak pintar di kelas yang lebih tinggi.

Sedangkan mereka yang kebutuhan permainannya terpenuhi, makin tumbuh dengan memiliki keterampilan mental yang lebih tinggi, untuk menjelajahi dunianya lebih lanjut dan menjadi manusia yang memiliki kebebasan mental untuk tumbuh kembang sesuai potensi yang dimilikinya, sehingga menjadi manusia yang bermartabat dan mandiri. Lebih dari itu, ia terlatih untuk terus-menerus meningkatkan diri mencapai kemajuan

Dengan memasukkan anak dini usia lebih awal dari usia sekolah yang dipersyaratkan, hanya akan memasung dan memenjarakan anak lebih awal, dengan kata lain kesempatan untuk menghabiskan masa bermain dipangkas oleh keinginan orang tua untuk cepat-cepat melihat anaknya masuk sekolah dasar, padahal itu mungkin membuat anak sukses tetapi belum tentu membuat anak-anak bahagia.

 III. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

  1. Program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Gubernur Propinsi  Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Palopo pada khususnya sungguh merupakan program yang sangat populis dan didambakan oleh masyarakat dalam kondisi multi krisis yang menimpa republic ini.
  2. Program pendidikan gratis yang dicanangkan tersebut diharapkan tidak hanya dalam bentuk tataran wacana dan program yang manis melainkan yang paling penting adalah kongkritisasi dari program tersebut, Karena itu diperlukan adanya political will, political commitment dan political action. sebab Emile Durkheim mengingatkan bahwa Society not exist by rational agreement but trust. No agreement without trust and no contract without trust.
  3. Wacana pendidikan gratis tidak berarti hanya bertujuan peningkatan aksesibilitas pendidikan semata, melainkan perlu ditunjang perbaikan mutu yang terus menerus, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang cerdas dan kompetetitf. Oleh karenanya, kebijakan pendidikan juga perlu mengacu pada pendidikan terjangkau dan bermutu.
  4. Pembatasan anak sekolah baik dalam hal pembatasan usia dan pembatasan jumlah dalam suatu sekolah masih diperlukan pengkajian mendalam guna melahirkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan phisikologi anak, pshikologi social dan tuntutan perkembangan pendidikan itu sendiri.        

 

DAFTAR PUSTAKA

Edy Priyono, Suara Pembaruan Daily).

.(http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0505/03/PendDN/1724964.htm)

UU Sisdiknas 2003.

Semua Bisa Seperti Jambrana, Kisah Sukses Sebuah kabupaten Meningkatkan Kesejahteraan Rakyatnya.

http://www.enrekangkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=36 – 27k).

www.tribun-timur.com

(http://www.sulsel.go.id/berita/umum/pendidikan-dan-kesehatan-gratis-masih-tataran-mou-20080708-2.htm.

Jalal, Fasli, ”Pendidikan Anak Dini Usia, Pendidikan yang Mendasar”, Bulletin Padu, Edisi Perdana, Tahun 2002, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas Jakarta.

Nur Islam, Ubes, 2004, Mendidik Anak dalam Kandungan, Optimalisasi Potensi Anak Sejak Dini, Gema Insani, Jakarta.

Roberta Berr, Child Family and Commuinity, New York, CBS College, 1985.

Sarongallo, Tana’Ranggina dan ZainabTana’ Ranggina Sarongallo, 1984, Psikologi Perkembangan, FIP IKIP Ujung Pandang.

Syarief, Hidayat, ”Pengembangan Anak Dini Usia: Memerlukan Keutuhan”, Bulletin Padu, Edisi Perdana, Tahun 2002, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas Jakarta.

Universitas Indonesia, 1981. Penelitian Kemajuan Belajar Anak SD di DKI, Jakarta.


 

About these ads

One Response to “Makalah Seminar Nasional Pendidikan Gratis”

  1. H. Purwidi MM Says:

    Menarik untuk di baca dan disimak untuk menambah wawasan keilmuan kita , Trims


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: